SITARO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sitaro mengikuti Penilaian Interview Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2024.

Kegiatan ini digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) dengan melibatkan 599 instansi pusat dan daerah, di mana Kabupaten Sitaro adalah salah satu yang dinilai oleh assessor eksternal dari kalangan akademisi.

Penilaian interview yang berlangsung pada Rabu (23/10) ini, diikuti Media Center Kantor Bupati Sitaro, dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Sekda, dr Semuel E Raule Mkes, bersama Inspektur Ironers Sikome, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Stanley CF Tukunang, dan Kepala Bapelitbangda Ronald Pakasi.

Dalam pernyataannya, Semuel menegaskan bahwa evaluasi ini merupakan momen penting untuk mengukur dan meningkatkan kematangan implementasi SPBE di Kabupaten Sitaro.

"Penilaian interview ini menjadi salah satu tahapan evaluasi eksternal yang sangat krusial bagi kami. Ini merupakan kesempatan bagi Kabupaten Sitaro untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelaksanaan SPBE, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pelayanan publik di daerah,” ujar Semuel.

Selain itu, ia mengungkapkan harapan bahwa Kabupaten Sitaro bisa meraih nilai indeks SPBE yang lebih baik dari tahun sebelumnya, dengan memperkuat berbagai aspek yang menjadi penilaian utama.

SPBE merupakan sistem pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Penilaian yang dilakukan oleh KemenPAN-RB ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah telah mengimplementasikan SPBE dalam tata kelola pemerintahan sehari-hari.

Menurut Semuel, evaluasi ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE, serta Pedoman Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

"Dari sini, kita bisa merancang langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan publik berbasis elektronik,” ucapnya.

“SPBE sendiri adalah alat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik," ujarnya lagi.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kabupaten Sitaro, Stanley Tukunang, mengungkapkan bahwa ada delapan aspek ini akan menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan indeks SPBE Kabupaten Sitaro.

"Delapan aspek itu mencakup, kebijakan internal tata kelola SPBE, perencanaan strategis SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), penyelenggara SPBE, penerapan manajemen SPBE, pelaksanaan audit TIK, layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, dan layanan publik berbasis elektronik," ujar Stanley.

Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun ini tidak menggunakan nilai ambang batas atau passing grade.

Kelulusan peserta PPPK 2024 berdasarkan dari peringkat terbaik.

"Seleksi PPPK tahun 2024 dilaksanakan dengan computer assisted test (CAT) dengan penentuan kelulusan berdasarkan peringkat terbaik. Dalam seleksi tidak ada nilai ambang batas, namun pelamar akan dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas dalam keterangan resmi pada 2 Agustus lalu.

Pemerintah telah menetapkan sebanyak 1.031.554 formasi PPPK 2024. Seluruh formasi tersebut diperuntukkan bagi seluruh tenaga honorer sebagai upaya penyelesaian penataan tenaga non-ASN di instansi pemerintah.

"Seleksi PPPK tahun 2024 kita fokuskan untuk penataan pegawai non-ASN, sehingga 100 persen formasi PPPK akan dibuka untuk pegawai non-ASN di instansi pemerintah," papar Anas.

Prioritas kelulusan PPPK 2024

Dilansir dari informasi resmi KemenpanRB, secara berurutan prioritas kelulusan seleksi PPPK tahun 2024 sebagai berikut:

Pelamar prioritas (Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023) Eks THK-II sesuai database THK-II di Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tenaga non-ASN terdata di database BKN Tenaga non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah.

Perlu dicatat, seleksi PPPK hanya terdapat dua tahapan yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi.

Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.

Setelah itu, akan ada wawancara, yang dilakukan berbasis komputer untuk menilai integritas dan moralitas peserta.

Menurut pemberitaan sebelumnya, pelamar PPPK 2024 harus memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai kompetensi tugas jabatan yang dilamar sebagai berikut:

• Minimal selama 2 tahun pada jabatan fungsional jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama
• Minimal selama 2 tahun pada jabatan pelaksana
• Minimal selama 3 tahun pada jabatan fungsional jenjang ahli muda.

Syarat tersebut dikecualikan bagi jabatan fungsional dosen, pengawas sekolah, dan kesehatan.

