IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk mengatasi masalah pengangguran dan penciptaan lapangan pekerjaan secepatnya.

Hal itu diungkapkan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

"Terkait dengan pengangguran, itu akan menjadi concern kami. Kemudian bagaimana kita menyiapkan beberapa program strategis. Saya bertugas untuk bagaimana menjadikan ini peluang untuk menciptakan lapangan kerja yang baru buat mereka," ujar Yassierli.

Untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi pengangguran, Kemnaker akan melakukan revitalisasi Balai Pelatihan Kerja (BLK) dan meningkatkan jumlahnya. Dengan begitu, diharapkan semakin meningkatkan efektivitasnya melatih tenaga kerja terampil siap kerja.

Yassierli menargetkan BLK bisa berkontribusi untuk mencetak tenaga kerja terampil sebanyak 1 juta dalam setahun.

"Itu yang menjadi prioritas 2 hingga 3 bulan ke depan," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

KOMPAS.com - Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bekasi Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI menyelesaikan program pelatihan Tailor Made Training (TMT) yang dirancang khusus bagi penyandang disabilitas.

Program diikuti oleh 16 peserta penyandang disabilitas dengan materi pelatihan pembuatan souvenir dan berlangsung selama 160 jam.

Adapun penutupan pelatihan dilakukan langsung oleh Kepala BBPVP Bekasi, Herman Bija, pada Kamis, (26/9/2024).

Herman Bija menjelaskan bahwa pelatihan tersebut bertujuan untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan kepada peserta, sehingga mereka mampu membuat berbagai jenis souvenir, seperti tas, penyimpan kacamata, tempat handphone, tempat botol minum, gantungan name tag, gantungan kunci, serta beragam hiasan lainnya.

Menurut Herman, model pelatihan TMT dirancang untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan saat ini dengan pendekatan yang fleksibel sesuai kebutuhan industri.

"Pelatihan TMT ini diharapkan dapat memberikan bekal kepada angkatan kerja, terutama kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, agar memiliki kemampuan dan daya saing yang memadai untuk memasuki pasar kerja, baik di sektor industri ataupun sebagai wirausaha mandiri," ujar Herman dalam rilis yang diterima Kompas.com, Kamis.

Sebagai informasi, gelaran program pelatihan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara BBPVP Bekasi bersama PT Toyota Boshoku dan PT Nurandy Sukses Bersama.

Lewat sinergi tersebut, BBPVP Bekasi menyediakan anggaran pelatihan, sementara PT Toyota Boshoku mendukung dengan memberikan peralatan produksi berupa mesin jahit khusus dan bahan baku dari sisa produksi.

Selain itu, PT Nurandy Sukses Bersama bertanggung jawab dalam merekrut peserta, menyediakan tempat pelatihan, serta membantu penempatan kerja bagi peserta.

Pelatihan TMT merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan keterampilan dan pemberdayaan kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, dalam dunia kerja.

Herman juga berharap agar lebih banyak perusahaan dan pemerintah daerah turut serta dalam program serupa untuk menyiapkan tenaga kerja disabilitas yang kompeten.

Langkah tersebut juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang mendorong keterlibatan dan partisipasi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia kerja.

"Semoga ke depannya semakin banyak perusahaan dan stakeholders yang terlibat dalam program-program pelatihan seperti ini. Hal ini penting agar penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh keterampilan dan pekerjaan," kata Herman.

KOMPAS.com - Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bekasi Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI menyelesaikan program pelatihan Tailor Made Training (TMT) yang dirancang khusus bagi penyandang disabilitas.

Program diikuti oleh 16 peserta penyandang disabilitas dengan materi pelatihan pembuatan souvenir dan berlangsung selama 160 jam.

Adapun penutupan pelatihan dilakukan langsung oleh Kepala BBPVP Bekasi, Herman Bija, pada Kamis, (26/9/2024).

Herman Bija menjelaskan bahwa pelatihan tersebut bertujuan untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan kepada peserta, sehingga mereka mampu membuat berbagai jenis souvenir, seperti tas, penyimpan kacamata, tempat handphone, tempat botol minum, gantungan name tag, gantungan kunci, serta beragam hiasan lainnya.

