Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menemui Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Jumat (8/11).

Dalam pertemuan tersebut, Maruarar menyampaikan usulan skema untuk menurunkan harga rumah untuk rakyat kecil.

Pria yang akrab disapa Ara tersebut menjelaskan skema yang dapat berperan menurunkan harga rumah untuk rakyat kecil. Salah satunya mengupayakan harga tanah yang murah atau gratis yang bisa didapat dari berbagai sumber seperti tanah sitaan koruptor, aset negara yang tidak termanfaatkan, tanah wakaf, donasi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

"Dengan lahan yang murah atau gratis, maka dapat menurunkan harga rumah karena tidak ada biaya pengadaan lahan, sehingga harga yang disampaikan untuk rumah rakyat hanya dihitung dari biaya konstruksi," kata Ara.

Ara mengungkapkan, hal penting lainnya ialah insentif pajak untuk pembangunan rumah bagi rakyat dengan dukungan penghapusan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN), serta dukungan kemudahan perizinan dan pajak dari pemerintah daerah.

"Seperti yang sudah saya sampaikan dihadapan pimpinan pemerintah daerah yang hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional, bahwa disepakati penghapusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dari pemda tingkat dua, percepatan penerbitan persetujuan bangunan gedung(PBG) menjadi hanya 10 hari, penyederhanaan persyaratan, dan kepastian waktu penerbitan izin," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyambut baik berbagai usulan yang disampaikan. Menurutnya, pemerintah tinggal menyediakan kebijakan untuk mengimplementasikan ide tersebut.

“Tinggal bagaimana menyediakan berbagai payung hukumnya untuk mengimplementasikan semua ide yang ada," ujar Suahasil.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID –JAKARTA. Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengungkapkan bahwa program pembangunan 3 juta rumah yang diprakarsai oleh Presiden Prabowo Subianto akan membutuhkan dana yang sangat besar.

Dalam rapat kerja bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta pada Senin (4/11), Lasarus menjelaskan bahwa dalam lima tahun terakhir, anggaran untuk sektor perumahan telah menghabiskan dana sebesar Rp 119 triliun untuk pembangunan sekitar 2,17 juta unit rumah.

Ia menambahkan bahwa untuk membangun 3 juta rumah, diperlukan dana mencapai Rp 750 triliun. "Rp 750 triliun satu tahun, kita baru bicara uang mampu ngga kita siapkan Rp 750 triliun. Kemudian sumber daya manusianya gimana," ujarnya.

Lasarus juga menekankan bahwa membangun 3 juta rumah bukanlah hal yang mudah. Ia menghitung bahwa dalam satu tahun, Kementerian PKP harus mampu mendirikan sekitar 8.333 rumah setiap harinya.

"Tiga juta dibagi 360 (hari) saya pakai kalkulator tadi, berarti setiap hari itu harus jadi rumah 8.333 rumah," ungkapnya.

Lebih lanjut, Lasarus menyatakan pentingnya keterlibatan pihak swasta dalam proyek ini dengan cara yang terukur. Ia meminta Kementerian PKP untuk segera menyampaikan rancangan atau blueprint terkait program pembangunan 3 juta rumah.

"Kami tentu juga bertanggung jawab secara moral kepada pak Menteri dan kepada bangsa dan negara, karena anggaran bapak kami yang mengesahkan," tuturnya.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyatakan bahwa pihaknya akan menyampaikan rancangan program tersebut sebelum masa reses, yaitu pada 6 Desember 2024.

"Mudah-mudahan sebelum 6 Desember kami bisa menyampaikan blue print peta jalan yang diminta apa yang kami lakukan, dari mana, dan saya yakin itu ngga sempurna," tandasnya.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait resmi melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) program 3 juta rumah besutan Presiden Prabowo Subianto.

Adapun groundbreaking perdana tersebut dilakukan di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Di mana, ini didirikan dengan menggandeng pengusaha swasta yaitu Agung Sedayu Group dan Bumi Samboro Sukses dengan luasan 2,5 hektare (Ha).

“Jadi tanahnya ini sebagian punya saya, sebagian punya perusahaan. Sebagai Menteri harus memberi contoh gotong royong,” ujar pria yang akrab disapa Ara tersebut di Tangerang, Banten, Jumat (1/11).

Ara menjelaskan, di lahan tersebut akan dibangun sebanyak 250 unit rumah dengan tipe 60/36, yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki hunian, secara gratis.

Masyarakat tersebut terdiri dari berbagai kategori seperti guru, TNI/Polri dan Aparatur Sipil Negera (ASN) yang berpangkat dan berpenghasilan rendah, termasuk para milenial yang bergaji rendah, serta rakyat kecil dengan penghasilan tidak tetap.

Di sisi lain, Ara mengungkapkan, lokasi rumah gratis ini dijadikan percontohan sebagai gerakan gotong royong pembangunan rumah gratis bagi MBR, terutama juga karena lokasinya yang tidak jauh dari Bandara Soekarno-Hatta.

Dia bilang, pembangunan rumah itu juga sebagai bagian dari upaya pengembangan wilayah, di mana nantinya akan dibangun pula sekolah hingga tempat swasta.

“Seleksi dan kriteria calon penerimanya berproses seiring pembangunan, pasti peminatnya banyak sekali. Untuk itu saya pesan yang akan menyeleksi calon penerima harus tahu lapangan dengan kriteria yang ketat,” tandasnya.

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkap strategi untuk mewujudkan program 3 juta rumah Prabowo.

Salah satunya, dengan mengundang para pengusaha untuk ikut membantu membangun.

Sehingga, pembangunan 3 juta rumah program Prabowo-Gibran tidak semuanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga dikerjasamakan dengan para pelaku usaha.

