Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Energi Nasional (DEN) memprediksi realisasi bauran energi baru terbarukan (EBT) tidak akan lebih dari 17% atau di bawah dari target pemerintah 23% pada 2025. Realisasi bauran EBT baru mencapai 13,93% pada semester pertama tahun ini.

Anggota DEN Abadi Poernomo mengatakan ada banyak faktor yang membuat target bauran EBT tahun depan belum tercapai. Salah satunya dia menyebut kondisi kelebihan pasokan pada masa pandemi, hingga saat ini masih ada ekses pasokan 30%.

Masa pandemi disebut membuat pertumbuhan kebutuhan energi tidak stagnan. Alhasil, Menurut dia, apabila dipaksakan untuk memasukkan pasokan dari pembangkit EBT baru justru akan menjadi bumerang bagi pembangkit yang ada.

"Kita sudah monitor, kita hitung bahwa pencapaian energi terbarukan di tahun 2025 itu tidak akan lebih dari 17%, sekarang kan sekitar 13%-14%," ujar Abadi saat ditemui di sela acara Katadata Forum, di Jakarta, Rabu (9/10).

Dalam hal ini, pihaknya tengah menggodok strategi baru untuk mencapai target bauran EBT sebesar 70% pada 2060. Langkah yang sedang berjalan yaitu Revisi Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN). DEN akan mengubah target 23% bauran energi bersih pada tahun berikutnya.

"Sehingga nanti pada tahun berikutnya sehingga di tahun 2060 bisa 70%," imbunya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengatakan sumber kendala yang menghambat target bauran energi yaitu belum tersambungnya jaringan transmisi yang memadai. Dia pun menyontohkan EBT di Riau yang terkendala jaringan listrik.

"Itulah faktor penyebabnya, kembali lagi ini tugas Menteri ESDM yang baru untuk menyelesaikan bersama PLN. Jadi bukan salah PLN, salah perencanaan kami juga yang salah, tetapi mereka lebih banyak salah nya dari kami," kata Bahlil, beberapa waktu lalu.

Dalam hal ini, Bahlil menyoroti potensi Indonesia dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di sektor geothermal atau panas bumi. Secara global, Indonesia memiliki potensi panas bumi terbesar di dunia atau sebesar 40%, setara dengan 24 gigawatt (GW).

Sementara itu, kapasitas dari pembangkit listrik dari panas bumi mencapai 26 GW atau terbesar nomor dua di dunia yang sudah berjalan dan pertumbuhannya selama 10 tahun terakhir tumbuh 2 kali lipat.

"Kapasitas listrik PLTP (pembangkit listrik tenaga panas bumi] tersebut mencakup 18,5% dari total listrik EBT atau 3% dari total 93 GW," tuturnya.

JAKARTA, investor.id – Target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 72% pada 2060 terus dikejar secara bertahap. Jalan yang tidak mudah membuat bidikan porsi bauran ini direvisi berkali-kali. Walau demikian, perusahaan seperti PT Vale Indonesia Tbk (INCO) dan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) berkomitmen memenuhi target emisi nol bersih (Net Zero Emission/NZE) pada 2060.

Kepala BBSP KEBTKE Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Harris, menyampaikan, pemerintah menargetkan porsi bauran EBT sebesar 72% pada 2060 dengan menekan emisi energi fosil melalui pemanfaatan teknologi-teknologi penyerap karbon.

“Langkah-langkan sudah disiapkan dalam peta jalan (roadmap). Dari sisi supply, mengganti energi fosil menjadi EBT. Sedangkan, dari sisi demand, mengganti ketergantungan terhadap minyak menjadi listrik dan bahan bakar nabati. Itu merupakan program-program besar yang akan kami capai dan dilaksanakan untuk mengawal Indonesia di NZE ke depan,” jelas Harris pada diskusi bertajuk ‘Developing National Energy Security, While Driving Indonesia's Green Economy’ di BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Terlebih, kata Harris, Indonesia sudah berkomitmen dalam Paris Agreement dan Indonesia sudah mempunyai regulasi mengenai NZE 2060. “Tentu, langkah berkelanjutan ini bakal dilanjutkan pemerintahan berikutnya,” tutur dia.

