REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menyatakan prihatin atas polemik jilbab yang terjadi di Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024. Menurut Komisioner Komnas HAM Bidang Pendidikan dan Penyuluhan, Putu Elvina, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) semestinya mengakui hak-hak Muslimah yang menjadi petugas Paskibraka Nasional.

Sebagai informasi, sejak tahun 2022 Paskibraka tidak lagi berada di bawah naungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI, melainkan di bawah BPIP. Ini sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

"Secara umum, sangat disayangkan tindakan yang bertentangan dengan hak untuk menjalankan ibadah yang dialami oleh anggota Paskibraka tersebut," kata Putu Elvina kepada Republika, Kamis (15/8/2024).

Ia menjelaskan, pihaknya belum bisa memutuskan, apakah BPIP telah melanggar aturan perundang-undangan terkait HAM atau tidak. Sebab, Komnas HAM dalam hal ini perlu terlebih dahulu meminta keterangan dari pihak-pihak terkait dan memproses pengaduan yang ada.

Sebelumnya, informasi menjadi viral di berbagai platform media sosial ihwal pemaksaan lepas jilbab yang menimpa wakil Provinsi Aceh di Paskibraka Nasional, yakni Dzawata Maghfura Zukhri. Muslimah itu adalah siswi kelas X SMAN Modal Bangsa (Mosa).

Berdasar penelusuran Republika, ada sebanyak 18 perwakilan Paskibraka 2024 perempuan dari 18 provinsi yang terpaksa mencopot jilbab. Dalam foto-foto yang diperoleh, mereka memang kesehariannya memakai kain penutup rambut itu.

Namun, saat pengukuhan, mereka harus mencopot jilbabnya. Hal itu terlihat dari foto-foto yang dibagikan pihak Istana kala Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta sejumlah menteri plus Kepala BPIP Yudian Wahyudi di Istana IKN, pada Selasa (14/8/2024).

Sementara itu, Kepala BPIP Yudian Wahyudi berdalih, sejak awal berdirinya Paskibraka telah memiliki seragam dan beserta atributnya yang memiliki makna "Bhinneka Tunggal Ika."

Demi menjaga dan merawat tradisi tersebut, lanjut Yudian, pihaknya telah menerbitkan beberapa aturan, termasuk Surat Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024.

Dalam lampiran SK tersebut dijelaskan, "Paskibraka putri mengenakan pakaian berupa rok dengan panjang 5 (lima) sentimeter di bawah lutut, baju lengan panjang warna putih, dan kaos kaki hingga lutut."

Kebijakan ini juga mengatur penampilan rambut untuk Paskibraka putri. "(Ukuran rambut) bagi Paskibraka putri 1 (satu) sentimeter di atas kerah baju bagian belakang," demikian kutipan SK itu.

Yudian menyebut bahwa setiap calon Paskibraka 2024 sudah menandatangani surat pernyataan di atas materai Rp 10 ribu. Isinya menegaskan kesediaan mematuhi peraturan yang ada, termasuk SK Kepala BPIP Nomor 35/2024.

"Di luar acara Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan, Paskibraka Putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut," ujar mantan rektor UIN Sunan Kalijaga itu dalam keterangan pers yang diterima Republika, Rabu (14/8/2024) sore.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Direktur Jenderal HAM Kemenkumham Dhahana Putra memantau perkembangan terkait tidak adanya opsi pengenaan jilbab bagi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibaraka).

Dhahana menyoroti ketiadaan opsi pengenaan jilbab atau hijab seperti diatur dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Nomor 35 Tahun 2024. Dhahana menyatakan aturan BPIP itu telah menimbulkan kecurigaan publik.

"Adanya aturan itu membuat 7 paskibraka putri memilih melepas hijab secara sukarela sebagaimana yang kita lihat pada pengukuhan saat itu. Harus diakui, ini membuat masyarakat bertanya-tanya mengapa seragam paskibraka tidak memperkenankan penggunaan hijab," kata Dhahana kepada wartawan, Kamis (15/8/2024).

Dhahana mengungkapkan telah dihubungi banyak kalangan. Mereka mempertanyakan mengenai alasan tidak diperbolehkannya jilbab untuk dikenakan paskibraka saat pengibaran bendera pusaka tahun ini di IKN. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya, pengenaan jilbab bagi paskibraka putri tidak pernah menjadi persoalan.

