Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Benny Mamoto hingga mantan Hakim Konstitusi Manahan Sitompul ikut maju dalam seleksi calon dewan pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024–2029.

Keduanya terlihat hadir dalam seleksi tes tertulis yang diselenggarakan panitia seleksi (pansel) calon pimpinan dan dewas KPK di Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Usai menjalani tes sore ini, Benny mengatakan keinginan dirinya untuk maju sebagai calon Dewas KPK berangkat dari pengalaman yang dimiliki sebagai pengawas eksternal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Dia menyebut tugas yang dimilikinya selama menjadi Ketua Kompolnas yakni membangun sinergi yang baik, komunikasi yang baik, sehingga memastikan tidak timbul friksi antara Polri dan Kompolnas.

"Pengalaman kami dalam bidang penyidikan mungkin lengkap ya. Teror, korupsi, narkoba, TPPU dan sebagainya, masalah perbankan juga sudah. Kemudian kedua, kami mengamati kondisi KPK belakangan ini. Tentunya kita sebagai warga negara kan terpanggil, apa yang bisa kita sumbangkan, apa yang bisa kita lakukan, untuk perbaikan ke depan, seperti itu," ujarnya kepada wartawan, Rabu (31/7/2024).

Adapun dia turut menanggapi soal sederet masalah etik yang kerap menjerat pimpinan KPK. Pasalnya, perkara etik di tubuh lembaga antirasuah itu menjadi tanggung jawab penanganan Dewas sejak revisi Undang-undang (UU) KPK No.19/2019.

Benny memandang proses rekrutmen memainkan peran penting dalam memastikan siapa saja yang akan nantinya dipilih memimpin KPK lima tahun ke depan.

"Kemudian, kami amati pengawasan internal, pengawasan atasan langsung ini menjadi penting. Karena yang tahu perilaku anak buahnya ya atasan langsung. Perlu keteladanan dari pimpinan, ini menjadi penting," lanjutnya.

Senada dengan Benny, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Manahan Sitompul juga berpendapat bahwa proses seleksi pimpinan KPK harus dilakukan secara ketat. Selain berkompetensi, tuturnya, pimpinan lembaga antirasuah harus berintegritas tinggi, cakap dan tidak bisa diintervensi pihak manapun.

Manahan juga berpendapat bahwa hubungan antara pimpinan dan dewas KPK tidak bersifat hierarkis, sehingga tidak ada yang lebih di atas maupun di bawah satu sama lain.

"Dengan dasar itu dia bisa membuat suatu peraturan juga agar dia mempunyai hubungan langsung tersendiri dengan lembaga-lembaga lainnya," ujarnya.

Perbesar

Benny dan Manahan menjadi 2 dari 142 peserta seleksi calon Dewas KPK yang hadir pada tes tertulis sore ini.

Sebelumnya, terdapat 146 orang pendaftar calon Dewas KPK yang dinyatakan lolos seleksi administrasi. Dengan demikian, empat orang tercatat tidak hadir. Alhasil, mereka langsung dinyatakan gugur.

Sementara itu, untuk calon pimpinan KPK, 7 dari total 236 orang peserta seleksi dinyatakan gugur karena tidak hadir. Alhasil, tes tertulis hari ini hanya diikuti oleh sebanyak 229 orang peserta calon pimpinan KPK saja.

"Tidak ada [alasan ketidakhadiran], dan mereka sudah tahu kalau mereka tidak hadir otomatis mereka gugur," ujar Anggota Pansel KPK Elwi Danil pada konferensi pers di Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah selesai menggelar tes tertulis untuk calon pimpinan dan dewan pengawas (dewas) periode 2024–2029, Rabu (31/7/2024).

Beberapa di antara peserta yang terdaftar langsung dinyatakan gugur karena tidak hadir pada waktu seleksi.

Untuk calon pimpinan KPK, 7 dari total 236 orang peserta seleksi dinyatakan gugur karena tidak hadir. Alhasil, tes tertulis hari ini hanya diikuti oleh sebanyak 229 orang peserta calon pimpinan KPK saja.

