Jakarta: Asosiasi Kebersamaan Pengusaha Travel Haji Umrah (Bersathu) dan PT Trans Digital Cemerlang (TDC) menyakini pembayaran digital dengan sistem keuangan nontunai atau cashless menggunakan model pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) semakin membantu pengusaha dan konsumen dalam bertransaksi.

Menurut Ketua bidang Haji Bersathu Sulton, sejumlah pengusaha travel haji dan umrah di seluruh Indonesia sudah menggunakan QRIS dalam melakukan transaksi dengan calon jemaah.

"Biasanya untuk pembayaran muka atau down payment (DP) untuk booking keberangkatan umrah, banyak jemaah yang pilih pakai QRIS, karena nominalnya kan maksimal Rp10 juta," kata Sulton saat dihubungi wartawan.
Sementara untuk pembayaran yang besar untuk keperluan booking tiket pesawat, biaya handling, hingga hotel di Mekkah dan Madinah Arab Saudi masih menggunakan transfer Bank karena keterbatasan jumlah transfer QRIS.

Kendati demikian, Sulton mengungkapkan ada kabar yang baik dari Bank Indonesia (BI) untuk pengusaha travel haji umrah maupun jemaah Indonesia. Pasalnya Indonesia akan resmi bekerjasama dengan Arab Saudi terkait penggunaan QRIS atau cross border payment.

Harapannya, pemakaian cashless QRIS bisa diterapkan di dua kota suci dan mempermudah digitalisasi keuangan jemaah haji dan umrah menggunakan sistem non tunai. Menurut BI, kerja sama dengan Pemerintah Arab Saudi akan optimal mulai tahun 2025.

"Tahun depan, jemaah Indonesia tidak perlu perlu penukaran uang. Kami sangat menyambut baik penggunaan QRIS di Arab Saudi. Ini sangat memudahkan karena tinggal scan bisa beli keperluan untuk ibadah sampai beli oleh-oleh," kata Sultan.

Sulton yang menjadi salah satu pemilik Abna Tour itu berharap literasi kesadaran akan kebutuhan dari masyarakat terhadap kanal dan instrumen pembayaran efektif dan efisien memakai non tunai seperti QRIS terus ditingkatkan. Karena sifatnya sudah cross border atau antar negara, Sulton berharap keamanan terkait QRIS oleh perbankan dan pemerintah Indonesia juga ikut ditingkatkan.

Indra, praktisi dan juga Dirut Utama PT TDC yang merupakan perusahaan keuangan digital membenarkan efisiensi dan keuntungan yang dirasakan oleh penguna QRIS. Contohnya produk perusahaannya yakni Poskulite yang menyediakan system Point Of Sales (POS).

Ia mengatakan kelebihan system Poskulite adalah berbasis android yang menekankan pada kecepatan dan kemudahan dari sisi penguna. “Poskulite gratis saat diunduh, transaksi cepat dan tepat kurang dalam 1 menit, dan poskulite mengunakan QRIS dinamis dengan waktu 2 menit,” lanjutnya.

Indra juga mengatakan salah satu daya tarik dalam penyediaan system pembayaran digital adalah fitur yang ada didalamnya. Ia kembali mencontohkan fitur Kasirku di poskulite merupakan fitur utama untuk berjualan. Dengan Fitur Kasirku, pengguna dapat menerima pembayaran secara fleksibel melalui Cash, QRIS, dan Bank Transfer.

”Dalam fitur itu memudahkan pedagang untuk merubah atau menambah info mengenai harga produk,” tambahnya.

Terkait dengan kemudahan laporan keuangan (cash flow) Indra mengatakan Fitur Kasirku menyediakan riwayat transaksi penjualan, harian, mingguan, bulanan dan tahunan. Data setiap transaksi dicatat dan disimpan secara sistematis, sehingga memungkinan pengguna untuk meninjau kembali aktivitas penjualannya dengan muda.

“Proses money settlement diselesaikan maksimal 24 jam setelah pembayarannya diterima. Dana akan otomatis dikirim ke rekening yang terdaftar,” tegasnya.