"Kebijakan semacam ini seyogyanya ditimbang matang-matang agar tidak menimbulkan adanya asumsi negatif masyarakat terhadap panitia pelaksanaan pengibaran bendera pada 17 Agustus mendatang," ujar Dhahana.

Dhahana meyakini pengenaan jilbab dalam upacara pengibaran bendera di IKN tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di Pancasila.

"Justru adanya paskibraka yang mengenakan jilbab ini menunjukan keberagaman atau semangat bhineka tunggal ika yang menjadi filosofi kehidupan berbangsa kita," ucap Dhahana.

Selain itu, Dhahana menyinggung diperkenankannya paskibraka untuk mengenakan jilbab pada tahun-tahun sebelumnya merupakan praktik baik penerapan HAM bagi perempuan di tanah

air. Apalagi Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuam (CEDAW) sejak 4 dekade silam.

"Sebagai negara pihak dalam CEDAW,

pemerintah berkomitmen untuk menghapus praktik-praktik diskriminatif terhadap perempuan," ujar Dhahana.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengukuhkan sebanyak 76 putra-putri Indonesia dari 38 provinsi menjadi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 yang akan bertugas pada HUT ke-79 RI tanggal 17 Agustus 2024 di Istana Negara IKN, Provinsi Kalimantan Timur. Upacara pengukuhan digelar di Istana Garuda IKN, Selasa (13/8/2024).

Hanya saja, hal itu tercoreng dengan 18 perwakilan Paskibraka 2024 perempuan dari 18 provinsi yang terpaksa mencopot jilbab karena ketentuan melarangnya. Dalam foto-foto yang didapatkan Republika.co.id, 18 Paskibraka perempuan tersebut memang kesehariannya memakai jilbab. Namun, saat pengukuhan, mereka harus mencopot jilbabnya. Kepala BPIP Yudian Wahyudi berkelit dengan menyebut paskibraka Muslimah melepas jilbabnya dengan sukarela.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polemik mencuat usai sejumlah Muslimah di Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024 lepas jilbab, baru-baru ini. Hal itu mereka lakukan karena tidak ada pilihan lain dari aturan yang disediakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), selaku koordinator penyelenggaraan program Paskibraka Nasional.

Berdasar penelusuran Republika, ada 18 perwakilan Paskibraka 2024 perempuan dari 18 provinsi yang terpaksa mencopot jilbab. Dalam foto-foto yang diperoleh, mereka memang dalam keseharian memakai kain penutup rambut itu.

Namun, saat pengukuhan, mereka harus mencopot jilbabnya. Hal itu terlihat dari foto-foto yang dibagikan pihak Istana kala Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta sejumlah menteri plus Kepala BPIP Yudian Wahyudi di Istana IKN, pada Selasa (14/8/2024).

Sebagai informasi, sejak tahun 2022 Paskibraka Nasional tidak lagi berada di bawah naungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI, melainkan di bawah BPIP. Ini sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

Dalam keterangan pers, kemarin, Yudian Wahyudi berdalih bahwa setiap calon Paskibraka 2024 sudah menandatangani surat pernyataan di atas materai Rp 10 ribu. Isinya menegaskan kesediaan mematuhi peraturan yang ada, termasuk yang berkaitan dengan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka.

Bukan yang pertama

Kehebohan publik bukan kali ini saja mencuat dari langkah Yudian Wahyudi. Masih sebagai Kepala BPIP, mantan rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu pun pernah menimbulkan polemik beberapa tahun lalu.

Sejak 5 Februari 2020, ia menduduki jabatan ketua BPIP. Namun, belum genap sepekan menjabat, alumnus McGill University itu membuat pernyataan kontroversional.

Seperti dikutip dari salah satu pernyataannya kepada media daring nasional, Yudian mengatakan, musuh terbesar Pancasila adalah agama, bukan kesukuan. Pernyataan itu terkait dengan--dalam pemahaman dirinya--adanya kelompok-kelompok tertentu yang mereduksi agama sesuai dengan kepentingan sendiri dan bertentangan dengan Pancasila.

Pernyataan Yudian itu lantas menjadi viral. Banyak kritik bermunculan, termasuk dari Muhammadiyah dan GP Ansor. Wapres RI Ma'ruf Amin sampai-sampai meminta yang bersangkutan agar segera memberikan klarifikasi kepada publik.

Bukan hanya menyampaikan klarifikasi. Yudian Wahyudi juga pada saat itu mengaku akan berpuasa bicara di media-media massa selama setahun.

