REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kabar pencopotan jilbab anggota Paskibraka 2024 disayangkan oleh banyak pihak, salah satunya Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati. Menurut dia, dugaan larangan tersebut bersifat kontradiktif dengan semangat perempuan Muslim Indonesia dalam menutup aurat dengan berbagai style tanpa menghalangi mereka untuk berprestasi.

"Untuk menerapkan ajaran agama, sudah banyak ide kreatif dikembangkan dalam berhijab. Ini malah kemunduran namanya jika ada larangan berjilbab di Paskibraka. Padahal tahun-tahun sebelumnya, Paskibraka berjilbab tidak jadi soal, bahkan pernah ada Paskibraka berjilbab yang membawa baki bendera pusaka," ujarnya dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Kurniasih juga menilai dugaan larangan pemakaian jilbab di Paskibraka itu adalah suatu kemunduran. "Terakhir, jilbab tidak digunakan oleh Tim Paskibraka adalah saat masa orde baru. Artinya kalau kebijakan pelarangan ini hadir, kita mundur jauh ke belakang. Tidak ada korelasi berjilbab dianggap tidak bisa bertugas menjalankan kewajiban negara," kata dia.

Atas persoalan tersebut, Kurniasih meminta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk mengizinkan Paskibraka perempuan yang sebelumnya berjilbab dalam keseharian, tetap mengenakan jilbab saat bertugas. "Pancasila itu implementasinya menghormati keyakinan pemeluk agama dalam menjalankan ajaran agama di Indonesia, termasuk menggunakan hijab bagi Muslimah yang sudah baligh. BPIP harusnya jadi pihak yang paling paham soal implementasi Pancasila ini," kata dia.

Sebelumnya, Kepala BPIP Yudian Wahyudi menjelaskan bahwa pelepasan hijab sejumlah anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera. “Karena memang kan dari awal Paskibraka itu uniform (seragam),” ujar Yudian.

Pada tahun-tahun sebelumnya, kata dia, anggota Paskibraka diperbolehkan menggunakan hijab dalam upacara pengukuhan maupun pengibaran bendera pada 17 Agustus. Namun, BPIP memutuskan untuk menyeragamkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka pada 2024, sebagaimana yang termaktub dalam Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024.

Dalam surat edaran tersebut, tidak terdapat pilihan berpakaian hijab bagi anggota Paskibraka yang menggunakan hijab. Yudi menjelaskan penyeragaman pakaian tersebut berangkat dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Bapak Pendiri Bangsa yaitu Ir Soekarno.

Nilai-nilai yang dibawa oleh Soekarno, kata Yudi, adalah ketunggalan dalam keseragaman. Ketunggalan tersebut diterjemahkan oleh BPIP dalam wujud pakaian yang seragam. Terlebih, kata dia, nantinya para anggota Paskibraka akan bertugas sebagai pasukan.

“Dia (anggota Paskibraka yang berhijab) bertugas sebagai pasukan yang menyimbolkan kebersatuan dalam kemajemukan,” kata Yudi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kabar pencopotan jilbab anggota Paskibraka 2024 disayangkan oleh banyak pihak, salah satunya Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati. Menurut dia, dugaan larangan tersebut bersifat kontradiktif dengan semangat perempuan Muslim Indonesia dalam menutup aurat dengan berbagai style tanpa menghalangi mereka untuk berprestasi.

"Untuk menerapkan ajaran agama, sudah banyak ide kreatif dikembangkan dalam berhijab. Ini malah kemunduran namanya jika ada larangan berjilbab di Paskibraka. Padahal tahun-tahun sebelumnya, Paskibraka berjilbab tidak jadi soal, bahkan pernah ada Paskibraka berjilbab yang membawa baki bendera pusaka," ujarnya dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Kurniasih juga menilai dugaan larangan pemakaian jilbab di Paskibraka itu adalah suatu kemunduran. "Terakhir, jilbab tidak digunakan oleh Tim Paskibraka adalah saat masa orde baru. Artinya kalau kebijakan pelarangan ini hadir, kita mundur jauh ke belakang. Tidak ada korelasi berjilbab dianggap tidak bisa bertugas menjalankan kewajiban negara," kata dia.

Atas persoalan tersebut, Kurniasih meminta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk mengizinkan Paskibraka perempuan yang sebelumnya berjilbab dalam keseharian, tetap mengenakan jilbab saat bertugas. "Pancasila itu implementasinya menghormati keyakinan pemeluk agama dalam menjalankan ajaran agama di Indonesia, termasuk menggunakan hijab bagi Muslimah yang sudah baligh. BPIP harusnya jadi pihak yang paling paham soal implementasi Pancasila ini," kata dia.

