Bisnis.com, JAKARTA – Badan Otorita IKN (OIKN) mendapat kucuran hibah dari tujuh perusahaan teknologi terkemuka asal Amerika Serikat (AS) senilai US$7,6 juta atau senilai Rp120,45 miliar (Asumsi kurs: Rp15.849).

Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Mohammed Ali Berawi, menjelaskan bahwa aliran hibah dari kerja sama dengan tujuh perusahaan teknologi AS itu bakal digunakan untuk membangun Command Center fase II di IKN.

“Kami telah memasuki tahap awal pembangunan PoC [proof of concept] Command Center fase II di IKN. Kami berharap, teknologi ini akan menjadi pusat percontohan teknologi smart city yang berpotensi besar dalam mendukung pengembangan teknologi di Nusantara untuk masa depan,” kata Ali dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (3/11/2024).

Adapun, tujuh perusahaan teknologi asal AS tersebut di antaranya Amazon Web Services, Autodesk, Cisco, Esri, IBM, Honeywell, hingga Motorola.

Masing-masing perusahaan tersebut akan berkontribusi dengan keahliannya dalam bidang teknologi informasi untuk membangun pusat kendali yang canggih dan efisien guna memperkuat fondasi Command Center fase II yang berlokasi di Gedung Kemenko Polhukam 3 di Nusantara, baik dari sisi hardware dan software.

Perinciannya, Amazon Web Services bakal menyediakan layanan cloud dan keamanan IT, Autodesk menangani manajemen konstruksi dan desain, Cisco mendukung infrastruktur IT dan jaringan, serta Esri berperan dalam analisis geospasial.

Selanjutnya, IBM berfokus pada manajemen aset dan lingkungan, Honeywell menangani sistem pengawasan dan keamanan, sementara Motorola menyediakan teknologi komunikasi dan jaringan yang andal.

Lebih lanjut, kolaborasi ini dipastikan bakal menghadirkan infrastruktur dan keamanaan PoC Comand Center dan bakal menciptakan ekosistem yang mutakhir dan berkelanjutan.

Untuk diketahui, perjanjian hibah tersebut merupakan langkah konkret yang melanjutkan grant agreement antara Otorita IKN, yang sebelumnya ditandatangani oleh Plt. Kepala Otorita IKN, Mochamad Basuki Hadimuljono, dan United States Trade and Development Agency (USTDA), yang diwakili oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Kamala Shirin Lakhdhir pada September 2024 lalu.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memanggil Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Periode 2019-2024 Achmad Iskandar, sebagai saksi dalam kasus korupsi dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021-2022.

Selain Iskandar, KPK juga memanggil Bagus Wahyudyono, Staf Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur periode yang sama.

"Pemeriksaan dilakukan di BPKP Perwakilan Provinsi Jatim, Jl Raya Bandara Juanda Nomor 38, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Rabu (23/10/2024).

KPK juga memanggil enam orang saksi dari pihak swasta, yaitu Khoirul Asnam, Usman Balok, Muchamad Munawir, Syamsuddin, M. Busro Mun'im, dan Achmad Yahya.

Selain itu, tiga orang saksi dari pihak wiraswasta juga dipanggil, yaitu Ahmad Affandy, RA. Wahid Ruslan, dan Ahmad Heriyadi.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan 21 orang tersangka dalam kasus dugaan suap alokasi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim).

"Dalam Sprindik tersebut, KPK telah menetapkan 21 tersangka, yaitu 4 tersangka penerima dan 17 tersangka pemberi," jelas Tessa saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Tessa menambahkan bahwa tiga dari empat tersangka penerima merupakan penyelenggara negara, sementara satu orang lainnya adalah staf penyelenggara negara tersebut.

Dari 17 tersangka pemberi suap, sebanyak 15 di antaranya adalah pihak swasta, sementara dua orang lainnya merupakan penyelenggara negara.

Terbaru, KPK melakukan penggeledahan di kantor Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, serta di tiga rumah dan satu kantor yang berlokasi di Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kabupaten Sidoarjo.

