Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Presiden, Jakarta. Rapat tersebut membahas mengenai penurunan daya beli kelas menengah.

"Salah satu yang menjadi perhatian adalah kelas menengah. Di mana daya beli kelas menengah mengalami penurunan dan bagaimana ini bisa menjadi pengungkit ke depan," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/10/2024).

Lalu, rapat tersebut juga membahas soal subsidi energi. Pemerintah sedang mengkaji soal subsidi energi.

"Kedua tentu terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sedang dikaji oleh pemerintah termasuk dengan subsidi energi, pemerintah sedang memperdalam itu, dan menghitung langkah kompensasi apa yang bisa dilakukan," katanya.

Selain itu, rapat tersebut membahas soal satgas sawit. "Ketiga, tentu terkait dengan satgas sawit, dan langkah lanjutannya," lanjutnya.

Rapat ini juga dihadiri Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu, dan anggota DEN lainnya.

Lihat Video: Gerindra Sebut Pertemuan Prabowo-SBY Bahas Pembentukan Lembaga Investasi

[Gambas:Video 20detik]

(isa/yld)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto melantik jajaran Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Tepatnya, Prabowo akan melantik Wakil Ketua dan Anggota DEN. Mari Elka Pangestu menjadi salah satu yang dilantik.

Mari Elka Pangestu adalah seorang Ekonom, Ahli Moneter, dan Dosen yang pernah Menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Kini dia dilantik menjadi Wakil Ketua DEN. Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya sudah dilantik duluan menjadi Ketua DEN.

Pelantikan dilakukan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024). Pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden 150 P 2024 tentang Pengangkatan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional.

Kemudian dilanjutkan pembacaan sumpah yang dilakukan Prabowo dan diikuti para tokoh yang dilantik. Berikut sumpah yang dibacakan Prabowo dan diikuti para pejabat yang dilantik:

"Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab."

Berikut ini daftar lengkap Anggota DEN yang sudah resmi dilantik Prabowo:

1. Wakil Ketua DEN: Mari Elka Pangestu

2. Anggota: Chatib Basri

3. Anggota: Arief Anshory Yusuf

4. Anggota: Haryanto Adikoesoemo

5. Anggota: Heriyanto Irawan

6. Anggota: Septian Hario Seto

7. Anggota: Firman Hidayat

(fdl/fdl)

Bisnis.com, JAKARTA - Begini cara beli BBM subsidi pakai barcode MyPertamina yang bisa Anda lakukan. Tutorial ini bisa sangat bermanfaat buat Anda.

Sebagaimana diketahui, beberapa SPBU di Indonesia sudah memberlakukan penggunaan barcode untuk membeli BBM Subsidi di SPBU.

Dengan kata lain, Anda perlu menunjukkan QR Code atau Barcode ke petugas SPBU Pertamina sebelum membeli BBM Subsidi.

Hal tersebut lantaran pemerintah bakal melakukan pembatasan kriteria penerima Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Pertalite yang rencananya akan mulai diterapkan pada 1 Oktober 2024.

Meski demikian, masih banyak pemilik kendaraan yang belum tahu bagaimana langkah-langkah membeli BBM Subsidi dengan barcode dari MyPertamina, padahal caranya sangat mudah.

Cara beli BBM subsidi pakai barcode dari MyPertamina:

1. Datang ke SPBU terdekat

2. Silahkan antre di tempat penjualan BBM Subsidi seperti biasa.

3. Setelah tiba giliran, silahkan beri tahu petugas jumlah BBM Subsidi yang Anda beli.

4. Petugas akan bertanya tentang barcode.

5. Tunjukkan barcode yang sudah Anda unduh sebelumnya.

6. Barcode ini juga bisa dicetak.

7. Petugas akan scan barcode dan akan melayani pembelian BBM Subsidi Anda.

Itulah cara beli BBM Subsidi dengan barcode dari MyPertamina.

Bisnis.com, JAKARTA - Di bawah ini adalah cara membuat barcode BBM subsidi di MyPertamina yang bisa Anda coba dan pasti berhasil.

Buat Anda yang memiliki kendaraan, ada aturan baru yang sudah diberlakukan pemerintah. Aturan tersebut berkaitan dengan pembelian BBM Pertalite atau BBM Subsidi.

Saat ini, di sejumlah SPBU di Indonesia telah memberlakukan aturan barcode ketika seseorang hendak membeli BBM Pertalite.

Dengan kata lain, Anda perlu menunjukkan QR Code atau Barcode ke petugas SPBU Pertamina sebelum membeli BBM Subsidi.

