JAKARTA,investor.id - Hasil-hasil bumi seperti tambang, perkebunan, pertanian, hingga komoditas kelautan, tidak boleh lagi diekspor dalam bentuk bahan mentah, termasuk rempah, melainkan harus melalui proses hilirisasi. Kalau dijual hanya dalam bentuk bahan mentah saja maka tidak akan bisa menciptakan nilai ekonomi tinggi.

"Harus kita olah, harus kita hilirisasi, supaya   mendapat nilai tambah ekonomi dari sumber daya kita, termasuk juga di dalamnya bisa menciptakan lapangan kerja. Kita bicara itu dalam konteks menuju negara maju, yang diprediksi pada 2045 itu memiliki potensi besar bertransformasi dari negara berpendapatan menengah ke tinggi,” ujar  Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki  dalam keterangan resmi yang diterima pada Minggu (13/10/2024).

Teten mengatakan untuk mencapai minimum pendapatan per kapita US$ 13.200  maka Indonesia harus membangun industri yang berkelanjutan, yang mengolah bahan baku yang ada di Indonesia. Saat  ini, Indonesia baru mencapai US$  5000 perkapita. Pada era 1980-an banyak masuk industri manufaktur dari luar, namun menjadi sunset industry karena bahan baku tidak ada di Indonesia.

"Kita tidak akan mengulang pengalaman itu. Kita harus membangun industri berbasis keunggulan domestik. Salah satunya, bahan baku kita punya seperti nikel, bauksit, rumput laut, dan juga rempah," kata Teten.

Khusus rempah, Teten mencontohkan bisa dihilirisasi di industri bumbu, selain juga bisa diolah untuk masuk rantai pasok bagian industri farmasi, makanan-minuman, dan industri kecantikan. Bagi Menteri Teten, teknologi untuk melakukan itu tidaklah sulit.

 "Kita harus samakan visi semua pihak untuk merancang bangun desain program mengarah ke hilirisasi rempah. Kita sudah membangun pabrik-pabrik kecil, lalu mengolah sumber daya yang kita miliki menjadi produk setengah jadi atau jadi," terang Teten.

Dia mengungkapkan komoditas nilam yang diolah menjadi minyak atsiri dengan standar industri. Saat ini  minyak nilam dari Aceh sudah bisa langsung dikirim ke Paris untuk bahan baku industri wewangian. Industri parfum dunia, kebutuhan nilamnya 80% yang dipasok dari Indonesia. Selain nilam, juga sudah ada hilirisasi komoditas cabai yang diolah menjadi pasta, sehingga memiliki rantai nilai ekonomi yang lebih panjang. Begitu juga dengan coklat yang juga sudah ada pabrik pengolahannya.

"Rempah bisa dikembangkan dan diolah menjadi bumbu untuk masuk ke pasar dunia. Makanan Indonesia masih tertinggal bila dibanding Thailand dan Vietnam. Mereka jauh dikenal masyarakat dunia," ungkap dia.

Teten tidak menampik bahwa saat ini industri rempah-rempah Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan serius. Di antaranya, ketidakstabilan harga, kurangnya infrastruktur pendukung, permasalahan akses pasar, serta pengelolaan lingkungan yang kurang memperhatikan prinsip keberlanjutan.

"Rantai suplai yang belum terintegrasi dengan baik membuat banyak petani rempah berada dalam situasi ekonomi yang sulit. Sementara produk kita sering kali belum mencapai potensi nilai yang optimal di pasar global," kata Menteri Teten.

Dampak Hilirisasi Komoditas  Rempah

Asisten Deputi Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok Kementerian Koperasi dan UKM  Ali menambahkan ada studi yang menyebutkan bahwa dari hulu ke hilir potensi ekonomi rempah Indonesia minimal Rp 3.000 triliun per tahun, namun selama ini tidak terkonsolidasi dan terekam dengan baik.

“Ada BUMN asal Tiongkok yang sudah bermain rempah di Indonesia selama 35 tahun melalui jalur yang tidak terekam secara formal. Maka, kita akan memetakan satu persatu, membuat satu ekosistem bisnis yang menjadikan koperasi dan UMKM sebagai tulang punggungnya,” kata Ali.

Ali menyebutkan, strategi dari hulu ke hilir akan disambungkan satu sama lain atau terkoneksi antara para petani di skala mikro dan kecil dengan industri sebagai offtaker di skala menengah dan besar. Koneksi ini akan menumbuhkembangkan ekosistem bisnis rempah sehingga dapat menjamin bahwa bisnis rempah nusantara menjadi bisnis yang sustain dari sisi bahan baku, proses industri, hingga pasar.