Rangkaian penggeledahan ini dilakukan sejak tanggal 16 hingga 18 Oktober 2024. Dari penggeledahan tersebut, KPK berhasil menyita satu unit mobil Toyota Innova, uang tunai sekitar Rp 50 juta, serta barang bukti elektronik berupa handphone, flashdisk, laptop, dokumen, catatan, kuitansi, BPKB, dan STNK kendaraan, serta barang bukti lainnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPK Panggil Eks Wakil Ketua DPRD Jatim Terkait Korupsi Dana Hibah", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/23/12495041/kpk-panggil-eks-wakil-ketua-dprd-jatim-terkait-korupsi-dana-hibah.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto ditargetkan akan mendapat penerimaan negara hingga Rp 3.005 triliun di tahun 2025, tepatnya Rp 3.005.127.683.257.000. Hal ini tercantum dalam UU Nomor 62 tahun 2024 tentang APBN 2025.

Undang-undang tersebut disusun pada era terakhir Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Beleid itu pun masih diteken oleh Jokowi pada 17 Oktober 2024.

"Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 3.005.127.683.257.000," bunyi pasal 3 beleid tersebut, dikutip Rabu (23/10/2024).

Penerimaan negara ini akan diperoleh dari tiga sumber. Mulai dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), hingga hibah.

Penerimaan pajak terdiri dari Rp 2.490 triliun, atau tepatnya Rp 2.490.911.571.145.000. Terdiri dari pendapatan pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

Dari dalam negeri pendapatan pajak didapatkan dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya. Totalnya, ditargetkan penerimaan sebesar Rp 2.433.505.588.870.000.

Sementara itu dari pajak perdagangan internasional ditargetkan penerimaan sebesar Rp 57.405.982.275.000. Terdiri dari pendapatan bea masuk dan bea keluar untuk perdagangan ekspor dan impor.

Khusus untuk PNBP ditargetkan penerimaan senilai Rp 513 triliun atau tepatnya Rp 513.635.052.112.000. penerimaan PNBP didapatkan dari 4 pos.

"Terdiri atas a. pendapatan sumber daya alam, b. pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan, c. pendapatan PNBP lainnya, dan d. pendapatan Badan Layanan Umum," tulis pasal 5 beleid tersebut.

Terakhir, dalam 6 UU nomor 62 tahun 2024 pasal dari penerimaan hibah direncanakan negara akan mendapatkan Rp 581 miliar atau tepatnya Rp 581.060.000.000.

(kil/kil)

JAKARTA, investor.id - Tiga start-up Indonesia terpilih sebagai penerima hibah sebesar Rp 6,8 miliar, dari 137 usaha rintisan yang mengikuti program solusi inovatif untuk mengatasi masalah sosial dan lingkungan. Para pemenang dipilih oleh panel seleksi Transform Bestari (Bersih, Sehat, dan Lestari) Challenge, bekerja sama dengan SDGs Financing Hub – Sekretariat Nasional SDGs, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Republik indonesia yang diumumkan dalam Konferensi Tahunan SDGs dan Festival SDGs 2024.

Sejak 2015, Transform yang dipimpin oleh Unilever, Kementerian Luar Negeri dan Pembangunan Pemerintah Inggris (UK FCDO), dan EY telah mendukung puluhan perusahaan di Asia yang memberikan dampak positif bagi jutaan orang.

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, selaku Ketua Tim Pelaksana Nasional SDGs Vivi Yulaswati menyampaikan, pihaknya sangat senang melihat bagaimana SDGs Financing Hub – Sekretariat Nasional SDGs memiliki peran penting dalam memperkuat ekosistem investasi berkelanjutan. Di antaranya, dengan melakukan kurasi dan pengembangan pipeline proyek berdampak untuk pencapaian SDGs di Indonesia.

“Transform menjadi mitra strategis dalam upaya mengatasi tantangan lingkungan, meningkatkan akses masyarakat pada layanan kesehatan berkualitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Agenda 2030, dengan 17 pembangunan berkelanjutan menjadi jalan untuk masa depan yang lebih sejahtera, adil dan berkelanjutan," katanya.

Dominic Jermey, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor-Leste, menambahkan, pendanaan katalis seperti yang diberikan Pemerintah Inggris melalui Transform berperan penting dalam membantu perusahaan rintisan yang berada pada tahap awal dalam berinovasi untuk mengatasi hambatan dalam mengembangkan bisnisnya. Tujuan kami adalah menemukan solusi inovatif yang berdampak positif bagi tantangan global dan meningkatkan potensi mereka untuk berkembang dan berinvestasi lebih lanjut.