Hal tersebut lantaran pemerintah bakal melakukan pembatasan kriteria penerima Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Pertalite yang rencananya akan mulai diterapkan pada 1 Oktober 2024.

Nah, buat Anda yang belum memiliki barcode untuk beli BBM Pertalite di SPBU, berikut adalah langkah-langkahnya.

Cara mendapatkan barcode BBM subsidi di MyPertamina:

1. Kunjungi laman subsiditepat.mypertamina.id

2. Siapkan dokumen yang dibutuhkan (Foto KTP, Foto STNK depan belakang, dan Foto Kendaraan tampak depan dan samping)

3. Klik “Daftar Akun Baru”

4. Baca seluruh syarat dan ketentuan lalu klik tombol “Daftar Sekarang”

5. Isi Form Pendaftaran (Lengkapi nama, NIK, nomor ponsel, hingga email aktif)

6. Periksa email yang didaftarkan sebelumnya lalu lakukan aktivasi

7. Login ke Subsidi tepat dan masukan NIK dan Kata Sandi yang telah dibuat sebelumnya

8. Masukkan kode verifikasi yang dikirim melalui email Anda

9. Isi data diri dan domisili

10. Daftarkan kendaraan

11. Pilih jenis kendaraan dan cek data kendaraan

12. Unggah foto kendaraan

13. Tambah pegguna kendaraan dan masukkan data pengguna kendaraan lain jika kendaraan Anda digunakan lebih dari 1 orang

14. Cek hasil verifikasi (dapat dilakukan melalui email maupun situs resmi MyPertamina.id

15. Terakhir, unduh Kode QR

16. QR Code inilah yang harus Anda tunjukkan ke petugas ketika membeli BBM Subsidi di SPBU.

Itulah cara mudah mendapatkan barcode BBM Subsidi di MyPertamina yang bisa Anda lakukan.

Jakarta -

Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN-RB) buka-bukaan tentang nasib 453 pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves). Kemenko Marves sendiri dihilangkan dari Kabinet Presiden Prabowo Subianto.

Secara keseluruhan, total ada sebanyak 229.901 pegawai ASN yang terdampak perubahan struktur Kabinet Merah Putih. Adapun 453 di antaranya merupakan pegawai eks kementerian yang dulunya dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan itu.

Menteri PAN-RB Rini Widiyantini mengatakan, para ASN ini dipindahkan ke kementerian lain disesuaikan dengan fungsinya. Salah satunya ada yang dialihkan ke Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah (IPK).

Meski begitu, tidak serta-merta seluruh eks pegawai Kemenko Marves dialihkan ke Kemenko IPK yang kini menempati eks kantor Luhut tersebut. Rini mengatakan, sebagian pegawai juga dialihkan ke kementerian lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

"Disesuaikan dengan fungsinya tadi. Ada yang ikut juga ke (Kemenko) Pangan, kan di sana ada juga yang mengikuti pangan. Ada yang ikut juga ke Kemenko yang lain. Jadi kita sudah bedah dari awal, fungsi mana yang dipindahkan," kata Rini, ditemui usai Rapat Kerja Perdana dengan Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Sementara itu, Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menambahkan, para ASN ini ditempati di sektor yang sama dengan pekerjaan mereka saat sebelum pindah.

"Kita sudah memetakan. Assisting itu sudah kita petakan, kita sudah punya jumlah pegawai yang ada di dalam instansi yang terdampak itu kita sudah punya semua. Tinggal nanti untuk pengalihannya tentu atas usul dari instansi sendiri yang akan ditempatkan," terang Haryomo, dalam kesempatan yang sama.

Saat ini sebagian ASN terkait sudah mulai bekerja di kementerian baru. Informasi menyangkut pengalihan sumber daya aparatur ini juga telah disampaikan oleh Kementerian PAN-RB dan BKN kepada para Sekretaris Jenderal (Sekjen) dari kementerian terkait.

Transisi ini berjalan secara bertahap sembari menunggu peraturan presiden (Perpres) dari seluruh kementerian/Lembaga (KL) yang akan menjadi acuannya diterbitkan. Karena itulah, saat ini masih ada beberapa kementerian yang belum mendapatkan kantor dan ada juga ASN yang belum benar-benar pindah ke kementerian baru.

"Kan SK-nya juga masih SK yang lama. Belum ada Perpres organisasi juga belum turun. Jadi memang ini Perpres organisasi kami harapkan sebenarnya bisa segera ditandatangan di Presiden (Prabowo) supaya nanti pergerakannya bisa lebih cepat," imbuh Rini.

