Bisnis.com,JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sementara Nawawi Pomolango mengungkapkan bahwa lembaga antirasuah tersebut hingga saat ini masih dianggap sebagai “anak dilahirkan yang tidak diinginkan”.

Nawawi dalam perhelatan Indonesia Integrity Forum 2024 mengungkapkan banyak yang tidak menginginkan KPK ini ada. Padahal, KPK lahir dari UU Nomor 31 Tahun 1999 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Tepatnya di dalam pasal 43 ayat 1 disebutkan bahwa dalam waktu paling lambat 2 tahun setelahnya diundangkannya Undang-Undang ini (UU Nomor 31 Tahun 1999),” jelas Nawawi, dikutip dari kanal YouTube Transparency International Indonesia (TII), Jumat (11/10/2024).

Namun, nyatanya lembaga yang memiliki gedung dwiwarna ini baru lahir pada 27 Desember 2002. Padahal UU Nomor 31 Tahun 1999 tersebut lahir pada 16 Agustus 1999, yang seharusnya lahir paling lambat 16 Agustus 2001.

“Hampir nggak lahir sebetulnya bayi ini. Itu kemudian harus kita simpulkan bahwa memang tidak dikehendaki lahirnya bayi KPK ini gitu,” tuturnya.

Tak hanya itu, dia juga mengungkapkan bahwa orang-orang pada awalnya semangat atas lahirnya KPK, lembaga yang dikehendaki untuk memberantas korupsi. Namun kini ia menilai integritas lembaga antirasuah tersebut menurun.

“Itu perjalan kita sangat lihat KPK begitu terhuyung-huyung. para pemimpinnya mulai ada yang kemudian yang tidak perlu disampaikan pada forum-forum seperti ini di tengah perjalan,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyebut hasil penanganan laporan dugaan gratifikasi putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, tidak perlu diumumkan oleh pimpinan.

Menurut Nawawi, bukan suatu kepentingan bagi pimpinan untuk menyampaikan hasil penelaahan Direktorat Gratifikasi KPK terhadap penggunaan jet pribadi yang sebelumnya telah dilaporkan Kaesang pekan lalu, Selasa (17/9/2024). Dia menilai cukup Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK yang menyampaikan hasil kerja Direktorat Gratifikasi.

"Pimpinan enggak penting-penting amatlah harus mengumumkan yang seperti itu pak, di kedeputian pencegahan saja. Sebelumnya kan beliau sering ngomong ini," ujarnya di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi atau Gedung Lama KPK, Jakarta, Rabu (25/9/2024).

Nawawi juga menyebut tidak ada arahan khusus pimpinan KPK terhadap penyampaian hasil penelaahan Direktorat Gratifikasi. Dia menyebut hasil itu cukup disampaikan melalui konferensi pers atau rilis biasa.

"Seperti saya sampaikan kemarin biarlah Deputi Pencegahan. Biar menjadi pekerjaan pak Deputi Pencegahan yang memang meng-handle urusan itu," lanjut mantan hakim itu.

Berdasarkan catatan Bisnis, ini bukan pertama kali Nawawi menyampaikan sikap bahwa tidak harus pimpinan KPK yang menyampaikan hasil tindak lanjut atas laporan gratifikasi Kaesang. Padahal, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan sebelumnya menyebut pimpinan yang nantinya akan menyampaikan hal tersebut.

Untuk diketahui, Direktorat Gratifikasi berada di bawah naungan Kedeputian Pencegahan dan Monitoring yang dipimpin Pahala. Pada pekan lalu, Jumat (20/9/2024), dia bahkan menyebut hasil penelahaan Direktorat Gratifikasi sudah disampaikan ke pimpinan.

"Proses telaah laporan gratifikasi sudah selesai. Nanti informasinya akan disampaikan pimpinan," ujar Pahala kepada wartawan, dikutip Senin (23/9/2024).

Adapun mantan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief mengkritik pimpinan KPK saat ini. Laode menilai KPK harus tegas dalam menyikapi dugaan gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi yang menyeret putra bungsu Jokowi.

Menurutnya, pimpinan KPK lah yang harus turun tangan dan tampil di publik untuk menjelaskan soal perkara Kaesang.

"Ya seharusnya pada kesempatannya sebenarnya pimpinan yang harus tampil ke depan untuk menjelaskan," terangnya kepada wartawan saat ditemui di Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Sebagai informasi, dugaan gratifikasi berupa jet pribadi itu menjadi perbincangan publik sekitar satu bulan belakangan, hingga turut menyita perhatian KPK. Kontroversi itu bermula ketika istri Kaesang, Erina Gudono, mengunggah foto mereka berdua menaiki jet pribadi ke AS pada 18 Agustus 2024.

