Bisnis.com, JAKARTA -- Anggota DPR RI 2024-2029 Jamaludin Malik, yang memakai kostum Ultraman, mengincar Komisi III agar bisa mewujudkan misinya untuk memberantas kejahatan di Indonesia.

Dia menyampaikan telah lama berkecimpung di lembaga bantuan hukum. Jamaludin juga mengklaim bahwa dirinya telah memberikan 860 orang dalam penegakan hukum secara gratis di Jepara.

Dengan ditempatkannya di Komisi III DPR RI, pria berkostum Ultraman saat pelantikan anggota DPR RI 2024-2029 ini bisa lebih luas dalam membantu penegakan hukum yang berpihak pada rakyat.

"Jadi, kenapa saya pengen di komisi III? Penegakan hukum karena dulu saya hanya bisa menyentuh orang di kabupaten saya Jepara, karena apa keterbatasan," ujarnya di kompleks Parlemen, Selasa (1/10/2024).

Adapun, Jamaluddin menjelaskan alasan kedatangan dirinya dengan menggunakan kostum Ultraman menjelang pelantikan anggota DPR RI 2024-2029.

Selain terinspirasi membasmi kejahatan, kostum itu juga merupakan karakter yang dibangun sejak berkampanye sebagai calon anggota DPR RI pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Dia mengklaim, penggunaan kostum itu akhirnya membuahkan hasil lantaran masyarakat mudah mengenal dirinya saat kontestasi Pileg tersebut.

"Karena itu saya mencari cara yang murah, supaya nama saya gampang viral dan gampang terkenal, maka dari itu semua baliho saya gambarnya adalah gambar Ultraman," tambahnya.

Berdasarkan pantauan Bisnis di kompleks Parlemen, awalnya Jamaludin mengenakan kostum saat akan dilantik menjadi anggota DPR RI. Namun, penggunaan kostum itu tidak diperkenankan hingga akhirnya diberikan kepada salah satu rekannya.

"Jadi tadi pagi kita kan saya sendiri pakai kostum Ultraman, tapi karena tidak dibolehkan saya mendelegasikan kepada salah satu timses untuk menggantikan saya. Jadi gitu," pungkasnya.

Sebanyak 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 dilantik pada Selasa (1/10) dan dipastikan bakal mendapatkan uang pensiun seumur hidup.

Ketentuan ini ditetapkan dalam UU Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara. Uang pensiun itu diatur dalam pasal 13 beleid tersebut.

"Besarnya pensiun pokok sebulan adalah 1 persen dari dasar pensiun untuk tiap-tiap satu bulan masa jabatan dengan ketentuan bahwa besarnya pensiun pokok sekurang-kurangnya 6 persen dan sebanyak-banyaknya 75 persen dari dasar pensiun," tulis pasal 13 ayat 2 UU Nomor 12 Tahun 1980.

Khusus uang pensiun untuk anggota DPR RI dirinci dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-520/MK.02/2016 dan Surat Edaran Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor KU.00/9414/DPR RI/XII/2010. Para wakil rakyat itu berhak mengantongi uang pensiun sebanyak 60 persen dari gaji pokok.

Pembayaran pensiun diberikan kepada anggota DPR secara penuh yang masih sehat. Jika mereka meninggal, dana pensiunnya dihentikan.

Pengecualian bagi anggota DPR RI yang wafat, tetapi masih punya suami atau istri akan tetap mengantongi uang pensiun. Kendati, nilainya berkurang dari saat penerima masih hidup selepas masa jabatannya usai.

Selain itu, pensiunan anggota DPR juga berhak menerima tunjangan hari tua (THT) yang dibayarkan sekali. Nilainya adalah Rp15 juta.

1. Anggota DPR yang merangkap ketuaRp3,02 juta (60 persen dari gaji Rp5,04 juta per bulan)

2. Anggota DPR yang merangkap wakil ketuaRp2,77 juta (60 persen dari gaji pokok Rp4,62 juta per bulan)

3. Anggota DPR yang tidak merangkap jabatanRp2,52 juta (60 persen dari gaji pokok Rp4,20 juta per bulan).