Vale Indonesia

Dalam mendukung target bauran EBT, PT Vale Indonesia Tbk (INCO) selaku anggota Holding BUMN Industri Pertambangan atau MIND ID mengklaim, telah menjadi pionir dalam penggunaan EBT. Chief Sustainability and Corp. Affairs Officer Vale Indonesia Bernardus Irmanto menyebut, sejak tahun 70-an perseroan sudah membangun pabrik yang dibarengi dengan mendirikan pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

“Kami mengoperasikan tiga PLTA di Sorowako dengan kapasitas green energy sekitar 365 megawatt. Jadi, empat tungku peleburan yang dioperasikan Vale 100% fueled by hydropower. Inilah yang membuat emisi karbon pabrik Vale di Sorowako rendah,” ungkap pria yang dekat disapa Anto itu.

Bahkan, sebelum masuk proses peleburan, pria yang akrab disapa Anto itu menyebut, praktik emisi nol bersih juga Vale terapkan pada proses hulunya seperti penambangan dan pengeringan. “Jadi, ada beberapa hal yang dilakukan seperti efisiensi energi, mem-feeding pabrik dengan bijih yang pas dan melakukan upaya elektrifikasi,” tutur dia.

Di luar itu, emiten bersandi saham INCO tersebut memanfaatkan energi ramah lingkungan seperti biodiesel dan biomassa. Dengan demikian, kata Anto, dukungan Vale terhadap bauran EBT bukan hanya pada level operasional, tetapi juga masuk ke proyek-proyek garapan perseroan.

“Semua proyek itu, kami komitmen untuk sama intensinya. Bahkan, kami memilih teknologi yang metriknya lebih rendah. Kalau bicara teknologi HPAL, semua kerja sama di proyek-proyek kami mempunyai goal NZE pada 2050 sama seperti Sorowako NZE 2050. Di Sorowako, kami punya goal untuk menekan Co2 emission by 33% pada 2030. Jadi, ada banyak upaya yang kami susun dalam roadmap untuk tujuan-tujuan tersebut,” imbuhnya.

APRIL Group

Komitmen terhadap bauran EBT juga diperlihatkan PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP). Unit bisnis APRIL Group tersebut terbukti sudah menghentikan kegiatan deforestasi hutan alam. APRIL Group mendukung, praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan hutan di semua negara di mana perusahaan mendapatkan bahan baku dari alam.

Presiden Direktur PT RAPP, Sihol Parulian Aritonang menyampaikan, upaya keberlanjutan lingkungan memberikan manfaat yang besar bagi perusahaan dalam jangka panjang.

Ia menyebutkan, manfaat besar itu dalam dua hal. Pertama, secara finansial dan nonfinansial. Dari sisi finansial, keuntungan paling utamanya adalah RAPP mampu menekan biaya karena menggunakan energi alternatif dengan memanfaatkan limbah.

"Sedangkan, secara nonfinansial, ini menjadi nilai lebih bagi positioning kami di APRIL Group karena menerapkan konsep green melalui program keberlanjutan. Kasarnya, jika kami tidak menjalankan program keberlanjutan, maka konsumen bisa boikot produk kami," ungkapnya.

Riset menunjukkan, pengelolaan hutan tanaman yang terkelola dengan baik menghasilkan emisi karbon yang juga lebih baik ketimbang hutan tanpa pengelolaan. “Terbukti, konsumsi EBT kami sudah mencapai 88% per hari ini dari target 90%. Tinggal, dua persen lagi kami bisa capai target," ujar Sihol.

Dirinya menambahkan, sejumlah perusahaan yang menjalankan program keberlanjutan lingkungan pada akhirnya masih memerlukan sokongan pemerintah. Paling utamanya, kepastian berusaha melalui kebijakan yang kondusif.

"Apakah kita mengharapkan insentif pemerintah dari program keberlanjutan ini? Tentu, namun yang penting adalah kepastian berusaha dalam hal kebijakan yang kondusif terkait sektor hijau ini," tuturnya.

APRIL Group berkomitmen menghormati hak asasi manusia serta aspek-aspek lingkungan dalam rantai pasokan perusahaan. Tujuannya, agar perusahaan dapat menjadi tetangga yang baik dan bertanggung jawab dalam lingkup masyarakat lokal, nasional dan global.