Penerbangan Kaesang dan Erina ke AS di tengah aksi penolakan revisi UU Pilkada menjadi sorotan. Apalagi, saat itu revisi UU Pilkada dinilai menguntungkan Kaesang yang dijagokan untuk maju di Pilkada Jawa Tengah.

Setelah ramai dorongan publik kepada KPK untuk mengusut dugaan gratifikasi Kaesang, Ketua Umum PSI itu sempat tak muncul ke publik. Akan tetapi, sebulan setelah penerbangannya ke AS itu, akhirnya Kaesang menyambangi KPK untuk menghadap Direktorat Gratifikasi, Selasa (17/9/2024). Dia pun mengisi laporan gratifikasi dan berkonsultasi ke lembaga antirasuah.

Konsultasi itu dilakukan lantaran pihak Kaesang kukuh menilai fasilitas jet pribadi itu bukan merupakan gratifikasi. Hal itu karena Kaesang bukan penyelenggara negara. Namun, dala formulir KPK yang diisi Kaesang, dia mengaku merupakan anak dari penyelenggara negara.

Kaesang mengeklaim keberangkatannya ke AS dengan jet Gulfstream G650ER itu hanya menebeng ke temannya. Pihak KPK saat itu menyebut teman yang dimaksud oleh Kaesang itu berinisial 'Y'.

"Yang numpang atau bahasa bekennya nebeng lah, nebeng pesawatnya teman saya," kata Kaesang pekan lalu usai menemui Direktorat Gratifikasi KPK.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sementara Nawawi Pomolango diminta untuk memberikan penilaian 1-10 terhadap kinerja pemberantasan korupsi di Indonesia.

Permintaan tersebut disampaikan dalam forum diskusi bertajuk "Konflik Kepentingan Sebagai Pintu Masuk Korupsi" yang berlangsung di Royal Kuningan Hotel, Jakarta, pada Selasa (24/9/2024).

"Sebagai pimpinan KPK, berapa skor pemberantasan korupsi kita dari range 1-10?" tanya Host Forum Diskusi, Rivana Pratiwi.

"Saya ikut Transparency International Indonesia (TII) saja kayaknya 3,4 saja," jawab Nawawi.

Rivana kemudian menekankan bahwa penilaian tidak hanya mencakup kondisi pemberantasan korupsi, tetapi juga kinerja KPK secara keseluruhan.

Nawawi pun menghindari memberikan penilaian yang pasti. Namun, ia memperkirakan nilai kinerja KPK berada di kisaran 4 hingga 5.

"Salah satu yang saya hindari menilai, saya ikutkan Litbang Kompas saja ada di sekitaran 4 sampai 5," ucapnya.

Penilaian tersebut mencerminkan tantangan yang masih dihadapi KPK dalam menjalankan tugasnya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluh sulitnya bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka bahkan telah meminta secara khusus kepada Presiden Jokowi untuk bertemu.

Ketua sementara KPK, Nawawi Pomolango, bahkan secara satire mengungkapkan bahwa organisasi masyarakat alias ormas jauh lebih mudah bertemu Jokowi.

"Saya pernah bercanda dengan Pak Alex, saya kirimi satu link pemberitaan. 'Pak Alex, lebih mudah Ormas ya ketemu Pak Presiden daripada pimpinan KPK'. Lima tahun kami di sana, tidak pernah sekalipun kami diundang untuk membicarakan KPK," ucapnya saat diskusi media di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/9/2024).

Nawawi pun mempersilahkan kepada peserta acara, yakni insan KPK dan awak media untuk menafsirkan hal tersebut. Menurutnya, pimpinan KPK bahkan beberapa kali mengajukan permohonan untuk menghadap.

"Terserah kalian artinya ini, menafsirkan apa. Seorang pemimpin negara tidak pernah mengundang. Bukan hanya diundang, kami itu ada beberapa kali mengajukan permohonan untuk menghadap. Satu kali aja itu dipenuhi kaitannya dengan rencana penyelenggaraan Hakordia [Hari Antikorupsi Sedunia], pada waktu itu. Satu kali," tutur mantan hakim itu.

Adapun momen lain pimpinan KPK, lanjut Nawawi, bisa bertemu Jokowi adalah saat Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dilantik menjadi pimpinan menggantikan Lili Pintauli Siregar.

Setelah itu, berdasarkan pengakuan Nawawi, Presiden tidak pernah lagi memanggil mereka. Justru yang dipanggil adalah Dewan Pengawas KPK.