"Tidak ada [alasan ketidakhadiran], dan mereka sudah tahu kalau mereka tidak hadir otomatis mereka gugur," ujar Anggota Pansel KPK Elwi Danil pada konferensi pers di Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Komposisi peserta yang hadir pada seleksi tes tertulis hari ini yaitu 214 orang laki-laki dan 15 orang perempuan.

Adapun hasil tes tertulis itu nantinya akan diperiksa oleh ahli yang ditunjuk pansel. Semua ahli berasal dari kalangan akademisi.

Tes tertulis untuk calon pimpinan KPK meliputi sembilan buah pertanyaan esai, yang mencakup empat pertanyaan wajib dan lima pertanyaan pilihan. Masing-masing pertanyaan yang dijawab memiliki bobot 100.

"Mereka yang dinyatakan lolos pada tes tertulis ini nanti akan dilakukanprofile assessment," terang Elwi.

Berdasarkan pantauanBisnis, dua pimpinan KPK saat ini yaitu Nurul Ghufron dan Johanis Tanak mengikuti seleksi tes tertulis. Apabila berhasil lolos hingga seleksi tahap akhir, keduanya berpotensi kembali menjabat sebagai pimpinan untuk periode kedua.

Kemudian, beberapa pejabat KPK setingkat deputi seperti Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Pahala Nainggolan serta Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Wawan Wardiana juga terlihat mengikuti seleksi.

Tidak hanya itu, mantan Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto (dari Kejaksaan Agung), mantan Direktur Penyidikan Setyo Budiyanto (Polri), mantan juru bicara KPK Johan Budi serta mantan Menteri ESDM Sudirman Said juga terlihat mengikuti tes tertulis berdurasi sekitar dua jam itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2019–2024, Nurul Ghufron dan Johanis Tanak mengikuti tes tertulis seleksi calon pimpinan lembaga tersebut untuk periode 2024–2029.

Apabila lolos sampai dengan tahap akhir, keduanya berpotensi melanjutkan kepemimpinannya untuk periode kedua.

Ghufron dan Tanak mengikuti tes tertulis seleksi calon pimpinan KPK pada hari ini, Rabu (31/7/2024), di Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Saat ditemui usai menjalani tes, Ghufron mengatakan bahwa pertanyaan yang disiapkan panitia seleksi (pansel) sudah aktual terhadap kondisi KPK saat ini.

"Ya pertanyaannya aktual, sesuai dengan kondisi KPK saat ini maupun tantangan yang akan datang. Bukan hanya aktual tapi juga perspektif ke depan terhadap dugaan-dugaan transaksi keuangan di dunia maya," ujarnya kepada wartawan, Rabu (31/7/2024).

Adapun pimpinan KPK berlatar belakang akademisi itu menyatakan optimistis terhadap hasil tes yang dikerjakannya hari ini.

"Ya Insyaallah, mudah-mudahan diberkati oleh Allah SWT," katanya.

Sementara itu, Tanak menilai materi tes tertulis yang dikerjakannya hari ini berbeda dengan seleksi calon pimpinan KPK periode sebelumnya atau 2019–2024. Namun, dia mengatakan bahwa materinya masih berfokus pada tugas dan fungsi KPK dalam pemberantasan korupsi.

Senada dengan Ghufron, Tanak tidak banyak berkomentar apabila dia percaya diri atas hasil tes tertulis nantinya.

"Itu kita serahkan kepada Allah," kata pimpinan KPK berlatar belakang jaksa itu.

SELEKSI

Untuk diketahui, Ghufron dan Tanak merupakan dua dari 236 orang pendaftar calon pimpinan dan 146 orang calon dewas KPK yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.

Proses seleksi administrasi itu merupakan tahapan selanjutnya usai masa pendaftaran dibuka dari 26 Juni sampai dengan 15 Juli 2024. Usai masa pendaftaran ditutup, pansel mencatat terdapat masing-masing 318 orang pendaftar calon pimpinan serta 207 pendaftar calon dewas KPK periode 2024-2029.

Artinya, dari total jumlah pendaftar itu, hanya 74% pendaftar calon pimpinan dan 71% calon dewas KPK yang lulus seleksi administrasi.