(kil/kil)

Jakarta -

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan turut menghadiri acara retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil) Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Dirinya hadir sebagai salah satu pembicara.

Dalam kesempatan itu, Luhut mengaku merasa seperti kembali ke rumah keduanya. Sebab ia yang merupakan mantan anggota TNI juga pernah mengenyam pendidikan di kawasan tersebut, termasuk saat bersama dengan Presiden Prabowo Subianto.

"Rasanya seperti kembali ke rumah kedua jika berada di Akademi Militer Magelang. Saya yakin perasaan yang sama juga menyelimuti Presiden @prabowo dan juga para eks perwira yang pernah menimba ilmu di Lembah Tidar," terang luhut dalam unggahan Instagram @luhut.pandjaitan, Sabtu (26/10/2024).

Dalam kesempatan itu Luhut juga turut mengenang bagaimana dulu saat masih bertugas di kesatuan TNI, ia merupakan salah satu senior Prabowo. Namun kini dirinya berada di bawah komando Prabowo sebagai orang nomor satu di RI.

"Banyak suka duka dan pengalaman latihan kepemimpinan saya alami bersama Presiden @prabowo. Sebagai seorang senior, saya melihat beliau adalah seorang yang taktis dan tangkas," terang Luhut.

"Karena kemampuan tersebut juga barangkali kami sering diduetkan dalam setiap penugasan, bedanya dulu saya adalah senior, sekarang Pak Prabowo menjadi pimpinan saya. Mystery of life sekali lagi terjadi di perjalanan hidup ini," tambahnya.

Luhut mengaku dirinya memahami alasan Prabowo memilih Lembah Tidar sebagai tempat berlangsungnya pembekalan para anggota kabinet ini. Sebab menurutnya tempat ini memiliki nilai historis dan simbolis bagi para perwira TNI.

"Kami ditempa dengan semangat kebersamaan, dedikasi, dan kesetiaan mutlak kepada bangsa dan negara. Beliau ingin agar para menteri dan pembantunya di pemerintahan, punya karakter Tanggap, Tanggon, Trengginas, setia kepada tanah air dan bangsa, serta tak gentar terhadap tekanan apapun dan bagaimanapun yang kelak hadir di masa penugasan kami," jelas Luhut.

Hadir sebagai pembicara, Luhut mengaku banyak berbagai pengalamannya sebagai salah satu menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di mana ia sempat mendapat banyak tugas mulai dari mengurus masalah penanganan Covid-19 hingga beberapa tugas khusus lainnya.

"Hari ini saya mengikuti pembekalan Kabinet Merah Putih sekaligus mendapatkan kehormatan dari Presiden Prabowo untuk dapat berbagi pengalaman Indonesia dalam menghadapi tantangan global dan domestik selama 10 tahun masa bakti saya di pemerintahan sebelumnya. Berbagai tantangan seperti pandemi, konflik geopolitik, dan krisis pangan, mengajarkan pentingnya tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berbasis data," jelas Luhut.

"Keberhasilan kita saat menangani pandemi, menunjukkan pula betapa pentingnya bekerja secara terintegrasi demi menemukan solusi yang efektif untuk setiap permasalahan. Melalui teknologi digital pula, kita bisa melakukan monitoring, evaluasi dan pengambilan keputusan lebih cepat dan tepat, demi mendukung kolaborasi lintas sektor serta memastikan kebijakan yang kita ambil berdampak positif dan nyata bagi kesejahteraan masyarakat serta kemajuan bangsa dan negara," paparnya.

[Gambas:Instagram]

(hns/hns)

Jakarta -

Luhut Binsar Pandjaitan dapat tugas khusus dari Presiden Prabowo, yaitu memimpin Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Luhut dilantik Senin kemarin bersama para menteri Kabinet Merah Putih.

Juru Bicara Luhut Jodi Mahardi mengungkapkan DEN bakal menjadi lembaga pemikir utama bagi pemerintah. Tugasnya adalah mengidentifikasi hambatan strategis yang menghambat pertumbuhan ekonomi.

"Jadi fokusnya sebagai 'Economic Think Tank' yang berdiri di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, DEN akan membantu Presiden mengidentifikasi hambatan strategis yang menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia," jelas Jodi kepada detikcom, Jumat (25/10/2024).

Salah satu fokus utama DEN, kata Jodi, adalah mencari rekomendasi kebijakan untuk program hilirisasi sumber daya alam. Khususnya untuk 26 komoditas strategis yang disebut Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna Perdana.