Sebagai tambahan informasi, seleksi PPPK tahun ini dibuka dalam dua periode, yaitu 1-20 Oktober 2024 dan 17 November-31 Desember 2024.

Tonton:Ingin Jadi PPPK Nakes Tahun 2024? Ini Syarat dan Tipsnya!

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Catat, Tidak Ada Passing Grade pada Seleksi PPPK"

Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, hari ini mengumumkan nama-nama menteri Kabinet Merah Putih. Salah satu yang disebut adalah Rini Widyantini, yang akan menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB).

Rini bukanlah orang baru di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Ia menjabat sebagai Sekretaris KemenPANRB sejak 2022.

Rini lahir di Bandung pada 29 Mei 1965. Ia lulusan Sarjana Hukum di Universitas Padjadjaran dan mendapatkan gelar Master of Publik Manajemen di The Flinders University of South Australia.

Karier Rini dimulai di KemenPANRB sebagai Analis Kebijakan Pada Asisten Deputi Urusan Pelaksanaan Kebijakan pada tahun 1997. Selanjutnya ia menjabat sebagai Kepala Subbidang Penyusunan Kebijakan Kelembagaan Non Departemen pada 2020; Kepala Bidang Penyusunan Kebijakan Kelembagaan Non Departemen pada 2001; dan Kepala Bidang Desain Kelembagaan Non Departemen pada 2002.

Pada 2008, ia menjabat sebagai Asisten Deputi Kelembagaan Perekonomian di KemenPANRB, kemudian di tahun 2009 sebagai Asisten Deputi Kelembagaan Perekonomian I. Kariernya terus menanjak, hingga pada 2012 sebagai Deputi Bidang Kelembagaan KemenPANRB dan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana pada 2013.

Kementerian Sosial (Kemensos) RI berhasil meraih penghargaan atas inovasi pelayanan publik dalam acara Gebyar Pelayanan Prima tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

Penghargaan ini diterima langsung Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico pada Rabu (8/10) di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jakarta Selatan.

Kemensos dinobatkan sebagai salah satu instansi yang berhasil dalam mengimplementasikan inovasi pelayanan publik yang inklusif dan ramah terhadap kelompok rentan.

Acara yang mengusung tema “Wujudkan Ekosistem Pelayanan Publik Transformatif, Inovatif, dan Inklusif” ini diadakan sebagai upaya dalam mengukur keberhasilan Reformasi Birokrasi Berdampak di Indonesia.

Di ajang ini, Kemensos meraih 7 penghargaan yang terdiri dari 1 penghargaan Pembinaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan, 1 Penghargaan dari Top 5 Inovasi Kelompok Keberlanjutan Inovasi dan 5 Penghargaan dari Top 5 Inovasi Kelompok Replikasi Inovasi.

7 penghargaan tersebut diberikan untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemensos yaitu Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita Kartini Tamanggung (Sentra Terpadu Kartini Temanggung), Sentra Handayani Jakarta, Sentra Paramita Mataram, Sentra Phalamartha Sukabumi, Sentra Dharma Guna Bengkulu, dan Sentra Pangurangi Takalar.

“Selamat kepada 7 Sentra yang sudah bekerja luar biasa”, ujar Robben Rico.

Robben menekankan kepada sentra yang telah berhasil mendapat penghargaan tersebut untuk menjadi motivasi bagi sentra lain untuk tahun selanjutnya.

“Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah bekerja dengan sangat luar biasa”, tambahnya.

Robben juga berpesan kepada 7 sentra penerima penghargaan untuk tidak cepat berpuas diri dan terus meningkatkan kualitas pelayanan.

Inovasi yang dilakukan Kemensos pada praktiknya memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya kelompok rentan.

Penerima manfaat dengan disabilitas mental, korban penyalahgunaan NAPZA, korban radikalisme dan lansia dilibatkan dan dapat dibuktikan bahwa mereka mampu untuk berdaya dan memiliki peran dalam membangun kemandirian dan mampu memberi andil dalam hidup bermasyarakat.