Indra mengatakan saat ini pihaknya sedang mengembangkan PPOB atau Payment Point Online Bank yakni sistem pembayaran secara online dengan memanfaatkan fasilitas perbankan. Dalam hal ini, pembayaran yang dimaksud bisa bermacam-macam, mulai dari PLN, BPJS, PDAM, telepon, pulsa, internet, paket data, asuransi, kartu kredit, multi finance, hingga voucher game.

“Semakin besar manfaatnya, semakin mudah pengunaannya dan gratis, pasti diminati masyarakat. Transaksi digital itu suatu keniscayaan, suka atau tidak, putaran ekonomi Indonesia akan semakin digital,” ujarnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ALB)

Bali: Finnet dan CIMB Niaga bersinergi solusi pembayaran digital, Finpay Link, demi mendukung pemulihan pariwisata Bali yang terus menunjukkan tren positif.

Di tengah perkembangan ekonomi digital yang pesat, kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi menjadi prioritas utama, terutama bagi pelaku industri perhotelan.

Melalui sosialisasi "One Click Anywhere Anytime: Mewujudkan Transaksi Tanpa Batas dengan Virtual Credit Card", lebih dari 100 pelaku industri perhotelan di Bali diperkenalkan dengan sistem pembayaran cepat, aman, dan terpercaya.
Setelah masa pandemi covid-19, pariwisata Bali perlahan bangkit kembali. Berdasarkan data BPS 2024, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 14 juta, mengalami peningkatan 28 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sejalan dengan tren positif ini, para pelaku industri perhotelan di Bali dihadapkan pada kebutuhan untuk beradaptasi dengan teknologi baru, khususnya dalam bidang pembayaran digital.

Di era digital ekonomi saat ini, penting bagi para pelaku industri perhotelan untuk terus mengikuti perkembangan teknologi, khususnya di teknologi pembayaran digital menggunakan kartu. Namun, para pelaku industri perhotelan tetap harus waspada akan terjadinya tindak kejahatan.

Senior Vice President Merchant Business Head CIMB Niaga, Tamtomo Awansatrio mengingatkan risiko penggunaan manual key in di mesin EDC.

"Di catatan kami, kerugian merchant-merchant hotel CIMB Niaga berupa chargeback yang timbul karena manual key in menggunakan EDC itu mencapai miliaran di 2023 sampai 2024, tentu kami ingin ini tidak terus terjadi," jelas dia dalam keterangan tertulis, Rabu, 23 Oktober 2024.

Baca juga: Fitur Pembayaran Jadi Daya Tarik UMKM Manfaatkan Transaksi Digital

CIMB Niaga batasi fitur manual key in di EDC pada awal 2025

Tomtomo menjelaskan fitur layanan manual key in untuk card not present menjadi semakin tidak relevan dari sisi keamanan. Oleh karena itu, CIMB Niaga akan membatasi hingga menghentikan fitur ini di EDC pada awal 2025.

Ia optimistis dengan solusi kolaborasi CIMB Niaga dan Finnet ini mampu memberikan pengalaman kemudahan dan keamanan baru bagi 740 merchant CIMB di seluruh Indonesia. "Kami yakin solusi Finpay Link ini menjadi solusi aman dan mudah untuk transaksi card not present baik transaksi domestik maupun internasional," tambah Tomtomo.

Kerja sama yang telah terbangun selama 12 tahun antara CIMB Niaga dan Finnet mendorong Direktur Enterprise Business Finnet, Aziz Sidqi untuk memperkenalkan layanan Finpay Link. Ia menekankan Finpay Link mampu memberikan solusi pengelolaan tagihan yang mudah, cepat, dan aman.

"Dulu pembayaran digital kan harus ada settingan system disisi merchant dan perlu diintegrasikan, namun dengan Finpay Link hanya dengan tautan web layanan sudah bisa langsung digunakan sehingga lebih simple kan." tutur Aziz.

Finpay Link adalah web link atau URL unik dibuat oleh sistem Finpay untuk memfasilitasi transaksi pembayaran. Keunggulan Finpay Link Invoice & Virtual Credit Card (VCC) dibandingkan dengan EDC, yaitu fleksibilitas transaksi, pengurangan biaya operasional, tidak memerlukan perangkat fisik, kecepatan dan efisiensi, keamanan yang lebih tinggi, serta ramah lingkungan.

