REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menegaskan, partainya menolak semua upaya intervensi. Pria yang akrab disapa Gus Jazil itu menjamin internal PKB kompak melawan pengambilalihan.

Gus Jazil menyebut PKB sedang solid-solidnya. Wakil ketua MPR itu pun mengisyaratkan, saat ini ada upaya pengambilalihan PKB dengan cara-cara yang tidak konstitusional. Jazil menyindir upaya pengambilalihan partai itu tak sejalan dengan konstitusi.

"Seluruh jajaran akan menolak siapa pun yang mencoba mengintervensi, mengambil alih, atau melanggar konstitusi, melawan hukum yang berdampak pada pengambilalihan menghilangkan kedaulatan partai," kata Gus Jazil dikutip pada Rabu (31/7/2024).

Gus Jazil menyatakan, PKB bukan termasuk badan otonom dari PBNU. Sehingga Jazil menegaskan PKB ialah partai berdaulat.

"PKB berdaulat menjalankan undang-undang partai politik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Sedangkan NU berjalan dengan undang-undang ormas. Jadi kamarnya berbeda," ujar Gus Jazil.

Gus Jazil menyebut, ulama tak boleh mengambil atau menyerobot hak yang bukan miliknya. Gus Jazil menyindir upaya merebut partai merupakan kejahatan.

"Mau menyerobot, mau ambil alih, mau mengambil sesuatu yang bukan haknya, itu pantang bagi ulama. Itu adalah tindakan yang batil, tindakan yang tidak hak," ucap Gus Jazil.

Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menginginkan supaya mengembalikan PKB ke NU. Petinggi PBNU sedang mendiskusikan untuk membentuk semacam panitia khusus (pansus) guna merealisasikannya. Wana tersebut digulirkan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Gus Saifullah Yusuf alias Gus Ipul.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengatakan tengah mengkaji ulang hubungan Nahdlatul Ulama (NU) dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan menyebut bahwa anggotanya tidak eksklusif berada di PKB. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dalam konferensi pers usai rapat pleno PBNU di Jakarta, Ahad (28/7/2024), mengatakan bahwa akhir-akhir ini terdapat artikulasi-artikulasi yang sangat frontal dan tajam terhadap PBNU yang berasal dari PKB.

"Saya harus sampaikan terus terang ada banyak komplain, ada dari peserta pleno dan kemudian untuk mencari jalan kami tidak membuat langkah tergesa-gesa terkait dengan ini," ujarnya.

Untuk itu, PBNU mengutus Wakil Ketua Rais Aam PBNU Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni untuk mengkaji permasalahan tersebut dan memberikan rekomendasi terkait kelanjutan hubungan kedua entitas itu. Kedua tokoh NU tersebut, kata Gus Yahya, memiliki sejarah dengan PKB dan terlibat dalam proses pendiriannya.

Dia menjelaskan menyerahkan proses keseluruhan kepada kedua tokoh tersebut dengan komunikasi akan terus dilakukan mengenai hal tersebut dengan PBNU terkait langkah-langkah yang harus diambil. Dalam kesempatan itu, dia menegaskan bahwa meski warga NU ada yang menjadi konstituen PKB, tetapi banyak juga anggotanya yang tersebar di partai lain.

"Maka yang kami tolak adalah klaim eksklusif PKB terhadap NU," tegasnya.

Secara khusus dia mengatakan bahwa PKB juga tidak dapat menyalahkan keputusan kelembagaan yang dibuat oleh NU karena tidak memiliki otoritas pengambilan keputusan dalam lembaga tersebut. Mengenai apakah akan mengembalikan PKB menjadi bagian dari PBNU, dia menyebut tidak tahu pasti terkait hal itu karena masih dalam proses awal kajian. Sehingga dia tidak dapat memberikan batas waktu penyelesaian kajian tersebut.

"Kita pahamlah ada kepentingan politik di situ, ada agenda-agenda politik di situ, kami paham. Maka kami juga tidak mau melangkah tergesa-gesa," demikian Yahya Cholil Staquf.