Adapun dari 236 pendaftar calon pimpinan yang lolos seleksi administrasi, 221 orang berjenis kelamin laki-laki dan 15 orang perempuan. Sementara itu, dari total 146 pendaftar calon dewas, 130 orang berjenis kelamin laki-laki dan 16 orang perempuan.

Berdasarkan profesinya, kalangan akademisi paling banyak menjadi pendaftar dan lolos seleksi administrasi calon pimpinan KPK. Totalnya ada sebanyak 50 orang akademisi lolos seleksi administrasi.

Kemudian, diikuti oleh BUMN (6), hakim (17), jaksa (11), polisi (16), lembaga negara lain (4), PNS (26), praktisi (36), swasta (12), TNI (3), auditor (39), LSM (8) dan lain-lain (8).

Hal yang sama juga berlaku untuk calon dewas KPK yang lolos seleksi administrasi, di mana akademisi mendominasi hingga 28 orang. Profesi lain meliputi BUMN (2), hakim (26), jaksa (7), polisi (7), lembaga negara lain (1), PNS (17), praktisi (12), swasta (11), TNI (1), auditor (19), LSM (1) dan lain-lain (14).

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan adanya potensi konflik kepentingan bila kandidat dari instansi penegak hukum lolos seleksi calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Banyaknya kandidat yang berasal dari instansi penegak hukum mendaftar sebagai calon komisioner dan Dewan Pengawas KPK," kata Peneliti ICW Diky Anandya, seperti dilansirAntara, Minggu (28/7/2024).

Dia mengatakan dari total 236 orang yang lolos seleksi administrasi calon pimpinan atau capim KPK, 16 orang di antaranya merupakan anggota Polri, sedangkan 11 orang berasal dari kejaksaan.

"Potensi konflik kepentingan saat mereka menjabat dan mengusut perkara korupsi di institusi asalnya patut dipertimbangkan lebih lanjut," ujarnya.

Diky meminta panitia seleksi atau Pansel Capim KPK benar-benar cermat memperhatikan setiap kandidat, tidak terkecuali para kandidat yang berasal dari internal KPK. Dia pun berharap Pansel Capim KPK objektif dalam memilih kandidat yang memiliki integritas.

"Kandidat-kandidat yang nantinya melenggang ke proses-proses selanjutnya adalah kandidat yang berintegritas dan tidak memiliki cacat hukum maupun etik," katanya.

Dia menambahkan, Pansel Capim KPK harus bisa proaktif berkomunikasi dengan Dewan Pengawas (Dewas) KPK guna menelusuri latar belakang capim KPK.

"Apakah internal KPK yang mendaftar pernah memiliki catatan dugaan pelanggaran kode etik atau tidak," ucapnya.

Sebelumnya, Rabu (24/7/2024), Pansel Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK untuk periode 2024–2029 mengumumkan sebanyak 236 orang lulus seleksi administrasi capim KPK.

Ketua Pansel Capim dan Dewas KPK Yusuf Ateh memaparkan bahwa jumlah peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi capim KPK tersebut mencakup 74 persen dari seluruh pendaftar capim KPK yaitu sejumlah 318 orang.

Sementara itu, peserta yang dinyatakan lulus seleksi calon dewas KPK sebanyak 146 orang atau mencakup 71 persen dari total 207 pendaftar.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mengirimkan lima jaksa untuk mengikuti seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024–2029.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Harli Siregar memerinci nama kelima jaksa tersebut yakni Plt Deputi III Kemenkopolhukam Sugeng Purnomo dan Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Sesjampidsus) Andi Herman.

Selanjutnya, Kajati Bali Ketut Sumedana; Mantan Direktur Penuntutan KPKFitroh Rohcahyanto; dan Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar.

"Dari Kejaksaan ada 5 orang, Sugeng Purnomo, Andi Herman, Harli Siregar, Ketut Sumedana dan Fitroh Rohcahyanto," kata Harli saat dihubungi, Selasa (16/7/2024).

Dia menambahkan, kelima jaksa tersebut telah mengikuti seleksi sebelum mendaftarkan diri sebagai Capim KPK. Terlebih, kelimanya telah disetujui oleh Jaksa Agung (JA) ST Burhanuddin.