"Kira-kira setahunlah (puasa bicara), saya belajar dulu. Semua yang permulaan kan sulit ya. Harus belajar dulu, mengamat-amati dulu," kata Kepala BPIP saat menolak permintaan wawancara sejumlah awak media di Kompleks Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, seperti dilansir dari pemberitaan Republika.co.id pada 29 Februari 2020.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI, Illiza Sa'aduddin Djamal mendesak Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo mengusut tuntas dugaan paksaan membuka hijab bagi Paskibraka. Illiza sudah berkomunikasi langsung dengan Menpora Dito. Ia mempertanyakan kebenaran dugaan paksaan membuka hijab tersebut.

"Sudah saya hubungi Menpora, Mas Dito, sedang cek kebenaran pemberitaan Paskibraka putri dipaksa buka hijab," kata Illiza pada wartawan, Rabu (14/8/2024).

Seorang personel Paskibraka tingkat nasional 2024 ada siswi asal Aceh, Dzawata Maghfura Zukhri. Ia siswi kelas X SMAN Modal Bangsa, dan selama ini berhijab dalam keseharian. "Sangat disayangkan jika siswi berhijab dipaksa melawan perintah agamanya," kata Illiza.

"Tak ada toleransi untuk kebijakan semacam itu (diskriminatif) di Indonesia, yang mayoritas mayarakatnya Islam," ujar mantan wali kota Banda Aceh tersebut.

Paksaan buka hijab itu diberitakan sejumlah media, setelah viral lewat akun media sosial Wakil Sekretaris Jenderal Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Pusat, Irwan Indra.

Ia menulis, “Dari dulu, ketika Paskibraka ada dibawah binaan kami...tidak ada pemaksaan soal keyakinan adik2 dengan latar belakang agama apapun...tapi kini dengan alasan keseragaman adik2 'dipaksa' untuk melepas jilbabnya..ini tidak bisa dibiarkan...Lawannn.”

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), menurut Illiza, harus bertanggung jawab sebagai pengelola Paskibraka setelah diambil alih dari Kemenpora. "Presiden harus bersikap sebelum Paskibraka bertugas mengibarkan bendera pusaka di IKN 17 Agustus mendatang," ujar Illiza.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengimbau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai koordinator penyelenggaraan program Paskibraka Nasional untuk memberlakukan aturan secara adil dan non-diskriminasi. Hal ini disampaikan Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah, Prof Abdul Mu'ti.

Ia juga merespons polemik terkait belasan Muslimah di Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional yang diduga terpaksa melepas jilbab bila ingin bertugas. Menurutnya, aturan yang memaksa mereka seperti itu tidak semestinya berlaku.

"Kalau larangan pakai jilbab bagi Paskibraka Nasional itu benar-benar terjadi, itu sungguh sangat bertentangan dengan Pancasila dan kebebasan beragama. Model-model pemaksaan seperti itu tidak seharusnya terjadi," kata Abdul Mu'ti saat dihubungi Republika, Rabu (14/8/2024).

Guru besar UIN Syarif Hidayatullah itu mengingatkan, setiap warga negara RI dijamin untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing. Ini sesuai dengan amanat UUD 1945.

Karena itu, pihaknya prihatin bila ada Muslimah yang dihalang-halangi untuk mengenakan hijab di suatu acara resmi kenegaraan. "Panitia harus mencabut larangan itu. Sebab, itu merupakan tindakan diskriminatif dan bertentangan dengan hak asasi manusia," ucap Abdul Mu'ti.

Sebelumnya, informasi menjadi viral di berbagai platform media sosial ihwal pemaksaan lepas jilbab yang menimpa wakil Provinsi Aceh di Paskibraka Nasional, yakni Dzawata Maghfura Zukhri. Muslimah itu adalah siswi kelas X SMAN Modal Bangsa (Mosa).

Berdasar penelusuran Republika, ada sebanyak 18 perwakilan Paskibraka 2024 perempuan dari 18 provinsi yang terpaksa mencopot jilbab. Dalam foto-foto yang diperoleh, mereka memang kesehariannya memakai kain penutup rambut itu.

Namun, saat pengukuhan, mereka harus mencopot jilbabnya. Hal itu terlihat dari foto-foto yang dibagikan pihak Istana kala Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta sejumlah menteri plus Kepala BPIP Yudian Wahyudi di Istana IKN, pada Selasa (14/8/2024).