Menurut Herman, model pelatihan TMT dirancang untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan saat ini dengan pendekatan yang fleksibel sesuai kebutuhan industri.

"Pelatihan TMT ini diharapkan dapat memberikan bekal kepada angkatan kerja, terutama kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, agar memiliki kemampuan dan daya saing yang memadai untuk memasuki pasar kerja, baik di sektor industri ataupun sebagai wirausaha mandiri," ujar Herman dalam rilis yang diterima Kompas.com, Kamis.

Sebagai informasi, gelaran program pelatihan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara BBPVP Bekasi bersama PT Toyota Boshoku dan PT Nurandy Sukses Bersama.

Lewat sinergi tersebut, BBPVP Bekasi menyediakan anggaran pelatihan, sementara PT Toyota Boshoku mendukung dengan memberikan peralatan produksi berupa mesin jahit khusus dan bahan baku dari sisa produksi.

Selain itu, PT Nurandy Sukses Bersama bertanggung jawab dalam merekrut peserta, menyediakan tempat pelatihan, serta membantu penempatan kerja bagi peserta.

Pelatihan TMT merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan keterampilan dan pemberdayaan kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, dalam dunia kerja.

Herman juga berharap agar lebih banyak perusahaan dan pemerintah daerah turut serta dalam program serupa untuk menyiapkan tenaga kerja disabilitas yang kompeten.

Langkah tersebut juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang mendorong keterlibatan dan partisipasi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia kerja.

"Semoga ke depannya semakin banyak perusahaan dan stakeholders yang terlibat dalam program-program pelatihan seperti ini. Hal ini penting agar penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh keterampilan dan pekerjaan," kata Herman.

KOMPAS.com - Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bekasi Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI menyelesaikan program pelatihan Tailor Made Training (TMT) yang dirancang khusus bagi penyandang disabilitas.

Program diikuti oleh 16 peserta penyandang disabilitas dengan materi pelatihan pembuatan souvenir dan berlangsung selama 160 jam.

Adapun penutupan pelatihan dilakukan langsung oleh Kepala BBPVP Bekasi, Herman Bija, pada Kamis, (26/9/2024).

Herman Bija menjelaskan bahwa pelatihan tersebut bertujuan untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan kepada peserta, sehingga mereka mampu membuat berbagai jenis souvenir, seperti tas, penyimpan kacamata, tempat handphone, tempat botol minum, gantungan name tag, gantungan kunci, serta beragam hiasan lainnya.

Menurut Herman, model pelatihan TMT dirancang untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan saat ini dengan pendekatan yang fleksibel sesuai kebutuhan industri.

"Pelatihan TMT ini diharapkan dapat memberikan bekal kepada angkatan kerja, terutama kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, agar memiliki kemampuan dan daya saing yang memadai untuk memasuki pasar kerja, baik di sektor industri ataupun sebagai wirausaha mandiri," ujar Herman dalam rilis yang diterima Kompas.com, Kamis.

Sebagai informasi, gelaran program pelatihan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara BBPVP Bekasi bersama PT Toyota Boshoku dan PT Nurandy Sukses Bersama.

Lewat sinergi tersebut, BBPVP Bekasi menyediakan anggaran pelatihan, sementara PT Toyota Boshoku mendukung dengan memberikan peralatan produksi berupa mesin jahit khusus dan bahan baku dari sisa produksi.

Selain itu, PT Nurandy Sukses Bersama bertanggung jawab dalam merekrut peserta, menyediakan tempat pelatihan, serta membantu penempatan kerja bagi peserta.

Pelatihan TMT merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan keterampilan dan pemberdayaan kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, dalam dunia kerja.

Herman juga berharap agar lebih banyak perusahaan dan pemerintah daerah turut serta dalam program serupa untuk menyiapkan tenaga kerja disabilitas yang kompeten.

