Bisnis.com, JAKARTA - Awal Oktober ini, BPS merilis data inflasi September 2024 sebesar 1,84% (year-on-year/YoY). Angka inflasi ini terbilang rendah, termasuk bila dibandingkan dengan negara berkembang (emerging market) lainnya.

Rendahnya inflasi tersebut tentu menjadi kabar baik. Dari perspektif keuangan, inflasi rendah berdampak pada kenaikan suku bunga riil (real interest rate). Kenaikan suku bunga riil dapat menjadi “permen manis” bagi masuknya modal (portofolio) asing ke Indonesia.

Modal asing masuk, nilai tukar menguat. Dan terbukti, saat ini, nilai tukar rupiah mampu bertahan di bawah Rp15.500 per dolar Amerika Serikat (AS).

Rendahnya inflasi selama 2024 ini terutama ditopang oleh deflasi bulanan secara berturut-turut sejak Mei 2024. Penurunan inflasi terjadi secara merata terhadap seluruh komponen inflasi.

Deflasi terutama ditopang oleh komponen inflasi dari kelompok barang harga bergejolak (volatile food) dan bahan makanan. Kelompok volatile food dan bahan makanan justru mengalami deflasi selama 6 bulan berturut-turut sejak April 2024.

Tidak kalah penting adalah kontribusi inflasi dari kelompok energi. Sejak September 2023, inflasi energi secara tahunan (year-on-year/YoY) adalah yang terendah dibandingkan komponen lainnya.

Bahkan, inflasi energi telah mengalami deflasi secara tahunan selama 7 bulan berturut-turut dari November 2023 hingga Mei 2024. Pada September 2024, inflasi energi secara tahunan juga mengalami deflasi sebesar -0,29% (YoY).

Apakah inflasi rendah ini merupakan fenomena khusus yang terjadi di Indonesia? Jawabannya, tidak. Inflasi rendah adalah fenomena global. Dunia mengalami hal serupa. Di AS, misalnya, inflasi juga turun cukup signifikan, dari 3,35% (YoY) pada Desember 2023 menjadi 2,53% (YoY) pada Agustus 2024.

Penurunan inflasi inilah yang mendorong bank sentral AS (The Fed) menurunkan suku bunga acuannya cukup signifikan, sebesar 50 basis poin (bps), pada September 2024.

Penurunan inflasi juga dialami oleh negara-negara maju lainnya seperti zona Euro, Inggris, dan Jerman. Hanya Jepang, negara maju yang justru mengalami kenaikan inflasi. Termasuk pula emerging market lainnya seperti Brasil, Meksiko, India, China, dan Afrika Selatan. Inflasi negara-negara di Asean juga turun. Tren penurunan inflasi terjadi hampir merata di berbagai negara setahun terakhir ini.

Kenapa inflasi rendah kini menjadi fenomena global? Jawabannya, karena harga-harga komoditas yang menjadi penyumbang inflasi juga turun, khususnya pada kelompok pangan dan energi.

Tentu kita masih ingat, kenapa inflasi global melonjak pada pertengahan 2022. Lonjakan inflasi antara lain akibat lonjakan harga energi (minyak mentah, gas, dan batu bara) pascameletusnya konflik Rusia-Ukraina. Berdasarkan FAO Food Price Index, lonjakan harga pangan juga terjadi di tahun 2022. Bahkan, pada Maret 2022, indeks harga pangan FAO mencapai level tertingginya sepanjang sejarah, sebesar 160,28.

Saat ini, tekanan terhadap harga-harga pada komoditas utama tersebut (energi dan pangan) relatif jauh berkurang. Sejak 2023 lalu, harga-harga energi dan pangan turun jauh dibanding tahun 2022. Selama 2024, harga-harga komoditas juga masih melanjutkan penurunannya. Sehingga, tidak mengherankan bila inflasi global juga turun setahun terakhir.

Turunnya harga-harga komoditas saat ini tidak terlepas dari melemahnya permintaan (demand) terhadap komoditas di pasar global. Penurunan harga komoditas juga terjadi pada komoditas mineral logam yang menjadi kebutuhan utama industri bersama komoditas energi. Di sisi lain, industri global kini mengalami pelemahan utilisasi kapasitas produksi.

Berdasarkan data dari OECD, utilisasi kapasitas industri di Amerika Serikat misalnya, selama 2024 ini berada di level di bawah 80%, hampir mendekati dengan kondisi selama pandemi 2020—2021 dan turun dibandingkan level selama 2023.

Indikator PMI Manufaktur di negara-negara maju (AS, Eropa, Jepang) juga masih berada di zona kontraksi (di bawah 50). Indikator PMI Manufaktur negara emerging market seperti China dan Indonesia juga tertekan dan berada di zona kontraksi pada September 2024.