“Dalam rangka merayakan 75 tahun hubungan diplomatik Inggris – Indonesia, kami berharap dapat memperdalam kemitraan di berbagai bidang, termasuk di sektor kesehatan dan pertanian, demi kepentingan masyarakat dan planet kita, sembari membawa kemakmuran dan perdamaian yang berkelanjutan,” katanya.

Tiga start-up yang terpilih dari 137 partisipan menawarkan solusi inovatif untuk melindungi lingkungan, memulihkan alam, serta menyediakan akses layanan kesehatan melalui digitalisasi. Mereka melewati proses seleksi yang meliputi penyusunan concept note dan proposal model bisnis yang menyertakan target dampak positif yang ingin dicapai, sebelum kemudian dinyatakan sebagai pemenang oleh tim panel Transform Bestari Unilever, UK FCDO, EY Indonesia, dan SDGs Financing Hub.

Monika Prasodjo, Partner EY Indonesia, mengatakan, memilih kandidat pemenang dari banyaknya usaha rintisan yang mendaftar bukan merupakan tugas yang mudah. Namun, proposal yang para pemenang sampaikan begitu menonjol, dan hal ini terlihat dari komitmen mereka untuk menangani perubahan sosial dan lingkungan melalui model bisnis yang berkelanjutan.

“EY berkomitmen untuk menciptakan dampak bagi masyarakat dan kelestarian lingkungan melalui program EY Ripples. Transform yang merupakan bagian dari EY Ripples, telah memberi kami kesempatan untuk membuktikan komitmen kami dalam mendukung keberlanjutan tersebut. Kami berharap para pemenang dapat memanfaatkan jaringan dan wawasan lokal mereka untuk memastikan program ini menemukan solusi efektif yang dapat menjawab tuntutan dan kebutuhan setempat,” ujarnya.

Adapun tiga perusahaan yang terpilih dalam program ini adalah: ● PT Kudeungoe Sugata mendukung pengembangan rantai pasokan yang berkelanjutan, terlacak, dan bertanggung jawab untuk biji kakao fermentasi, yang juga menguntungkan petani, konsumen, dan lingkungan

● Elevarm berinovasi melalui Vermikompos yang mengubah kotoran sapi menjadi penguat tanah yang kaya akan nutrisi, inisiatif ini dapat mendorong ekonomi sirkular melalui daur ulang limbah peternakan. Praktik ini bertujuan untuk merevitalisasi kondisi tanah guna meningkatkan produktivitas lahan dan secara signifikan berkontribusi terhadap pertanian berkelanjutan.

● TeleCTG adalah perusahaan teknologi milik Indonesia yang bertujuan merevolusi layanan kesehatan dengan teknologi berbasis telemedicine untuk para ibu di daerah perkotaan maupun pedesaan Indonesia.

Selain dana hibah, Transform akan memberikan dukungan bisnis berupa pengalaman praktis, sumber daya dan jaringan dari Unilever dan EY. Ketiga pemenang juga akan mendapatkan pendampingan lebih lanjut dari SDGs Financing Hub setelah periode pendanaan berakhir.

Nurdiana Darus, Head of Sustainability and Corporate Affairs Unilever Indonesia, menambahkan, "Transform memberdayakan para wirausaha dengan wawasan dan pola pikir visioner yang memahami kebutuhan masyarakat serta bisa bekerja sama untuk mengimplementasikan solusi inovatif dalam penyelesaian masalah lingkungan dan sosial. Selain dana hibah yang diberikan, Unilever dan EY memberikan dukungan bisnis untuk membantu para usaha rintisan (start-up) dalam memberikan dampak nyata bagi bisnis mereka, serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB di Indonesia,” tutup Nurdiana. -

Editor: Euis Rita Hartati (euis_somadi@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Beberapa berita terpopuler properti Kamis, 10 Oktober 2024 menjadi perhatian pembaca Medcom.id. Mulai rencana Prabowo bangun 3 juta rumah dalam setahun. Ada juga ketentuan pajak hibah rumah.

Selain itu, ada perbedaan KPR In House dengan KPR biasa. Berikut tiga berita terpopuler properti Medcom.id kemarin.

1. Prabowo Bakal Bangun 3 Juta Rumah dalam Setahun

Ketua Satuan Tugas (Satgas) presiden terpilih Prabowo Subianto yakni Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan program pembangunan tiga juta rumah merupakan target dalam setahun. Sehingga satu periode pemerintahan selama 5 tahun bisa terdapat 15 juta rumah yang terbangun.

