JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akan menetapkan Ketua DPD untuk periode 2024-2029 pada Selasa, 1 Oktober 2024, malam.

Pimpinan Sementara DPD, Ismeth Abdullah, mengungkapkan bahwa hari ini, pihaknya akan menggelar beberapa agenda, termasuk rapat konsultasi dengan perwakilan provinsi, yang dihadiri satu orang dari masing-masing provinsi.

Rapat tersebut akan berlangsung di Ruang Rapat Sriwijaya, Gedung DPD RI.

"Rapat Paripurna Ketua DPD RI akan dilaksanakan di Gedung Nusantara V dengan agenda pengesahan anggota DPD RI periode 2024-2029," kata Ismeth.

Ia menambahkan, Sidang Paripurna DPD RI dijadwalkan mulai pukul 19.00 WIB hingga selesai, dengan agenda utama pemilihan Ketua DPD untuk periode 2024-2029.

Ismeth juga mengucapkan selamat bertugas kepada seluruh anggota DPD yang baru dilantik.

"Selamat bertugas dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. DPD RI dari daerah untuk Indonesia," ucapnya.

Sebanyak 152 anggota DPD Republik Indonesia resmi dilantik pada hari ini.

Pelantikan tersebut digelar dalam rapat paripurna dengan agenda pengucapan sumpah janji jabatan di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024.

Pimpinan rapat DPD terdiri dari anggota tertua dan termuda, yaitu Ismeth Abdullah dari Daerah Pemilihan Kepulauan Riau yang berusia 78 tahun, dan Larasati Moriska dari Daerah Pemilihan Kalimantan Utara yang berusia 22 tahun 8 bulan.

Pelantikan dimulai dengan pembacaan Petikan Keputusan Presiden Nomor 115/P Tahun 2024 oleh Sekretaris Jenderal DPD RI, Rahman Hadi.

Setelah itu, Ketua Mahkamah Agung (MA), Muhammad Syarifuddin, menanyakan kesediaan para anggota DPD RI terpilih untuk dilantik.

Para tokoh agama juga dihadirkan di lokasi pelantikan.

Ketua MA kemudian memandu para anggota DPD terpilih untuk membacakan sumpah sesuai dengan keyakinan agama masing-masing.

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid angkat bicara secara tegas atas Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang memutuskan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin yang baru. Lantaran Arsjad masih menjabat sebagai Ketua Umum Kadin hingga 2026, ia pun mengatakan Munaslub Kadin Anindya Bakrie sebagai penyelenggaraan ilegal.

Arsjad mengatakan, pihaknya tetap berpegang teguh dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia. AD/ART Kadin, lanjut Arsjad, sudah berlandaskan Undang-Undang No. 1 Tahun 1987 dan Keputusan Presiden (Keppres) No. 18 Tahun 2022.

?Hanya ada Satu Kadin Indonesia, yaitu Kadin Indonesia yang dasar penyelenggaraannya ditetapkan melalui Undang-Undang 1 Tahun 1987 tentang Kadin Indonesia dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2022," jelas Arsjad dalam jumpa persnya, Minggu (15/9/2024).

Arsjad menegaskan, atas dasar keputusan Kadin Indonesia yang menyatakan Munaslub Anindya Bakrie tersebut sebagai ilegal karena tidak berlandaskan AD/ART.

"Oleh karena itu, segala bentuk aktivitas Kadin Indonesia, termasuk penyelenggaraan Munaslub harus tunduk dan taat kepada ketentuan UU dan mandat AD/ART,? ujarnya.

Lebih lanjut, Arsjad mengatakan jabatan yang dia ampu, telah disepakati secara mutlak dan aklamasi berdasarkan Keputusan bersama dalam Munas VIII Kadin Indonesia tertanggal 30 Juni 2021, di Kendari, Sulawesi Tenggara.

?Pada kesempatan ini, telah hadir bersama saya sejumlah pengurus, juga 21 Ketua Umum Kadin Provinsi, serta perwakilan dari Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin Indonesia," sambung Arsjad.

"Saya mengajak, mari sama-sama kita patuhi dan tegakkan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku bagi kemajuan organisasi dunia usaha yang berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional,? tambah dia.

Sebelumnya, Atas perihal penyelenggaraan Munaslub yang dihelat pada Sabtu (14/9/2024) di ST. Regis Hotel kemarin, Kadin yang digawangi oleh Arsjad Rasjid pun angkat bicara. Kubu Arsjad pun menghelat konferensi pers di Menara Kadin pada hari Minggu ini (15/9/2024), namun mendadak dibatalkan.

Lokasi konferensi pers pun dipindah ke Hotel JS Luwansa, yang lokasinya tak jauh dari Menara Kadin. Arsjad pun mengakui, konpers tersebut dihalangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Seperti teman-teman media ketahui, kami awalnya hendak mengadakan konferensi pers di Menara Kadin, lantai 3. Namun ada sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab menghalangi acara tersebut," ungkap Arsjad.