"Para peserta yang mendaftar tentu telah melalui proses evaluasi dan penilaian dari pimpinan dan disetujui Jaksa Agung," tambahnya.

Berdasarkan catatan Bisnis,Panitia seleksi (pansel) resmi mengumumkan sebanyak 525 orang mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan dan dewan pengawas (dewas) KPK periode 2024–2029.

Jumlah pendaftar calon pimpinan dan dewas KPK itu berdasarkan data yang masuk selama periode pendaftaran dari 26 Juni 2024 sampai dengan 15 Juli 2024. Pendaftaran menjadi calon pimpinan dan dewas KPK telah resmi ditutup kemarin malam, Senin (15/7/2024), pukul 23.59 WIB.

"Dari sejak pendaftaran pada tanggal 26 Juni 2024 hingga penutupan tadi malam 15 Juli 2024 pukul 23.59 WIB dapat disampaikan bahwa total pendaftar sebanyak 525 orang," kata Wakil Ketua Pansel KPK Arif Satria melalui rekaman video yang diterima wartawan, Selasa (16/7/2024).

Arif memaparkan bahwa terdapat 318 orang yang mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK. Secara terperinci, 318 orang itu meliputi 298 pendaftar capim laki-laki dan 20 pendaftar perempuan.

Sementara itu, 207 orang sisanya mendaftarkan diri sebagai calon dewas KPK dengan komposisi 184 pendaftar laki-laki dan 23 perempuan.

Tahapan selanjutnya, terang Arif, adalah verifikasi dokumen yang disertakan oleh 525 pendaftar itu. Hasil verifikasi itu akan diumumkan pada 24 Juli 2024 melalui aplikasi maupun di laman resmi KPK serta Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).

"Terhitung sejak tanggal 24 Juli sampai 24 Agustus 2024 kami mengharapkan masukan dan tanggapan dari masyarakat atas calon-calon yang telah lolos seleksi administrasi ini. Masukan dan tanggapan tersebut dapat disampaikan melalui aplikasi Apel dan Gmail kepada pansel KPK," tutur Rektor IPB University itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Panitia seleksiKomisi Pemberantasan Korupsi (pansel KPK) resmi mengumumkan sebanyak 525 orang mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan dan dewan pengawas (dewas) KPK periode 2024–2029.

Jumlah pendaftar calon pimpinan dan dewas KPK itu berdasarkan data yang masuk selama periode pendaftaran dari 26 Juni 2024 sampai dengan 15 Juli 2024. Pendaftaran menjadi calon pimpinan dan dewas KPK telah resmi ditutup kemarin malam, Senin (15/7/2024), pukul 23.59 WIB.

"Dari sejak pendaftaran pada tanggal 26 Juni 2024 hingga penutupan tadi malam 15 Juli 2024 pukul 23.59 WIB dapat disampaikan bahwa total pendaftar sebanyak 525 orang," kata Wakil Ketua Pansel KPK Arif Satria melalui rekaman video yang diterima wartawan, Selasa (16/7/2024).

Arif memaparkan bahwa terdapat 318 orang yang mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK. Secara terperinci, 318 orang itu meliputi 298 pendaftar capim laki-laki dan 20 pendaftar perempuan.

Sementara itu, 207 orang sisanya mendaftarkan diri sebagai calon dewas KPK dengan komposisi 184 pendaftar laki-laki dan 23 perempuan.

Tahapan selanjutnya, terang Arif, adalah verifikasi dokumen yang disertakan oleh 525 pendaftar itu. Hasil verifikasi itu akan diumumkan pada 24 Juli 2024 melalui aplikasi maupun di laman resmi KPK serta Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).

"Terhitung sejak tanggal 24 Juli sampai 24 Agustus 2024 kami mengharapkan masukan dan tanggapan dari masyarakat atas calon-calon yang telah lolos seleksi administrasi ini. Masukan dan tanggapan tersebut dapat disampaikan melalui aplikasi Apel dan Gmail kepada pansel KPK," tutur Rektor IPB University itu.

Adapun pada keterangan sebelumnya, Arif menyebut latar belakang pendaftar calon pimpinan dan dewas KPK meliputi antara lain dari ASN, akademisi, aparat penegak hukum, lembaga negara, swasta, praktisi dan juga civil society organization.