"Bukan tiga juta (satu periode pemerintahan). Kita mau bikin tiga juta rumah setiap tahun," ujar Hashim di Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2024.

Baca selengkapnya di sini

2. Pajak Hibah dan Ketentuan Pengenaannya

Apakah kamu pernah mendengar kata hibah? Hibah merupakan salah satu bentuk pemberian berupa barang yang mengandung unsur pajak seperti rumah, tanah, kendaraan dll. Hibah harus diberikan dengan sukarela tanpa paksaan dari pihak lain.

Sesuai pasal 1682 KUHP hibah akan dianggap sah apabila dilakukan dengan akta notaris. Hibah berupa barang yang bergerak di atur dalam pasal 1687 KUHP Perdata akan dianggap tetap sah meski tidak memerlukan akta Notaris selama diserahkan secara resmi.

Baca selengkapnya di sini

3. Perbedaan KPR In House dan KPR Biasa

Kepemilikan rumah merupakan cita-cita yang diidamkan banyak orang. Salah satu cara untuk mewujudkan impian tersebut adalah dengan memanfaatkan fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR).

Namun, di samping KPR konvensional yang ditawarkan oleh bank, terdapat pula alternatif lain yang dikenal sebagai KPR in-house. Meskipun sama-sama memberikan pembiayaan untuk pembelian properti, terdapat perbedaan mendasar antara kedua jenis KPR ini.

Baca selengkapnya di sini


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

Jakarta: Apakah kamu pernah mendengar kata hibah? Hibah merupakan salah satu bentuk pemberian berupa barang yang mengandung unsur pajak seperti rumah, tanah, kendaraan dll. Hibah harus diberikan dengan sukarela tanpa paksaan dari pihak lain.

Sesuai pasal 1682 KUHP hibah akan dianggap sah apabila dilakukan dengan akta notaris. Hibah berupa barang yang bergerak di atur dalam pasal 1687 KUHP Perdata akan dianggap tetap sah meski tidak memerlukan akta Notaris selama diserahkan secara resmi.

Baca juga: Penjelasan Pajak Hibah Rumah dan Cara Menghitungnya

Pajak hibah merupakan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh penerima hibah yang memperoleh keuntungan dari pengalihan harta melalui hibah. Namun, terdapat pengecualian bagi hibah yang dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat.

Penerima hibah wajib memahami ketentuan perpajakan yang berlaku dan melaporkan penerimaan hibah serta menghitung dan membayar pajak hibah sesuai dengan kewajiban perpajakan mereka. Berikut beberapa hal yang wajib kamu ketahui mengenai pajak hibah dikutip dari beberapa sumber.

Apakah ada pajak hibah dari orang tua ke anak?

Sesuai dengan peraturan perundang undangan hibah akan tetap dikenakan biaya pajak. Pajak yang di maksud adalah Pajak Penghasilan (PPh) atas hibah yang didapat. Pajak hibah dari orang tua ke anak akan tetap ada namun, akan mendapatkan potongan dengan alasan pemberi dan penerima hibah masih memiliki hubungan darah.

Hibah rumah apakah kena BPHTB?

Hibah berupa barang yang mengandung unsur pajak seperti rumah akan dikenakan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB). Namun, kamu akan mendapatkan keringanan BPHTB jika kamu masih memiliki hubungan dengan pemberi hibah.

Apakah dana hibah dikenakan pajak?

Pada umunya di Indonesia Dana hibah tidak dikenakan pajak. Jika Dana hibah tersebut didapatkan dari orang tua, begitu juga sebaliknya jika Dana hibah tersebut didapat dari orang lain maka Dana hibah tersebut akan dikenakan pajak. (Ridini Batmaro)

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah 10 rumah atau bangunan terkait penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019-2022.

Hal tersebut diungkapkan oleh Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam Konferensi Pers yang dihelat di Gedung Merah Putih KPK di Kuningan, Jakarta Selatan, pada Selasa (8/10/2024).

“Bahwa sejak tanggal 30 September 2024 s.d 03 Oktober 2024, KPK melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa penggeledahan pada 10 (sepuluh) rumah ataubangunan yang berlokasi di Kota Surabya, Kab. Bangkalan. Kab. Pamekasan, Kab. Sampang dan Kab. Sumenep,” tutur Tessa.

Dari penggeledahan, lembaga antirasuah tersebut telah melakukan penyitaan yang terdiri sebagai berikut.