Sebelumnya, Kepala BPIP Yudian Wahyudi menjelaskan bahwa pelepasan hijab sejumlah anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera. “Karena memang kan dari awal Paskibraka itu uniform (seragam),” ujar Yudian.

Pada tahun-tahun sebelumnya, kata dia, anggota Paskibraka diperbolehkan menggunakan hijab dalam upacara pengukuhan maupun pengibaran bendera pada 17 Agustus. Namun, BPIP memutuskan untuk menyeragamkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka pada 2024, sebagaimana yang termaktub dalam Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024.

Dalam surat edaran tersebut, tidak terdapat pilihan berpakaian hijab bagi anggota Paskibraka yang menggunakan hijab. Yudi menjelaskan penyeragaman pakaian tersebut berangkat dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Bapak Pendiri Bangsa yaitu Ir Soekarno.

Nilai-nilai yang dibawa oleh Soekarno, kata Yudi, adalah ketunggalan dalam keseragaman. Ketunggalan tersebut diterjemahkan oleh BPIP dalam wujud pakaian yang seragam. Terlebih, kata dia, nantinya para anggota Paskibraka akan bertugas sebagai pasukan.

“Dia (anggota Paskibraka yang berhijab) bertugas sebagai pasukan yang menyimbolkan kebersatuan dalam kemajemukan,” kata Yudi.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mendesak Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mencabut kebijakan yang melarang anggota Paskibraka 2024 putri menggunakan jilbab saat menjalankan tugas pada peringatan Kemerdekaan ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kita minta kebijakan ini dicabut dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai penanggung jawab Paskibraka menjelaskan simpang siur informasi larangan berjilbab itu, apakah benar atau hoaks," kata Mahyeldi di Kota Padang, Provinsi Sumbar, Rabu (15/8/2024).

Mahyeldi menyebutkan, jika BPIP memang memberlakukan aturan tersebut, hal itu sangat disesalkan. Pasalnya, melarang Paskibraka putri berjilbab sama saja dengan tidak menghormati HAM dan telah melecehkan konstitusi.

Menurut Mahyeldi, dalam Pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945 sudah jelas dikatakan bahwa (1) negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan (2) negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Pun untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

"Bagi perempuan Muslim memakai jilbab itu adalah ibadah. Karena itu, kalau ada yang melarang perempuan beragama Islam memakai jilbab di negeri ini, maka itu berarti sudah tidak menghormati konstitusi. Selain itu, pihak yang melarang perempuan Muslim di Indonesia memakai jilbab telah melecehkan ajaran agama," katanya.

Mahyeldi menilai, jika kebijakan itu terus dilanjutkan, berarti sudah merupakan kemunduran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dia menyebut, BPIP telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Hal senada disampaikan Ketua Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Sumbar yang juga Penjabat (Pj) Wali Kota Padang, Andre H Algamar. Dia menyebut, sesuai arahan PPI Pusat, PPI Sumbar menyatakan prihatin dan menolak dengan tegas aturan atau tekanan terkait pelarangan jilbab bagi anggota Paskibraka 2024.

Jilbab keyakinan agama...

"Putri yang biasa menggunakan jilbab, itu merupakan keyakinan dalam agama. Kami yakin dan percaya, Bapak Presiden Joko Widodo dan Presiden Terpilih Bapak Prabowo Subianto akan sepakat bahwa tidak ada larangan dalam penggunaan jilbab bagi Anggota Paskibraka Putri yang akan bertugas nanti pada tanggal 17 Agustus 2024 baik di Istana Ibu Kota Negara, Provinsi, dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia," kata Andree.

Dia berharap, jika benar aturan tersebut diterapkan, BPIP selaku pengelola dan Penanggung jawab program Paskibraka agar segera mengevaluasi semua kebijakan dan keputusan yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Beredar kabar pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) perempuan dilarang mengenakan jilbab yang merupakan instrumen penutup aurat. Informasi ini membetot perhatian publik, karena dinilai bertentangan dengan semangat Pancasila berupa Ketuhanan Yang Mahaesa.

