TANGERANG, KOMPAS.com - Gerakan Solidaritas Nasional (GSN), yayasan milik presiden terpilih Prabowo Subianto, mengevakuasi 18 anak korban kekerasan seksual pengurus panti asuhan sebagai upaya membantu Dinas Sosial Kota Tangerang merehabilitasi para korban.

"Ini membantu Dinsos. Apa saja yang perlu kami bantu, khususnya untuk anak-anak," ujar Ketua Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) Letjen TNI (Purn) Teguh Arief Indra Moko di Rumah Perlindungan Sosial (RPS), Jl Iskandar Muda Pintu Air Sepuluh Nomor 1, Tangerang, Senin (14/10/2024).

Teguh menerangkan, Yayasan GSN memang bergerak di bidang kemanusiaan dan sosial. Salah satu misinya yayasan yang dibentuk pada 24 Agustus 2024 ini adalah mendorong warga kurang mampu mengakses ke kesejahteraan yang lebih baik.

Berdasarkan penelusuran tim GSN yang telah terjun terlebih dahulu berkomunikasi dengan para korban, kondisi mereka cukup memprihatinkan. Ada yang sudah berusia dewasa tetapi putus sekolah. Ada pula yang mengalami trauma.

"Ada yang berusia 20 tahun dan tidak bersekolah. Bahkan ada yang pengin jadi tentara. Kami harus mencarikan solusi, apakah Paket C atau yang lain, nanti akan kami bantu," ujar Teguh.

"Bagi yang tidak ada orangtua, akan kami jadikan satu. Tapi bagi yang ada orangtua, akan kami datangi orangtuanya, maunya seperti apa. Kalau kondisi keuangan tidak mampu, akan kami sekolahkan sampai selesai," lanjut dia.

Untuk penyembuhan trauma psikologis anak-anak korban kekerasan seksual, pihaknya juga akan menyediakan psikolog yang bisa diakses kapanpun.

Ia sekaligus menegaskan, pembiayaan anak-anak menggapai cita-citanya itu berasal dari kantong Prabowo sendiri.

Ada empat anak laki-laki di bawah umur yang saat ini masih ditempatkan di RPS. Namun, mereka tak bisa langsung dievakuasi karena masih dalam tahap penyelidikan.

Begitu pula dengan 14 anak laki-laki yang sudah kembali kepada orangtuanya.

"Jadi yang diserahkan ke Dinas Sosial Kota Tangerang itu hanya 13 anak. 4 anak ada di RPS, 9 anak sudah kembali ke orangtuanya. Sisanya, kami lagi cari informasi yang 5 anak kemana," kata Teguh.

"Karena ini masih ada proses tindakan kepolisian jadi kami tunggu dulu sampai tindakannya selesai baru nanti Dinas Sosial akan memberitahukan kepada kami," sambung dia

Sebelumnya, polisi telah menangkap dua orang tersangka pencabulan sesama jenis, yaitu Sudirman (49) dan Yusuf Bachtiar (30).

Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polres Metro Tangerang Kota.

"S pemilik yayasan panti asuhan, YB ini adalah pengurus. Dua ini sudah ditetapkan tersangka," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi.

Sedangkan satu tersangka lainnya, yaitu Yandi Supriyadi (29) kabur dari panggilan polisi dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Dalam kasus ini, Sudirman dan Yusuf Bachtiar dijerat Pasal 76 E juncto Pasal 82 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

"Ancaman pidana paling singkat 5 tahun maksimal 15 tahun," kata dia.

Diketahui, seorang pelapor sekaligus orangtua asuh berinisial DD menjelaskan, kasus dugaan pencabulan pertama kali terungkap pada Mei 2024.

TANGERANG, KOMPAS.com – Ketua Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN), Letjen TNI Purn Teguh Arief Indra Moko, mengungkapkan bahwa evakuasi korban kekerasan seksual di Panti Asuhan Darussalam An'nur dilakukan atas instruksi langsung presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Iya, ini instruksi langsung dari Pak Prabowo. Beliau minta GSN harus turun, GSN harus membantu semampu mungkin," kata Teguh saat ditemui di Rumah Perlindungan Sosial (RPS), Tangerang, Senin (14/10/2024).

Dalam instruksinya Prabowo menekankan pentingnya pendidikan bagi para korban. Ia meminta agar semua anak korban kekerasan seksual disekolahkan setinggi-tingginya dan didukung pemulihan psikologis mereka.

"Harus disekolahkan setinggi-tingginya, tidak boleh tidak sekolah. Psikologisnya juga harus di-recovery. Semua kebutuhan mereka harus dipenuhi," tegas Teguh.

Teguh menambahkan bahwa biaya pendidikan dan pemulihan anak-anak korban akan sepenuhnya ditanggung oleh Prabowo.

"Semua dibiayai oleh Pak Prabowo Subianto. Kami akan membantu mereka, dan Prabowo telah menginstruksikan untuk membiayai hingga kapan pun mereka ingin sekolah," ujarnya.

Saat ini, terdapat empat anak laki-laki di bawah umur yang masih berada di RPS dan dalam proses penyelidikan.

Selain itu, 13 anak telah diserahkan kepada Dinas Sosial Kota Tangerang, dengan sembilan di antaranya sudah kembali ke orang tua mereka.

Polisi sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam kasus kekerasan seksual ini, yaitu Sudirman (49), pemilik panti asuhan, dan Yusuf Bachtiar (30), pengurus panti.

Keduanya dijerat dengan pasal terkait Perlindungan Anak dan terancam hukuman minimal lima tahun penjara.

"Ancaman pidana paling singkat lima tahun, maksimal 15 tahun," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi.

Satu tersangka lainnya, Yandi Supriyadi (29), masih buron dan masuk daftar pencarian orang (DPO).

JAKARTA, KOMPAS.com - Korban pencabulan homoseksual di Panti Asuhan Darussalam An'nur, Kota Tangerang, kini bertambah menjadi delapan orang.

“Untuk korban, per hari ini sudah bertambah satu lagi,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi, Rabu (9/10/2024).

Ade mengungkapkan, korban yang terakhir merupakan anak di bawah umur.

Dengan begitu, kini jumlah korban keseluruhan per hari ini menjadi delapan orang.

“Lima anak, tiga dewasa,” ujar Ade.

Diberitakan sebelumnya, polisi menangkap dua pelaku pencabulan sesama jenis, yaitu Sudirman (49) - Yusuf Bachtiar (30) sebagai pemimpin dan pengurus Panti Asuhan Darussalam An'nur, Kota Tangerang.

“S pemilik yayasan panti asuhan, YB ini adalah pengurus. Dua ini sudah ditetapkan tersangka,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, Jumat (4/10/2024).

Sedangkan satu tersangka lainnya, Yandi Supriyadi (29) sebagai pengurus Yayasan Panti Asuhan Darussalam An'nur, kabur dari panggilan polisi dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Dalam kasus ini, Sudirman dan Yusuf Bachtiar dijerat Pasal 76 E juncto Pasal 82 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Keduanya terancam pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun bui.