1. Kendaraan : 7 (tujuh) unit terdiri dari 1 Alphard, 1 Pajero, 1 Honda CRV, 1 Toyota Innova, 1 Hillux double cabin, 1 unit avanza, 1 unit merk isuzu,
2. Jam tangan Rolex (1 buah), Cincin Berlian (2 buah),
3. Uang Tunai dalam mata uang asing dan juga rupiah yang bila ditotal dan dirupiahkan senilai kurang lebih sebesar Rp1 milyar,
4. Barang bukti elektronik berupa Handphone, Harddisc dan Laptop, serta;
5. Dokumen-dokumen diantaranya Buku Tabungan. Buku Tanah, Catatan-Catatan, Kwitansi pembelian barang , BPKB dan STNK Kendaraan dan lain sebagainya

Lebih lanjut, KPK juga telah menetapkan sebanyak 21 tersangka, yang meliputi 4 tersangka penerima dan 17 lainnya sebagai tersangka pemberi.

Adapun, dari 4 tersangka penerima, sebanyak 3 orang merupakan Penyelenggara Negara dan 1 lainnya adalah staf dari Penyelenggara Negara.Sementara, untuk 17 tersangka pemberi, 15 pemberi adalah pihak swasta dan 2 lainnya adalah Penyelenggara Negara.

Pemerintah Australia memberikan dana hibah untuk 56 penelitian di Indonesia melalui Platform Kemitraan Pengetahuan Australia-Indonesia, Koneksi, sejak 2023. Mayoritas penelitian atau riset tersebut terkait keberlanjutan dan perubahan iklim.

Head of Strategic Communication and Public Discourse Koneksi, Adek Media Roza, mengatakan program yang diselenggarakan antara pemerintah Indonesia dan Australia tersebut melibatkan 118 institusi. Riset yang akan mendapatkan bantuan harus memenuhi tiga unsur.

Pertama adalah harus memiliki kemitraan dari lembaga atau institusi dari Indonesia dan Australia. Unsur kedua adalah inklusivitas atau riset harus memperhatikan beberapa unsur seperti kesetaraan gender dan inklusi sosial. Kemudian yang ketiga adalah riset setidaknya harus memberikan dampak dan memberikan solusi.

"Sehingga memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia dan juga Australia," ujar Adek saat ditemui di sela acara SDGs Annual Conference 2024, di Jakarta, Selasa (8/10).

Adek mengatakan, program ini merupakan hibah Pemerintah Australia dengan nilai komitmen mencapai AUD 50 juta. Program ini akan dilaksanakan selama lima tahun, yakni 2023-2027.

Dia mengatakan, sebanyak delapan dari 56 riset tersebut ditargetkan selesai Desember 2024.

Koneksi adalah inisiatif kolaboratif di sektor pengetahuan dan inovasi yang mendukung kemitraan antara organisasi Australia dan Indonesia untuk kebijakan dan teknologi yang inklusif dan berkelanjutan. Didukung oleh Pemerintah Australia dan Indonesia, Program ini mempromosikan kemitraan pengetahuan yang setara dan memanfaatkan pengetahuan lokal untuk mengatasi tantangan sosial-ekonomi. Koneksi dioperasikan dan dikelola oleh Cowater International.

Jakarta: Hibah atau yang sering dikenal dengan sebutan warisan merupakan suatu hal yang sering terjadi di Indonesia. Warisan biasanya diberikan oleh orang tua kepada anaknya di secara sukarela tanpa dipaksakan.

Baca juga: Cara dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah Hibah dari Orang Tua ke Anak

Jika kamu sebagai orang tua dan ingin memberikan hibah atau warisan kepada anak-anak kamu maka ada beberapa hal yang harus kamu ketahui. Berikut ini syarat hibah tanah ke anak yang dikutip dari beberapa sumber.

