Jakarta: Sejumlah data dalam layanan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) hilang dampak dari peretasan terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kemendikbudristek bakal memanfaatkan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) sebagai acuan untuk mengatasi hilangnya data tersebut.

"Ini juga tentu kami bersama dengan semua PTN untuk bisa meng-update data-data yang mereka sudah record. Sehingga pencarian solusi atas lost data ini bisa segera dengan baik ditanggulanginya," kata Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudritstek, Abdul Haris, dalam RDP Eselon I Kemendikbudristek di Komisi X DPR RI dikutip Kamis, 11 Juli 2024.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti, menyebut masih ada data yang aman dari peretasan. Antara lain Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan PDDikti.
"Untuk data Dapodik dan PDDikti, kebetulan datanya ada di dalam data center yang ada di Pusdatin di Ciputat. Jadi, datanya aman," kata Suharti.

Saat ini, pihaknya masih fokus memulihkan layanan lain yang terserang peretasan. Ia memastikan sistem yang diretas akan pulih pada akhir Juli 2024.

"Kita berjanji bahwa semua sistem akan pulih pada tanggal 29 Juli," ujar Suharti.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, meminta Kemendikbudristek memastikan dampak dari serangan ransomware terhadap PDNS. Dia meminta hal itu jangan sampai mengganggu pengelolaan data pendidikan, seperti penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) dan KIP-K, penyaluran bantuan pendidikan Beasiswa Indonesia Maju (BIM) dan proses pelaksanaan PPDB, serta aplikasi pendidikan lainnya.

"Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek membuat sistem back up data pendidikan secara mandiri untuk mengantisipasi terjadinya peretasan," ujar Dede.

Baca juga: Data Tak Dibackup, Dokumen Lampiran Pendaftar KIP-K Hilang

(REN)

IDXChannel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mendorong investigasi audit di PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) setelah Server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) diserang ransomware.

Erick menegaskan tetap mendorong kebijakan pemerintah untuk mengoreksi pihak yang dipandang tidak kompeten. Meski masih indikasi, dia mendukung adanya audit investigasi di internal Telkom.

“Saya mendukung kebijakan yang dipakai Pak Hadi (Menko Polhukam) untuk mengoreksi semua pihak yang tidak kompeten. Kan baru indikasi, saya mendorong yang namanya investigasi audit,” ujar Erick saat ditemui di kawasan Kota Tua Jakarta, Rabu (10/7).

Dia memastikan bakal mencopot pihak tertentu di Telkom, jika dugaan bisa dibuktikan kebenarannya. Aksi pembersihan individu yang korup atau individu yang tidak baik di BUMN lain pun terus dilakukan.

“Dan itu sesuai arahan Presiden, Pak Budi Ari (Menkominfo) sudah melakukan. Yang pasti, kita mendukung kalau ada yang tidak kompeten, ya kita copot juga,” tegas Erick.

“Tapi saya tidak mau berpolemik politik, saya bukan orang politik, saya orang profesional. Mendorong pembersihan individu yang korup atau individu yang tidak baik, ya kita dorong,” ujarnya.

Sebelumnya, BUMN di sektor telekomunikasi ini menjadi sorotan Komisi I DPR saat rapat kerja (raker) bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada Kamis (27/6).

Saat itu, DPR menyebut ada kelalaian pegawai Telkom yang mengakibatkan PDNS di Surabaya diretas.

(FAY)

Jakarta: Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) Kementerian Komunikasi dan Informatika diserang ransomware. Peretasan itu berdampak pada sejumlah layanan digital, salah satunya di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti, menyebut masih ada data yang aman dari peretasan tersebut. Antara lain Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

"Untuk data Dapodik dan PDDikti, kebetulan datanya ada di dalam data center yang ada di Pusdatin di Ciputat. Jadi, datanya aman," kata Suharti dalam RDP Eselon I Kemendikbudristek di Komisi X DPR RI dikutip Rabu, 10 Juli 2024.
Suharti mengungkapkan saat ini pihaknya masih fokus memulihkan layanan lain yang terserang peretasan. Ia mengatakan sistem yang diretas akan pulih pada akhir Juli 2024.

"Kita berjanji bahwa semua sistem akan pulih pada tanggal 29 Juli," jelas dia.

Sebelumnya, 47 domain layanan atau aplikasi Kemendikbudristek di bidang pendidikan dan kebudayaan terdampak peretasan.

47 layanan atau aplikasi tersebut belum bisa diakses kembali, sehingga publik pun tak bisa mengakses laman tersebut. Direktur SD Kemendikbudristek, Muhammad Hasbi, mengungkapkan beberapa layanan tidak bisa diakses, seperti Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), Beasiswa Pendidikan, KIP Kuliah, dan Layanan Perizinan Film.

"Kemendikbudristek terus berkoordinasi intensif dengan Kemenkominfo selaku pengelola PDN 2 untuk menindaklanjuti hal tersebut dan melakukan pemulihan layanan secara bertahap," kata Hasbi.

Baca juga: PDNS Diretas, 853.393 Mahasiswa Baru Pendaftar KIP-K Harus Klaim Ulang Akun

(REN)