Ketua Pansel KPK Muhammad Yusuf Ateh sebelumnya menyampaikan bahwa pengumuman pendaftaran calon pimpinan dan dewas masa jabatan 2024–2029 dimuat pada media cetak, media elektronik serta laman resmi KPK https://kpk.go.id dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) https://www.setneg.go.id/.

Pengumuman itu diunggah mulai dari 4 sampai dengan 25 Juni. "Sedangkan pendaftaran akan dimulai pada tanggal 26 Juni sampai dengan 15 Juli 2024," ujar Ateh kepada wartawan di kantor Kemensetneg, Jakarta, Jumat (31/5/2024).

Berdasarkan catatan Bisnis, sebagaimana seleksi terdahulu, para pendaftar capim dan dewas KPK akan menjalani serangkaian seleksi oleh pansel. Nantinya, sebanyak masing-masing 10 kandidat calon pimpinan dan dewas KPK akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) guna diteruskan ke DPR.

Sementara itu, Indonesia Memanggil (IM) 57+ Institute menilai pansel KPK menjadi penentu bagi Presiden Jokowi untuk meninggalkan warisan terbaik dalam memberantas korupsi di Tanah Air. Seperti diketahui, Jokowi akan menyelesaikan pemerintahannya pada Oktober 2024 mendatang.

Ketua IM 57+ Institute M. Praswad Nugraha berpesan agar tidak ada intervensi dalam proses seleksi supaya warisan Jokowi bisa dirasakan pada masa mendatang.

“Presiden Joko Widodo adalah penanggung jawab segala upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sehingga inilah kesempatan akhir untuk meninggalkanlegacybaik dengan mendorong terpilihnya pimpinan yang baik dan mampu mengembalikan kepercayaan publik,” kata Praswad dalam keterangan tertulis.

Bisnis.com, JAKARTA — Dua dari empat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak akan mencalonkan diri lagi untuk periode kedua 2024–2029.

Sementara itu, dua orang pimpinan lainnya telah resmi mendaftarkan diri untuk maju lagi sebagai calon komisioner.

Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango memastikan tidak mendaftarkan dirinya untuk kembali menjadi calon pimpinan (capim) lembaga antirasuah. Nawawi mengatakan banyaknya persoalan di lembaga antikorupsi itu membuatnya tidak tertarik untuk kembali mendaftar jadi capim KPK.

"Saya tidak ikutan lagi mendaftarkan diri. Terlalu banyak 'persoalan' di lembaga ini, dan itu bukan hanya soal Pimpinan," ujarnya kepada wartawan melalui pesan singkat, Senin (15/7/2024).

Seperti halnya Nawawi, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata juga tidak akan melanjutkan kiprahnya di KPK. Namun, berbeda dengan rekannya, Alex tidak lagi maju sebagai capim karena sudah menduduki jabatan yang sama sebanyak dua periode.Pria itu merupakan satu-satunya sejauh ini yang pernah menjabat dua kali sebagai pimpinan KPK.

Untuk diketahui, Alex sebelumnya telah menjabat sebagai Wakil Ketua KPK pada periode 2015-2019 era Ketua KPK Agus Rahardjo. Pimpinan berlatar belakang hakim ad hoc tipikor itu bahkan menyebut tidak tertarik untuk mendaftar sebagai dewas KPK.

"Tidak. Saya mau pensiun setelah di KPK," ujarnya melalui pesan singkat kepada wartawan.

Sementara itu, dua orang pimpinan KPK lainnya memutuskan untuk kembali mencalonkan diri untuk periode kedua 2024–2029. Mereka adalah Nurul Ghufron dan Johanis Tanak. Keduanya baru sekali menjabat sebagai komisioner lembaga antirasuah.

Ghufron, yang berlatar belakang akademisi, mengatakan bahwa itu merupakan komitmennya untuk terus memberantas korupsi. Dia pun sebelumnya mendorong berbagai pihak mulai dari internal hingga eksternal KPK seperti NGO, CSO, penegak hukum maupun akademisi untuk mendaftarkan diri sebagai capim KPK.

