JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta membantah adanya dugaan petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) yang bekerja secara ilegal untuk coklit pemilih Pilkada 2024.

Ketua Divisi Data dan Informasi KPU DKI Jakarta Fahmi Zikrillah mengatakan, dugaan tersebut muncul karena Pantarlih tidak dapat menunjukkan surat kerja (SK) saat ditanyakan oleh Panwascam.

"Memang tidak ada satupun ketentuan yang mengatur tentang pantarlih kami wajib menunjukkan SK kepada teman-teman pengawas," ujar Fahmi saat ditemui di Kantor KPU DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (21/7/2024).

Fahmi menuturkan, hal itu merujuk pada peraturan KPU Nomor 7/2024 termasuk juga di Petunjuk Teknis KPU RI nomor 799 terkait penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan gubernur atau wakil gubernur dan dalam buku kerja Pantarlih.

"Kami agak sesalkan ya ketika misalnya Pantarlih kami dianggap ilegal ketika tidak dapat menunjukkan SKnya," ucapnya.

Fahmi berujar, dalam Petujuk Teknis tersebut, Pantarlih dibekali dengan atribut dan perlengkapan alat kerja khusus saat melakukan pendataan door to door ke rumah warga.

"Pantarlih dibekali dengan atribut, atribut ini bagian dari identitas Pantarlih. Ada topi, rompi, ID card sebagai tanda pengenal, itu lah yang menjadi identitas Pantarlih kami," ucapnya.

Selain dugaan itu, KPU DKI juga membantah adanya dugaan Pantarlih yang menyerahkan tugasnya ke orang lain atau disebut joki Pantarlih.

"Kami sudah melakukanpenulusuran ke teman2 kpu Kabupaten/Kota, PPS, PPK mengkonfirmasi kebenaran tersebut dan kami dapati bahwa tidak ada joki pantarlih di DKI Jakarta," ucap Fahmi.

Fahmi menjelaskan, dugaan joki Pantarlih itu muncul karena adanya kesalahpahaman.

"Yang ada adalah teman-teman pantarlih ini ditemani sama ketua RT setempat, sehingga ada kesalahpahaman antara pengawas di bawah dengan Pantarlih kami," tutur dia.

Sebelumnya diberitakan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengidentifikasi 42 dugaan joki panitia pemutakhiran daftar pemilih (pantarlih) Pilkada 2024 di Jakarta.

Jumlah ini jauh lebih banyak ketimbang jumlah yang sempat diungkapkan Bawaslu DKI Jakarta dan kemudian dibantah oleh KPU DKI Jakarta.

"Saya kasih contoh, di DKI, di DKI ini, di Jakarta Selatan, itu adanya 41 joki terhadap pantarlih. Di Jakarta Selatan ini ada 41, kemudian di Jakarta Utara itu ada satu," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data-Informasi Bawaslu RI, Puadi, ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (21/7/2024).

Puadi mengatakan, fakta di lapangan, petugas Pantarlih yang turun ke lapangan berbeda dengan yang mendapatkan SK sesui Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 Tahun 2024 (tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta memastikan tidak menemukan kasus Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang menyerahkan tugas ke orang lain untuk melakukan pencocokan dan penelitian (coklit).

Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Dody Wijaya menuturkan, pelanggaran semacam itu tidak terjadi karena kinerja Pantarlih di lapangan diawasi secara melekat.

"Kami memastikan di Jakarta tidak terjadi karena kami diawasi oleh teman-teman pengawas Pemilu secara melekat," kata Dody di Kantor KPU DKI, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Dody menegaskan, penggunaan joki untuk coklit sudah dipastikan dilarang di wilayah manapun, termasuk di DKI Jakarta.

Sebab, Pantarlih dipilih untuk menentukan pemilih yang akan memberikan suaranya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

"Kalau hal gitu enggak diperbolehkan karena petugas coklit itu kan punya SK. Dia punya kewenangan untuk menentukan status data coklit ini memenuhi syarat atau tidak," imbuhnya.

Sebelumnya, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menemukan Pantarlih pada saat melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) untuk pilkada 2024 menggunakan tenaga joki dengan melimpahkan tugasnya ke orang lain.