Langkah tersebut juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang mendorong keterlibatan dan partisipasi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia kerja.

"Semoga ke depannya semakin banyak perusahaan dan stakeholders yang terlibat dalam program-program pelatihan seperti ini. Hal ini penting agar penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh keterampilan dan pekerjaan," kata Herman.

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan menaikkan manfaat dalam Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Kenaikan manfaat ini mencakup besaran uang tunai hingga pelatihan kerja.

Airlangga mengatakan, biaya pelatihan kerja akan dinaikkan dari Rp 1 juta menjadi Rp 2,4 juta sesuai dengan Kartu Prakerja. "Kemudian biaya pelatihan akan dinaikkan dari Rp 1 juta disesuaikan dengan Kartu Prakerja sekitar Rp 2,4 juta," ujar Airlangga di IKN, Jumat (13/9/2024) lalu

Kemudian manfaat uang tunai akan ditingkat dari saat ini sebesar 45% untuk 3 bulan pertama dan 25% untuk 3 bulan berikutnya, dipukul rata menjadi 45%.

"Benefit kehilangan pekerjaan yang biasanya 45% untuk tiga bulan dan 25% untuk 3 bulan berikutnya itu disamakan semua 45%," ujarnya.

Dikutip dari laman BPJS Ketenagakerjaan, setidaknya ada 3 manfaat untuk JKP. Pertama ialah uang tunai.

Manfaat berupa uang tunai yang diterima oleh peserta setiap bulan selama paling banyak 6 bulan, setelah pekerja yang mengalami PHK diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan dan memenuhi syarat sebagai penerima manfaat JKP. Manfaat uang tunai diberikan sebesar (45% x upah x 3 bulan) + ( 25% x upah x 3 bulan). Upah yang digunakan merupakan upah terakhir yang dilaporkan dengan batas upah Rp. 5.000.000.

Kedua, akses informasi kerja. Korban PHK akan diberikan akses informasi ini dalam bentuk layanan informasi pasar kerja dan/atau bimbingan jabatan dalam bentuk asesmen/penilaian diri dan konseling karir.

Terakhir pelatihan berbasis kompetensi kerja. Pelatihan kerja dilakukan melalui lembaga pelatihan kerja milik pemerintah, swasta, atau perusahaan yang dapat diselenggarakan secara daring dan/atau luring. Adapun syarat penerima JKP sebagai berikut:

Syarat masa iur:

Telah memenuhi masa iur program JKP yakni selama 12 bulan dalam 24 bulan di mana terdapat 6 bulan dibayar berturut-turut.

Periode pengajuan:

Sejak dinyatakan PHK sampai dengan 3 bulan sejak ter-PHK.

Syarat pengajuan JKP:

1. Mengalami kasus PHK yang dibuktikan dengan dokumen bukti PHK. Dokumen bukti PHK:

• bukti diterimanya pemutusan hubungan kerja oleh pekerja/buruh dan tanda terima laporan pemutusan hubungan kerja dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.
• perjanjian bersama yang telah didaftarkan pada pengadilan hubungan industrial dan akta bukti pendaftaran perjanjian bersama, atau
• petikan atau putusan pengadilan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

2. Belum bekerja kembali sebagai pekerja dalam segmen penerima upah
3. Bersedia aktif mencari pekerjaan dengan dibuktikan dengan mengisi surat Komitmen Aktifitas Pencarian Kerja (KAPK)

Yang Tidak Memenuhi Kriteria Penerima Manfaat JKP:

1. Mengundurkan diri
2. Cacat total tetap
3. Pensiun
4. Meninggal dunia
5. PKWT yang masa kerjanya sudah habis sesuai periode kontrak.

(acd/das)

Jakarta -

Pemerintah akan menaikkan manfaat dalam Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kenaikan manfaat ini di antaranya mencakup besaran uang tunai hingga pelatihan kerja.

Airlangga mengatakan, biaya pelatihan kerja akan dinaikkan dari Rp 1 juta menjadi Rp 2,4 juta sesuai dengan Kartu Prakerja.