Adapun pimpinan KPK 2019–2024 itu menyebut akhirnya bertemu dengan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto untuk membahas soal koordinasi dan supervisi yang dinilai tidak berjalan dengan baik. Seluruh pimpinan hingga deputi diajak.

Pertemuan itu berhasil digelar namun hasilnya tidak kunjung dilaksanakan sampai dengan saat ini.

Istana Buka Suara

Istana Kepresidenan buka suara soal pernyataan Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango ihwal tidak pernah diundang oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas pemberantasan korupsi.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa koordinasi antara pemerintah dan KPK dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi berjalan dengan baik. Menurutnya, koordinasi berjalan dengan baik kendati dilakukan secara intens melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

Ari menyebut Presiden Jokowi secara prinsip terbuka untuk bertemu dengan siapa saja, termasuk dengan pimpinan KPK. Dia mengungkap Presiden ingin menghormati dan menjaga marwah KPK sebagai institusi yang independen.

"Jangan sampai pertemuan-pertemuan antara Presiden dan KPK kemudian disalah persepsikan sebagai intervensi," ujarnya kepada wartawan, Senin (16/9/2024).

JAKARTA, investor.id – Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menanggapi keluhan Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango yang mengaku kesulitan bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi tidak tertutup untuk pertemuan dengan KPK, kata Ari, namun Presiden disebut berupaya menjaga marwah KPK sebagai institusi yang independen.

"Prinsipnya, Bapak Presiden terbuka untuk bertemu dengan siapa saja, termasuk pimpinan KPK. Tapi, Presiden juga ingin menghormati dan menjaga marwah KPK sebagai institusi yang independen," jelas Ari lewat pesan singkat yang diterima Senin (16/9/2024).

Ia mengatakan, Jokowi tidak ingin jika pertemuan rutin antara presiden dengan lembaga independen disalahpersepsikan masyarakat.

"Jangan sampai pertemuan-pertemuan antara Presiden dan KPK kemudian disalahpersepsikan sebagai intervensi," tambahnya.

Meskipun jarang ada pertemuan langsung antara presiden dengan KPK, Ari menegaskan koordinasi tetap berjalan melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI.

"Koordinasi antara Pemerintah dengan KPK untuk aksi pencegahan dam pemberantasan korupsi, berjalan dengan baik. Pemerintah melalui Menko Polhukam telah melakukan koordinasi yang intens dengan KPK," ungkap Ari.

Sebelumnya, diberitakan Nawawi Pomolango mengungkapkan tentang bagaimana organisasi masyarakat (ormas) lebih mudah bertemu Jokowi daripada pihaknya. Ia mengungkapkan hal ini ketika menerangkan soal komunikasinya yang bersifat candaan dengan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

“Saya pernah bercanda sama Pak Alex. Saya kirim satu link pemberitaan, ‘Pak Alex, lebih mudah ormas ya ketemu pak presiden daripada pimpinan KPK’,” bebernya di tengah agenda media gathering KPK di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/9/2024).

Pernyataan ini kemudian menjadi sorotan Nawawi. Selama lima tahun kepemimpinan KPK saat ini, sebutnya, belum pernah ada undangan dari Jokowi untuk mendiskusikan materi terkait pemberantasan korupsi.

Nawawi bahkan menyampaikan KPK sempat beberapa kali mengajukan permohonan untuk menghadap Presiden Jokowi. Namun, baru sekali Jokowi memenuhi permohonan tersebut yakni dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia).

“Bukan hanya mengundang, (bahkan) kami beberapa kali mengajukan permohonan untuk menghadap (Presiden Jokowi). Satu kali aja itu juga kaitannya dengan rencana penyelenggaraan Hakordia,” sambungnya.

Pimpinan KPK sempat berharap dapat bertemu Jokowi ketika momen pelantikan Johanis Tanak sebagai Wakil Ketua KPK menggantikan Lili Pintauli. Hanya saja, pertemuan itu urung terlaksana.

“Usai pelantikan kami berharap kami dipanggil, tidak gitu. Yang dipanggil itu Dewas (Dewan Pengawas),” lanjut Nawawi.

Oleh sebab itu, Nawawi menduga ada koordinasi yang tidak berjalan dengan lancar. Pada kesempatan ini, ketua sementara KPK tersebut menekankan pentingnya koordinasi dengan pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Penting sangat koordinasi dengan pemerintah,” tandasnya.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, BOGOR - Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango berkelakar soal sulitnya bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membicarakan agenda pemberantasan korupsi.

Nawawi menceritakan bahwa selama lima tahun menjabat tidak pernah diundang oleh Kepala Negara untuk membicarakan KPK. Dia pun berkelakar pernah mengirimkan satu tautan berita ke rekannya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, soal pertemuan Jokowi dengan organisasi kemasyarakatan (ormas).