"Sekarang negara memanggil, saya siap untuk berbakti. Saya juga sudah telepon teman-teman saya, pengusaha, juga bisa membantu," ujarnya pada acara Sertijab di Kantor Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024).

Maruarar menjelaskan salah satu skema kerja sama yang akan dibangun dengan para pelaku usaha, misalnya dengan mengalokasikan lahan dari pemerintah, dan kegiatan konstruksi dikerjakan oleh developer atau pengembang.

"Ya, saya sudah sampaikan kepada Pak Presiden konsep saya. Nanti mungkin tanahnya dari negara, teman-teman juga bisa membantu untuk membangun sebagain bagian dari CSR mereka," kata dia.

Menurutnya, saat ini masih banyak lahan-lahan sitaan yang dimiliki oleh Kejaksaan Agung. Sejumlah lahan tersebut yang rencananya akan dialokasikan kepada pengembang untuk dibangun hunian.

"Besok saya akan ketemu dengan Pak Jaksa Agung langsung untuk melihat bagaimana mekanisme untuk tanah-tanah sitaan yang ada supaya kita bisa gerak cepat," tutur Maruarar.

(NIA DEVIYANA)

Hashim Djojohadikusumo menyebut Budiman Sudjatmiko bakal kecipratan proyek pembangunan 3 juta rumah yang digagas Prabowo Subianto.

Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo memang punya program membangun 3 juta rumah per tahun. Sang adik, Hashim, merinci sebanyak 2 juta rumah bakal didirikan di 75 ribu desa yang tersebar di seluruh Indonesia.

"(Program pembangunan) dua juta (rumah per tahun) deserve untuk pendukungnya Pak Budiman Sudjatmiko (masyarakat desa) semuanya," kata Hashim dalam Propertinomic Executive Dialogue di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (10/10).

Sekadar informasi, Budiman dikenal sering menyuarakan kepentingan desa saat menjadi anggota DPR RI. Kala duduk di Komisi II DPR, ia menjadi inisiator sekaligus anggota pansus RUU Desa.

"Saya suka canda supaya meringankan beban," sambungnya disambut gelak tawa para pengusaha properti Real Estate Indonesia (REI).

Budiman merupakan mantan politikus PDI Perjuangan. Namun, ia dipecat dari partai tersebut, kemudian mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024.

Kini, ia dipercaya sebagai anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN). Budiman kini menjadi anggota Satgas Perumahan yang diketuai Hashim Djojohadikusumo.

Hashim memang tak merinci lebih lanjut apa peran Budiman ke depan dalam proyek 2 juta rumah per tahun di pedesaan. Ia hanya menegaskan kontraktor besar tak boleh ikut menggarap proyek tersebut.

"Pak Prabowo ingin yang 2 juta unit di desa itu dibangun kontraktor-kontraktor pengusaha kecil, UMKM, koperasi, BUMDes," tegas Hashim.

"Ini Pak Budiman Sudjatmiko proponent (pendukung) dari BUMDes-BUMDes, beliau (mengetahui). Ini sudah affirmative action," imbuhnya.

Selepas acara, Budiman mengaku tak tahu-menahu hal tersebut. Ia kemudian menjelaskan bagaimana rencana Prabowo ke depan dalam menyediakan hunian layak di desa-desa.

Budiman menegaskan tidak semua desa punya BUMDes. Namun, ia menyebut ada sekitar 2.778 Badan Usaha Milik Desa Bersama alias BUMDesma, yang merupakan gabungan dari beberapa desa.

Ia menjelaskan konsep pembangunan rumah di desa akan berbeda dengan di perkotaan. Masyarakat desa nantinya hanya diminta untuk membayar uang pemeliharaan (maintenance) rumah, bukan berkonsep membeli rumah.

"Jadi, bukan (beli) rumahnya. Saya gak mau katakan rumahnya free, enggak, tetap bayar, tapi rakyat hanya bayar untuk maintenance-nya sekian belas tahun, kredit," tutur Budiman.

"Supaya si penerima bisa ikut merasakan tanggung jawab. Kan mereka sisihkan Rp10 ribu per hari, nabung, untuk bayar maintenance cukup kok. Perumahan desa itu bisa renovasi, tidak harus (membangun) dari nol," tandasnya.

IDXChannel - Pengamat Properti dari CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda menilai rencana pembangunan 3 juta rumah yang menjadi program Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka membutuhkan tambahan anggaran Rp50 triliun per tahun.

Ali menjelaskan, rencananya program 3 juta rumah tersebut akan terbagi menjadi 2 bagian. Pertama, adalah membangun 1 juta rumah baru, dan bagian kedua melakukan renovasi terhadap 2 juta rumah tidak layak huni yang berlokasi di pedesaan.

"Yang harus dipikirkan masalah pembiayaannya, meskipun perbaikan rumah tidak layak huni, namun tetap harus ada biaya minimal Rp50 triliun per tahun," ujarnya saat dihubungi, Selasa (24/9/2024).

Adapun mengenai program ini, kata Ali, bukan hanya bertujuan mengentaskan backlog perumahan yang angkanya saat ini mencapai 9,9 juta, tapi punya tujuan lain yaitu pengentasan kemiskinan di desa.

"Program 3 juta rumah agak berbeda visinya karena bukan semata-mata untuk mengurangi backlog. Karena terbagi, 1 juta rumah tetap seperti program sejuta rumah yang sudah ada, dan yang 2 juta lebih pada perbaikan rumah tidak layak di pedesaan," kata Ali.

Berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), setidaknya ada 740 ribu keluarga baru setiap tahunnya yang selanjutnya membutuhkan hunian.

(NIA DEVIYANA)