Bisnis.com, JAKARTA — Sultan B Najamudin terpilih menjadi Ketua DPD RI periode 2024-2029 mengalahkan La Nyalla Mattalitti dalam pemungutan suara di Sidang Paripurna Pemilihan Pimpinan DPD RI pada Rabu, (2/10/2024).

Mantan Wakil Ketua DPD RI periode sebelumnya itu terpilih sah setelah meraup 95 suara, mengungguli Mantan Ketua DPD RI periode sebelumnya yakni La Nyalla Mattalitti yang meraup 56 suara.

"Sultan Najamudin ditetapkan sebagai calon Pimpinan DPD RI terpilih," kata Wakil Ketua sementara DPD RI Larasati Moriska.

Adapun pemungutan suara itu diikuti sebanyak 151 Anggota DPD RI yang hadir berdasarkan kartu peserta pemungutan suara. Namun berdasarkan penghitungan, hanya sebanyak 150 suara yang ada dalam kotak suara yang telah tercoblos.

Walaupun demikian, peserta sidang pemilihan itu meminta agar pimpinan sidang langsung melanjutkan penghitungan suara. Penghitungan surat suara pun dibacakan oleh Wakil Ketua sementara DPD RI Larasati Moriska.
Mekanisme Pemilihan Pimpinan DPD RI itu menggunakan sistem paket berdasarkan Tata Tertib DPD RI. Adapun Sultan terpilih dengan paket pimpinan bersama tiga Wakil Ketua DPD RI yakni Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung.
Sedangkan paket pimpinan yang tidak terpilih yakni La Nyalla Mattalitti sebagai calon Ketua DPD RI, serta tiga calon Wakil Ketua DPD RI yakni Nono Sampono, Elviana, dan Andi Muh Ihsan.
Selanjutnya, Sultan yang telah terpilih itu secara resmi akan mengemban tugas sebagai pimpinan senator. Dalam penyampaian visi dan misinya, Sultan pun mengatakan akan membawa kebaruan dan inklusivitas dalam lembaga DPD RI untuk menyambut Indonesia Emas 2045.
Adapun jalannya awal-awal persidangan itu pun sempat dihujani sejumlah interupsi dari para senator yang hadir. Bahkan Sidang Paripurna itu pun sempat diskors oleh Ketua Sementara DPD RI Ismeth Abdullah karena banyaknya perdebatan mengenai mekanisme pemilihan.
Sebelumnya, sebanyak 580 Anggota DPR RI dan 152 Anggota DPD RI yang terpilih berdasarkan Surat Keputusan KPU RI tentang hasil Pemilu Legislatif 2024 untuk periode 2024-2029, dilantik pada Selasa (1/10) di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.
Anggota DPR yang dilantik bertambah dari 575 menjadi 580 orang, sedangkan Anggota DPD RI bertambah dari 136 menjadi 152 orang.

Bisnis.com, JAKARTA — Sultan B Najamudin terpilih menjadi Ketua DPD RI periode 2024-2029 mengalahkan La Nyalla Mattalitti dalam pemungutan suara di Sidang Paripurna Pemilihan Pimpinan DPD RI pada Rabu, (2/10/2024).

Mantan Wakil Ketua DPD RI periode sebelumnya itu terpilih sah setelah meraup 95 suara, mengungguli Mantan Ketua DPD RI periode sebelumnya yakni La Nyalla Mattalitti yang meraup 56 suara.

"Sultan Najamudin ditetapkan sebagai calon Pimpinan DPD RI terpilih," kata Wakil Ketua sementara DPD RI Larasati Moriska.

Adapun pemungutan suara itu diikuti sebanyak 151 Anggota DPD RI yang hadir berdasarkan kartu peserta pemungutan suara. Namun berdasarkan penghitungan, hanya sebanyak 150 suara yang ada dalam kotak suara yang telah tercoblos.