"Semua terkoneksi, sampai pada akhirnya mengarah ke kata kunci yaitu hilirisasi," imbuh Ali.

Ali mengungkapkan para pelaku usaha dan asosiasi rempah akan menginisiasi agar ke depan Indonesia memiliki lembaga atau badan khusus yang menangani industri rempah nusantara.

"Ini untuk mencapai kejayaan rempah nusantara," pungkas Ali.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani memperkirakan realisasi investasi sepanjang periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mencapai Rp 6.350 triliun.

Rosan menyebut, selama lima tahun pemerintahan Jokowi pada periode 2019 hingga Juni 2024, realisasi investasi mencapai Rp 5.931,3 triliun. Sementara hingga akhir September nanti diperkirkan realisasi investasi akan mencapai Rp 6.350 triliun.

"Selama periode Kabinet Indonesia Maju (2019) sampai dengan Juni 2024, terdapat realisasi investasi sebesar Rp 5.931,3 triliun yang diperkirakan sampai dengan akhir September 2024 ini akan mencapai Rp 6.350 triliun," ujar Rosan dalam acara Anugerah Layanan Investasi (ALI), Senin (30/9).

Ia menyebut, rata-rata kenaikan nilai investasi per tahun mencapai 18%. Sementara, jika dibandingkan dengan realisasi investasi 2019 dengan 2025, nilai investasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

"Peningkatan investasi sebesar 90,2% dibandingkan lima tahun yang lalu," katanya.

Menurutnya, pencapaian realisasi investasi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah saat ini sudah direspons dengan baik sehingga berdasarkan sebaran investasi sejak tahun 2020 sudah lebih banyak di luar Pulau Jawa.

Dari segi penciptaan lapangan kerja selama Kabinet Indonesia Maju telah mencapai 7.188.479 tenaga kerja di Indonesia atau rata-rata per tahun sebesar 1.437.695.

"Karena kita ketahui penciptaan lapangan kerja adalah merupakan PR atau tantangan kita yang harus kita lakukan terus menerus," katanya.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani memaparkan kontribusi kementeriannya terhadap penciptaan lapangan kerja. Menurut Rosan, dalam lima tahun terakhir investasi di Indonesia berhasil menciptakan 7.188.479 lapangan kerja baru.

Artinya, kata dia, rata-rata penciptaan lapangan kerja per tahunnya adalah 1.437.695 juta. Rosan menyebut penciptaan lapangan kerja merupakan pekerjaan rumah pemerintah sehingga harus terus dikerjakan.

"Dari sisi penciptaan lapangan kerja, tercipta penyerapan tenaga kerja total selama Kabinet Indonesia Maju 7.188.479 tenaga kerja di Indonesia atau rata-rata kurang lebih per tahunnya adalah 1.437.695. Penciptaan lapangan kerja adalah merupakan PR atau tantangan kita yang harus kita lakukan secara terus menerus," katanya dalam Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2024 di Hotel Mulia, Jakarta, Senin (30/9/2024).

Adapun Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode kedua berhasil mendatangkan investasi total Rp 5.931 triliun hingga Juni 2024. Rosan menyebut angkanya akan naik menjadi Rp 6.360 triliun di akhir tahun ini. Pemerintahan Jokowi sendiri akan berakhir pada Oktober mendatang.

"Ingin saya sampaikan juga bahwa investasi sampai dengan Juni 2024 ini terdapat sebesar Rp 5.931 triliun total. Dan pada akhir 2024 ini menjadi Rp 6.360 triliun, sehingga itulah periode yang berada pada Kabinet Indonesia Maju." ujarnya.

Rosan menyebut ada pertumbuhan investasi sekitar 18% setiap tahun. Angka tersebut juga naik 90,2% dibandingkan pada 5 tahun lalu.

"Ini adalah kenaikan pertumbuhan antara 18% setiap tahunnya, dan ini adalah peningkatan investasi sebesar 90,2% dibandingkan dengan 5 tahun lalu. Pencapaian realisasi investasi ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah direspons sangat baik, positif," sebutnya

Selain itu, Kementerian Investasi/BKPM juga sudah mengeluarkan 10,38 juta Nomor Induk berusaha sejak 4 Agustus 2021 sampai 27 September 2024 melalui OSS. Ia menyatakan izin berusaha kini lebih mudah dan mayoritasnya diberikan kepada UMKM.

"Saya ingin ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan juga pimpinan kepala daerah, provinsi, kabupaten, kota yang telah bekerja sama, bersinergi, berkolaborasi dengan Kementerian Investasi dalam rangka kita meningkatkan pelayanan, perbaikan iklim industri, iklim investasi dan meningkatkan daya saing," tutupnya.