REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan surat keputusan (SK) tentang penetapan pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan untuk Dharma Pongrekun-Kun Wardana, Senin (19/8/2024). Jumlah dukungan terhadap Dharma-Kun diketahui berubah dibandingkan berita acara rekapitulasi akhir hasil verifikasi faktual kedua terhadap pasangan itu.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta Dody Wijaya mengatakan, pihaknya mendapat banyak masukan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta dalam rapat pleno penetapan pemenuhan syarat dukungan calon persorangan pada Senin (19/8/2024). Masukan itu tak lain terkait pencatutan KTP warga menjadi pendukung Dharma-Kun.

"Dalam rapat pleno ini, kami menerima saran perbaikan dari Bawaslu DKI Jakarta," kata dia di Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024) dini hari.

Ia menyebutkan, Bawaslu menerima total 401 pengaduan pencatutan KTP menjadi data dukungan kepada Dharma-Kun. Dari total 401 data itu, sebanyak 167 di antaranya sudah berstatus tidak memenuhi syarat (TMS) dalam verifikasi faktual yang telah dilakukan. Sementara itu, terdapat 234 data yang statusnya memenuhi syarat (MS).

Di luar itu, berdasarkan pengaduan yang diterima Help Desk KPU Provinsi DKI Jakarta, terdapat 249 data yang masuk terkait pencatutan KTP. Dari data itu, sebanyak 80 data sudah berstatus TMS dan 169 data berstatus MS.

Dody mengatakan, total ada 650 warga yang memberikan pengaduan, baik ke Bawaslu maupun KPU, terkait dengan pencatutan KTP menjadi pendukung Dharma-Kun. Dari total data itu, 247 data berstatus TMS dan 403 data berstatus MS.

KPU Provinsi DKI Jakarta kemudian melakukan perbaikan terhadap 403 data yang semula berstatus MS menjadi TMS. Alhasil, dilakukan pengurangan dari total data pendukung Dharma-Kun yang sudah ditetapkan dalam berita acara rekapitulasi akhir hasil verifikasi faktual kedua sebanyak 677.468 dukungan menjadi 677.065 dukungan.

Dody menjelaskan, pada verifikasi faktual pertama, sebangak 183.001 dukungan terhadap Dharma-Kun hasil verifikasi administrasi dinyatakan MS dan 538.220 tidak MS. Sementara pada hasi verifikasi faktual kedua yang telah dikoreksi terdapat 494.064 dukungan MS dan 332.702 dukungan TMS.

"Sehingga total data yang memenuhi syarat 677.065 dan data yang tidak memenuhi syarat 870.922," kata Dody.

Dengan dukungan yang diperoleh itu, Dharma-Kun tetap mendaftar sebagai pasangan calon perseorangan di Pilgub DKI Jakarta. Pasalnya, syarat untuk maju melalui jalur perseorangan di Pilgub DKI Jakarta adalah mengumpulkan dukungan sebanyak 618.968 KTP warga.

Sementara itu, bakal calon gubernur (cagub) DKI Jakarta Dharma Pongrekun mengaku bersyukur bisa memenuhi syarat untuk mendaftar di Pilgub DKI Jakarta. Menurut dia, hal itu merupakan rencana Tuhan untuknya dan warga DKI Jakarta.

"Puji syukur, alhamdulillah, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami boleh sampai ke titik ini, semua adalah bagian dari rencana Tuhan yang sedang bekerja untuk rakyat Jakarta," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan surat keputusan (SK) tentang penetapan pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan untuk Dharma Pongrekun-Kun Wardana pada Senin (19/8/2024). Dengan SK itu, Dharma-Kun bisa mendaftar sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta.

Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Wahyu Dinata mengatakan, pihaknya telah melakukan penetapan pemenuhan syarat dukungan calon persorangan untuk Dharma-Kun melalui rapat pleno. Dalam rapat pleno itu, KPU juga mengakomodasi saran perbaikan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta, sehingga ada perbedaan jumlah dukungan yang dikumpulkan Dharma-Kun dalam berita acara yang dibuat pada Jumat (16/8/2024).

"Maka bisa dipastikan, Senin pukul 23.25, kami mengeluarkan surat keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta tentang pemenuhan syarat dukungan untuk pasangan calon Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Kami tetapkan tadi pukul 23.25 tadi," kata dia di Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).

Menurut Wahyu, pihaknya sangat membuka ruang terhadap masukan dan tanggapan dari Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam rapat pleno tersebut. Bahkan, rapat pleno itu sempat mengalami tiga kali skors.

Berdasarkan pantauan Republika, rapat pleno yang digelar di Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta itu dimulai sejak pukul 16.00 WIB. Namun, rapat pleno baru selesai menjelang tengah malam.

Dalam rapat pleno itu, KPU mengurangi jumlah dukungan yang memenuhi syarat (MS) terhadap Dharma-Kun dibandingkan data pada berita acara. Total, ada sekitar 400-an data dukungan terhadap Dharma-Kun yang semula dinyatakan MS diperbaiki menjadi tidak memenuhi syarat (TMS) karena adanya aduan warga yang merasa dicatut KTP-nya kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

"Nah nanti ke depannya efek dari itu kami juga mengubah berita acara ya," kata dia.

Kendati demikian, Dharma-Kun tetap dapat mendaftar sebagai pasangan calon perseorangan di Pilgub DKI Jakarta. Pasalnya, perbaikan data itu tak membuat dukungan terhadap pasangan itu kurang dari batas minimal dukungan.

Sebelumnya, dari hasil rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual kedua terhadap pasangan calon perseorangan pada Kamis (15/8/2024), Dharma-Kun dinyatakan MS untuk menjadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilgub DKI Jakarta. Pasangan itu dapat mengumpulkan dukungan sebanyak 677.468 KTP warga DKI Jakarta atau melebihi syarat dukungan minimal 618.968 KTP.

Namun, belakangan banyak warga yang merasa dicatut datanya untuk menjadi pendukung Dharma-Kun. Karena itu, KPU melakukan perbaikan setelah menerima surat dari Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

Lewat SK dari KPU, Dharma-Kun memiliki syarat untuk mendaftar sebagai pasangan calon pada 27-29 Agustus 2024. Artinya, pasangan itu akan melawan pasangan Ridwan Kamil-Suswono di Pilgub DKI Jakarta.