CIMB Niaga dan Finnet berkomitmen mengintegrasikan 740 merchant CIMB Niaga, dengan Bali menjadi prioritas dalam fase pertama. Sebanyak 400 merchant CIMB Niaga ditargetkan dapat menggunakan fitur Finpay Link pada awal 2025, diikuti dengan integrasi bertahap 340 merchant lainnya di seluruh Indonesia pada fase berikutnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AHL)

Jakarta: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan perusahaan penyedia penyedia teknologi digital PT Trans Digital Cemerlang (PT TDC) satu pemahanan bahwa ada beberapa hal terkait pengembangan transaksi digital khususnya pengunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang perlu dimaksimalkan.

Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Informatika Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Firlie H Ganinduto mengatakan, perkembangan QRIS yang begitu pesat, masih ada beberapa catatan yang jadi perhatian serius. Yakni konsentrasi QRIS yang masih terfokus di Pulau Jawa. Sementara di luar Pulau Jawa, walau pengguna QRIS mulai tumbuh namun masih mendapatkan banyak kendala.

“Hal pertama yang menurutnya paling fundamental adalah infrastruktur terkait connectivity untuk menunjang pembayaran digital di seluruh tanah air. Hampir seluruh daerah di Indonesia sudah terjangkau sinyal HP, Tapi terkait kecepatan internet atau connectivity di seluruh daerah harus merata. QRIS itu butuh kecepatan internet yang bagus," kata Firlie.
Kedua adalah soal literasi. Menurut Firlie masih, tak hanya di luar Pulau Jawa, di beberapa wilayah Pulau Jawa tingkat literasi masyarakat soal QRIS juga masih perlu ditingkatkan. Menurut data OJK yang terbaru, tingkat literasi QRIS terhadap masyarakat Indonesia masih di angka 30 persen. Menurut Firlie, seharusnya angka literasi QRIS juga harus sama dengan standar literasi keuangan di tanah air yang sudah mencapai 90 persen.

"Beberapa waktu lalu saya ke Wonosobo ketemu pedagang es cendol dawet. Pembayarannya sudah menggunakan opsi QRIS. Tapi waktu saya tanya ke ibu penjualnya dia masih lebih suka kalau pembayaran cash atau tunai. Karena katanya untuk belanja dan lainnya masih lebih enak pakai cash di pasar Wonosobo. Ini artinya literasi ke warga perlu ditingkatkan agar tercipta ekosistem yang sudah cashlesh menggunakan QRIS," kata Firlie.

Lebih lanjut, Firlie juga mendorong institusi keuangan di daerah seperti bank-bank BPR hingga BPD lebih aktif melakukan sosialisasi soal QRIS. Tak hanya itu, Firlie juga berharap pemerintah daerah menggandeng Fintech untuk diberdayakan agar warga bisa lebih familiar terhadap QRIS.

Terkahir, Firlie juga berpesan agar pemerintah meningkatkan cyber security terkait pembayaran digital. Pasalnya untuk mewujudkan warga yang lebih melek terhadap ekonomi digital hingga e-commerce, pelaku bisnis dan konsumen butuh keamanan dalam menjalanan pembayaran QRIS.

"Ini bukan cuma tanggung jawab BSSN atau Kominfo saja. Tapi penyedia jasa pembayaran QRIS dan pengguna juga harus memastikan keamanan siber dalam bertransaksi QRIS. Soal pelaku kriminal yang mengganti stiker QR sampai scam makin banyak. Jadi tanggung jawab bersama," tutup Firlie.

Indra, praktisi dan juga direktur utama PT Trans Digital Cemerlang (TDC) mengakui kecepatan internet dan literasi menjadi hal yang utama yang perlu terus ditingkatkan dalam pengembangan teknologi digital pembayaran melalui QRIS.

Indra mendukung penuh peningkatan literasi digital diseuruh Indonesia karena itu merupakan satu keniscayaan di era modern saat ini. “Saya sepakat dengan KADIN kalau digitalisasi ini harus terus sosialiasi, dimakasimalkan dan harus menjawab tantangan jaman. Digitaliasi ini juga bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Indra.