Penghargaan ini sekaligus menjadi motivasi bagi Kemensos untuk terus meningkatkan kualitas layanan yang sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan pelayanan publik yang modern, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan kabar terbaru tentang rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Dia mengatakan pemindahan dilakukan pada Januari 2025.

Kabar ini disampaikannya dalam acara Gebyar Pelayanan Prima 2024. Anas mengatakan, kepastian pemindahan tersebut diamanatkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Semalam saya diperintah dari Bapak Presiden (Jokowi) melalui Pak Praktikno (Mensesneg), dapat perintah Januari (2025) ASN pindah," kata Anas, di Sheraton Grand Hotel, Gandaria City, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).

Rencana pemindahan ASN ke IKN telah mundur beberapa kali. Bahkan mulanya pemindahan ini direncanakan untuk digelar sebelum 17 Agustus, lalu diundur ke September, diundur lagi ke Oktober, hingga akhirnya ke tahun depan.

Anas mengatakan, persiapan pemindahan ASN sejatinya telah selesai sejak beberapa waktu lalu. Namun Jokowi meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyempurnakan kembali kesiapan ekosistem IKN sebelum pemindahan ibu kota.

Oleh karena itu, rencana pemindahan ASN ke IKN diundur. Hal ini berarti, pemindahan ASN ke IKN akan dilakukan di pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Adapun pemerintahan Jokowi sendiri akan berakhir per 20 Oktober 2024 ini.

"Ditanya terus sama wartawan ini, kapan pindah ke IKN? Tadinya September ke Oktober. Karena Presiden bukan soal apa, tadi Pak Menteri PU, Kepala OIKN tadi sampaikan sudah selesai (persiapan sarana prasarana). Tapi kita diminta ekosistemnya dibereskan," ujarnya.

Dengan turunnya perintah pemindahan di Januari 2025 mendatang, Anas mengatakan, pihaknya akan mematangkan persiapan pemindahan hingga perumusan tunjangan ASN ke IKN.

"Kita segera akan siapkan skema dan pemerangkatannya, termasuk insentif dan lain-lain. Kita ini mau selesai, tapi tugasnya tambah di ujung-ujung (masa jabata ini. Berarti lembur lagi Pak Aba (Deputi Bidang SDM Aparatur) nanti malam," canda Anas.

Sebagai tambahan informasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mulanya merencanakan pemindahan ASN mulai dilakukan pada sebelum 17 Agustus. Diperkirakan untuk tahap awalnya ada sekitar 1.700 ASN yang akan pindah.

Anas sebelumnya pernah menyampaikan, pihaknya telah membuat simulasi dengan seluruh Sekretaris Jenderal (Sekjen) kementerian hingga Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

"KemenPANRB telah melakukan simulasi dengan seluruh Sekjen kementerian dan lembaga, dengan OIKN, dan juga dengan Kementerian Sekretariat Negara. Simulasi-simulasi telah kami buat mulai opsi 1,2,3,4 termasuk opsi yang lain," kata Azwar di Kementerian PANRB, Jakarta Selatan, Minggu (26/5/2024).

Kementerian PAN-RB juga sudah melakukan mapping terkait skenario pemindahan ASN, termasuk nama-nama ASN dan para pejabat dari seluruh KL. Namun realisasinya akan disesuaikan dengan kesiapan tempat tinggal di IKN.

Simak: Skema Perpindahan ASN ke IKN

[Gambas:Video 20detik]

Pemkot Palembang menerima penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI.

Untuk pencapaian kinerja tahun 2024 Pemkot Palembang mendapatkan predikat BB bersama dengan 16 pemerintah daerah lainnya, dan menjadi satu-satunya perwakilan dari Provinsi Sumsel yang meraih predikat tersebut.

Peningkatan predikat ini sebagai bentuk komitmen penuh Kota Palembang untuk mengupayakan peningkatan implementasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang memuat prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Selaras dengan perkembangan digitalisasi saat ini, Pemkot Palembang juga mengembangkan sebuah inovasi dalam bentuk aplikasi e-SAKIP Kota Palembang.

Melalui aplikasi e-SAKIP ini dilakukan monitoring capaian dan dialog kinerja secara berkala dan berjenjang dari atasan kepada bawahan, mulai dari level kota hingga ke perangkat daerah dan individu.