"Kemudian biaya pelatihan akan dinaikkan dari Rp 1 juta disesuaikan dengan Kartu Prakerja sekitar Rp 2,4 juta," ujar Airlangga di IKN, Jumat (13/9/2024) lalu.

Kemudian manfaat uang tunai akan ditingkat dari saat ini sebesar 45% untuk 3 bulan pertama dan 25% untuk 3 bulan berikutnya, dipukul rata menjadi 45%. "Benefit kehilangan pekerjaan yang biasanya 45% untuk tiga bulan dan 25% untuk 3 bulan berikutnya itu disamakan semua 45%," ujarnya.

Ia berharap, pekerja kontrak atau dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) bisa mendapat JKP. Peningkatan manfaat ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker).

"Dan ini akan disiapkan PP dan Permenaker," pungkasnya.

Dikutip dari laman BPJS Ketenagakerjaan, setidaknya ada 3 manfaat untuk JKP. Pertama ialah uang tunai.

Manfaat berupa uang tunai yang diterima oleh peserta setiap bulan selama paling banyak 6 bulan, setelah pekerja yang mengalami PHK diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan dan memenuhi syarat sebagai penerima manfaat JKP. Manfaat uang tunai diberikan sebesar (45% x upah x 3 bulan) + ( 25% x upah x 3 bulan). Upah yang digunakan merupakan upah terakhir yang dilaporkan dengan batas upah Rp. 5.000.000.

Kedua, akses informasi kerja. Korban PHK akan diberikan akses informasi ini dalam bentuk layanan informasi pasar kerja dan/atau bimbingan jabatan dalam bentuk asesmen/penilaian diri dan konseling karir.

Terakhir pelatihan berbasis kompetensi kerja. Pelatihan kerja dilakukan melalui lembaga pelatihan kerja milik pemerintah, swasta, atau perusahaan yang dapat diselenggarakan secara daring dan/atau luring.

(acd/rrd)

JAKARTA - PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) berkomitmen mengembangkan organisasi yang digerakkan talenta yang memupuk pertumbuhan pribadi karyawan sekaligus memberikan pembekalan dengan keterampilan dan pengetahuan penting untuk unggul dalam peran masing-masing.

LPKR juga menyadari inisiatif pelatihan dan pengembangan yang berkesinambungan sangat penting untuk mengembangkan tenaga kerja yang berkinerja tinggi dan produktif. Untuk itu, sepanjang tahun, perusahaan menyelenggarakan program pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk meningkatkan kemampuan fungsional dan teknis karyawan.

Group CEO LPKR John Riady mengatakan, LPKR meyakini keberlanjutan adalah strategi yang sangat penting yang dapat menggerakkan penciptaan nilai dan pertumbuhan jangka panjang bagi organisasi. Oleh sebab itu, perusahaan menekankan integrasi keberlanjutan dalam strategi bisnis utama, pekerjaan, dan manajemen risiko.

?Tujuannya memastikan agar organisasi menerapkan pendekatan menyeluruh yang menyertakan berbagai aspek ESG dari bisnis. Sekaligus memaksimalkan potensi dari peningkatan efisiensi dan peluang-peluang baru,? katanya dalam siaran pers, Selasa (27/8/2024).

Tahun lalu, dua gedung dalam portofolio perusahaan memperoleh sertifikasi gedung hijau EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies). Ini membuktikan komitmen terhadap desain yang berkelanjutan dan efisiensi sumber daya.

Sebagai bagian dari inisiatif ini, perusahaan memprioritaskan pendidikan bagi karyawan dalam pelatihan dan sertifikasi EDGE, dengan menyediakan Pelatihan Ahli EDGE bagi sekelompok talenta terpilih.

Tujuannya melatih sejumlah karyawan terpilih untuk menjadi ahli dan auditor EDGE dan juga mengundang International Finance Corporation (IFC) untuk melibatkan divisi real estat perusahaan dalam EDGE. Ke depan, LPKR akan terus mengeksplorasi integrasi persyaratan EDGE ke dalam produk-produk baru, termasuk perumahan tapak dan apartemen kelas atas.