"Saya pernah bercanda dengan Pak Alex, saya kirimi satu link pemberitaan. 'Pak Alex, lebih mudah Ormas ya ketemu Pak Presiden daripada pimpinan KPK'. Lima tahun kami di sana, tidak pernah sekalipun kami diundang untuk membicarakan KPK," ucapnya saat diskusi media di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/9/2024).

Nawawi pun mempersilakan kepada peserta acara, yakni insan KPK dan awak media untuk menafsirkan hal tersebut. Menurutnya, pimpinan KPK bahkan beberapa kali mengajukan permohonan untuk menghadap.

"Seorang pemimpin negara yang tidak pernah mengundang. Bukan hanya mengundang, kami itu ada beberapa kali mengajukan permohonan untuk menghadap. Satu kali aja itu dipenuhi kaitannya dengan rencana penyelenggaraan Hakordia [Hari Antikorupsi Sedunia], pada waktu itu. Satu kali," tutur mantan hakim itu.

Adapun momen lain pimpinan KPK, lanjut Nawawi, bisa bertemu Jokowi adalah saat Wakil Ketua KPK Johanis Tanak ditunjuk menjadi pimpinan menggantikan Lili Pintauli Siregar.

Setelah itu, berdasarkan pengakuan Nawawi, Presiden tidak pernah lagi memanggil mereka. Justru yang dipanggil adalah Dewan Pengawas KPK.

Adapun pimpinan KPK 2019–2024 itu menyebut akhirnya bertemu dengan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto untuk membahas soal koordinasi dan supervisi yang dinilai tidak berjalan dengan baik. Seluruh pimpinan hingga deputi diajak.

Pertemuan itu berhasil digelar namun hasilnya tidak kunjung dilaksanakan sampai dengan saat ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyebut, pimpinan lembaga antirasuah tidak cukup jika hanya kompeten berintegritas dan kompeten.

Nawawi mengatakan, berdasarkan data calon pimpinan (Capim) KPK hasil seleksi administrasi yang dikeluarkan Tim Panitia Seleksi (Pansel), terdapat sosok yang rekam jejaknya dikenal baik.

“Tapi menjadi pimpinan di lembaga ini, tak cukup sekadar berintegritas dan kompeten, tapi lebih dari itu memiliki nyali 'berani' menyikapi 'intervensi' dari berbagai kepentingan yang ujungnya berimbas pada 'independensi' lembaga,” kata Nawawi saat dihubungi, Kamis (25/7/2024).

Karena kondisi ini, menurut Nawawi, Pansel Capim KPK harus menyampaikan kepada publik bahwa proses seleksi ini tidak ditunggangi kepentingan pihak manapun.

“Karenanya Pansel harus benar-benar memberi jaminan ke publik, bahwa kerja-kerja Pansel tidak didomplengi oleh calon-calon titipan dari pihak manapun,” tutur Nawawi.

Sebelumnya, Pansel mengungumkan 236 pendaftar Capim KPK dinyatakan lolos tahap seleksi administrasi.

Dari ratusan pendaftar, sebanyak 50 peserta memiliki latar belakang akademisi, 39 auditor, 36 praktisi, 26 pegawai negeri sipil (PNS), 17 hakim, 16 anggota Polri, 12 swasta, dan 11 jaksa.

Lalu, delapam orang lembaga swadaya masyarakat (LSM), enam pegawai BUMN, tiga orang anggota TNI, dan empat orang lembaga negara lain, serta delapan orang berlatar belakang lain yang lolos seleksi tahap administrasi.

Dari ratusan nama itu, sebanyak delapan di antaranya diketahui dari internal KPK.

Mereka adalah Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya H. Harefa.

Lalu, Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Dian Patria, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Didik Agung Widjanarko, Fungsional Analisis Pemberantasan Korupsi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK RI, Anna Devi.

Kemudian, Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak dan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron.

Jakarta: Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengingatkan panitia seleksi (pansel) tidak memilih calon pimpinan (capim) Lembaga Antirasuah berdasarkan titipan pihak tertentu. Penegasan itu harus jadi jaminan untuk masyarakat.

“Pansel harus benar-benar memberi jaminan ke publik, bahwa kerja-kerja Pansel tidak didomplengi oleh calon-calon titipan dari pihak manapun,” kata Nawawi melalui keterangan tertulis, Kamis, 25 Juli 2024.