Ke depannya aplikasi e-SAKIP ini dapat diselaraskan dan di integrasikan dengan aplikasi e-KINERJA yang sudah berjalan selama ini untuk menunjukkan keseriusan Kota Palembang dalam mengupayakan perbaikan dan peningkatan kualitas implementasi kinerja pemerintahannya.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Pj Wali Kota Palembang, A Damenta dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas dalam acara SAKIP Award 2024 yang dilaksanakan di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu, 2 Oktober 2024.

Pj Wali Kota Palembang, A Damenta di dampingi Sekda dan Asisten III, mengatakan bahwa keberhasilan yang diraih ini bukan semata-mata karena kebijakan dirinya saja.

Melainkan pada kekompakan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengembangkan perencanaan berbasis kinerja yang terpadu, baik mulai dari level Kota hingga OPD itu sendiri.

“Predikat BB ini adalah akumulasi dari kekompakan semua OPD yang sama-sama memahami makna dan bagaimana menerapkan SAKIP. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Sekda, asisten dan seluruh Kepala OPD hingga staf yang telah bekerja keras sampai sejauh ini,” kata A Damenta.

Ia juga menyampaikan selamat untuk seluruh jajaran Pemkot Palembang dan semoga ke depannya peringkat yang didapatkan semakin meningkat.

"Menjadi salah satu Pemerintah Kota terbaik dalam hal Implementasi SAKIP dan Manajemen kinerja Pemerintah," ujarnya.

Sementara itu, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, berharap ajang penghargaan ini dapat meningkatkan kolaborasi antar pemerintah dalam menerapkan akuntabilitas kinerja yang progresif dan inovatif.

“Dengan memaksimalkan peran pemerintah daerah melalui upaya refocusing program dan kegiatan berdasarkan analisis efektivitas biaya (cost-effectiveness analysis) sehingga program dan kegiatan menjadi tepat sasaran dan mampu menjawab isu-isu strategis daerah,” ujar Anas.

Nama BAG, tenaga honorer asal Banyuwangi pembobol situs Badan Kepegawaian Negara (BKN), terdaftar di data tenaga Non-ASN (Aparatur Sipil Negara) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan RB) dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Banyuwangi.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Banyuwangi, Suratno, yang melakukan pengecekan administrasi di sekolah dasar tempat BAG mengajar pada Kamis,(26/9).

“Secara administrasi, data BAG yang ada memenuhi syarat sebagai honorer,” terang Suratno.

Bareskrim Polri pada 24 September mengumumkan telah menangkap BAG yang berusia 25 tahun itu karena meretas data milik Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Pria itu lalu menjual data tersebut di forum hacker breachforum.st seharga USD 8.000 atau setara Rp 121.572.800 (kurs Rp 15.196).

Lebih lanjut Suratno mengatakan, BAG terdata sebagai pengajar Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah dasar tersebut sejak Juli 2021. Data tersebut telah melalui validasi sehingga dia menjadi penerima insentif dari pemerintah daerah.

“Terdaftar di data Non-ASN dan Dapodik. Tidak ada ketidakbenaran administrasi,” ujar Suratno.

Terkait penangkapan BAG oleh polisi, Suratno mengaku terkejut. Namun, pihaknya akan lebih dulu mengutamakan praduga tak bersalah dan menunggu hingga kasus tersebut dapat terang benderang untuk menentukan langkah lanjutan.

“Kita tunggu semoga segera terang benderang,” tuturnya.

Peristiwa ini pun disebutnya sebagai sarana koreksi dan pembinaan untuk semua pihak agar lebih bijaksana dalam menggunakan teknologi dan digitalisasi.

Sementara itu, saat ini isu yang tengah berhembus mengatakan bahwa keluarga dekat BAG menyebut motif tindakan yang bersangkutan adalah karena ketidaksejahteraan sebagai tenaga honorer dan sakit hati karena tak segera diangkat menjadi ASN.

Menanggapi hal tersebut, Suratno mengatakan bahwa isu ketidaksejahteraan harus dilihat dari berbagai sudut pandang, terlebih yang bersangkutan telah mendapatkan insentif rutin dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi.