Lalu apakah manfaat jilbab bagi setiap Muslimah? Dalam Surah al-Ahzab ayat 59

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

yā ayyuhan-nabiyyu qul li`azwājika wa banātika wa nisā`il-mu`minīna yudnīna ‘alaihinna min jalābībihinn, żālika adnā ay yu’rafna fa lā yu`żaīn, wa kānallāhu gafụrar raḥīmā

Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Penafsir Alquran Abdurrahman as-Sa’di dalam kitab tafsirnya menjelaskan sebagai berikut:

Ayat ini disebut ayat hijab. Allah memerintahkan NabiNya untuk memerintah kaum wanita secara umum, dan dimulai dari istri-istrinya dan putri-putrinya, karena mereka lebih ditekankan (menjalankan perintah) daripada selain mereka, dank arena pemberi perintah untuk orang lain semestinya memulainya dari keluarganya sebllah memerintahkan NabiNya untuk memerintah kaum wanita secara umum, dan dimulai dari istri-istrinya dan putri-putrinya, karena mereka lebih ditekankan (menjalankan perintah) daripada selain mereka, dank arena pemberi perintah untuk orang lain semestinya memulainya dari keluarganya sebelum memerintah orang lain, sebagaimana Firman Allah,

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka" (At-Tahrim:6).

“Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Jilbab ini kain yang melapisi pakaian, berupa selimut, khimar (kerudung), kain sorban atau yang serupa dengannya. Maksudnya, hendaklah mereka menutup wajahnya dan dadanya dengannya.

Lihat halaman berikutnya >>>

Kemudian Allah menyebutkan hikmahnya, “Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenali, karena itu mereka tidak diganggu.” Ini menunjukkan adanya gangguan apabila mereka kaum wanita beriman) tidak mengenakan jilbab, maka mereka akan mudah diduga bukan wanita-wanita suci (terhormat), sehingga mudah didatangi oleh orang yang hatinya sakit lalu mengganggu mereka, dan bisa saja mereka dilecehkan, dan mereka diduga sebagai perempuan-perempuan budah sahaya. Dan akibatnya orang-orang yang menginginkan keburukan meremehkan mereka. Jadi, hijab itu memutus hasrat busuk orang-orang yang berhasrat buruk terhadap mereka.

“Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,” di mana Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kalian yang telah lalu dan bebelas kasih kepada kalian dengan menjelaskan hukum-hukumNya kepada kalian dan menjelaskan sesuatu yang halal dan haram. Ini adalah menutup pintu dari arah mereka.

Sebelumnya diberitakan, ada yang berbeda dengan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Pada tahun ini, semua Paskibraka yang perempuan tidak ada yang mengenakan jilbab atau hijab.

Bahkan, termasuk delegasi dari Aceh yang sebelumnya mengenakan jilbab, tiba-tiba ketika sampai di IKN harus mencopot penutup aurat tersebut. Hal itu jelas berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang membebaskan Paskibraka perempuan boleh mengenakan jilbab atau tidak.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Akun Instagram BPIP @bpipri mendadak mengunggah video kegiatam anggota Paskibraka 2024. Dalam video tersebut, terlihat Paskibraka putri ada yang mengenakan jilbab. Mereka menaiki bus di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Rabu (14/8/2024) pagi WITA.

Terlihat jika video yang diunggah BPIP mencoba menyorot Paskibraka putri mengenakan jilbab. Beberapa aktivitas Paskibraka putri yang mengenakan jilbab coba ditonjolkan. "Salam Pancasila," begitu keterangan akun BPIP dikutip Republika.co.id di Jakarta, Rabu.

Hanya saja, komentar warganet masih terlihat kesal dan marah. Mereka menggeruduk akun BPIP untuk mempertanyakan kabar Paskibraka putri harus mencopot jilbab. Hal itu juga terkonfirmasi saat pengukuhan Paskibraka 2024 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana IKN, Selasa (15/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Publik terus menyoroti kabar yang beredar terkait belasan Muslimah di Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional. Mereka diduga terpaksa melepas jilbab bila ingin bertugas.

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Dadang Kahmad mengatakan, larangan berjilbab bagi Muslimah di Paskibraka Nasional adalah fenomena yang sangat memprihatinkan. Terlebih lagi, mereka bertugas dalam rangka memperingati Proklamasi Republik Indonesia (RI) pada 17 Agustus 2024 nanti.

"Sungguh memprihatinkan adanya larangan tersebut. Makna kemerdekaan ialah kebebasan, bukan keterbelengguan atau bahkan ancaman. Memakai pakaian apa pun adalah hak asasi yang harus dihormati," ujar Dadang Kahmad saat dihubungi Republika, Rabu (14/8/2024).

Baca juga: Muhammadiyah imbau BPIP cabut aturan ...

Ia mengingatkan, jilbab atau hijab seharusnya dapat dikenakan oleh tiap Muslimah dalam acara-acara resmi kenegaraan. Bahkan, kini pun institusi kepolisian atau tentara RI misalnya sudah membolehkan personelnya yang perempuan untuk berhijab. Karena itu, guru besar UIN Sunan Gunung Djati itu berharap, kebijakan yang "memaksa" Muslimah Paskibraka tersebut untuk segera dievaluasi dan dicabut.