"Tak lupa, saya perlu mengundang agar masyarakat luas turut serta memantau dan juga memberikan kritik dan saran yang disampaikan kepada Pansel Pimpinan KPK, karena kepedulian Anda adalah bagian dari pembentuk terpilihnya pimpinan-pimpinan terbaik bagi pemberantasan korupsi periode 2024–2029," ujarnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengaku rekan-rekan sesama pimpinan menghendakinya untuk maju kembali menjadi capim KPK. Pimpinan berlatar belakang jaksa itu sebelumnya diangkat sebagai pimpinan KPK menggantikan Lili Pintauli Siregar, yang mengundurkan diri pada 2022.

"Teman-teman pimpinan KPK menghendaki saya ikut seleksi capim KPK karena saya baru sekali itu seleksi dan ada dukungan dari teman-teman," ujarnya.

Adapun menurut data panitia seleksi (pansel) KPK per pukul 20.15 WIB, sudah ada 468 orang pendaftar calon pimpinan dan dewas KPK yang sudah menyertakan dokumennya. Secara keseluruhan, ada total 844 orang yang membuat akun registrasi di situs pendaftaran capim serta dewas KPK.

Seperti diketahui, pendaftaran capim dan dewan pengawas (dewas) KPK sudah ditutup pada pukul 23.59 WIB kemarin malam, Senin (15/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Panitia seleksi menyebut sebanyak 468 pendaftar calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menyertakan kelengkapan dokumen hingga kemarin malam, per pukul 20.15 WIB, Senin (15/7/2024).

Wakil Ketua PanselKPK Arif Satria mengatakan, 468 orang pendaftar itu merupakan bagian dari total 844 orang yang membuat akun registrasi di situs pendaftaran capim serta dewas KPK. Arif memaparkan bahwa terdapat 280 orang yang mendaftarkan diri sebagai capim KPK dari total 468 pendaftar.

Secara terperinci, 280 orang itu meliputi 261 pendaftar capim laki-laki dan 19 pendaftar perempuan. Sementara itu, 188 orang sisanya mendaftarkan diri sebagai calon dewas KPK dengan komposisi 167 pendaftar laki-laki dan 21 perempuan.

"Latar belakang pendaftar antara lain dari ASN, akademisi, aparat penegak hukum, lembaga negara, swasta, praktisi dan jugacivil society organization," ujarnya dalam sebuah rekaman video, dikutip Selasa (16/7/2024).

Adapun pendaftaran capim dan dewas KPK untuk periode 2024–2029 ditutup kemarin malam, pada pukul 23.59 WIB. Sebelumnya, pendaftaran itu telah dibuka sejak 25 Juni 2024.

Ketua Pansel KPK Muhammad Yusuf Ateh sebelumnya menyampaikan bahwa pengumuman pendaftaran calon pimpinan dan dewas masa jabatan 2024–2029 dimuat pada media cetak, media elektronik serta laman resmi KPK https://kpk.go.id dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) https://www.setneg.go.id/.Pengumuman itu diunggah mulai dari 4 sampai dengan 25 Juni.

"Sedangkan pendaftaran akan dimulai pada tanggal 26 Juni sampai dengan 15 Juli 2024," ujar Ateh kepada wartawan di kantor Kemensetneg, Jakarta, Jumat (31/5/2024).

Berdasarkan catatanBisnis, sebagaimana seleksi terdahulu, para pendaftar capim dan dewas KPK akan menjalani serangkaian seleksi oleh pansel. Nantinya, sebanyak masing-masing 10 kandidat calon pimpinan dan dewas KPK akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) guna diteruskan ke DPR.

Adapun Indonesia Memanggil (IM) 57+ Institute menilai pansel KPK menjadi penentu bagi Presiden Jokowi untuk meninggalkan warisan terbaik dalam memberantas korupsi di Tanah Air.

Seperti diketahui, Jokowi akan menyelesaikan pemerintahannya pada Oktober 2024 mendatang.

Ketua IM 57+ Institute M. Praswad Nugraha berpesan agar tidak ada intervensi dalam proses seleksi supaya warisan Jokowi bisa dirasakan pada masa mendatang.