“Sedikit bisa cukup, banyak bisa kurang, yang terpenting adalah rasa syukur. Dengan kemampuan di bidang IT yang dimiliki juga bisa digunakan mendapatkan rejeki dengan cara yang halal,” tutur Suratno.

Sementara untuk penjenjangan, kata Suratno, seluruh tahapan telah diatur dalam regulasi, termasuk proses tes yang dilakukan melalui Computer Assisted Test (CAT) yang digelar dengan sangat terbuka.

Pada Selasa (24/9) kemarin, Bareskrim Polri merilis kasus pembobolan situs BKN yang dilakukan oleh BAG itu. BAG menjual data yang ia curi ke forum hacker breachforum.st seharga USD 8.000 atau setara Rp 121.572.800 (kurs Rp 15.196).

BAG mengambil data sebesar 6,3 GB. Ia lalu mengunggah sampel data ASN dari salah satu provinsi ke akun topiaks di breachforum.st, yang merupakan miliknya. Hal itu dilakukannya untuk menarik calon pembeli.

KOMPAS.com - Hasil administrasi rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) telah diumumkan.

Dilansir dari informasi resmi, sebanyak 264 pelamar dinyatakan lolos dalam seleksi adminstrasi di lingkungan KemenpanRB.

Bagi pelamar yang merasa keberatan dengan hasil seleksi administrasi tersebut, bisa mengajukan sanggahan pada 20-22 September 2024.

Sekretaris KemenpanRB Rini Widyantini menegaskan, dalam pengajuan sanggah pelamar tidak diperbolehkan memperbarui, mengganti, atau memperbaiki dokumen yang tidak memenuhi syarat.

“Pelamar mengajukan sanggahan melalui laman https://sscasn.bkn.go.id dengan ketentuan tidak memperbarui, mengganti, atau memperbaiki dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi yang telah diunggah,” ujar Rini dalam keterangan tertulis yang dikutip Kompas.com, Kamis (19/8/2024).

Nantinya seluruh sanggahan yang diajukan akan dijawab oleh instansi pada 20-24 September 2024.

Tes SKD CPNS 2024

Para pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, berhak untuk mengikuti seleksi kompetensi dasar (SKD), dengan metode computer assisted test (CAT).

Tempat pelaksanaan SKD CAT dapat dipilih oleh peserta sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan.

Meski begitu, pelamar bisa memilih untuk menggunakan hasil nilai SKD CPNS tahun lalu dan tidak mengikuti SKD 2024.

Pelamar dapat memilih menggunakan nilai SKD tahun lalu dengan ketentuan sebagai berikut:

• Melamar di Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama dengan pendaftaran tahun lalu
• Melamar pada jenjang pendidikan yang sama dengan yang digunakan pada seleksi tahun lalu
• Jabatan dan instansi yang dilamar boleh berbeda dari yang dilamar pada tahun 2023.

Hal yang perlu digarisbawahi, pelamar yang memilih menggunakan nilai SKD tahun lalu maka tidak dapat mengikuti SKD tahun ini.

Baik pelamar yang menggunakan nilai SKD 2023 maupun hasil tes SKD 2024, dapat mengikuti seleksi kompetensi bidang (SKB) paling banyak tiga kali jumlah kebutuhan jabatan setelah memenuhi nilai ambang batas pada jenis penetapan kebutuhan yang dilamar dan berperingkat terbaik.

Para pelamar diimbau untuk tidak percaya pada orang atau pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam seleksi, terlebih dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau imbalan dalam bentuk lain.

Setiap informasi atau perubahan informasi yang terkait dengan seleksi CPNS KemenPANRB akan diumumkan melalui laman Kementerian PANRB, sehingga pelamar bisa mengakses secara berkala untuk mendapatkan informasi terbaru.

MenPANRB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan Rancangan Undang-undang (RUU) Kementerian Negara telah diserahkan kepada Presiden Jokowi.

"Kemarin KemenPAN sudah paraf untuk diajukan ke Bapak Presiden," kata Anas usai meresmikan Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Banyuwangi pada Jumat (2/8), dikutip Sabtu (3/8).