"Mau dibawa ke mana negara ini kalau hal-hal seperti itu diberlakukan?" tanyanya, retoris.

Sebelumnya, informasi menjadi viral di berbagai platform media sosial ihwal pemaksaan lepas jilbab yang menimpa wakil Provinsi Aceh di Paskibraka Nasional, yakni Dzawata Maghfura Zukhri. Muslimah itu adalah siswi kelas X SMAN Modal Bangsa (Mosa).

Berdasar penelusuran Republika, ada sebanyak 18 perwakilan Paskibraka 2024 perempuan dari 18 provinsi yang terpaksa mencopot jilbab. Dalam foto-foto yang diperoleh, mereka memang kesehariannya memakai kain penutup rambut itu.

Namun, saat pengukuhan, mereka harus mencopot jilbabnya. Hal itu terlihat dari foto-foto yang dibagikan pihak Istana kala Presiden Jokowi beserta sejumlah menteri plus Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi di Istana IKN, Selasa (14/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Publik terus menyoroti kabar yang beredar terkait belasan Muslimah di Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional. Mereka diduga terpaksa melepas jilbab bila ingin bertugas.

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Dadang Kahmad mengatakan, larangan berjilbab bagi Muslimah di Paskibraka Nasional adalah fenomena yang sangat memprihatinkan. Terlebih lagi, mereka bertugas dalam rangka memperingati Proklamasi Republik Indonesia (RI) pada 17 Agustus 2024 nanti.

"Sungguh memprihatinkan adanya larangan tersebut. Makna kemerdekaan ialah kebebasan, bukan keterbelengguan atau bahkan ancaman. Memakai pakaian apa pun adalah hak asasi yang harus dihormati," ujar Dadang Kahmad saat dihubungi Republika, Rabu (14/8/2024).

Baca juga: Muhammadiyah imbau BPIP cabut aturan ...

Ia mengingatkan, jilbab atau hijab seharusnya dapat dikenakan oleh tiap Muslimah dalam acara-acara resmi kenegaraan. Bahkan, kini pun institusi kepolisian atau tentara RI misalnya sudah membolehkan personelnya yang perempuan untuk berhijab. Karena itu, guru besar UIN Sunan Gunung Djati itu berharap, kebijakan yang "memaksa" Muslimah Paskibraka tersebut untuk segera dievaluasi dan dicabut.

"Mau dibawa ke mana negara ini kalau hal-hal seperti itu diberlakukan?" tanyanya, retoris.

Sebelumnya, informasi menjadi viral di berbagai platform media sosial ihwal pemaksaan lepas jilbab yang menimpa wakil Provinsi Aceh di Paskibraka Nasional, yakni Dzawata Maghfura Zukhri. Muslimah itu adalah siswi kelas X SMAN Modal Bangsa (Mosa).

Berdasar penelusuran Republika, ada sebanyak 18 perwakilan Paskibraka 2024 perempuan dari 18 provinsi yang terpaksa mencopot jilbab. Dalam foto-foto yang diperoleh, mereka memang kesehariannya memakai kain penutup rambut itu.

Namun, saat pengukuhan, mereka harus mencopot jilbabnya. Hal itu terlihat dari foto-foto yang dibagikan pihak Istana kala Presiden Jokowi beserta sejumlah menteri plus Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi di Istana IKN, Selasa (14/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Praktik pelarangan jilbab ternyata tidak hanya mendapatkan kecaman di Swedia. Bagi pelaku yang terbukti melakukan pelarangan jilbab, maka bisa mendapatkan hukuman berupa pemberian denda yang lumayan besar.

Ombudsman Kesetaraan Swedia, pada Kamis (8/4),memutuskan untuk mengabulkan gugatan seorang Muslimah yang mengatakan dirinya menghadapi diskriminasi, karena mengenakan jilbab.

Anggota Ombudsman Lars Arrhenius dalam pernyataannya mengatakan sebuah maskapai penerbangan, yang tidak mengizinkan simbol-simbol keagamaan dan menerapkan kebijakan aturan berpakaian seragam, memecat seorang perempuan karena mengenakan jilbab, meskipun lamaran kerjanya diterima, merupakan perbuatan diskriminatif.

“Kesetaraan di pasar tenaga kerja dan kebebasan beragama tidak boleh bertentangan dengan kepentingan pengusaha. Namun, dalam mencari keseimbangan seperti ini, kebebasan beragama harus diutamakan,” ujar dia.

Oleh karenanya, Ombudsman Kesetaraan Swedia memerintahkan maskapai tersebut untuk membayar kompensasi sebesar 150.000 Krona Swedia (Rp225 juta) kepada perempuan tersebut. Perempuan tersebut mengajukan pengaduannya ke Ombudsman tahun lalu, dengan alasan bahwa dia mengalami diskriminasi.