“Presiden Joko Widodo adalah penanggung jawab segala upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sehingga inilah kesempatan akhir untuk meninggalkan legacy baik dengan mendorong terpilihnya pimpinan yang baik dan mampu mengembalikan kepercayaan publik,” kata Praswad dalam keterangan tertulis.

Bisnis.com, JAKARTA — Panitia seleksi menyebut sebanyak 468 pendaftar calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menyertakan kelengkapan dokumen hingga kemarin malam, per pukul 20.15 WIB, Senin (15/7/2024).

Wakil Ketua PanselKPK Arif Satria mengatakan, 468 orang pendaftar itu merupakan bagian dari total 844 orang yang membuat akun registrasi di situs pendaftaran capim serta dewas KPK. Arif memaparkan bahwa terdapat 280 orang yang mendaftarkan diri sebagai capim KPK dari total 468 pendaftar.

Secara terperinci, 280 orang itu meliputi 261 pendaftar capim laki-laki dan 19 pendaftar perempuan. Sementara itu, 188 orang sisanya mendaftarkan diri sebagai calon dewas KPK dengan komposisi 167 pendaftar laki-laki dan 21 perempuan.

"Latar belakang pendaftar antara lain dari ASN, akademisi, aparat penegak hukum, lembaga negara, swasta, praktisi dan jugacivil society organization," ujarnya dalam sebuah rekaman video, dikutip Selasa (16/7/2024).

Adapun pendaftaran capim dan dewas KPK untuk periode 2024–2029 ditutup kemarin malam, pada pukul 23.59 WIB. Sebelumnya, pendaftaran itu telah dibuka sejak 25 Juni 2024.

Ketua Pansel KPK Muhammad Yusuf Ateh sebelumnya menyampaikan bahwa pengumuman pendaftaran calon pimpinan dan dewas masa jabatan 2024–2029 dimuat pada media cetak, media elektronik serta laman resmi KPK https://kpk.go.id dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) https://www.setneg.go.id/.Pengumuman itu diunggah mulai dari 4 sampai dengan 25 Juni.

"Sedangkan pendaftaran akan dimulai pada tanggal 26 Juni sampai dengan 15 Juli 2024," ujar Ateh kepada wartawan di kantor Kemensetneg, Jakarta, Jumat (31/5/2024).

Berdasarkan catatanBisnis, sebagaimana seleksi terdahulu, para pendaftar capim dan dewas KPK akan menjalani serangkaian seleksi oleh pansel. Nantinya, sebanyak masing-masing 10 kandidat calon pimpinan dan dewas KPK akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) guna diteruskan ke DPR.

Adapun Indonesia Memanggil (IM) 57+ Institute menilai pansel KPK menjadi penentu bagi Presiden Jokowi untuk meninggalkan warisan terbaik dalam memberantas korupsi di Tanah Air.

Seperti diketahui, Jokowi akan menyelesaikan pemerintahannya pada Oktober 2024 mendatang.

Ketua IM 57+ Institute M. Praswad Nugraha berpesan agar tidak ada intervensi dalam proses seleksi supaya warisan Jokowi bisa dirasakan pada masa mendatang.

“Presiden Joko Widodo adalah penanggung jawab segala upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sehingga inilah kesempatan akhir untuk meninggalkan legacy baik dengan mendorong terpilihnya pimpinan yang baik dan mampu mengembalikan kepercayaan publik,” kata Praswad dalam keterangan tertulis.

Bisnis.com, JAKARTA — Proses pendaftaran untuk seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024–2029 dilaporkan ramai peminat.

Sederet tokoh publik pun resmi mendaftarkan diri kepada panitia seleksi pendaftaran capim dan calon dewan pengawasKPKyang dibuka sejak 26 Juni dan berakhir kemarin, Senin (15/7/2024). Salah satunya adalahNurul Ghufron, Wakil Ketua KPK.

"Saya mendaftarkan diri untuk menjadi Capim KPK utk periode 2024-2029. Berharap rida dan perlindungan Allah SWT semoga terpilih pimpinan yang terbaik untuk pemberantasan di Indonesia," ujar Nurul dalam keterangan, Senin (15/7/2024).