Walaupun demikian, peserta sidang pemilihan itu meminta agar pimpinan sidang langsung melanjutkan penghitungan suara. Penghitungan surat suara pun dibacakan oleh Wakil Ketua sementara DPD RI Larasati Moriska.
Mekanisme Pemilihan Pimpinan DPD RI itu menggunakan sistem paket berdasarkan Tata Tertib DPD RI. Adapun Sultan terpilih dengan paket pimpinan bersama tiga Wakil Ketua DPD RI yakni Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung.
Sedangkan paket pimpinan yang tidak terpilih yakni La Nyalla Mattalitti sebagai calon Ketua DPD RI, serta tiga calon Wakil Ketua DPD RI yakni Nono Sampono, Elviana, dan Andi Muh Ihsan.
Selanjutnya, Sultan yang telah terpilih itu secara resmi akan mengemban tugas sebagai pimpinan senator. Dalam penyampaian visi dan misinya, Sultan pun mengatakan akan membawa kebaruan dan inklusivitas dalam lembaga DPD RI untuk menyambut Indonesia Emas 2045.
Adapun jalannya awal-awal persidangan itu pun sempat dihujani sejumlah interupsi dari para senator yang hadir. Bahkan Sidang Paripurna itu pun sempat diskors oleh Ketua Sementara DPD RI Ismeth Abdullah karena banyaknya perdebatan mengenai mekanisme pemilihan.
Sebelumnya, sebanyak 580 Anggota DPR RI dan 152 Anggota DPD RI yang terpilih berdasarkan Surat Keputusan KPU RI tentang hasil Pemilu Legislatif 2024 untuk periode 2024-2029, dilantik pada Selasa (1/10) di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.
Anggota DPR yang dilantik bertambah dari 575 menjadi 580 orang, sedangkan Anggota DPD RI bertambah dari 136 menjadi 152 orang.

Bisnis.com, JAKARTA — Sidang Paripurna perdana DPD RI menyetujui La Nyalla Mattalitti dan Sultan B Najamudin sebagai calon ketua DPD RI periode 2024-2029.

"Ditetapkan sebagai Calon Pimpinan DPD RI dari hasil verifikasi yang dilakukan ada dua bakal calon paket pimpinan," kata Wakil Ketua sementara DPD RI Larasati Moriska, Selasa (1/10/2024).
Mekanisme Pemilihan Pimpinan DPD RI dilaksanakan dengan sistem paket pimpinan. Adapun paket kandidat pertama yakni calon Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti dan tiga orang calon Wakil Ketua DPD RI, yakni Nono Sampono, Elviana, dan Andi Muh Ihsan.
Sedangkan paket kandidat yang kedua yakni calon Ketua DPD RI Sultan B Najamudin dan tiga orang calon Wakil Ketua DPD RI, yakni GKR Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung.
Larasati pun mengatakan dua kandidat paket pimpinan itu sudah memenuhi persyaratan dukungan dari para Anggota DPD RI yang berasal dari empat sub wilayah di Indonesia. Dukungan itu pun sudah diverifikasi oleh Pimpinan sementara DPD RI yang didampingi oleh para saksi dari kedua kandidat.
Berdasarkan Tata Tertib DPD RI, dia mengatakan bahwa dua kandidat paket Pimpinan DPD RI yang telah disetujui itu tidak boleh mengundurkan diri, sehingga perlu mengikuti proses pemilihan hingga tahap akhir.

La Nyalla Mattalitti merupakan Ketua DPD RI periode sebelumnya, yakni tahun 2019-2024. Sedangkan Sultan B Najamudin sebelumnya merupakan Wakil Ketua DPD RI yang mendampingi La Nyalla pada periode tersebut.
Adapun Sidang Paripurna perdana DPD RI yang digelar pada Selasa malam itu dihadiri oleh 79 anggota dari total 152 Anggota DPD RI yang telah dilantik. Jalannya awal-awal sidang itu pun sempat dihujani sejumlah interupsi dari para senator yang hadir karena banyaknya perdebatan mengenai mekanisme pemilihan.
Sebanyak 580 Anggota DPR RI dan 152 Anggota DPD RI yang terpilih berdasarkan Surat Keputusan KPU RI tentang hasil Pemilu Legislatif 2024 untuk periode 2024-2029, dilantik pada Selasa ini di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.
Anggota DPR yang dilantik bertambah dari 575 menjadi 580 orang, sedangkan Anggota DPD RI bertambah dari 136 menjadi 152 orang dibandingkan periode sebelumnya. Adapun partai politik yang lolos itu yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional.

Jakarta: Adu argumentasi, perdebatan, dan segala dinamika yang terjadi dalam Sidang Paripurna DPD dinilai sebagai persoalan internal kelembagaan. Hal itu lazim terjadi di semua organisasi, termasuk DPD dan DPR.

Hal ini disampaikan anggota DPD, Bustami Zainudin, merespons pernyataan Ketua Komite II DPD, Yorrys Raweyai, soal kericuhan di Sidang Paripurna DPD, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jumat, 12 Juli 2024. Dia justru memandang Yorrys tak memahami mekanisme organisasi dan kekanak-kanakan karena menutupi kekalahan dalam adu konsep dan gagasan, dengan menyerang pribadi pimpinan DPD.

"Dia (Yorrys) memfitnah pimpinan DPD, untuk menutupi kekalahan dalam adu konsep dan gagasan di forum tertinggi organisasi," ujar Bustami melalui keterangan tertulis, Jumat, 26 Juli 2024.
Menurut dia, langkah senator asal Papua yang menyerang pribadi pimpinan DPD, itu telah mengabaikan capaian dan kinerja seluruh anggota DPD periode 2024-2029. Sebab, pimpinan DPD bekerja secara kolektif kolegial dan kolaboratif, serta melibatkan semua anggota.