Turunnya harga komoditas berdampak pada turunnya biaya produksi. Sehingga, berkontribusi bagi penurunan inflasi dari sisi biaya produksi (cost push inflation).

Pertanyaannya, mengapa turunnya biaya produksi tidak menyebabkan industri meningkatkan produksinya? Yang terjadi, aktivitas produksi industri global justru cenderung turun. Jawabannya, kondisi tersebut kemungkinan besar disebabkan oleh turunnya permintaan konsumen (consumer demand) secara global.

Di Indonesia, turunnya permintaan dapat dijelaskan dari berbagai indikator. Dari perspektif perbankan, penurunan demand terlihat dari pertumbuhan kredit terutama kredit UMKM.

Sampai dengan Juni 2024, kredit perbankan tumbuh 12,36% (YoY). Sayangnya, kredit UMKM hanya tumbuh 5,68% (YoY). Pertumbuhan kredit terutama ditopang oleh kredit bagi usaha besar (korporasi), tumbuh 15,89% (YoY). Sayangnya, pertumbuhan kredit korporasi tidak mengalir ke sektor ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja seperti industri dan perdagangan. Kredit pada kedua sektor ini tumbuh sebesar 9,94% (YoY) dan 9,87% (YoY).

Rendahnya pertumbuhan sektor ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja kini menjadi fenomena nasional. Konsekuensinya, daya beli turun, permintaan turun dan inflasi pun ikut turun.

Apakah kondisi ini akan berlangsung lama? Jawabannya, tergantung tiga hal. Pertama, apakah situasi pemulihan ekonomi global akan berlangsung cepat. Ini mengingat, banyak produk manufaktur Indonesia yang bergantung pada pasar luar negeri. Kedua, apakah investasi pada sektor ekonomi utama dapat berlangsung cepat. Ketiga, bagaimana respons pemerintah dalam memulihkan daya beli.

Meskipun demikian, jangan pesimis dahulu. Ini mengingat, pelemahan aktivitas investasi yang terjadi menjelang berakhirnya suatu pemerintahan, hampir selalu menjadi fenomena “normal” di Indonesia.

Sikap wait and see selalu terjadi menjelang pemerintahan baru terbentuk. Berdasarkan pengalaman, kegiatan investasi akan kembali pulih setelah pemerintahan baru berjalan, setidaknya selama satu semester. Permintaan diperkirakan akan pulih dan tekanan inflasi karena faktor permintaan pun akan kembali muncul.

Tentunya, kita tidak perlu terlalu panik apabila rendahnya inflasi tersebut akibat turunnya daya beli. Namun, jangan juga terlalu cepat mengklaim bahwa rendahnya inflasi saat ini adalah karena keberhasilan dalam pengendalian. Karena faktanya, rendahnya inflasi adalah merupakan fenomena global yang ditopang faktor yang bersifat global pula.

Kita memiliki modal cukup bagus untuk menyongsong pemerintahan baru. Nilai tukar rupiah dan harga komoditas penyumbang inflasi relatif kondusif. Tinggal bagaimana momentum positif ini dapat dimanfaatkan bagi pemulihan dunia usaha, terutama UMKM, dan daya beli. Agar inflasi kita kembali “normal”.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) akan diserahkan kepada pemerintahan baru mendatang.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTK), Eniya Listiani Dewi mengatakan hal tersebut telah disepakati bersama Komisi VII DPR RI bahwa RUU EBET akan diwariskan ke kabinet selanjutnya.

"Ketua Komisi VII sudah mengatakan bahwa di carry over [diteruskan] ke kabinet berikutnya," kata Eniya kepada wartawan di JCC Senayan, Rabu (18/9/2024).

Dia memastikan bahwa penundaan pengesahan RUU EBET bukan disebabkan isu teknis yang terdapat dalam substansi kebijakan tersebut. Penundaan ini tidak akan ada dampak terhadap pengembangan EBT ke depan.

Dalam hal ini, pemerintah akan tetap turun tangan untuk akselerasi pengembangan EBT dengan penawaran stimulus berupa insentif yang beragam.

"Saya rasa isu RUU EBET paling penting adalah insentif adalah renewable energy-nya. Sudah disepakati ada transmisi yang akan ditanggung semuanya oleh negara, negara tetap hadir," terangnya.

Eniya menegaskan bahwa skenario pemerintah dalam hal pengembangan EBT dan nilai keekonomiannya masih sama. Terkait penundaan, dia menilai RUU EBET diputuskan dengan kebijakan politis sehingga akan diwariskan ke kabinet selanjutnya.