Praktik pelarangan jilbab ternyata tidak hanya terjadi di Eropa. Beberapa waktu terakhir, muncul polemik para Muslimah Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang diduga harus melepas jilbab di Indonesia.

18 Paskibraka harus lepas jilbab..

Pembina Paskibraka Nasional 2021, Irwan Indra menuding, kewajiban copot jilbab bagi Paskibraka perempuan merupakan ulah BPIP."Pasti BPIP, karena sekarang yang bertanggung jawab mengurusi Paskibraka 2024 adalah BPIP," ujar Irwan ketika dikonfirmasi Republika.co.id di Jakarta, Rabu (14/8/2024). Dia pun heran, mengapa BPIP sampai harus mewajibkan Paskibraka 2024 yang perempuan mencopot jilbab.

Irwan mendapat informasi, sebenarnya ada 18 perwakilan Paskibraka perempuan yang mengenakan jilbab. Namun, semuanya harus mencopot penutup kepala tersebut karena aturan yang dikenakan BPIP. "Bahkan ada yang sudah sejak SD dan SMP memakai jilbab harus dicopot karena ikut Paskibraka 2024," ucap Irwan.

Dia menyebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang sebelumnya bertanggung jawab atas Paskibraka pasti tidak terlibat dalam urusan itu. Karena Irwan mendesak agar BPIP bisa menjelaskan ke publik atas kebijakan diskriminasi copot jilbab bagi Paskibraka perempuan.

Sebelum isu paskibraka mencuat, pada tahun lalu ada isu pramugari yang tidak bisa melepas jilbab karena tidak sesuai dengan ketentuan seragam maskapai yang bersangkutan. Meski salah satu maskapai mengaku sudah mengakomodasi permintaan seragam tersebut, praktik ini diduga masih terjadi. Namun, tak seperti di Swedia yang mampu 'menghukum' pelaku pelarangan jilbab dengan denda yang besar, berdasarkan catatan Republika, belum ada sanksi denda bagi pelarang jilbab di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Fahrur Rozi atau yang akrab dipanggil Gus Fahrur menanggapi viralnya informasi terkait 18 Muslimah di Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional yang terpaksa membuka jilbab. Dia berharap, aturan Paskibraka disesuaikan dengan agama dan keyakinan masyarakat Indonesia.

"Kita berharap aturan Paskibraka dapat disesuaikan dengan agama dan keyakinan masyarakat," ujar Gus Fahrur saat dihubungi Republika, Rabu (14/8/2024).

Pengasuh Ponpes An-Nur Malang ini menjelaskan, pengunaan jilbab sudah sangat familiar di kalangan masyarakat dan menambah keanggunan penggunanya. Karena itu, menurut dia, seharusnya tidak ada masalah jika Paskibraka mengenakan jilbab.

"Saya kira tidak ada kendala yang berarti jika petugas paskibraka memakai jilbab, tetap bagus sekali dan malah semakin tampak elegan," ucap Gus Fahrur.

Dia pun menyarankan kepada panitia pelaksana untuk menyiapkan model jilbab yang bagus, sehingga tidak ada alasan untuk menolak penggunaan jilbab. "Seharusnya panitia pelaksana menyiapkan bentuk model yg bagus sehingga tidak ada alasan untuk menolak penggunaan jilbab dalam paskibraka," kata Gus Fahrur.

Sebelumnya, viral di media sosial kabar pemaksaan lepas jilbab yang menimpa wakil Provinsi Aceh di Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional, Dzawata Maghfura Zukhri, siswi kelas X SMAN Modal Bangsa (Mosa).

Ada 18 yang diduga dipaksa lepas jilbab..

Pada Rabu (14/8/2024) Republika.co.id mengutip akun Irwan Indra, menulis demikian:

“Dari dulu, ketika Paskibraka ada dibawah binaan kami...tidak ada pemaksaan soal keyakinan adik2 dengan latarbelakang agama apapun...tapi kini dengan alasan keseragaman adik2 “dipaksa” untuk melepas jilbabnya..ini tidak bisa dibiarkan...Lawannn.”

Penelusuran Republika, sebanyak 18 perwakilan Paskibraka 2024 perempuan dari 18 provinsi yang terpaksa mencopot jilbab. Dalam foto-foto yang didapatkan Republika.co.id, 18 Paskibraka perempuan tersebut memang kesehariannya memakai jilbab.