"Kami meminta Yorrys Cs kembali kekoridor organisasi, menaati mekanisme dan aturan perundang-undangan, serta menjunjung etika sebagai pejabat publik," tegas Senator dari Dapil Lampung ini.

Dia menjelaskan soal tata tertib (tatib) baru DPD yang disebut sebagai pemicu kericuhan dalam Sidang Paripurna DPD beberapa waktu lalu. Dia mengetahui dan memahami seluruh proses perjalanan Tatib, karena menjadi anggota (Panitia Khusus) Pansus Tatib, sekaligus anggota (Tim Kerja) Timja Tatib.

Dia memastikan pembahasan Tatib DPD berjalan sesuai mekanisme dan perundang-undangan. Dia menduga ada kekuatan atau kepentingan di balik kericuhan dalam Sidang Paripurna DPD.

"Aturan dalam Tatib DPD yang dipersoalkan, bukan hal baru. Apa yang salah, jika tatib mensyaratkan calon pimpinan DPD periode 2024-2029, bukan orang yang pernah mendapat sanksi BK dan pernah dipidana? Kita tidak mau dipimpin oleh orang tidak berintegritas dan memiliki rekam jejak yang tidak baik," ujar dia.

Baca Juga: Ricuh Rapat Paripurna DPD, Perubahan Tatib Sepihak Disebut Jadi Pemicu

Sebelumnya, Yorrys mengatakan kericuhan dalam Sidang Paripurna DPD terjadi lantaran gaya kepemimpinan Ketua DPD La Nyalla Mattalitti dan Wakil Ketua DPD Nono Sampono. Menurut dia, kedua pimpinan DPD itu telah memberikan contoh pemimpin yang otoriter dan eksklusif.

"Ini adalah respons mayoritas anggota DPD, yang tidak lagi bisa dibendung. Kekecewaan demi kekecewaan akibat gaya kepemimpinan otoriter dan tertutup Pak La Nyalla dan Pak Nono sudah terakumulasi sejak lama, hingga memunculkan resistensi yang memuncak,” ujar Yorrys, dalam konfrensi pers di Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024.

(AZF)

Jakarta: Pelaksanaan Sidang Paripurna Ke-12 DPD Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 diwarnai hujan interupsi dari anggota DPD peserta sidang hingga memanas. Peristiwa ini terjadi saat Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti membacakan draf Tata Tertib (Tatib) DPD.

Draf tata tertib itu merupakan hasil dari tim kerja (timja) yang pada beberapa waktu lalu merancang perubahan-perubahan aturan. Hujan interupsi itu muncul ketika sejumlah interupsi dari peserta sidang tidak direspons LaNyalla.

"Biarkan saya melanjutkan membacakan dahulu," kata LaNyalla ketika muncul banyak interupsi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 11 Juli 2024.

Namun, akhirnya LaNyalla menghentikan pembacaan draf tata tertib dan mempersilakan anggota DPD Filep Wamafma yang paling banyak bersuara menyampaikan interupsi.

Filep mempertanyakan kepada pimpinan sidang apakah pembentukan timja sudah seusai dengan keputusan DPD. Pertanyaan itu sempat dijawab Ketua Panitia Perancang Undang-Undang DPD Dedi Iskandar Batubara.

Setelah itu, LaNyalla melanjutkan pembacaan draf tata tertib, tetapi Filep merasa pertanyaannya belum terjawab sepenuhnya. Selain itu, ada insiden mikrofon Filep mati setelah melayangkan beberapa protes.
Puncaknya, sidang paripurna memanas ketika LaNyalla hendak meminta persetujuan kepada peserta sidang apakah draf tata tertib itu disetujui.

Pada saat itu, sekitar belasan anggota DPD berdiri dari kursinya dan maju ke meja pimpinan sidang, bahkan ada salah satu anggota DPD yang hendak merebut palu sidang.

Setelah itu, petugas pengamanan dalam (pamdal) di Parlemen turun dan mengamankan meja pimpinan sidang dari peserta rapat yang memprotes hal tersebut.

Baca Juga: DPD Ingin Dilibatkan Mengusulkan Calon Kepala Daerah

Di samping itu, ada pula anggota DPD yang meminta LaNyalla untuk menyelesaikan permintaan persetujuan sidang itu.

Setelah momen tersebut, Wakil Ketua DPD Sultan Bachtiar meminta agar seluruh peserta sidang berkepala dingin. Akhirnya pimpinan sidang pun melakukan skorsing selama kurang lebih 15 menit sebelum melanjutkan persidangan.

(AZF)