Untuk diketahui, RUU EBET nantinya akan mengatur kekhususan dan pengaturan power wheeling melalui sewa jaringan untuk mengoptimalkan pemanfaatan EBET. Namun, substansi terkait power wheeling dalam RUU EBET belum disepakati di parlemen.

Eniya memastikan penerapan skema power wheeling tidak diserahkan kepada mekanisme pasar bebas. Skema power wheeling yang diusulkan dalam RUU EBET mengatur beberapa batasan terkait pemanfaatan jaringan transmisi.

Sebagai contoh, nantinya pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum (pembangkit IUPTLU) EBET dilarang untuk menyalurkan listriknya secara langsung ke konsumen, baik itu di dalam wilayah usaha (wilus) PLN maupun di luar wilayah usaha lain.

“Jadi untuk yang penjualan yang bebas ke bapak ibu rumah tangga, kita belum ke arah sana," tuturnya.

Dalam hal ini, skema PBJT atau power wheeling ini bakal diterapkan dengan tetap menjaga dan memperhatikan aspek kapasitas jaringan, keandalan sistem, kualitas pelayanan, aspek ekonomi, keuangan negara, dan kebutuhan pasokan tenaga listrik.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerataan jaringan internet yang dipacu pemerintah dalam 10 tahun terakhir perlu diimbangi dengan peningkatan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan infrastruktur digital. Hal tersebut belum terlihat saat ini.

Chief Customer Officer Mekari ⁠Arvy Egadipoera mengatakan selama ini ⁠kolaborasi antara pemerintah dan swasta telah berdampak cukup signifikan dalam mempercepat perkembangan dan pemerataan internet di daerah-daerah.

Namun, hadirnya infrastruktur telekomunikasi belum cukup, jika masyarakat di daerah tertinggal tidak dapat memanfaatkan dengan baik infrastruktur yang telah terbangun.

Masyarakat sadar terhadap teknologi namun belum tahu bagaimana memaksimalkan peran dari teknologi tersebut.

“Yang pasti ada dan sudah ready infrastrukturnya, tetapi tidak ada orang yang bisa memakai infrastruktur itu, juga sesuatu yang kurang tepat,” kata Arvy dalam webinar, Selasa (10/9/2024).

Sementara itu, Periset Litbang Kompas Christian Marpaung mengatakan dalam 10 tahun terakhir pemerintah memang sudah banyak melakukan hal yang membuat masyarakat mudah mengakses teknologi. Kehadiran internet juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi baru di daerah.

“Adanya infrastruktur IT, memunculkan kantong-kantong ekonomi baru,” kata Christian.

Sayangnya, lanjut Christian, kantong-kantong ekonomi baru tersebut belum tergarap maksimal karena masyarakat belum mendapat edukasi yang optimal dalam memanfaatkan infrastruktur teknologi yang terbangun.

Diketahui Komisi I DPR telah menyetujui pagu alokasi anggaran program Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tahun anggaran 2025 sebesar Rp7,73 triliun. Mayoritas dari dana digunakan untuk membangun infrastruktur telekomunikasi.

Pagu alokasi anggaran tahun 2025 Kemenkominfo digunakan untuk penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebesar Rp3,5 triliun dan program pemanfaatan TIK sebesar Rp1,34 triliun.

Ada pula program pengelolaan spektrum frekuensi, standar perangkat dan layanan publik sebesar Rp490,69 miliar. Program komunikasi publik sebesar Rp2,3 triliun, serta program dukungan manajemen sebesar Rp2,16 triliun.

Kota Besar

Sementara itu, riset Litbang Kompas dan Mekari mencatat bahwa 65% dari perusahaan ukuran menengah dan besar di kota-kota besar di Indonesia sudah sadar, atau aware bahwa transformasi digital meningkatkan efektivitas dan efisiensi bisnis. Bahkan, 73% perusahaan yang belum memanfaatkan software berbasis awan berencana untuk mengadopsinya di dalam 2 tahun mendatang.

CEO Mekari Suwandi Soh mengatakan bahwa awareness yang tinggi akan mendorong perusahaan untuk menerapkan teknologi berupa software berbasis awan dengan segera untuk memperlancar pengoperasian bisnis dan mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, atau sustainable business growth.

Penggunaan software berbasis awan oleh perusahaan makin marak, di mana riset menguak bahwa 55% dari perusahaan telah menggunakan teknologi tersebut selama lebih dari 3 tahun.

“Kami juga menemukan bahwa mayoritas, atau 52%, responden telah menyaksikan peningkatan efektivitas pekerjaan setelah memanfaatkan software berbasis awan. Peningkatan efektivitas ini akan menjadi basis pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan di jangka panjang,ˮ kata Suwandi.