Kebijakan APRIL dalam Pengelolaan Hutan Berkelanjutan 2.0 (Sustainable Forest Management Policy/ SFMP) dibuat dengan memperhatikan masukan dari Stakeholder Advisory Committee (SAC) dan para pemangku kepentingan lainnya dari masyarakat sipil (civil society).

Kebijakan ini merupakan sebuah evolusi dari Kebijakan SFMP 1.0, yang diluncurkan pada 28 Januari 2014. Kebijakan ini memasukkan kerangka kerja keberlanjutan (Sustainability Framework) dari Royal Golden Eagle (RGE) 1.

"Komitmen-komitmen yang dibuat dalam dokumen ini berlaku sepenuhnya dan terbatas hanya untuk APRIL, dari level shareholder, manajemen hingga staf ini jadi Key Performance Index kami dalam hal sustainability program," pungkas Sihol.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap salah satu penyebab pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) berjalan lambat adalah proses perizinan yang lama. Padahal, potensi energi geothermal di Tanah Air mencapai puluhan ribu megawatt (MW).

Sebab, dari potensinya yang mencapai 24 ribu megawatt hanya 11 persen yang baru bisa digarap para investor.

"Potensinya ada 24 ribu megawatt. Sudah kita kerjakan, tapi kok tidak berjalan secara cepat," kata Jokowi saat membuka Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) ke-10 Tahun 2024 di JCC, Jakarta, Rabu (18/9).

Menurutnya, proses perizinan PLTP bisa memakan waktu sekitar 5 tahun sampai 6 tahun. Hal itu yang kemungkinan besar membuat investor ogah masuk karena harus menunggu lama untuk bisa memulai pembangunan.

"Kalau saya, ndak kuat saya. Meskipun banyak yang menyampaikan saya sabar, tapi untuk nunggu 6 tahun ndak kuat," imbuhnya.

Berdasarkan data Dewan Energi Nasional (DEN), embangkit berbasis panas bumi baru mengambil porsi 19 persen dari total pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) nasional dengan realisasi kapasitas PLTP terpasang sebesar 2.360,3 MW pada 2022.

Indonesia sebagai negara yang berada di kawasan cincin api atau ring of fire memiliki sekitar 40 persen cadangan panas bumi dunia. Sehingga, seharusnya porsinya dalam EBT bisa lebih besar lagi.

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan masalah utama penyebab pembangunan PLTP lambat bukan proses perizinan yang membutuhkan waktu lama, melainkan karena biaya yang tinggi. Selain itu juga karena dampak yang ditimbulkan dapat merusak lingkungan. Karenanya, investor ragu untuk masuk.

"Investasi PLT Geothermal (PLTP) selain berbiaya besar, ternyata juga banyak menimbulkan masalah, terutama terkait lingkungan dan kerugian bagi masyarakat di sekitar pembangkit.

Menurutnya, meski salah satu keunggulan PLTP adalah energi yang ramah lingkungan karena tanpa menghasilkan polusi atau nol karbon, tapi proses dalam mendapatkan energi tersebut dapat membuat kerusakan.

"Skema PLT Geothermal yang memecah batu di dalam perut bumi sehingga menimbulkan uap panas ternyata menimbulkan kerusakan lingkungan seperti kerusakan rumah dan sebagainya," jelasnya.

"Kemudian uap yang dihasilkan ternyata juga menimbulkan dampak kepada kualitas udara, sehingga produk pertanian jadi menurun kualitas dan kuantitasnya," imbuh Nailul.

Dengan kondisi ini, maka investor sangat mempertimbangkan untuk masuk ke sektor PLTP. Sebab, bakal ikut menanggung beban kerugian yang ditimbulkan.

"Maka secara ekonomi harusnya investor juga menanggung kerugian akibat pembangunan PLT Geothermal. Investor tidak akan tertarik memang dengan kondisi tersebut. Makanya pembangunan PLT Geothermal ya tidak akan berjalan dengan baik," terangnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap salah satu penyebab pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) berjalan lambat adalah proses perizinan yang lama. Padahal, potensi energi geothermal di Tanah Air mencapai puluhan ribu megawatt (MW).

Sebab, dari potensinya yang mencapai 24 ribu megawatt hanya 11 persen yang baru bisa digarap para investor.