Kebijakan hilirisasi, masih akan dilanjutkan guna mendukung industrialisasi Indonesia yang berdaya saing global.

"Salah satu fokus utama DEN adalah hilirisasi sumber daya alam, khususnya untuk 26 komoditas strategis, guna mendukung industrialisasi yang berdaya saing global," ungkap Jodi.

Prabowo, kata Jodi, meminta Luhut untuk turut serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor industri, pertanian, energi, serta pendidikan unggul yang terintegrasi.

Pihaknya juga akan fokus memberikan rekomendasi kepada Prabowo pada program-program sosial seperti peningkatan gizi untuk anak-anak dan ibu hamil, serta percepatan kemandirian energi di dalam negeri melalui pengembangan energi baru terbarukan dan ketahanan energi nasional.

DEN juga bakal menjalin kerja sama erat dengan berbagai universitas, lembaga riset, serta mitra pembangunan internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan ADB. Sinergi ini akan memperkuat peran DEN dalam menghasilkan rekomendasi berbasis data yang kuat, mendukung digitalisasi layanan pemerintahan, dan mengoptimalkan pengelolaan sektor keuangan Indonesia.

"Seluruh rekomendasi DEN kepada Presiden akan didasarkan pada kajian yang komprehensif, guna memastikan kebijakan yang diambil dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian Indonesia," pungkas Jodi.

(hal/kil)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) buka suara terkait dengan pegawai yang nantinya akan menempati kementeriannya.

AHY mengatakan, Kemenko Infrastruktur sendiri merupakan kementerian baru sehingga belum memiliki pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia membenarkan bahwa nantinya sebagian pegawainya berasal dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).

Kemenko Marves sendiri merupakan kementerian yang dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin. Kementerian inipun dihapus dari Kabinet Merah Putih era Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi saya mendapatkan penjelasan dari KemenPAN-RB bahwa ada sejumlah elemen dari Kemenko Marves terdahulu yang tentunya masih sangat relevan dengan tugas-tugas infrastruktur dan pembangunan kewilayahan," kata AHY ditemui di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Selain para ASN Kemenko Marves, AHY juga bilang kalau kementeriannya akan didukung sumber daya dari kementerian lainnya, termasuk di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dipimpin oleh Airlangga Hartarto.

"Ditambah dari elemen lain baik dari Kemenko Ekonomi maupun dari Kemenko lainnya," ujarnya.

Namun saat ditanya lebih lanjut kedeputian ataupun bagian apa saja yang akan pindah ke Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, AHY belum dapat memastikannya.

"Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, karena ini masih digodok," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, selain pegawai, salah satu persoalan yang disoroti dari kementerian baru AHY ialah terkait gedung kantornya. Ketika awal pelantikan, AHY belum mengetahui di mana ia akan berkantor.

"Itu juga belum saya ketahui secara pasti (gedung kantor), yang jelas karena ini memang pos baru, tidak hanya Kemenko ini ya, tetapi juga ada beberapa Kemenko lainnya," kata AHY, ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Akhirnya, pada keesokan harinya, ia mendapat kabar dari Kementerian Sekretariat Negara bahwa ia akan menempati gedung yang dulunya merupakan Kantor Kemenko Marves.

"Saya baru mendapatkan penjelasan dari Mensesneg Pak Prasetyo bahwa untuk Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini akan menempati kantor yang selama ini ditempati oleh Kemenko Marves. Tadi siang saya juga baru meninjau, walaupun hanya singkat, paling tidak saya sudah mengetahui sudah ada tempat di situ," ujar AHY.

(shc/rrd)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto melantik para Penasihat dan Utusan Khusus Presiden. Pelantikan berlangsung di Istana Kepresidenan, Selasa (22/10/2024).

Mereka yang dilantik antara lain selebriti Raffi Ahmad dan KH Miftah Maulana Habiburrahman atau akrab disapa Gus Miftah sebagai Utusan Khusus. Kemudian ada juga Luhut Binsar Pandjaitan dan Terawan Agus Putranto sebagai Penasihat Khusus.

Raffi Ahmad dipercaya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Sedangkan Gus Miftah Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

Kemudian Luhut dipercaya sebagai Penasihat Khusus Presiden urusan Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, sedangkan Terawan dipercaya sebagai Penasihat Khusus Presiden urusan Kesehatan Nasional.