Anas juga mengatakan, harmonisasi antar kementerian sudah dilakukan sebelum mengajukan DIM kepada Jokowi.

Pembahasan RUU Kementerian Negara memang tinggal menunggu DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) dari pemerintah. Terdapat 2 pasal utama yang direvisi dalam UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Yang pertama, Pasal 10 yang mengatur soal posisi wakil menteri dan yang kedua adalah pasal 15 yang berisi soal jumlah kementerian.

Namun, RUU Kementerian Negara menuai polemik karena bersamaan dengan wacana Presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, untuk menambah nomenklatur kementerian dari 34 menjadi 40. Sehingga, pembahasan RUU Kementerian Negara dinilai untuk mengakomodir rencana itu.

Alex Denni, eks deputi KemenPANRB ditangkap oleh Kejaksaan Negeri Kota Bandung, pada Jumat (19/7). Ia merupakan terpidana sejak 2013, namun baru dieksekusi tahun ini.

Alex dipidana karena melakukan korupsi terkait pengadaan proyek Distinct Job Manual, di PT Telkom.

"Ir. Alex Denni, M.M. telah melakukan Tindak Pidana Korupsi sehubungan adanya Proyek Distinct Job Manual (Pekerjaan Analisa Tahun 2003) di PT Telkom Tbk tahun 2003," tulis Kejari Kota Bandung dalam keterangannya di Instagram, dikutip Sabtu (20/7).

Alex lantas dieksekusi ke Lapas Sukamiskin Bandung, untuk menjalani masa hukuman sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 163 K/Pid.Sus/2013 tanggal 7 September 2013,

"Yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan menjatuhkan pidana selama 1 tahun, denda Rp 50 juta dan membayar uang pengganti Rp 789 juta," katanya.

Lantas, bagaimana sepak terjangnya?

Pada 2003, Alex menjabat sebagai Dirut PT Parardhya Mitra Karti. Pada masa itu, Agus Utoyo dan Tengku Hedi Safinah selaku Direktur SDM Niskung serta Asisten Kebijakan SDM pada Direktorat SDM Niskung PT Telkom menunjuk perusahaan Alex sebagai konsultan analisa jabatan.

Proyek pengadaan jasa konsultan analisa jabatan tersebut dianggarkan sebesar Rp 5,7 miliar. Tapi berdasarkan hasil penelusuran, kejaksaan mengendus adanya kongkalikong dalam proyek itu. Kerugian negara akibat proyek ini mencapai Rp 2,7 miliar.

Kasus disidangkan di Pengadilan Negeri, pada 2006 lalu, dan vonis pada 29 Oktober 2007. Pengadilan memvonis Agus Utoyo, Tengku Hedi Safinah, dan Alex Denni 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana mempertanyakan, kenapa bisa Alex baru ditangkap setelah 11 tahun?, Kasus korupsi Alex telah inkrah pada 26 Juni 2013, tapi eksekusi penangkapan baru pada 2024.

Kurnia melihat bobroknya penegakan hukum pada kasus ini.

"Alasan Kejari Bandung 'Baru menerima Akta Pemberitahuan Kasasi pada 4 April 2024 dan sudah 3 kali memanggil', sulit diterima," katanya pada Sabtu (20/7).

Kurnia pun menyoroti hal tersebut, apalagi Alex telah menduduki jabatan Deputi Bidang SDM, Teknologi, dan Informasi di Kementerian BUMN; dan Deputi Bidang SDM Aparatur di KemenPANRB.

"Selama 11 tahun tersebut, ia (Alex) sudah berulang kali menduduki jabatan publik yang mentereng, yang mestinya melalui proses seleksi ketat dengan penelusuran rekam jejak, lantas kami mempertanyakan bagaimana mekanisme pemilihan pejabat publik di instansi-instansi tersebut?" kata Kurnia.

Setelah itu, Alex tercatat pernah menjabat sebagai Direktur SDM dan Umum di PT Jasa Marga (Persero), Tbk. Alex kemudian naik jabatan di PT Jasa Marga sebagai Direktur Human Capital dan Transformasi.