Sebagai informasi, sejak tahun 2022 Paskibraka tidak lagi berada di bawah naungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI, melainkan di bawah BPIP. Ini sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Beredar viral di media sosial kabar pemaksaan lepas jilbab yang menimpa wakil Provinsi Aceh di Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional, Dzawata Maghfura Zukhri, siswi kelas X SMAN Modal Bangsa (Mosa)

Pada Rabu (14/8/2024) Republika.co.id mengutip akun Irwan Indra, menulis demikian:

“Dari dulu, ketika Paskibraka ada dibawah binaan kami...tidak ada pemaksaan soal keyakinan adik2 dengan latarbelakang agama apapun...tapi kini dengan alasan keseragaman adik2 “dipaksa” untuk melepas jilbabnya..ini tidak bisa dibiarkan...Lawannn.”

Dikutip dari laman resmi SMAN Modal Bangsa, Pembina Paskibra Mosa, Raisul Akbar SPd MPd membenarkan jika seorang siswa SMA Mosa wakili Aceh ke Paskibraka Nasional.

”Dzawata merupakan salah satu paskibra pilihan sekolah yang kemudian lolos dalam seleksi Paskibra Aceh Besar, kemudian lolos seleksi lagi ke Provinsi dan terakhir berhasil menembus seleksi nasional. Nah, pada 9 hingga 13 Juni 2024 di Jakarta,” ujar Raisul, guru Berdedikasi Nasional tahun 2018.

Sementara Dzawata yang terpilih sebagai salah satu Paskibraka Nasional dari Aceh mengungkapkan rasa syukur dan menceritakan perjuangannya tahap demi tahap.

“Alhamdulillah saya terus diberikan kesehatan selama mengikuti rangkaian tes pada tingkat Kabupaten, Provinsi hingga Nasional.Seleksi pertama yang saya ikuti itu di sekolah, sehingga menjadi perwakilan sekolah ke Kabupaten,” ujar putri dari pasangan Zukhri SE dan Sadrina SPd ini yang kini sebagai Kepala SD di Kecamatan Simpang Tiga, Pidie.

Baca juga:11 Kondisi Sebenarnya Perekonomian Israel Akibat Perangi Gaza yang Ditutup-tutupi

“Saat di kabupaten kami mengikuti tes wawasan kebangsaan, dan tes intelegensi umum, dan kesehatan.Alhamdulillah saya lolos dan mengikuti tes selanjutnya yaitu parade, PBB, Smapta, dan wawancara.Alhamdulillah saya juga lulus dan kembali mengikuti rangkaian tes serupa di tingkat Provinsi pada bulan Mei 2024,” sambung Dzawata.

Hasil seleksi Provinsi Aceh mengerucut pada 4 nama yang kemudian mengikuti seleksi Paskibraka nasional di Jakarta, 9 hingga 13 Juni 2024 dan diumumkan BPIP pada 21 Juni 2024.

Sementara itu...

Sementara itu, dalam pengumuman tersebut Dzawata Maghfura Zukhri dan Muhammad Yusran Ar-Razzaq, perwakilan Aceh terpilih sebagai calon Paskibraka tingkat Pusat bersama-sama dengan 2 siswa lainnya sebagai cadangan calon Paskibraka tingkat Pusat.

“Terimakasih kepada kedua orang tua, keluarga, pembina, pelatih, guru-guru dan teman-teman semua, mohon doa untuk kami agar senantiasa sehat dan dapat melaksanakan tugas dengan maksimal pada Agustus nanti,” sambung Dzawata yang bercita-cita menjadi taruna Akpol.

Kepala SMAN Mosa, Misra SPd MPd turut bangga dan mengapresiasi langkah dan usaha maksimal Dzawata.”Prestasi ini luar biasa bagi kami mengingat Mosa terakhir meluluskan wakilnya ke Paskibraka nasional pada tahun 1997 (Andy Arfan) dan 1998 (Dewa Andrian), saat itu di bawah pembinaan ibu Zalicha MM,” ungkap Misra.

Baca juga: Coba Cari Kesalahan Alquran, Mualaf Lamaan Ball: Tuhan Jika Engkau Ada, Bimbinglah Aku

“Dzawata dan kawan-kawan pada 17 Agustus nanti akan mengibarkan bendera di IKN, selamat dan sukses kepada Dzawata Maghfura Zukhri, mari kita doakan agar dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Aceh,” ujar Kepala SMAN Mosa, Misra didampingi Waka Kesiswaan SMA Negeri Modal Bangsa Aceh, Mawardi SAg MSi.