Namun, saat pengukuhan, mereka harus mencopot jilbabnya. Hal itu terlihat dari foto-foto yang dibagikan pihak Istana kala Presiden Jokowi beserta sejumlah menteri plus Kepala BPIP Yudian Wahyudi di Istana IKN, Selasa (14/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Persis KH Jeje Zainudin menanggapi perihal tidak adanya anggota Paskibraka Nasional tahun ini yang mengenakan jilbab. Di mana, ada dugaan para anggota Paaskibraka yang mengenakan jilbab, diduga 'terpaksa' harus menanggalkannya.

"Jika benar ada pemaksaan melepaskan jilbab bagi anggota Paskibraka Nasional oleh pihak BPIP, ini jelas suatu penistaan yang serius terhadap agama, konstitusi, dan prinsip Bhineka Tunggal Ika yang jadi pedoman bersama dalam berbangsa dan bernegara," ujar Kiai Jeje dalam pesannya kepada Republika.co.id, Rabu (14/8/2024).

BACA JUGA:Polemik Paskibraka 2024 Copot Jilbab, Ingat Perintah Berjilbab dalam Hadits Ini

Menurut Kiai Jeje, lembaga atau oknum yang memperkosa hak asasi keyakinan agama orang lain dalam melaksanakan tugas negara, tidak bisa dibiarkan. Karena, ini bisa merusak keharmonisan dan kerukunan yang selama ini telah berjalan baik.

"Lembaga apapun tidak berhak sewenang-wenang membuat regulasi atau aturan seragam berpakaian acara kenegaraan dengan mengabaikan keyakinan agama yang dianut oleh warga negara. Lagi pula pakaian menutup aurat tidak merusak keindahan maupun kerapihan seragam apapun dalam melaksanakan tugas kenegaraan," ujar Kiai Jeje.

Sebelumnya diberitakan, dugaan pelarangan penggunaan jilbab bagi petugas Paskibraka Muslimah tahun ini mencuat. Hal itu dinilai janggal karena sejak lama, pasukan Paskibraka Muslimah sudah boleh berjilbab.

Hal ini disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Pusat, Irwan Indra. Ia mendapat kesempatan menjadi pasukan Paskibraka pada 2001 sebagai perwakilan dari Sumatra Utara. "Saat itu sudah dibolehkan berjilbab di daerah. Di nasional sudah sejak 2002. Dulu zaman Orde Baru memang tak boleh," ujarnya saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (14/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ada yang berbeda dengan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Pada tahun ini, semua Paskibraka yang perempuan tidak ada yang mengenakan jilbab atau hijab.

Bahkan, termasuk delegasi dari Aceh yang sebelumnya mengenakan jilbab, tiba-tiba ketika sampai di IKN harus mencopot penutup aurat tersebut. Hal itu jelas berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang membebaskan Paskibraka perempuan boleh mengenakan jilbab atau tidak.

Saat ini, penanggung jawab Paskibraka 2024 adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Pembina Paskibraka Nasional 2021, Irwan Indra menuding, kewajiban copot jilbab bagi Paskibraka perempuan merupakan ulah BPIP.

"Pasti BPIP, karena sekarang yang bertanggung jawab mengurusi Paskibraka 2024 adalah BPIP," ujar Irwan ketika dikonfirmasi Republika.co.id di Jakarta, Rabu (14/8/2024). Dia pun heran, mengapa BPIP sampai harus mewajibkan Paskibraka 2024 yang perempuan mencopot jilbab.

Irwan mendapat informasi, sebenarnya ada 18 perwakilan Paskibraka perempuan yang mengenakan jilbab. Namun, semuanya harus mencopot penutup kepala tersebut karena aturan yang dikenakan BPIP. "Bahkan ada yang sudah sejak SD dan SMP memakai jilbab harus dicopot karena ikut Paskibraka 2024," ucap Irwan.

Dia menyebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang sebelumnya bertanggung jawab atas Paskibraka pasti tidak terlibat dalam urusan itu. Karena Irwan mendesak agar BPIP bisa menjelaskan ke publik atas kebijakan diskriminasi copot jilbab bagi Paskibraka perempuan.

Tak ada pakai jilbab...

Sementara itu, dalam foto yang diterima Republika.co.id, memang terlihat Paskibraka perempuan tidak ada yang memakai jilbab. Semuanya terlihat seragam harus menunjukkan rambutnya.