Nawawi mengaku sudah membaca nama-nama capim KPK yang lolos seleksi administrasi. Menurutnya, sebagian sosok memiliki rekam jejak yang baik.
Namun, rekam jejak baik saja dinilai tidak cukup untuk menjadi pimpinan KPK. Lembaga Antirasuah dinilai butuh sosok yang berani menyikapi intervensi, karenanya, pimpinannya tidak boleh titipan kelompok tertentu.

“Pimpinan di lembaga ini, tak cukup sekedar berintegritas dan kompeten, tapi lebih dari itu memiliki nyali 'berani' menyikapi 'intervensi' dari berbagai kepentingan yang ujungnya berimbas pada 'independensi' lembaga,” ucap Nawawi.

Baca juga: 236 Nama Lolos Seleksi Capim KPK, MAKI: Belum Dream Team

Pansel Capim KPK dan Dewan Pengawas (Dewas) membeberkan ada 318 orang yang lolos dalam seleksi administrasi. Sebanyak delapan internal Lembaga Antirasuah dinyatakan lolos tahapan itu.

“Terkonfirmasi ada delapan insan KPK yang lulus seleksi administrasi sebagai calon pimpinan KPK,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 24 Juli 2024.

Mereka yakni Fungsional Analisis Pemberantasan Korupsi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK RI, Anna Devi, Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harefa, dan Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK Dian Patria.

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Didik Agung Widjanarko, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, dan Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana.

(END)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyatakan tak berminat untuk mengikuti seleksi calon pimpinan (capim) KPK periode 2024–2029. Nawawi pun telah memutuskan untuk tidak mendaftar seleksi capim KPK hingga hari terakhir pada Senin (15/7/2024).

"Saya tidak ikutan lagi mendaftarkan diri," kata Nawawi kepada wartawan, Senin (15/7/2024).

Nawawi mengungkapan dirinya ogah mendaftar lantaran merasa permasalahan di lembaga antirasuah sudah segudang. Tapi mantan hakim tersebut tak menjelaskan permasalahan apa yang membuatnya jera jadi pimpinan KPK. "Terlalu banyak 'persoalan' di lembaga ini," ujar Nawawi.

Nawawi menyentil permasalahan di KPK tak hanya soal pimpinannya saja. Nawawi seolah mensinyalkan permasalahan di KPK kian kompleks. "Itu bukan hanya soal pimpinan," ujar Nawawi.

Tercatat, Nawawi Pomolango dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo sebagai ketua KPK menggantikan Firli Bahuri pada 27 November 2023. Nawawi sebelumnya menjabat sebagai wakil ketua KPK periode 2019–2023.

Berbeda dengan Nawawi, Johanis Tanak dan Nurul Ghufron yang tengah menjabat sebagai pimpinan KPK saat ini ingin ikut mendaftar sebagai calon pimpinan KPK periode 2024—2029. Padahal keduanya pernah terjerat skandal dugaan pelanggaran etik.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Panitia seleksi (pansel) memperketat pemantauan rekam jejak calon pimpinan (capim) yang saat ini bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ICW tak ingin Pansel kebobolan meloloskan Capim bermasalah.

Peneliti dari ICW Kurnia Ramadhana mendorong Pansel untuk memperkuat komunikasi dengan Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Tujuannya guna mendapat informasi komprehensif soal pegawai atau komisioner KPK yang mendaftar Capim KPK 2024-2029.

"Jika ada internal KPK yang mendaftar, maka Pansel harus benar-benar melakukan penelusuran rekam jejak mereka. Salah satunya, pansel dapat secara aktif menjalin komunikasi dengan Dewan Pengawas untuk menanyakan apakah mereka pernah dilaporkan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik atau tidak," kata Kurnia kepada wartawan, Selasa (16/7/2024).

Kurnia mengingatkan, capim dari KPK yang terpantau sempat terjerat kasus pelanggaran etik wajib dicermati oleh pansel. Kurnia menyebut fakta persidangan yang pernah disidangkan Dewas harus dipelajari Pansel

"Jika pernah (tersangkut kasus etik), maka harus ditelusuri fakta-fakta yang muncul dalam persidangan tersebut," ujar Kurnia.

Kurnia tak ingin Pansel hanya berpatokan pada putusan Dewas KPK saja. "Jangan hanya bersandar pada ada atau tidaknya administrasi putusan," lanjut Kurnia.

Selain itu, Kurnia mendorong pemantauan rekam jejak tidak hanya mendasar dari vonis persidangan etik. Pasalnya, sanksi dari Dewas KPK bisa saja diketok ringan lantaran terbatasnya kewenangan.

"Bisa jadi putusannya tidak ada, akan tetapi fakta persidangan sudah terang benderang mengatakan bahwa orang tersebut terbukti melanggar kode etik," ujar Kurnia.