"Potensinya ada 24 ribu megawatt. Sudah kita kerjakan, tapi kok tidak berjalan secara cepat," kata Jokowi saat membuka Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) ke-10 Tahun 2024 di JCC, Jakarta, Rabu (18/9).

Menurutnya, proses perizinan PLTP bisa memakan waktu sekitar 5 tahun sampai 6 tahun. Hal itu yang kemungkinan besar membuat investor ogah masuk karena harus menunggu lama untuk bisa memulai pembangunan.

"Kalau saya, ndak kuat saya. Meskipun banyak yang menyampaikan saya sabar, tapi untuk nunggu 6 tahun ndak kuat," imbuhnya.

Berdasarkan data Dewan Energi Nasional (DEN), embangkit berbasis panas bumi baru mengambil porsi 19 persen dari total pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) nasional dengan realisasi kapasitas PLTP terpasang sebesar 2.360,3 MW pada 2022.

Indonesia sebagai negara yang berada di kawasan cincin api atau ring of fire memiliki sekitar 40 persen cadangan panas bumi dunia. Sehingga, seharusnya porsinya dalam EBT bisa lebih besar lagi.

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan masalah utama penyebab pembangunan PLTP lambat bukan proses perizinan yang membutuhkan waktu lama, melainkan karena biaya yang tinggi. Selain itu juga karena dampak yang ditimbulkan dapat merusak lingkungan. Karenanya, investor ragu untuk masuk.

"Investasi PLT Geothermal (PLTP) selain berbiaya besar, ternyata juga banyak menimbulkan masalah, terutama terkait lingkungan dan kerugian bagi masyarakat di sekitar pembangkit.

Menurutnya, meski salah satu keunggulan PLTP adalah energi yang ramah lingkungan karena tanpa menghasilkan polusi atau nol karbon, tapi proses dalam mendapatkan energi tersebut dapat membuat kerusakan.

"Skema PLT Geothermal yang memecah batu di dalam perut bumi sehingga menimbulkan uap panas ternyata menimbulkan kerusakan lingkungan seperti kerusakan rumah dan sebagainya," jelasnya.

"Kemudian uap yang dihasilkan ternyata juga menimbulkan dampak kepada kualitas udara, sehingga produk pertanian jadi menurun kualitas dan kuantitasnya," imbuh Nailul.

Dengan kondisi ini, maka investor sangat mempertimbangkan untuk masuk ke sektor PLTP. Sebab, bakal ikut menanggung beban kerugian yang ditimbulkan.

"Maka secara ekonomi harusnya investor juga menanggung kerugian akibat pembangunan PLT Geothermal. Investor tidak akan tertarik memang dengan kondisi tersebut. Makanya pembangunan PLT Geothermal ya tidak akan berjalan dengan baik," terangnya.

IDXChannel - Skema Power Wheeling yang saat ini tengah dibahas oleh pemerintah dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET), dinilai akan mempercepat produksi sumber listrik dari energi baru terbarukan.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menuturkan, skema tersebut akan memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha untuk memproduksi energi baru terbarukan dan menjualnya langsung kepada masyarakat. Sehingga, tidak melulu mengandalkan pemerintah melalui PT PLN (Persero) untuk menciptakan sumber energi yang lebih bersih.

"Seharusnya jaringan transmisi listrik itu bisa dipakai untuk mempercepat pencapaian pengembangan sumber energi terbarukan di wilayah Indonesia," ujarnya dalam Market Review IDXChannel, Jakarta, Jumat (13/9/2024).

Lebih lanjut, Fabby mengatakan, dengan adanya skema Power Wheeling akan membuka peluang investasi dari badan usaha untuk berjualan listrik yang lebih bersih kepada masyarakat. Sehingga, transisi energi bisa dimulai dan tidak menunggu arah kebijakan perusahaan negara seperti PLN.

"Power Wheeling ini sebenarnya bisa saja dibuat dengan dibatasi. Misalnya, kalau tujuannya untuk pengembangan EBT, maka dia hanya boleh digunakan untuk menyalurkan green elektron atau listrik dari energi terbarukan, di luar itu jangan," kata Fabby.

Sekadar informasi, Kementerian ESDM menyatakan pengesahan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) tinggal selangkah lagi. Tersisa dua pasal yang belum mencapai kesepakatan.