Kasus joki Pantarlih terjadi di TPS 02 Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.

Temuan tersebut merupakan hasil pengawasan coklit dan uji petik Bawaslu NTB periode 28 Juni sampai 7 Juli 2024.

KOMPAS.com - Berapa gaji Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024? Gaji Pantarlih Pilkada 2024 akan dibahas dalam artikel ini.

Sebagai informasi, gaji petugas Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 telah ditetapkan melalui Keputusan KPU Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024.

Untuk diketahui, Pantarlih adalah salah satu badan adhoc dalam Pilkada yang berperan menjalankan pemutakhiran data yang akan dicantumkan dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap).

Pantarlih bertugas mencocokkan data pemilih dengan data kependudukan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Mengacu Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022, Pantarlih dibentuk guna membantu Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih.

Disebutkan bahwa setiap tempat pemungutan suara (TPS) Pilkada 2024 mempunyai satu orang Pantarlih dalam cakupan KPU Kabupaten/Kota.

Menurut Keputusan KPU Nomor 475 Tahun 2024, masa kerja Pantarlih Pilkada 2024 berlangsung pada 24 Juni sampai 25 Juli 2024.

Lantas, berapa gaji Pantarlih Pilkada 2024?

Gaji Pantarlih Pilkada 2024

Sesuai Keputusan KPU Nomor 472 Tahun 2022, gaji Pantarlih Pilkada 2024 sebesar Rp 1 juta per bulan.

Selain gaji, petugas Pantarlih Pilkada 2024 juga akan mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan kerja, baik luka sedang, luka berat, cacat, maupun meninggal dunia.

Rincian besaran santunan kecelakaan bagi petugas Pantarlih sebagai berikut:

• Luka sedang: Rp 8,25 juta per orang
• Luka berat: Rp 16,5 juta per orang
• Cacat permanen: Rp 30,8 juta per orang
• Meninggal dunia: Rp 36 juta per orang
• Bantuan biaya pemakaman: Rp 10 juta per orang.

Itulah ulasan mengenai gaji Pantarlih Pilkada 2024 dan santunan kecelakaan kerja yang akan diperoleh.

KOMPAS.com - Berapa gaji Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024? Gaji Pantarlih Pilkada 2024 akan dibahas dalam artikel ini.

Sebagai informasi, gaji petugas Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 telah ditetapkan melalui Keputusan KPU Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024.

Untuk diketahui, Pantarlih adalah salah satu badan adhoc dalam Pilkada yang berperan menjalankan pemutakhiran data yang akan dicantumkan dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap).

Pantarlih bertugas mencocokkan data pemilih dengan data kependudukan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Mengacu Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022, Pantarlih dibentuk guna membantu Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih.

Disebutkan bahwa setiap tempat pemungutan suara (TPS) Pilkada 2024 mempunyai satu orang Pantarlih dalam cakupan KPU Kabupaten/Kota.

Menurut Keputusan KPU Nomor 475 Tahun 2024, masa kerja Pantarlih Pilkada 2024 berlangsung pada 24 Juni sampai 25 Juli 2024.

Lantas, berapa gaji Pantarlih Pilkada 2024?

Gaji Pantarlih Pilkada 2024

Sesuai Keputusan KPU Nomor 472 Tahun 2022, gaji Pantarlih Pilkada 2024 sebesar Rp 1 juta per bulan.

Selain gaji, petugas Pantarlih Pilkada 2024 juga akan mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan kerja, baik luka sedang, luka berat, cacat, maupun meninggal dunia.

Rincian besaran santunan kecelakaan bagi petugas Pantarlih sebagai berikut:

• Luka sedang: Rp 8,25 juta per orang
• Luka berat: Rp 16,5 juta per orang
• Cacat permanen: Rp 30,8 juta per orang
• Meninggal dunia: Rp 36 juta per orang
• Bantuan biaya pemakaman: Rp 10 juta per orang.

Itulah ulasan mengenai gaji Pantarlih Pilkada 2024 dan santunan kecelakaan kerja yang akan diperoleh.