Tercatat, dua wakil ketua KPK, Nurul Ghufron dan Johanis Tanak memutuskan maju lagi sebagai capim KPK 2024-2029. Kemudian, ada Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan yang ikut mendaftar dalam seleksi tersebut.

Diketahui, Panitia Seleksi (Pansel) mengungkapkan total Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas (Capim-Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendaftar hingga hari terakhir pendaftaran 15 Juli 2024 mencapai 525 orang.

Jumlah pendaftar Capim sejumlah 318 orang. Mereka terdiri dari 298 laki-laki dan 20 perempuan. Sedangkan pendaftar calon Dewas tercatat ada 207 orang terdiri dari 184 laki-laki dan 23 perempuan.

Bisnis.com, JAKARTA — Dua dari empat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak akan mencalonkan diri lagi untuk periode kedua 2024–2029.

Sementara itu, dua orang pimpinan lainnya telah resmi mendaftarkan diri untuk maju lagi sebagai calon komisioner.

Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango memastikan tidak mendaftarkan dirinya untuk kembali menjadi calon pimpinan (capim) lembaga antirasuah. Nawawi mengatakan banyaknya persoalan di lembaga antikorupsi itu membuatnya tidak tertarik untuk kembali mendaftar jadi capim KPK.

"Saya tidak ikutan lagi mendaftarkan diri. Terlalu banyak 'persoalan' di lembaga ini, dan itu bukan hanya soal Pimpinan," ujarnya kepada wartawan melalui pesan singkat, Senin (15/7/2024).

Seperti halnya Nawawi, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata juga tidak akan melanjutkan kiprahnya di KPK. Namun, berbeda dengan rekannya, Alex tidak lagi maju sebagai capim karena sudah menduduki jabatan yang sama sebanyak dua periode.Pria itu merupakan satu-satunya sejauh ini yang pernah menjabat dua kali sebagai pimpinan KPK.

Untuk diketahui, Alex sebelumnya telah menjabat sebagai Wakil Ketua KPK pada periode 2015-2019 era Ketua KPK Agus Rahardjo. Pimpinan berlatar belakang hakim ad hoc tipikor itu bahkan menyebut tidak tertarik untuk mendaftar sebagai dewas KPK.

"Tidak. Saya mau pensiun setelah di KPK," ujarnya melalui pesan singkat kepada wartawan.

Sementara itu, dua orang pimpinan KPK lainnya memutuskan untuk kembali mencalonkan diri untuk periode kedua 2024–2029. Mereka adalah Nurul Ghufron dan Johanis Tanak. Keduanya baru sekali menjabat sebagai komisioner lembaga antirasuah.

Ghufron, yang berlatar belakang akademisi, mengatakan bahwa itu merupakan komitmennya untuk terus memberantas korupsi. Dia pun sebelumnya mendorong berbagai pihak mulai dari internal hingga eksternal KPK seperti NGO, CSO, penegak hukum maupun akademisi untuk mendaftarkan diri sebagai capim KPK.

"Tak lupa, saya perlu mengundang agar masyarakat luas turut serta memantau dan juga memberikan kritik dan saran yang disampaikan kepada Pansel Pimpinan KPK, karena kepedulian Anda adalah bagian dari pembentuk terpilihnya pimpinan-pimpinan terbaik bagi pemberantasan korupsi periode 2024–2029," ujarnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengaku rekan-rekan sesama pimpinan menghendakinya untuk maju kembali menjadi capim KPK. Pimpinan berlatar belakang jaksa itu sebelumnya diangkat sebagai pimpinan KPK menggantikan Lili Pintauli Siregar, yang mengundurkan diri pada 2022.

"Teman-teman pimpinan KPK menghendaki saya ikut seleksi capim KPK karena saya baru sekali itu seleksi dan ada dukungan dari teman-teman," ujarnya.

Adapun menurut data panitia seleksi (pansel) KPK per pukul 20.15 WIB, sudah ada 468 orang pendaftar calon pimpinan dan dewas KPK yang sudah menyertakan dokumennya. Secara keseluruhan, ada total 844 orang yang membuat akun registrasi di situs pendaftaran capim serta dewas KPK.

Seperti diketahui, pendaftaran capim dan dewan pengawas (dewas) KPK sudah ditutup pada pukul 23.59 WIB kemarin malam, Senin (15/7/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyatakan tak berminat untuk mengikuti seleksi calon pimpinan (capim) KPK periode 2024–2029. Sehingga Nawawi memilih tidak mendaftar untuk capim hingga di hari terakhir.