"Prosesnya sudah, tim sinkronisasi dan tim perumus sudah membahas 63 pasal, yang sudah disepakati ada 61 pasal, tinggal dua pasal, yakni satu pasal terkait energi baru dan satu pasal terkait energi terbarukan. Isi dua pasal yang terakhir ini terkait Pemanfaatan Bersama Jaringan Transmisi (PBJT) atau sewa jaringan," ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi dalam acara Temu Media di Jakarta, Senin (9/9/2024).

Dikatakan Eniya, dalam dua pasal terakhir itu, pemerintah mengusulkan terkait dengan PBJT yang isinya antara lain bahwa pemenuhan kebutuhan konsumen akan listrik yang bersumber dari Energi Baru/Energi Terbarukan wajib dilaksanakan berdasar Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dan dapat dilakukan dengan PBJT melalui mekanisme sewa jaringan.

Dalam hal PBJT melalui sewa jaringan, imbuh Eniya, usaha jaringan transmisi tenaga listrik wajib membuka akses pemanfaatan bersama jaringan transmisi untuk kepentingan umum. Kemudian, PBJT melalui mekanisme sewa jaringan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih membutuhkan komitmen investasi untuk dapat memenuhi target bauran energi dari energi baru dan terbarukan (EBT) sebesar 23 persen.

Adapun hingga semester I-2024, realisasi bauran energi dari EBT baru mencapai 13,93 persen. Padahal, target sampai akhir tahun 2024 sebesar 19,5 persen listrik dari EBT.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengungkapkan, perlunya komitmen investasi dan pembangunan infrastruktur demi mencapai target tersebut.

"Investasi salah satu yang terpenting yang belum tercapai, lalu komitmen untuk menjalankan investasi tersebut, juga infrastruktur yang saat ini kita dorong. Saat ini kita ingin adanya capaian yang lebih jelas lagi," ujar Eniya dalam acara Temu Media di Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (9/8/2024).

Eniya menuturkan, realisasi investasi subsektor EBTKE hingga semester I-2024 adalah USD580 juta atau 46,8 persen dari target 2024 sebesar USD1,23 miliar. Sehingga menurutnya, masih dibutuhkan USD14,02 miliar yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan 8.224,1 Megawatt (MW).

"Sampai tahun 2025 masih perlu 8.224,1 MW atau 8,2 Gigawatt (GW). Di mana ini investasi yang diperlukan adalah USD14 miliar. Terdiri dari berbagai macam jenis EBT, ada biomasa, biogas, sampah, geothermal, air, hidro, baterai, dan seterusnya. Nah, ini yang diperlukan," ujar Eniya.

Eniya menilai, investasi akan lebih terakselerasi dengan adanya terobosan melalui pengaturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang telah diatur melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

"Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2024 adalah debottleneck dari isu investasi di subsektor EBT. Isu TKDN menjadi hal krusial yang disebut-sebut menghambat investasi, sehingga kita sudah keluarkan aturan baru terkait TKDN proyek EBT. Dengan adanya aturan itu, investasi mulai berjalan," kata Eniya.

Eniya pun mencontohkan, beberapa proyek EBT yang berlanjut setelah keluarnya aturan TKDN, antara lain proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung yang kini sudah Power Purchase Agreement (PPA), yakni PLTS Terapung Singkarak dan Saguling, serta PLTS Terapung Karangkates yang hingga tahap penandatanganan Letter of Intent (LoI).

"Selain itu, Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) Hululais, Dieng, Dieng 2, dan Patuha 2 juga langsung bergerak setelah terbitnya aturan tersebut," ujar Eniya.

(Dhera Arizona)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan kapasitas terpasang pembangkit listrik energi baru dan terbarukan (EBT) bertambah 217,73 mega watt (MW) hingga semester I-2024.

Realisasi penambahan itu sekitar 66,6 persen dari target tahunan yang sebesar 326,91 MW.

"Peningkatan kapasitas ini didominasi oleh pembangkit listrik tenaga hidro dan pembangkit listrik tenaga surya," ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam keterangan tertulis, Senin (5/8/2024).

PLT hidro berhasil mencapai 66,4 persen dari target, sementara PLT surya melampaui target dengan capaian 147,02 persen. Sementara PLT panas bumi belum mencapai target, namun sektor EBT lainnya seperti bioenergi menunjukkan perkembangan dengan mencapai 43,2 persen dari target.