Arsjad menjelaskan, pihaknya tidak terima dengan penyelenggaraan Munaslub Kadin yang tidak bertanggung jawab kemarin. Dia mengatakan Kadin Indonesia tidak mengakui Munaslub tersebut.

"Kami tidak mengakui Munaslub yang diselenggarakan pada Sabtu kemarin. Hanya ada Satu Kadin Indonesia, organisasi yang independen dan diatur oleh Kepres Nomor 18 Tahun 2022," katanya.

Arsjad menegaskan, Kadin Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan diatur dengan anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART) yang sudah termaktub dalam landasan organisasi.

"Kami menyesalkan penyelenggaraan Munaslub tersebut. Jadi kami sampaikan, bersama dengan 21 Kadin daerah, Munaslub tersebut tidak sah," katanya.

JAKARTA - Ryan Haroen terpilih sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jakarta Raya (HIPMI Jaya) untuk masa bakti 2024-2027 yang dilakukan melalui mekanisme voting dalam Musyawarah Daerah ke 18 pada 27-28 Agustus 2024 di Grand Ballroom Pullman Jakarta Central Park.

Perolehan suara Ryan begitu dominan karena mampu mengungguli dua calon lainnya dengan total 578 dari lebih 1.000 daftar pemilih tetap. Hal tersebut tidak lepas dari dukungan dan bergabungnya kubu caketum dari nomor urut 2 Michael Spica Rampangilei serta nomor urut 4 Rangga Derana Niode ke Ryan.

Raihan tersebut tidak lantas membuat Ryan larut dalam euforia, pria yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Pengurus Cabang (BPC) HIPMI Jakarta Pusat masa bakti 2021-2024 tersebut, justru mengucap syukur, berterima kasih, dan berkomitmen melanjutkan kejayaan organisasi yang telah dirintis para pendahulu.

"Rasa syukur dan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya saya tujukkan kepada teman-teman seperjuangan di HIPMI Jaya dan semua pihak yang terlibat dalam terlaksananya Musda. Ini bukan semata soal kemenangan, lebih dari itu, karena ada visi besar yang harus kami tuntaskan bersama untuk melanjutkan kejayaan HIPMI Jaya," ujar Ryan.

Perjalanan Ryan hingga menjadi Ketua Umum HIPMI Jaya terpilih tidak berlangsung singkat. Inisiasi awal justru hadir dari sejumlah anggota dan pengurus HIPMI Jaya yang menginginkan Ryan untuk maju dalam Musda. Apresiasi dan dukungan tersebut ditangkap Ryan dengan positif untuk kemudian berani mencalonkan diri.

Dukungan lantas mengalir deras ke pria kelahiran tahun 1990 tersebut. Tidak hanya dari anggota internal HIPMI Jaya saja, dukungan juga hadir dari eksternal organisasi seperti pelaku industri kreatif, public figure, pengusaha muda non organisasi, dan lainnya.

Hal tersebut diejawantahkan Ryan melalui rencana program yang berfokus pada pengembangan kebijakan yang progresif dan inklusif untuk memastikan HIPMI Jaya hadir sebagai mitra strategis dalam mendukung pengusaha muda menghadapi dinamika ekonomi global.

Seperti diketahui, pengusaha muda Jakarta saat ini dihadapkan pada peluang yang cukup besar. Di sisi lain, pengusaha muda juga ditempa permasalahan kompleks terkait transisi Jakarta menuju kota global. Salah satunya, persaingan global yang ketat dan kebutuhan akan infrastruktur yang lebih baik.

Untuk itu, Ryan mengajak seluruh anggota HIPMI Jaya untuk merapatkan barisan, berpartisipasi aktif, memberikan ide juga gagasan, saling membuka akses informasi, serta terjun langsung sebagai eksekutor dalam proses tersebut. Tujuannya satu, yakni pengembangan kualitas dan kuantitas pengusaha muda yang berujung pada pertumbuhan ekonomi.

"Kami akan berjuang memperkuat peran HIPMI Jaya sebagai motor dalam merumuskan kebijakan yang mendukung inovasi, pengembangan kapasitas, dan memfasilitasi akses terhadap sumber daya yang diperlukan pengusaha muda. Untuk itu, perlu adanya sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak," ujar Ryan.

Nantinya, Ryan akan melanjutkan Ketua Umum HIPMI Jaya masa bakti 2021-2024 Sona Maesana. Adapun rangkaian acara Musda telah dimulai sejak 12 Juni 2024 lalu melalui kegiatan sosialisasi. Dilanjutkan dengan masa kampanye yang berlangsung pada 19 Juli hingga 20 Agustus 2024 dan ditutup dengan voting pemilihan ketua umum.