"Saya tidak ikutan lagi mendaftarkan diri," kata Nawawi kepada wartawan, Senin (15/7/2024).

Nawawi mengungkapan dirinya ogah mendaftar lantaran merasa permasalahan di lembaga antirasuah sudah segudang. Tapi mantan hakim tersebut tak menjelaskan permasalahan apa yang membuatnya jera jadi pimpinan KPK.

"Terlalu banyak 'persoalan' di lembaga ini," ujar Nawawi.

Nawawi menyentil permasalahan di KPK tak hanya soal pimpinannya. Nawawi seolah mensinyalkan permasalahan di KPK kian kompleks.

"Itu bukan hanya soal pimpinan," ujar Nawawi.

Tercatat, Nawawi Pomolango dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo sebagai Ketua Sementara KPK menggantikan Firli Bahuri pada 27 November 2023. Nawawi sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua KPK periode 2019–2023.

Berbeda dengan Nawawi, Johanis Tanak dan Nurul Ghufron yang tengah menjabat sebagai pimpinan KPK ingin ikut mendaftar sebagai calon pimpinan KPK periode 2024—2029. Padahal keduanya pernah terjerat skandal dugaan pelanggaran etik.

"Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, saya mendaftarkan diri untuk menjadi Capim KPK untuk periode 2024-2029. Berharap ridho dan perlindungan Allah SWT semoga terpilih pimpinan yang terbaik untuk pemberantasan (korupsi) di Indonesia," kata Ghufron saat dikonfirmasi dari Jakarta lewat pesan singkat, Senin.

Dalam pesannya Ghufron juga mengajak semua pihak yang berintegritas dan menginginkan Indonesia bebas korupsi untuk maju dan mendaftarkan diri sebagai Capim dan Dewas KPK Periode 2024-2029. "Semakin banyak peserta akan semakin besar kemungkinan terpilih yang terbaik," ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan korupsi tidak bisa diberantas tanpa tindakan nyata dan salah satu langkah menuju Indonesia bebas korupsi adalah dengan mendaftar menjadi pimpinan KPK untuk memimpin langsung perang melawan korupsi di Tanah Air.

"Karena itu Saya berharap dan mengundang segenap warga terbaik bangsa Indonesia untuk turut menjadi peserta seleksi pimpinan KPK periode 2024-2029. Tunjukkan komitmen dan dedikasi dalam pemberantasan korupsi dengan menjadi calon pimpinan KPK, korupsi tak akan habis tanpa turun gelanggang melakukan pemberantasan salah satunya dengan menjadi pimpinan KPK," tuturnya.

Diketahui mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mendaftarkan diri seleksi capim KPK pada hari terakhir. Empat mantan penyidik KPK yang dipecat pada era kepemimpinan Firli Bahuri juga mendaftar.

"Saat publik memanggil untuk membenahi KPK, memperkuat pemberantasan korupsi, sebagai warga negara saya harus bersiap," kata Sudirman setelah resmi mendaftar dan dinyatakan sah sebagai peserta seleksi Capim KPK, Senin (15/7/2024).

Sudirman mengingat sejak usia sekolah merasa terus diurus oleh negara. Sudirman memang mendapat beasiswa penuh selama kuliah di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Sudirman pun pernah diberi tugas dan peran-peran penting dalam karir profesionalnya.

"Oleh sebab itu, ketika panggilan tugas publik datang, kita harus bersiap. Preferensi dan kepentingan pribadi harus disisihkan," ujar Sudirman.

Sudirman juga mengapresiasi para sahabatnya yang membantu dalam menyiapkan persyaratan administrasi yang diperlukan untuk mengikuti proses seleksi tersebut.

"Sehingga dengan cepat seluruh syarat-syarat sudah dapat dipenuhi. Tentu ini sebagai bentuk kesungguhan niat baik dalam berkontribusi baik membenahi tata kelola pemerintahan yang bersih maupun pembenahan KPK," ujar Sudirman.

Ketua Indonesia Memanggil Lima Tujuh (IM57+ Institute) Praswad Nugraha mengatakan ada empat mantan pegawai KPK yang ikut mendaftar dalam seleksi capim KPK periode 2024-2029. "Empat orang anggota IM57 mendaftar Capim KPK hari ini," kata Praswad saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (15/7/2024).

Praswad, yang merupakan mantan penyidik KPK, menerangkan empat mantan pegawai KPK tersebut yakni mantan Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK Herry Muryanto dan mantan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK Giri Suprapdiono. Kemudian mantan Kepala Training Pusat Edukasi Antikorupsi KPK Hotman Tambunan dan mantan Kabag Rumah Tangga KPK Arien Marttanti Koesniar.