Indra menyakini seluruh komponen yang berkaitan dengan pergerakan ekonomi baik itu pemerintah maupun non pemerintah terus berupaya agar digitalisasi ini terus menjalar sampai ke seluruh transaksi yang ada di Indonesia. Inovasi menjadi penting bagi setiap pihak untuk menyakinkan publik khususnya pelaku usaha untuk mau mengalihkan system pembayaran dari tradisional ke digital.

Perusahaannya juga terus melakukan inovasi salah satunya dalam produk Posku Lite untuk pembayaran melalui QRIS dengan memberikan insentif pendampingan literasi keuangan, seminar dan workshop digital marketing, dan insentif lainnya selama menjadi mitra.

Beberapa di antaranya adalah bermitra dengan komunitas Tamado Grop di wilayah Sumatera untuk menjangkau UMKM yang ada di provinsi tersebut. Aplikasi Posku Lite juga ikut serta berpartisipasi meramaikan kegiatan Jateng Fair dan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) di Bali yang menggelar IKAPPI FEST di Bali beberapa waktu lalu.

“Keikutsertakan Poskulite di, Sumatera, Jateng dan Bali tentunya untuk mendukung dan memfasilitasi literasi pelaku bisnis dan UMKM di ketiga provinsi tersebut dalam memberikan kemudahan dan kecepatan baik untuk pencatatan maupun transaksi usaha yang dijalankan. Kita juga beri edukasi atas minimnya wawasan mengenai penggunaan dan manfaat yang diberikan aplikasi kasir digital," kata Indra.

Menurut Indra, masih minimnya wawasan dan literasi yang ada, membuat masyarakat, khususnya pelaku usaha masih takut menggunakan aplikasi digital tersebut. Padahal, kata dia aplikasi kasir digital memiliki banyak manfaat, salah satunya pencatatan transaksi, arus keluar masuk barang atau uang dalam menjalankan bisnis lebih aman dan terpercaya.

Indra juga sepakat pentingnya pendidikan dan pendampingan konsultasi keuangan kepada UMKM terutama dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Namun, Indra berharap perusahaan yang melakukan pendampingan dan konsultasi keuangan digital sudah memiliki ISO 9001:2015 tentang managemen mutu, ISO 37001:2016 Tentang Sistem Managemen anti Penyuapan, dan ISO 27001:2022 tentang system keamanan Informasi.

"Bentuk sederhana implementasi dari ISO itu adalah quick respon terhadap masukan dari pengguna (merchant) yang datang dari berbagai saluran informasi. ISO ini juga pertahanan diri dari kemungkinan terjadinya kebocoran data," tambahnya.

(ALB)

Jakarta: Ketua Umum Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia (Wali) Levita Ginting Supit mengakui pelaku usaha khsusunya bisnis waralaba di pusat hingga daerah sudah semakin masif menggunakan transaksi digital dalam melakukan pembayaran seperti QRIS.

"Menurut data kami sudah ada 80 persen pelaku usaha waralaba di Indonesia sudah pakai QRIS untuk pembayaran," kata Levita saat dihubungi.

Pelaku usaha yang dimaksud Levita lebih spesifik yang begerak di bisnis kuliner atau Food and Beverage (FnB), retail hingga jasa. Levita mengaku dalam sebulan terakhir baru berkunjung ke Medan, Yogyakarta, hingga Manado. Tak hanya di kota besar itu saja, Levitasudah berkunjung ke daerah Kawangkoan yang memakan jarak tempuh 8 jam dari pusat kota Manado dan menemukan para pelaku bisnis yang sudah menggunakan QRIS.
"Bukan hanya di Kota besar, itu di daerah yang jauh dari Kota Manado sudah menggunakan QRIS. Bukan cuma di rumah makan atau restoran besar, tapi di kios kecil, warung tradisional, toko oleh-oleh sudah pakai QRIS," ungkap Levita.

Levita menambahkan pelaku usaha yang ia temui di Sumut, Jateng hingga Sulut itu mengaku mendapatkan banyak keuntungan dari pembayaran di antaranya pencatatan lebih mudah, promosi yang bisa mengjangkau konsumen yang lebih luas, hingga transaksi yang lebih aman karena bisa memantau uang dalam jumlah besar masuk langsung ke rekening bank.