Pengangkatan ini sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 140 tahun 2024 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden. Kemudian ada juga Keputusan Presiden 76 M tahun 2024 tentang Pengangkatan Utusan Khusus Presiden 2024-2029.

Para Penasihat dan Utusan Khusus Presiden inj akan menerima gaji serta tunjangan dari negara. Hal ini sebagaimana yang sudah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024.

"Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi penasihat khusus presiden diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan menteri," tulis pasal 6 aturan itu.

Gaji Setingkat Menteri

Sementara itu, besaran gaji menteri sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2000. Dalam Pasal 2 PP tersebut, disebut menteri negara mendapatkan gaji pokok sebesar Rp 5.040.000 setiap bulan.

Selain gaji pokok per bulannya, menteri negara juga menerima tunjangan seperti dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat (2), sebesar Rp 13.608.000 setiap bulan.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah (PP) 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya, menteri negara juga berhak mendapat tunjangan dan fasilitas lain.

Dalam aturan itu tertulis seorang menteri negara berhak mendapatkan fasilitas seperti biaya perjalanan dinas, rumah dan mobil dinas serta biaya pemeliharaannya, fasilitas kesehatan berupa pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi bila sakit atau mengalami hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan selama menjabat.

Artinya penasihat khusus seperti Luhut dan Terawan, serta Utusan Khusus seperti Raffi Ahmad dan Gus Miftah, akan menerima pendapatan bulanan hingga Rp 18.648.000 per bulan (gaji Rp 5.040.000 + tukin Rp 13.608.000), belum termasuk tunjangan dan fasilitas lain.

Namun setelah masa bakti penasihat dan utusan khusus presiden berakhir, mereka tidak akan mendapat uang pensiun dari pemerintah. Adapun masa bakti Luhut dan Terawan hingga Raffi Ahmad dan Gus Miftah ini berlaku selama Prabowo menjabat.

"Masa bakti Penasihat Khusus Presiden paling lama sama dengan masa jabatan atau berakhir bersama dengan berakhirnya masa jabatan Presiden yang bersangkutan," jelas Pasal 7 Perpres 137 Tahun 2024.

"Penasihat Khusus Presiden apabila berhenti atau telah berakhir masa baktinya tidak diberikan pensiun dan/atau pesangon," tulis Pasal 8 aturan itu.

(hns/hns)

Jakarta -

Dua jabatan diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada Luhut Binsar Pandjaitan. Dua hari berturut-turut Luhut dilantik Prabowo untuk dua jabatan berbeda

Pertama, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi era Presiden Joko Widodo itu diangkat Prabowo menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Senin (21/10/2024).

Pengangkatan Luhut berdasarkan Keputusan Presiden 139 P 2024 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Kedua, pada keesokannya, Selasa (22/10), Luhut diangkat Prabowo sebagai Penasihat Khusus Presiden di Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.

Pengangkatan Luhut tersebut berdasarkan Keputusan Presiden nomor 140 P tahun 2024 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden melandasi penunjukkan Luhut.

Ditemui usai dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut mengatakan dirinya diminta Prabowo membantu tata kelola di pemerintahan menjadi lebih baik. Hal ini salah satunya dengan mendorong digitalisasi.

"Presiden Prabowo minta membantu agar tata kelola kita lebih baik. Karena tata kelola itu dengan digitalisasi saya kira itu akan bisa buat kita jadi lebih efisien," kata Luhut.

Namun di hari berikutnya, usai dilantik menjadi Penasihat Khusus Presiden, Luhut justru diam seribu bahasa

Restu Istri Luhut untuk Jabatan Baru

Sebelumnya Luhut sempat mengungkap kisah di balik jabatan barunya. Menurut Luhut istrinya, Devi Simatupang, sempat diminta restu oleh Prabowo, agar Luhut diizinkan masuk Kabinet. Kisah itu dibagikan Luhut di akun Instagram @luhut.pandjaitan yang diunggah pada Senin 21 Oktober.

Purnawirawan TNI itu mengatakan dia dan istrinya, Devi Simatupang, bertemu dengan Prabowo di acara Gala Dinner AKABRI 67/70 pada 21 Juli 2024.

Saat itu Prabowo bercerita mengenai tantangan ekonomi yang akan dihadapi Indonesia ke depan. Di momen itu, Prabowo lalu meminta izin kepada Devi Simatupang untuk memperbolehkan Luhut mengemban posisi baru di pemerintahan.

"Sebelum mengakhiri sambutannya, beliau meminta izin kepada istri saya untuk 'memperbolehkan' suaminya ini menerima tanggung jawab baru di posisi yang baru. Saat itu, istri saya hanya tersenyum lebar saja," cerita Luhut di akun Instagram pribadinya.