Dia juga turut mengajak warga untuk menjadi peserta seleksi pimpinan KPK pada periode 2024–2029. Pasalnya, hal tersebut dapat menjadi momentum untuk bisa berdedikasi dalam pemberantasan rasuah di Indonesia.

"Korupsi tak akan habis tanpa turun gelanggang melakukan pemberantasan salah satunya dengan menjadi pimpinan KPK. Semakin banyak peserta akan semakin besar kemungkinan terpilih yang terbaik," tambahnya.

SelainNurul Ghufron, Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)Sudirman Saidjuga mendaftarkan dirinya sebagai capimKPK.

Sudirman menyatakan bahwa dirinya merasa terpanggil untuk membenahi Instansi KPK yang kini semakin berantakan, sehingga dia mencalonkan diri sebagai calon pimpinan KPK.

Selain itu, menurutnya, dorongan dari publik juga semakin kuat agar dirinya daftar jadi calon pimpinan KPK periode 2024–2029 mendatang.

"Saat publik memanggil untuk membenahi KPK, memperkuat pemberantasan korupsi, sebagai warga negara saya harus bersiap," tuturnya dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (15/7/2024).

Dia juga mengaku bahwa dirinya sudah siap untuk menghibahkan seluruh waktunya agar bisa mengabdi kepada negara melalui KPK.

"Bila Tuhan sudah membuka jalanNya bagi pengabdian saya di KPK, semoga bisa menjadi bagian dari membayar utang pada rakyat, yang sesungguhnya tak akan pernah lunas," katanya.

Sudirman mengatakan bahwa dirinya sudah mengirimkan semua berkas pendaftaran ke panitia seleksi calon pimpinan KPK dan langsung dinyatakan lengkap.

"Saya berterima kasih ternyata banyak juga sahabat yang membantu untuk menyiapkan persyaratan administrasi yang diperlukan. Sehingga dengan cepat seluruh syarat-syarat sudah dapat dipenuhi," ujarnya.

RAMAI PENDAFTAR

Ketua Panitia seleksi (Pansel) Muhammad Yusuf Ateh menyatakan bahwa pihaknya telah mengantongi 210 nama pimpinan KPK serta Dewan Pengawas KPK sebesar 142 orang.

"Pimpinan 210. Dewas 142. Pendaftar Posisi pagi ini 15/7 pukul 06.50" kata Yusuf.

Yusuf menambahkan, pendaftaran baik capim maupun dewas KPK yang ditutup kemarin tidak akan diberikan perpanjangan waktu.

Eks penyidikKPK, Yudi Purnomo juga memberikan komentar senada. Yudi menilai jumlah calon pendaftar tersebut sudah cukup banyak sehingga tidak perlu ada perpanjangan waktu untuk proses pendaftaran.

Dia berharap panitia seleksi calon pimpinan KPK bisa bekerja secara profesional dan tidak lagi meloloskan pimpinan KPK yang bermasalah seperti sebelumnya.

"Itu kan sudah cukup melakukan seleksi sehingga tidak perlu ada perpanjangan pendaftaran. Pansel fokus saja dengan jadwal seleksi yang telah mereka buat agar memilih 10 orang capim yang berintegritas dan rekam jejak baik," tuturnya di Jakarta, Senin (15/7/2024).

Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK itu juga mengemukakan bahwa Pansel KPK memiliki akses informasi mengenai rekam jejak nama yang mencalonkan diri sebagai capim KPK.

"Maka dari itu jangan bertaruh dengan cara tetap meloloskan orang bermasalah dalam seleksi administrasi karena ini merupakan pijakan untuk tahapan selanjutnya. Alasan apapun meloloskan Capim bermasalah tidak akan diterima oleh logika publik," kata Yudi.

Dia berharap capim KPK yang lolos nanti merupakan sosok tepat dan punya taring untuk menggigit setiap orang yang terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi dan merugikan keuangan negara.

"Pimpinan KPK 2024-2029 ini merupakan harapan masyarakat untuk memperbaiki KPK baik dari sisi internal, kinerja dan juga memulihkan kepercayaan masyarakat sehingga tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang yang bermasalah," ujarnya.