Namun ia juga mendengar beberapa keluhan dari pelaku usaha yang masih belum mau menggunakan QRIS. Levita megungkapkan ada beberapa pedagang waralaba yang malas terpantau oleh petugas pajak karena transaksi QRIS membuat aliran uang mereka di bank bisa terpantau. "Ada juga pedagang yang malas pakai QRIS karena pemotongan dari bank. Meskipun tidak banyak tapi ini berpengaruh ke keuntungan mereka," kata Levita.

Levita juga mengaku masih ada pelaku usaha yang mengeluh soal sinyal atau jaringan telekomunikasi terkait transaksi QRIS terutama di daerah. Hal ini menjadi catatan pemerintah hingga perbankan agak infrastruktur terkait transkasi digital bisa diperbaiki.

Untuk diketahui, lanjut Levita, bisnis waralaba kini makin banyak diminati dan jangkauannya hingga pelosok Indonesia dan mancanegara seperti Malaysia, terutama setelah wabah Covid-19 bisa diatasi. Untuk itu pemerintah perlu mendukung agar lebih banyak muncul enterpereuner muda di daerah.

Indra, praktisi dan juga direktur utama PT Trans Digital Cemerlang (TDC), perusahaan merchant aggregator mengapresiasi waralaba yang mengunakan QRIS sudah mencapai 80 persen. Menurutnya hal itu merupakan kemajuan yang sangat signifikan dalam dunia transaksi digital.

Bank Indonesia (BI) mengungkapkan transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) atau pembayaran kode QR tumbuh signifikan yakni mencapai 226, 54% secara tahunan (year on year/yoy) pada Juni 2024 dengan pengguna mencapai 50, 50 juta. jumlah merchant yang menjual produk/jasanya secara luring dan daring mencapai 32,71 juta pada Juni lalu. Jumlah tersebut bertambah dibandingkan Mei lalu dengan 32, 25 juta merchant.

"Based data itu, kampanye transaksi digital on the track. Artinya waralaba termasuk yang merasakan manfaat dari QRIS dalam transaksi pembayaran, ini sangat positif untuk ekonomi Indonesia," ujarnya.

Indra mengatakan Seluruh stakeholder dan perusahaan yang bergerak dibidang transaksi digital perlu melakukan sosialisasi yang sama masifnya dan perlu dibarengi dengan kreativitas dan inovasi.

“Bank Indonesia tidak bisa dibiarkan sendiri dalam menkampanyekan transaksi digital ke seluruh pelosok negeri. Perlu semua pihak yang terlibat dalam pengadaan system transaksi digital juga turut serta kampanye,” ujarnya.

Contoh inovasi dilakukan perusahaannya dalam produk Posku Lite untuk pembayaran melalui QRIS pada komunitas UMKM adalah memberikan insentif pendampingan literasi keuangan, seminar dan workshop digital marketing, dan insentif lainnya selama menjadi mitra. Beberapa diantarnya adalah bermitra dengan komunitas Tamado Grop di Sumatera untuk menjangkau UMKM di Pematang Siantar, Kabupaten Samosir, Aceh, Bali dan beberapa tempat lainnya.

PT TDC juga berkolaborasi dengan Forum Kewirausahaan Pemuda (FKP) Banten Bersama dan ABC Esport untuk mendongkrak laju pertumbuhan transaksi digital di Provinsi Banten melalui kegiatan Tour ABC Esport . “Ini merupakan bagian dari kampanye kami dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Nontunai (GNNT) yang diinisiasi Bank Indonesia pada 2014,” lanjut Indra.

Indra juga mengatakan pentingnya pendidikan dan pendampingan konsultasi keuangan kepada UMKM terutama dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan merupakan alat utama untuk memantau kinerja keuangan, arus kas UMKM dan pembuatan laporan pajak.

Indra menyarankan perusahaan yang melakukan pendampingan dan konsultasi keuangan digital sudah memiliki ISO 9001:2015 tentang Manajemen Mutu, ISO 37001:2016 Tentang Sistem Manajemen anti Penyuapan, dan ISO 27001:2022 tentang Sistem Keamanan Informasi.

“Bentuk sederhana implementasi dari ISO itu adalah quick respon terhadap masukan dari pengguna (merchant) yang datang dari berbagai saluran informasi. ISO ini juga pertahanan diri dari kemungkinan terjadinya kebocoran data,” tambahnya.

(ALB)