REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengimbau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai koordinator penyelenggaraan program Paskibraka Nasional untuk memberlakukan aturan secara adil dan non-diskriminasi. Hal ini disampaikan Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah, Prof Abdul Mu'ti.

Ia juga merespons polemik terkait belasan Muslimah di Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional yang diduga terpaksa melepas jilbab bila ingin bertugas. Menurutnya, aturan yang memaksa mereka seperti itu tidak semestinya berlaku.

"Kalau larangan pakai jilbab bagi Paskibraka Nasional itu benar-benar terjadi, itu sungguh sangat bertentangan dengan Pancasila dan kebebasan beragama. Model-model pemaksaan seperti itu tidak seharusnya terjadi," kata Abdul Mu'ti saat dihubungi Republika, Rabu (14/8/2024).

Guru besar UIN Syarif Hidayatullah itu mengingatkan, setiap warga negara RI dijamin untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing. Ini sesuai dengan amanat UUD 1945.

Karena itu, pihaknya prihatin bila ada Muslimah yang dihalang-halangi untuk mengenakan hijab di suatu acara resmi kenegaraan. "Panitia harus mencabut larangan itu. Sebab, itu merupakan tindakan diskriminatif dan bertentangan dengan hak asasi manusia," ucap Abdul Mu'ti.

Sebelumnya, informasi menjadi viral di berbagai platform media sosial ihwal pemaksaan lepas jilbab yang menimpa wakil Provinsi Aceh di Paskibraka Nasional, yakni Dzawata Maghfura Zukhri. Muslimah itu adalah siswi kelas X SMAN Modal Bangsa (Mosa).

Berdasar penelusuran Republika, ada sebanyak 18 perwakilan Paskibraka 2024 perempuan dari 18 provinsi yang terpaksa mencopot jilbab. Dalam foto-foto yang diperoleh, mereka memang kesehariannya memakai kain penutup rambut itu.

Namun, saat pengukuhan, mereka harus mencopot jilbabnya. Hal itu terlihat dari foto-foto yang dibagikan pihak Istana kala Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta sejumlah menteri plus Kepala BPIP Yudian Wahyudi di Istana IKN, pada Selasa (14/8/2024).

Sebagai informasi, sejak tahun 2022 Paskibraka tidak lagi berada di bawah naungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI, melainkan di bawah BPIP. Ini sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Beredar viral di media sosial kabar pemaksaan lepas jilbab yang menimpa wakil Provinsi Aceh di Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional, Dzawata Maghfura Zukhri, siswi kelas X SMAN Modal Bangsa (Mosa)

Pada Rabu (14/8/2024) Republika.co.id mengutip akun Irwan Indra, menulis demikian:

“Dari dulu, ketika Paskibraka ada dibawah binaan kami...tidak ada pemaksaan soal keyakinan adik2 dengan latarbelakang agama apapun...tapi kini dengan alasan keseragaman adik2 “dipaksa” untuk melepas jilbabnya..ini tidak bisa dibiarkan...Lawannn.”

Dikutip dari laman resmi SMAN Modal Bangsa, Pembina Paskibra Mosa, Raisul Akbar SPd MPd membenarkan jika seorang siswa SMA Mosa wakili Aceh ke Paskibraka Nasional.

”Dzawata merupakan salah satu paskibra pilihan sekolah yang kemudian lolos dalam seleksi Paskibra Aceh Besar, kemudian lolos seleksi lagi ke Provinsi dan terakhir berhasil menembus seleksi nasional. Nah, pada 9 hingga 13 Juni 2024 di Jakarta,” ujar Raisul, guru Berdedikasi Nasional tahun 2018.

Sementara Dzawata yang terpilih sebagai salah satu Paskibraka Nasional dari Aceh mengungkapkan rasa syukur dan menceritakan perjuangannya tahap demi tahap.

“Alhamdulillah saya terus diberikan kesehatan selama mengikuti rangkaian tes pada tingkat Kabupaten, Provinsi hingga Nasional.Seleksi pertama yang saya ikuti itu di sekolah, sehingga menjadi perwakilan sekolah ke Kabupaten,” ujar putri dari pasangan Zukhri SE dan Sadrina SPd ini yang kini sebagai Kepala SD di Kecamatan Simpang Tiga, Pidie.

Baca juga:11 Kondisi Sebenarnya Perekonomian Israel Akibat Perangi Gaza yang Ditutup-tutupi

“Saat di kabupaten kami mengikuti tes wawasan kebangsaan, dan tes intelegensi umum, dan kesehatan.Alhamdulillah saya lolos dan mengikuti tes selanjutnya yaitu parade, PBB, Smapta, dan wawancara.Alhamdulillah saya juga lulus dan kembali mengikuti rangkaian tes serupa di tingkat Provinsi pada bulan Mei 2024,” sambung Dzawata.

Hasil seleksi Provinsi Aceh mengerucut pada 4 nama yang kemudian mengikuti seleksi Paskibraka nasional di Jakarta, 9 hingga 13 Juni 2024 dan diumumkan BPIP pada 21 Juni 2024.

Sementara itu...

Sementara itu, dalam pengumuman tersebut Dzawata Maghfura Zukhri dan Muhammad Yusran Ar-Razzaq, perwakilan Aceh terpilih sebagai calon Paskibraka tingkat Pusat bersama-sama dengan 2 siswa lainnya sebagai cadangan calon Paskibraka tingkat Pusat.

“Terimakasih kepada kedua orang tua, keluarga, pembina, pelatih, guru-guru dan teman-teman semua, mohon doa untuk kami agar senantiasa sehat dan dapat melaksanakan tugas dengan maksimal pada Agustus nanti,” sambung Dzawata yang bercita-cita menjadi taruna Akpol.

Kepala SMAN Mosa, Misra SPd MPd turut bangga dan mengapresiasi langkah dan usaha maksimal Dzawata.”Prestasi ini luar biasa bagi kami mengingat Mosa terakhir meluluskan wakilnya ke Paskibraka nasional pada tahun 1997 (Andy Arfan) dan 1998 (Dewa Andrian), saat itu di bawah pembinaan ibu Zalicha MM,” ungkap Misra.

Baca juga: Coba Cari Kesalahan Alquran, Mualaf Lamaan Ball: Tuhan Jika Engkau Ada, Bimbinglah Aku

“Dzawata dan kawan-kawan pada 17 Agustus nanti akan mengibarkan bendera di IKN, selamat dan sukses kepada Dzawata Maghfura Zukhri, mari kita doakan agar dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Aceh,” ujar Kepala SMAN Mosa, Misra didampingi Waka Kesiswaan SMA Negeri Modal Bangsa Aceh, Mawardi SAg MSi.