Sementara itu, di lini bisnis lifestyle, Aryaduta Hotel melalui kerja sama dengan Universitas Pelita Harapan (UPH), telah melaksanakan program beasiswa sebagai bagian dari komitmennya terhadap pendidikan dan pengembangan talenta yang berkelanjutan. Secara khusus menargetkan individu berusia 20 hingga 25 tahun dari Indonesia bagian timur, beasiswa 3,5 tahun ini menawarkan jalur untuk pertumbuhan pribadi dan profesional di industri perhotelan. Pada tahun lalu, terdapat 15 siswa yang menerima manfaat dari program ini.

Tak sebatas dukungan finansial, Aryaduta Hotel juga menawarkan kontrak selama 5 tahun setelah beasiswa selesai, untuk memastikan kesempatan jangka panjang bagi para penerima beasiswa. Selain itu, partisipasi dari lima hotel Aryaduta yang tersebar di berbagai lokasi juga memperkuat dampak dari program ini, mendorong pembangunan daerah dan inklusivitas.

Seiring dengan komitmen Aryaduta Hotel untuk terus memperjuangkan keberlanjutan di sektor perhotelan, inisiatif seperti Program Beasiswa UPH menjadi bukti dedikasi untuk mengembangkan bakat dan mendorong perubahan positif di masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta Nasrullah meminta Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Disnakertranagi) memprioritaskan generasi muda memperoleh pelatihan kerja.

Nasrullah menyinggung data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengungkapkan, nyaris 10 juta generasi Z berusia 15-24 tahun berstatus sebagai pengangguran.

"Dengan menjadi pusat perekonomian nasional dan kota global (global city), kami berharap Pemprov DKI Jakarta memberikan pelatihan kerja kepada warga Jakarta dengan mengutamakan generasi muda," kata Nasrullah dalam keterangannya, Senin (29/7/2024).

Menurut Nasrullah, pelatihan kerja dapat meningkatkan kompetensi dan keahlian anak muda sebagai bekal menghadapi tantangan ke depan.

"Karena itu, kami berharap program pelatihan kerja yang sedang dilaksanakan Pemprov DKI Jakarta saat ini mencakup kalangan Generasi Z. Karena angka pengangguran penduduk generasi tersebut cukup tinggi," paparnya.

Nasrullah menuturkan, arus migrasi pencari kerja bakal semakin meningkat, baik pekerja dari dalam negeri maupun pekerja asing setelah Jakarta menjadi pusat ekonomi.

"Pemprov DKI Jakarta harus membekali warganya dengan keterampilan yang mumpuni. Terutama kepada generasi muda warga Jakarta," imbuh dia.

Tanpa dibekali keterampilan, Nasrullah khawatir anak muda Jakarta hanya akan menjadi penonton digegap gempitanya perubahan dan kemajuan Kota Jakarta.

"Yang kami khawatirkan adalah munculnya masalah-masalah sosial di Jakarta. Seperti meningkatnya jumlah pencari kerja yang tidak memiliki keahlian (un-skill) dan masalah sosial lainnya," ucapnya.

Nasrullah berharap, warga Jakarta bisa menjadi nomor satu untuk mengisi kesempatan kerja di negaranya sendiri.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Trasmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho menyambut baik usulan pelatihan kerja tersebut.

"Ini harus kita selesaikan secara bersama dan berkesinambungan," ujar Hari.

Hari menaruh harapan besar dengan program pelatihan kerja dapat mengatasi masalah pengangguran di Jakarta.

"Besar harapan kami, setelah mengikuti pelatikan kerja tersebut, mereka bisa memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa hampir 9,9 juta atau 22,225 persen penduduk Indonesia generasi Z berusia 15-24 tahun menganggur atau tanpa kegiatan (not in employment, education, and training/NEET).

Bila dirinci lebih lanjut, anak muda yang paling banyak masuk dalam ketegori NEET justru ada di daerah perkotaan yakni sebanyak 5,2 juta orang dan 4,6 juta di pedesaan.