Kariernya semakin moncer ketika ia menjadi anak buah Menteri BUMN Erick Thohir. Di Kementerian BUMN, Alex menjabat Deputi Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi.

Dari Kementerian BUMN, Alex kemudian digeser ke Kementerian PANRB. Pelantikan jabatan baru Alex saat itu dihadiri Erick Thohir dan MenPANRB saat itu, almarhum Tjahjo Kumolo.

Di Kementerian PANRB, Alex menjabat sebagai Deputi SDM Aparatur. Setelah tidak lagi bekerja di Kementerian PANRB, Alex tercatat sebagai Komisaris PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero).

Alex Denni termasuk pejabat negara yang rutin melaporkan kekayaannya. Pada 2013, saat ia menjabat sebagai senior VP Human Capital Strategy and Policy Group PT Bank Mandiri, ia punya Rp 3,4 miliar harta.

Empat tahun berselang, kekayaannya naik jadi Rp 14,6 miliar, saat menjabat sebagai Senior Executive President PT BNI. Harta Alex sempat turun jadi Rp 11,2 miliar pada 2018 saat ia jadi Direktur SDM dan Umum PT Jasa Marga.

Pada 2019, Alex menjabat sebagai Direktur HUman Capital dan Transportasi PT Jasa Marga. Hartanya naik lagi ke Rp 13,8 miliar. Kekayaannya bertambah pada 16 Februari 2021, saat ia menduduki posisi sebagai Deputi Bidang SDM, Teknologi dan Informasi di Kementerian BUMN. Ia tercatat punya harga sebesar Rp 16,7 miliar.

Ia lapor lagi pada 31 Desember 2021, saat menjabat sebagai Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPANRB. Harta yang ia laporkan Rp 20 miliar. Terakhir kali Alex melaporkan hartanya adalah pada 31 Desember 2022, yakni sebesar Rp 25 miliar. Saat itu ia menjabat Komisaris PT Taspen.

Terakhir kali Alex melaporkan hartanya adalah pada 31 Desember 2022, yakni sebesar Rp 25 miliar. Saat itu ia menjabat Komisaris PT Taspen.

Kejaksaan Negeri Bandung menangkap mantan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PANRB, Alex Denni, Jumat (19/7). Alex tercatat sebagai terpidana pada tahun 2013 namun eksekusinya baru diproses tahun ini.

Bagaimana harta kekayaan Alex?

Alex tercatat rutin melaporkan kekayaannya. Setidaknya sejak 25 November 2013 tatkala ia menjabat sebagai Senior Vice President Human Capital Strategy and Policy Group PT Bank Mandiri. Saat itu, hartanya Rp 3,4 miliar.

Empat tahun berselang, harta Alex melonjak menjadi Rp 14,6 miliar saat ia menjabat Senior Executive President PT BNI. Ini adalah pelaporan harta pada 31 Desember 2017.

Harta Alex sempat mengalami penurunan, yakni menjadi Rp 11,2 miliar, setahun kemudian, saat ia menjadi Direktur SDM dan Umum PT Jasa Marga.

Di Jasa Marga ini, tahun 2019, Alex menjadi Direktur Human Capital dan Transformasi. Di penghujung tahun ia melaporkan hartanya yaitu Rp 13,8 miliar.

Pada 16 Februari 2021, Alex mulai merambah kementerian. Ia menjadi Deputi Bidang SDM, Teknologi, dan Informasi di Kementerian BUMN. Hartanya Rp 16,7 miliar.

Di penghujung tahun, yakni pada pelaporan 31 Desember 2021, Alex menjabat Deputi Bidang SDM Aparatur di KemenPANRB. Harta yang ia laporkan adalah Rp 20 miliar.

Terakhir kali Alex melaporkan hartanya adalah pada 31 Desember 2022, yakni sebesar Rp 25 miliar. Saat itu ia menjabat Komisaris PT Taspen.

Pada laporan terakhir ini, ia tercatat memiliki tanah dan bangunan di Jaksel, Depok, hingga Bogor, yang bila dijumlah nilainya Rp 17,9 miliar. Alex pun memiliki mobil VW minibus dan Toyota Alphard, yang bila ditotal nilainya mencapai Rp 1,1 miliar.