Arifin menambahkan, meski ada penambahan, namun bauran EBT masih relatif lambat, diperkirakan hanya sekitar 13-14 persen pada 2025, dari target mencapai 23 persen.

"Penyebabnya karena infrastruktur kita, dan juga masih ada bottleneck," kata dia.

Maka dari itu keterbatasan infrastruktur dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan EBT, menjadi tantangan utama yang harus diatasi.

"Program-program untuk mendorong demand harus kita lakukan. Contohnya Electric Vehicle (EV) terus dikebut dan kemudian PLTS untuk industri dan perumahan harus bisa di dorong," jelasnya.

Di tengah tantangan tersebut, Seiring dengan peningkatan kapasitas terpasang, investasi di sektor EBT juga meningkat.

Hingga akhir Juni 2024, realisasi investasi mencapai 565 juta dollar AS atau sekitar 45,9 persen dari target tahunan sebesar 1,232 miliar dollar AS. Sektor panas bumi dan aneka EBT menjadi penyumbang terbesar dalam investasi ini.

Tercatat, panas bumi telah menyumbangkan ke kas negara sebesar 64 juta dollar AS. Di susul aneka EBT 512 juta dollar AS, bioenergi 64 juta dollar AS, dan konservasi energi 16 juta dollar AS.

Menurut Arifin, peningkatan investasi ini didorong berbagai faktor, antara lain kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan EBT, potensi pasar yang besar, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya energi bersih.

Di sisi lain, pengembangan pembangkit EBT juga berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 123,22 juta CO2. Dengan semakin banyaknya energi yang dihasilkan dari EBT, maka emisi CO2 dari sektor energi dapat ditekan secara signifikan.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali mengoreksi target bauran energi baru terbarukan (EBT) yang semula dibidik 23% menjadi kisaran 13-14% pada 2025 mendatang.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan target awal yang ditetapkan pemerintah sulit untuk dicapai lantaran kendala infrastruktur pendukung EBT yang belum memadai.

"2025 tidak sampai target, paling hanya 13-14% ya karena kan infrastruktur kita dan juga masih ada bottle neck," kata Arifin di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (2/8/2024)

Investasi untuk mendukung EBT masih minim, sementara pembangunan infrastruktur membutuhkan dana yang cukup besar. Pemerintah disebut perlu mendorong program yang menstimulus sektor EBT.

Hal ini lantaran demand atau permintaan yang belum meningkat pesat. Untuk itu, dia mendorong progral untuk mendorong demand terus dilakukan, contohnya penggunaan electric vehicle (EV) atau kendaraan listrik dan PLTS.

"PLTS untuk industri-industri dan perumahan-perumahan ini harus bisa di dorong," ungkapnya.

Sebelumnya, ESDM juga memastikan target bauran EBT 23% pada 2025 meleset. Hal ini karena sebagian besarcommercial operation date(COD) pembangkit EBT diperkirakan baru bisa dieksekusi 1 tahun setelahnya, selepas 2026 secara bertahap.

Sementara itu, Dewan Energi Nasional (DEN) telah lebih dulu mengoreksi target bauran EBT melalui peta jalan yang baru, DEN menetapkan bauran EBT di rentang 19% sampai dengan 21% pada 2030. Saat itu, pemerintah berencana bakal menghentikan impor bensin dan LPG.

Selanjutnya, bauran EBT dikerek di level 25% sampai dengan 26% pada 2035, dengan asumsi pembangkit nuklir pertama beroperasi di tahun 2032 dengan kapasitas terpasang 250 megawatt (MW).

Adapun, target bauran EBT dikerek ke level 38%-41% pada 2040, dengan asumsi pemanfaatan CCS/CCUS jamak dilakukan di pembangkit listrik dan industri.

Selanjutnya, bauran EBT ditargetkan mencapai 52% sampai dengan 54% pada 2050, dengan penerapan B50 sampai dengan B60 dan E10 sampai dengan E40.

Dengan banyaknya pasokan energi hijau di Sulbagsel, maka berbagai industri dan bisnis melakukan pemanfaatan EBT melalui layanan REC.

Makassar (ANTARA) -

Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024