1. Aceh: Muhammad Yusran Ar-Razzaq dan Dzawata Maghfura Zuhri

2. Sumatra Utara: Ibnu Aswan dan Violetha Agryka Siantur

3. Sumatra Barat: Raidzaky Rafifaldrie dan Maulia Permata Putri

4. Riau: M Radoslaw Larre Prawiro dan Kamilatun Nisa

5. Jambi: Alfadillah Zaid Fahrurozizki dan Rahma Az Zahra

6. Sumatra Selatan: Al Fatih Akrom Azzufar ZH dan Tahara Cahaya RA

7. Bengkulu: Novallian Syaputra dan Amanda Aprillia

8. Lampung: Alvin Febian Siagian dan Mutia Al Vanie

9. Kepulauan Bangka Belitung: Loris Akbar Djailanie dan Catherine

10. Kepulauan Riau: Abdullah Al Haddad dan Hasya Danirmala Putri Athadira

11. DKI Jakarta: Abdul Zaky Hutera dan Sabrina Roihanah Syukriyyah Thallah

12. Jawa Barat: Johanes Adhyaksa Pesik Langie dan Sofia Sahla

13. Jawa Tengah: Akmal Faiz Ali Khadafi dan Glenys Lalita Aksani

14. Daerah Istimewa Yogyakarta: Zulfikri Khoirurijal dan Keynina Evelyn Candra

15. Jawa Timur: Muhammad Raihan dan Rahdisty Syawalia Yogi

16. Banten: Naufal Gibran Ahmadinezad Kuswara dan Kirana Ashawidya Baskara

17. Bali: A.A. Ngr Panji Dharma Putra dan Ni Komang Tri Setia

18. Nusa Tenggara Barat: Muhammad Raihan Ammar Firdaus dan Amna Kayla

19. Nusa Tenggara Timur: Frumentius Arison Ngongo dan Jessica Kristin Henuk

20. Kalimantan Barat: Muhammad Mizan Gauzan Defaktatratama Yusup dan Zahratushyta Dwi Artika

21. Kalimantan Tengah: Riyad Al Hamdani dan Alysia Noreen Ramadhani

22. Kalimantan Selatan: G.T. M Riyal Yudistira dan Della Selfavia Azahra

23. Kalimantan Timur: Sunnu Wahyudi dan Livenia Evelyn Kurniawan

24. Kalimantan Utara: Muhammad Dhava Bima Adithya dan Carmellina Charmaine

25. Sulawesi Utara: Jonathan Gilbert Tanjawa dan Ni Made Sri Puspa Wati

26. Sulawesi Tengah: Michael Mikha Laempah dan Zahra Aisyah Aplizya

27. Sulawesi Selatan: Try Adyaksa S dan Agatha Sapan Kallolangi

28. Sulawesi Tenggara: Aldiyansyah Rahmat dan Lutfiyah Naurasyifa Utoyo

29. Gorontalo: Nadhif Islami F. Yasin dan Siti Janeeta Abdul Wahab

30. Sulawesi Barat: Aditya Bagaskara dan Mutiara Wasilah

31. Maluku: Muhammad Fahry Alfarizky Lestahulu dan Asih Arum Lestari

32. Maluku Utara: Fifandra Ardiansyah Daud dan Aprillya Putri Dwi Mahendra

33. Papua: Kevin Imanuel Rumbino dan Kristina Elisabeth Duwiri

34. Papua Barat: Melkisedek Sasarari dan Indri Marwa Delvita Ahek

35. Papua Barat Daya: Yohanis Josua Juan Budji dan Rachel Rieva Bodori

36. Papua Pegunungan: Andre R. O Kabagaimu dan Yoan F Mudumi

37. Papua Tengah: Joe Bayden Imanuel Kallem dan Bergitha Rabani Dimara

38. Papua Selatan: Canavaro Natiel Wayega dan Monika Bebi Gewo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ada yang berbeda dengan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Pada tahun ini, semua Paskibraka yang perempuan tidak ada yang mengenakan jilbab atau hijab.

Bahkan, termasuk delegasi dari Aceh yang sebelumnya mengenakan jilbab, tiba-tiba ketika sampai di IKN harus mencopot penutup aurat tersebut. Hal itu jelas berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang membebaskan Paskibraka perempuan boleh mengenakan jilbab atau tidak.

Saat ini, penanggung jawab Paskibraka 2024 adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Pembina Paskibraka Nasional 2021, Irwan Indra menuding, kewajiban copot jilbab bagi Paskibraka perempuan merupakan ulah BPIP.

"Pasti BPIP, karena sekarang yang bertanggung jawab mengurusi Paskibraka 2024 adalah BPIP," ujar Irwan ketika dikonfirmasi Republika.co.id di Jakarta, Rabu (14/8/2024). Dia pun heran, mengapa BPIP sampai harus mewajibkan Paskibraka 2024 yang perempuan mencopot jilbab.