Syarat hibah tanah ke anak

1. Pemberi dan penerima hibah harus berusia dewasa
2. Pemberian hibah harus dilakukan dihadapan Notaris atau PPAT
3. Akta Notaris harus disimpan oleh notaris (Akta Asli)
4. Objek hibah harus nyata tidak dalam bentuk perencanaan
5. Hibah yang diberikan harus bermanfaat
6. Pemberi hibah harus membayar pajak
7. Hibah yang diberikan tidak boleh melebihi sepertiga harta yang dimiliki
8. Pemberi Hibah harus memberikan dengan sukarela tanpa paksaan

Cara mengurus hibah tanah ke anak

Prosedur mengurus hibah tanah ke anak meliputi beberapa langkah berikut:

Pembuatan Akta Hibah

Pemberian hibah harus dilakukan dengan akta notaris. Untuk hibah tanah dan bangunan, akta harus dibuat oleh PPAT. Akta hibah harus memuat beberapa hal, antara lain:

1. Nama dan identitas pemberi hibah dan penerima hibah
2. Pernyataan bahwa pemberi hibah memberikan hak milik tanah secara cuma-cuma kepada penerima hibah
3. Luas dan lokasi tanah yang dihibahkan
4. Nomor sertifikat tanah
5. Pernyataan bahwa tanah yang dihibahkan tidak sedang dalam sengketa atau jaminan

Pendaftaran Akta Hibah

Setelah akta hibah dibuat, akta tersebut harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan (Kantah). Pendaftaran dilakukan dengan menyerahkan akta hibah dan persyaratan lainnya yang telah disebutkan sebelumnya.

Balik Nama Sertifikat Tanah

Setelah akta hibah terdaftar, sertifikat tanah atas nama pemberi hibah akan dibatalkan dan diterbitkan sertifikat tanah baru atas nama penerima hibah.

Biaya

Biaya mengurus hibah tanah ke anak meliputi beberapa komponen, antara lain:

1. Biaya pembuatan akta hibah oleh PPAT
2. Biaya pendaftaran akta hibah ke Kantah
3. Biaya balik nama sertifikat tanah

Besaran biaya tersebut dapat bervariasi tergantung pada lokasi dan luas tanah yang dihibahkan.

Jangka Waktu

Proses pengurusan hibah tanah ke anak biasanya membutuhkan waktu sekitar 5 hari kerja sejak akta hibah didaftarkan ke Kantah.

Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan

Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait hibah tanah ke anak:

1. Tanah yang dihibahkan harus milik penuh pemberi hibah dan tidak dalam sengketa atau jaminan.
2. Pemberian hibah harus dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan.
3. Penerima hibah harus menyetujui untuk menerima hibah tersebut.
4. Jika penerima hibah masih di bawah umur atau dalam pengampuan, hibah harus diterima oleh wali atau pengampunya yang telah diberi kuasa oleh pengadilan. (Ridini Batmaro)

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) turut berpartisipasi dalam pengelolaan dan penyaluran dana bantuan untuk program lingkungan hidup.

Kali ini, BNI bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Direktur Enterprise and Commercial Banking BNI I Made Sukajaya mengungkapkan, kerja sama antara BNI dan BPDLH tersebut berkaitan dengan penyediaan layanan jasa perbankan dalam penyaluran dana hibah yang berfokus pada lingkungan hidup.

Made menjelaskan, Small Grant Program atau program hibah kecil di Indonesia merupakan salah satu program kerja sama antara pemerintah Norwegia dan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK) dan BPDLH.

Dalam hal ini, BPDLH secara sistematis akan menghimpun pendanaan perlindungan lingkungan yang bersumber baik dari dana publik dan swasta di dalam negeri maupun di luar negeri termasuk dukungan bilateral, lembaga internasional, swasta, maupun filantropi.

Orientasi penyalurannya akan mencakup kegiatan small grant, green investment dan capacity building bagi masyarakat dan juga bagi aparat.

“Dalam kerja sama ini, BNI menyiapkan mekanisme dari melakukan pembukaan rekening penerima bantuan, penyaluran, dan monitoring serta pencairan program Small Grant,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (2/10/2024).

Made menyampaikan, untuk bisa mengajukan program bantuan Small Grant, kelompok calon penerima bantuan menyampaikan proposal bantuan kepada BPDLH melalui portal yang disediakan (berbasis aplikasi).

Kemudian, KLHK melakukan verifikasi, validasi, dan penyetujuan atas proposal yang disampaikan oleh calon penerima bantuan, serta menetapkan penerima bantuan.

Selanjutnya, BPDLH menyampaikan data penerima bantuan kepada BNI untuk dibukakan rekening penerimaan bantuan (BNI Kantor Cabang Menteng) dan melakukan pencairan dana ke masing- masing rekening penerima bantuan.