Lebih lanjut dia mengungkapkan ada beberapa hal yang menjadi pendorong keempat mantan pegawai KPK tersebut mendaftar sebagai Capim KPK. Yang pertama adalah banyaknya pimpinan KPK yang terjerat dengan pelanggaran kode etik, salah satunya adalah mantan Ketua KPK Firli Bahuri yang menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan.

Hal yang kedua adalah banyaknya penyidik, petugas rutan, yang juga melakukan pemerasan terhadap saksi dan keluarga tahanan, sedangkan faktor pendorong ketiga adalah tergerusnya kepercayaan masyarakat terhadap KPK sampai ke titik terendah.

Adapun pada indeks persepsi korupsi di tingkat Asia Tenggara pada 2023, Indonesia berada di posisi keenam. Peringkat tersebut masih sama seperti tahun sebelumnya.

Selain indeks persepsi korupsi yang naik-turun hingga akhirnya stagnan, KPK juga dihadapkan dengan tingkat kepercayaan publik yang merosot. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei Indikator Politik Indonesia pada 4-5 April 2024, KPK menempati posisi ketujuh dengan sebanyak 47,6 persen responden memilih cukup percaya dengan lembaga tersebut. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan tingkat kepercayaan lembaga lainnya, salah satunya adalah TNI, yang menempati urutan nomor satu dengan 65,3 persen responden menyatakan cukup percaya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyatakan tak berminat untuk mengikuti seleksi calon pimpinan (capim) KPK periode 2024–2029. Sehingga Nawawi memilih tidak mendaftar untuk capim hingga di hari terakhir.

"Saya tidak ikutan lagi mendaftarkan diri," kata Nawawi kepada wartawan, Senin (15/7/2024).

Nawawi mengungkapan dirinya ogah mendaftar lantaran merasa permasalahan di lembaga antirasuah sudah segudang. Tapi mantan hakim tersebut tak menjelaskan permasalahan apa yang membuatnya jera jadi pimpinan KPK.

"Terlalu banyak 'persoalan' di lembaga ini," ujar Nawawi.

Nawawi menyentil permasalahan di KPK tak hanya soal pimpinannya. Nawawi seolah mensinyalkan permasalahan di KPK kian kompleks.

"Itu bukan hanya soal pimpinan," ujar Nawawi.

Tercatat, Nawawi Pomolango dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo sebagai Ketua Sementara KPK menggantikan Firli Bahuri pada 27 November 2023. Nawawi sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua KPK periode 2019–2023.

Berbeda dengan Nawawi, Johanis Tanak dan Nurul Ghufron yang tengah menjabat sebagai pimpinan KPK ingin ikut mendaftar sebagai calon pimpinan KPK periode 2024—2029. Padahal keduanya pernah terjerat skandal dugaan pelanggaran etik.

Hingga Senin sore, Wakil Ketua Pansel KPK, Arif Satria menyebut jumlah capim KPK sebanyak 244 orang. Kemudian jumlah calon Dewas KPK sebanyak 166 orang per sore ini.

"Jumlah pendaftar calon anggota Pimpinan dan anggota Dewas KPK sampai dengan jam 14.43 hari ini, jumlah pendaftar 410 orang," kata Arif kepada Republika, Senin (15/7/2024).

Arif tak merinci siapa saja tokoh yang sudah mendaftar hingga kemarin. Namun, diketahui mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mendaftarkan diri seleksi capim KPK pada hari terakhir.

"Saat publik memanggil untuk membenahi KPK, memperkuat pemberantasan korupsi, sebagai warga negara saya harus bersiap," kata Sudirman setelah resmi mendaftar dan dinyatakan sah sebagai peserta seleksi Capim KPK, Senin (15/7/2024).

Sudirman mengingat sejak usia sekolah merasa terus diurus oleh negara. Sudirman memang mendapat beasiswa penuh selama kuliah di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Sudirman pun pernah diberi tugas dan peran-peran penting dalam karir profesionalnya.

"Oleh sebab itu, ketika panggilan tugas publik datang, kita harus bersiap. Preferensi dan kepentingan pribadi harus disisihkan," ujar Sudirman.

Sudirman juga mengapresiasi para sahabatnya yang membantu dalam menyiapkan persyaratan administrasi yang diperlukan untuk mengikuti proses seleksi tersebut.

"Sehingga dengan cepat seluruh syarat-syarat sudah dapat dipenuhi. Tentu ini sebagai bentuk kesungguhan niat baik dalam berkontribusi baik membenahi tata kelola pemerintahan yang bersih maupun pembenahan KPK," ujar Sudirman.