(hal/hns)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku akan menemui sejumlah menteri senior di kabinet sebelumnya. Termasuk menemui Luhut Binsar Pandjaitan sebagai mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves).

"Ya tentu pertama saya harus segera mempelajari tugas apa saja yang menjadi kewenangan sekaligus juga wilayah koordinasi yang harus saya jalankan," kata Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan , AHY di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Lebih jauh, AHY mengatakan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini merupakan wilayah kerja baru di Kabinet Merah Putih Prabowo - Gibran. Sehingga menurutnya masih memerlukan banyak koordinasi dan belajar dengan berbagai pihak, agar tugas dan fungsinya berjalan optimal.

"Mulai hari ini saya akan menemui sejumlah tokoh mantan menteri , menteri senior, karena kan sebelumnya tidak ada yang jadi Menko Infra. Siang ini saya akan ketemu pak Luhut, beliau jadi Menko Marves cukup banyak mengendalikan proyek strategis nasional," katanya.

Sebelumnya AHY mengungkapkan setidaknya ada 5 Kementerian Teknis yang berada dibawah koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Seperti Kementerian ATR/BPN, Kementerian PU, Kementerian Perumahan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Transmigrasi.

AHY mengaku dalam 1 minggu kedepan pihaknya akan belanja masalah terlebih dahulu dari 5 Kementerian tersebut. Caranya, dengan menemui setiap menteri-menteri di 5 Kementerian di bawah koordinasinya.

"Saya rasa waktu terbaik untuk belanja masalah di minggu pertama, saya akan keliling ke Kementerian tadi, karena secara langsung bisa mendengarkan paparan sekaligus masukan," kata AHY.

"Karena kalau Kemenko ini benar-benar baru, jadi saya harus menata dari awal supaya ajeg terlebih dahulu, tapi juga tidak menunggu selesai baru kita bekerja, kita harus turun ke lapangan, saya rasa itu yang paling baik untuk kita lakukan sekarang," pungkas AHY.

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

AHY baru dilantik Presiden Prabowo Subianto pada hari Senin (21/10/2024) kemarin. Sebelumnya di era Jokowi, AHY menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

AHY bercerita di awal masa jabatannya ini AHY banyak menghabiskan waktu untuk belajar dan memahami landasan-landasan untuk memaksimalkan kinerjanya posisi itu. Hal ini salah satunya dengan belajar dari Luhut.

"Makanya tadi saya baru bertemu dengan Bapak Luhut Binsar Pandjaitan, misalnya sebagai Menko Marves sebelumnya, dan juga cukup banyak mengelola berbagai proyek strategis nasional (PSN)," kata AHY di Kantor Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).

Selain belajar dari salah satu tokoh yang banyak berkontribusi dalam menjaring investor dan menggeber pembangunan di Era Jokowi itu, AHY juga ingin mencari tahu sampai di mana progress dari keseluruhan proses inevstasi dan pembangunan tersebut dari Luhut.

Lebih lanjut, AHY juga berencana melakukan kunjungan ke kantor-kantor kementerian teknis yang berada di Bawah naungan Menko Infrastruktur untuk melakukan pendalaman. Setidaknya, AHY menaungi 5 kementerian.

Kelima kementerian tersebut adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Saya satu persatu ingin mengetahui laporan dari menteri-menteri teknis apa saja yang menjadi kendala atau tantangan di lapangan sehingga dengan demikian kita carikan solusinya. Jangka pendek harus kita tuntaskan, tapi jangka menengah dan panjang tentu harus kita benar-benar integrasikan dengan Asta Cita, dengan program-program prioritas yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto," kata dia.

Di samping itu, AHY juga mengaku telah mengunjungi Gedung Kantor Kemenko Marinves, tempat di mana dulu Luhut berkantor. Katanya, bangunan tersebut yang akan dijadikan sebagai bangunan kantor kementeriannya.

"Saya baru mendapatkan penjelasan dari Mensesneg Pak Prasetyo bahwa untuk Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini akan menempati kantor yang selama ini ditempati oleh Kemenko Marves. Tadi siang saya juga baru meninjau, walaupun hanya singkat, paling tidak saya sudah mengetahui sudah ada tempat di situ," ujar AHY.

Simak Video: AHY Akan Berkantor di Gedung KemenkoMarves, Bekas Kantor Luhut

[Gambas:Video 20detik]

(shc/hns)