Made menyebutkan, sumber dana dari program tersebut berasal dari Dana Hibah Norwegia for The Implementation of FOLU Net Sink 2030 dan rekening dana tersebut sudah dikelola di BNI yang penyalurannya dilakukan secara bertahap kurang lebih 8.000 penerima bantuan dengan total dana Rp 800 miliar.

Tugas BNI adalah melakukan pembukaan rekening giro penerima dana layanan Small Grant proyek sesuai standing instruction BPDLH.

“Setelah semuanya lengkap, BNI menyampaikan ke BPDLH yang nantinya BPDLH akan mentransfer dana Small Grant melalui BNI Direct dan penerima dana bisa melakukan aktivasi dan pencairan dana Small Grant ke cabang BNI di seluruh Indonesia,” terang Made.

IDXChannel - Kinerja pendapatan dan hibah negara di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tumbuh signifikan hingga akhir Agustus 2024. Hal ini menjadi sinyal positif tumbuhnya perekonomian di DIY.

Berdasarkan catatan Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), realisasi pendapatan dan hibah di DIY mencapai Rp6,49 triliun atau meningkat 14,8 persen dibanding periode yang sama di 2024.

"Kenaikan ini didorong oleh peningkatan penerimaan perpajakan sebesar 15,6 persen dan penerimaan PNBP dengan pertumbuhan sebesar 12,8 persen," kata Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta lewat keterangan tertulisnya, Selasa (1/10/2024).

Dia menambahkan, realisasi penerimaan perpajakan sampai dengan bulan Agustus 2024 mencapai Rp4,66 triliun atau naik Rp629,96 miliar dari periode yang sama di tahun 2023 yang mencatatkan realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp4,03 triliun.

Agung menambahkan, pada komponen Pajak Dalam Negeri kenaikan ini terutama disumbangkan oleh Pajak Penghasilan Nonmigas yang mencatatkan pertumbuhan 16,3 persendengan realisasi Rp2,62 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai dengan realisasi Rp1,4 triliun atau naik 12,2 persen.

"Penerimaan Cukai juga mencatatkan kenaikan 24,3 persen dibanding tahun sebelumnya. Realisasi hingga akhir Agustus 2024 mencapai Rp580,88 miliar," katanya.

Di samping itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada bulan Agustus 2024 naik 12,8 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023.

Realisasi PNBP mencapai Rp1,84 triliun berasal dari PNBP Lainnya sebesar Rp446,95 miliar dan pendapatan BLU Rp1,39 triliun.

"Realisasi terbesar PNBP Lainnya ditopang oleh akun Pendapatan Biaya Pendidikan yang mengalami kenaikan 9,22 persen dari periode sebelumnya dengan nilai penerimaan Rp78,60 miliar," ucap Agung.

Agung mengatakan potensi dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan fluktuasi harga komoditas masih menjadi ancaman yang perlu dimitigasi.

"Peran APBN terus menjadi instrumen yang kredibel sebagai shock absorber dalam melindungi masyarakat dan menjaga kestabilan perekonomian terus dioptimalkan," kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)

REPUBLIKA.CO.ID, MAKKAH -- Nabi Muhammad SAW melarang manusia untuk mengurusi aib orang lain dan menasihati agar sibuk mengurusi aibnya sendiri.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

طُوبَى لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَن عُيُوبِ النَّاسِ

Alangkah baiknya orang-orang yang sibuk meneliti aib diri mereka sendiri dengan tidak mengurusi (membicarakan) aib-aib orang lain. (HR Ad-Dailami).

Buya H Muhammad Alfis Chaniago dalam Indeks Hadits dan Syarah I yang diterbitkan oleh Pustaka Kalbu menjelaskan soal hadits ini. Menurutnya, Nabi Muhammad SAW menyatakan alangkah baiknya orang-orang yang sibuk meneliti aib diri mereka sendiri.

Dengan sibuk mengurusi aib sendiri, dia akan sibuk untuk tidak berbuat salah dan sibuk untuk memperbaiki diri.

"Selain itu, orang yang sibuk mengurusi aib sendiri biasanya dia tidak akan sempat untuk mengurusi aib orang lain. Karena, dia sendiri merasa banyak aibnya," tulis Buya Alfis.

Buya Alfis mengatakan, membuka aib orang lain hanya akan menimbulkan permusuhan antarar kita dengan orang lain yang kita buka aibnya. Maka, janganlah kita membuka aib orang lain kalaupun kita mengetahuinya.