Irwan mendapat informasi, sebenarnya ada 18 perwakilan Paskibraka perempuan yang mengenakan jilbab. Namun, semuanya harus mencopot penutup kepala tersebut karena aturan yang dikenakan BPIP. "Bahkan ada yang sudah sejak SD dan SMP memakai jilbab harus dicopot karena ikut Paskibraka 2024," ucap Irwan.

Dia menyebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang sebelumnya bertanggung jawab atas Paskibraka pasti tidak terlibat dalam urusan itu. Karena Irwan mendesak agar BPIP bisa menjelaskan ke publik atas kebijakan diskriminasi copot jilbab bagi Paskibraka perempuan.

Tak ada pakai jilbab...

Sementara itu, dalam foto yang diterima Republika.co.id, memang terlihat Paskibraka perempuan tidak ada yang memakai jilbab. Semuanya terlihat seragam harus menunjukkan rambutnya.

1. Aceh: Muhammad Yusran Ar-Razzaq dan Dzawata Maghfura Zuhri

2. Sumatra Utara: Ibnu Aswan dan Violetha Agryka Siantur

3. Sumatra Barat: Raidzaky Rafifaldrie dan Maulia Permata Putri

4. Riau: M Radoslaw Larre Prawiro dan Kamilatun Nisa

5. Jambi: Alfadillah Zaid Fahrurozizki dan Rahma Az Zahra

6. Sumatra Selatan: Al Fatih Akrom Azzufar ZH dan Tahara Cahaya RA

7. Bengkulu: Novallian Syaputra dan Amanda Aprillia

8. Lampung: Alvin Febian Siagian dan Mutia Al Vanie

9. Kepulauan Bangka Belitung: Loris Akbar Djailanie dan Catherine

10. Kepulauan Riau: Abdullah Al Haddad dan Hasya Danirmala Putri Athadira

11. DKI Jakarta: Abdul Zaky Hutera dan Sabrina Roihanah Syukriyyah Thallah

12. Jawa Barat: Johanes Adhyaksa Pesik Langie dan Sofia Sahla

13. Jawa Tengah: Akmal Faiz Ali Khadafi dan Glenys Lalita Aksani

14. Daerah Istimewa Yogyakarta: Zulfikri Khoirurijal dan Keynina Evelyn Candra

15. Jawa Timur: Muhammad Raihan dan Rahdisty Syawalia Yogi

16. Banten: Naufal Gibran Ahmadinezad Kuswara dan Kirana Ashawidya Baskara

17. Bali: A.A. Ngr Panji Dharma Putra dan Ni Komang Tri Setia

18. Nusa Tenggara Barat: Muhammad Raihan Ammar Firdaus dan Amna Kayla

19. Nusa Tenggara Timur: Frumentius Arison Ngongo dan Jessica Kristin Henuk

20. Kalimantan Barat: Muhammad Mizan Gauzan Defaktatratama Yusup dan Zahratushyta Dwi Artika

21. Kalimantan Tengah: Riyad Al Hamdani dan Alysia Noreen Ramadhani

22. Kalimantan Selatan: G.T. M Riyal Yudistira dan Della Selfavia Azahra

23. Kalimantan Timur: Sunnu Wahyudi dan Livenia Evelyn Kurniawan

24. Kalimantan Utara: Muhammad Dhava Bima Adithya dan Carmellina Charmaine

25. Sulawesi Utara: Jonathan Gilbert Tanjawa dan Ni Made Sri Puspa Wati

26. Sulawesi Tengah: Michael Mikha Laempah dan Zahra Aisyah Aplizya

27. Sulawesi Selatan: Try Adyaksa S dan Agatha Sapan Kallolangi

28. Sulawesi Tenggara: Aldiyansyah Rahmat dan Lutfiyah Naurasyifa Utoyo

29. Gorontalo: Nadhif Islami F. Yasin dan Siti Janeeta Abdul Wahab

30. Sulawesi Barat: Aditya Bagaskara dan Mutiara Wasilah

31. Maluku: Muhammad Fahry Alfarizky Lestahulu dan Asih Arum Lestari

32. Maluku Utara: Fifandra Ardiansyah Daud dan Aprillya Putri Dwi Mahendra

33. Papua: Kevin Imanuel Rumbino dan Kristina Elisabeth Duwiri

34. Papua Barat: Melkisedek Sasarari dan Indri Marwa Delvita Ahek

35. Papua Barat Daya: Yohanis Josua Juan Budji dan Rachel Rieva Bodori

36. Papua Pegunungan: Andre R. O Kabagaimu dan Yoan F Mudumi

37. Papua Tengah: Joe Bayden Imanuel Kallem dan Bergitha Rabani Dimara

38. Papua Selatan: Canavaro Natiel Wayega dan Monika Bebi Gewo.