Alex terjerat kasus korupsi saat masih menjabat Direktur Utama PT Parardhya Mitra Karti pada tahun 2023. Saat itu, Agus Utoyo dan Tengku Hedi Safinah selaku Direktur SDM Niskung serta Asisten Kebijakan SDM pada Direktorat SDM Niskung PT Telkom menunjuk perusahaan Alex sebagai konsultan analisa jabatan.

Proyek pengadaan jasa konsultan analisa jabatan tersebut dianggarkan sebesar Rp 5,7 miliar. Tapi berdasarkan hasil penelusuran, kejaksaan mengendus adanya kongkalikong dalam proyek itu. Kerugian negara akibat proyek ini mencapai Rp 2,7 miliar.

Sidang kasus ini berjalan di Pengadilan Negeri pada 2006 silam. Putusannya dibacakan Pada 29 Oktober 2007. Pengadilan memvonis Agus Utoyo, Tengku Hedi Safinah, dan Alex Denni 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Alex dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ia juga diputus untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 789 juta. Jika uang pengganti itu tidak sanggup dibayar, maka akan diganti dengan hukuman penjara 6 bulan kurungan.

Kejaksaan Negeri Bandung menangkap mantan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PANRB, Alex Denni, Jumat (19/7). Denni tercatat sebagai terpidana pada tahun 2013 namun eksekusinya baru diproses tahun ini.

Kasus korupsi yang menjerat Alex Denni terjadi pada 2003 saat dia masih menjabat Direktur Utama PT Parardhya Mitra Karti. Dalam kasus ini, Denni dinyatakan bersalah dan meminta banding. Banding ditolak, Denni pun mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) yang pada 26 Juni 2013 menyatakan menolak permohonan kasasi yang diajukan Denni.

Berdasarkan penelusuran, Denni tercatat terus berkarier dengan menduduki posisi strategis di berbagai perusahaan.

Denni tercatat pernah menjadi Senior Vice President Human Capital Strategy and Policy Group di PT Bank Mandiri, Tbk. Dari PT Bank Mandiri, Denni kemudian pindah ke PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk dan menjadi Senior Executive Vice President.

Setelah itu, Denni tercatat pernah menjabat sebagai Direktur SDM dan Umum di PT Jasa Marga (Persero), Tbk. Denni kemudian naik jabatan di PT Jasa Marga sebagai Direktur Human Capital dan Transformasi.

Kariernya semakin moncer ketika ia menjadi anak buah Menteri BUMN Erick Thohir. Di Kementerian BUMN, Denni menjabat Deputi Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi.

Dari Kementerian BUMN, Denni kemudian digeser ke Kementerian PANRB. Pelantikan jabatan baru Denni saat itu dihadiri Erick Thohir dan MenPANRB saat itu, almarhum Tjahjo Kumolo.

Di Kementerian PANRB, Denni menjabat sebagai Deputi SDM Aparatur. Setelah tidak lagi bekerja di Kementerian PANRB, Denni tercatat sebagai Komisaris PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero).

Denni terjerat kasus korupsi saat masih menjabat Direktur Utama PT Parardhya Mitra Karti pada tahun 2023. Saat itu, Agus Utoyo dan Tengku Hedi Safinah selaku Direktur SDM Niskung serta Asisten Kebijakan SDM pada Direktorat SDM Niskung PT Telkom menunjuk perusahaan Alex sebagai konsultan analisa jabatan.

Proyek pengadaan jasa konsultan analisa jabatan tersebut dianggarkan sebesar Rp 5,7 miliar. Tapi berdasarkan hasil penelusuran, kejaksaan mengendus adanya kongkalikong dalam proyek itu. Kerugian negara akibat proyek ini mencapai Rp 2,7 miliar.

Sidang kasus ini berjalan di Pengadilan Negeri pada 2006 silam. Putusannya dibacakan Pada 29 Oktober 2007. Pengadilan memvonis Agus Utoyo, Tengku Hedi Safinah, dan Alex Denni 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Denni dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ia juga diputus untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 789 juta. Jika uang pengganti itu tidak sanggup dibayar, maka akan diganti dengan hukuman penjara 6 bulan kurungan.