JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, sebanyak 118 juta bidang tanah telah terdaftar melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Artinya, sudah 98 persen lebih tanah telah terdaftar di Indonesia.

"Sudah lebih dari 118 juta bidang tanah terdaftar," ungkap AHY usai acara pembukaan pertandingan karate Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (Hantaru) 2024 di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (4/10/2024).

AHY berharap, pihaknya berharap bisa mengejar tuntas PTSL dengan target sebanyak 120 juta bidang tanah terdaftar.

PTSL yang sudah dijalankan sejak tahun 2017 ini menyumbang pertambahan nilai ekonomi masyarakat dari perputaran nilai yang dihasilkan.

Ini melalui Pajak Penghasilan (PPh), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hak Tanggungan.

Adapun upacara Peringatan Hantaru setiap tahunnya dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Lahir Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Tahun ini, peringatan HANTARU mengusung tema "Semangat HANTARU, Pembangunan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045", sejalan dengan visi besar bangsa Indonesia.

KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan capaian program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) saat Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) yang dilangsungkan Selasa (24/9/2024).

Hingga September 2024, Kementerian ATR/BPN telah mendaftarkan 117,9 juta bidang tanah dengan menghasilkan penambahan nilai ekonomi sebesar Rp 6.721 triliun.

"Alhamdulillah, kita mampu melakukan akselerasi pendaftaran tanah, dari yang semula capaian berjumlah 46 juta bidang tanah terdaftar pada tahun 2017, menjadi 117,9 juta bidang tanah terdaftar hingga bulan September 2024 ini atau naik 250 persen dalam tujuh tahun terakhir," ujar AHY dikutip dari keterangan tertulis.

Program PTSL yang sudah dijalankan sejak tahun 2017 ini menyumbang pertambahan nilai ekonomi masyarakat dari perputaran nilai yang dihasilkan melalui Pajak Penghasilan (PPh), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hak Tanggungan.

"Tentunya, nilai tambah ini kita harapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi iklim usaha di Indonesia dengan tujuan bersama, yaitu untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia," imbuhnya.

Dengan terus meningkatnya jumlah tanah terdaftar, jumlah Kabupaten/Kota Lengkap di Indonesia juga terus bertambah.

Hingga saat ini, sebanyak 33 kabupaten/kota telah dinyatakan sebagai Kabupaten/Kota Lengkap. Suatu kabupaten/kota dapat dikatakan lengkap apabila seluruh bidang tanah telah terpetakan dan lengkap secara spasial.

"Dengan status itu, pemerintah daerah dapat memanfaatkan peta Kabupaten/Kota Lengkap tersebut, untuk menjadi dasar atau baseline dalam merencanakan pembangunan daerah serta pembentukan kebijakan ke depannya," terangnya.

Untuk itu, ia berharap, agar pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dapat terus mendukung Kementerian ATR/BPN dalam pelaksanaan pendaftaran tanah.

"Tidak hanya melalui PTSL, tetapi juga mencakup sertipikasi aset Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah untuk terwujudnya pemerintahan yang bersih dan baik, Good and Clean Governance," pungkas Menteri ATR/Kepala BPN.

Upacara Peringatan HANTARU setiap tahunnya dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Lahir Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Tahun ini, peringatan HANTARU mengusung tema "Semangat HANTARU, Pembangunan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045", sejalan dengan visi besar bangsa Indonesia.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaporkan, per 20 Agustus jumlah bidang tanah yang telah terdaftar lewat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mencapai sekitar 116,6 juta bidang tanah.

Pemerintah sendiri menargetkan pada tahun 2024 jumlah bidang tanah di Indonesia yang didaftarkan bisa tembus 120 juta bidang tanah. Dengan demikian, sisa 3,4 juta bidang tanah lagi untuk mencapai target. Sedangkan untuk pada akhir 2025 ditargetkan jumlahnya bisa mencapai 126 juta bidang tanah.

Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, upaya pendaftaran seluruh bidang tanah di Indonesia diharapkan dapat mendukung pemerataan pembangunan sehingga dipastikan tidak ada tanah yang telantar.

"Tanah kita sebagai aset juga harus bekerja, artinya harus berfungsi dengan baik," ujar AHY dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (28/08/2024).

Dengan didaftarkannya bidang tanah masyarakat, tidak hanya tanah tersebut dimanfaatkan secara optimal, namun dapat memberikan kepastian hukum hak atas tanah. Hal ini juga dapat mengantisipasi masyarakat dari konflik pertanahan yang salah satunya bisa disebabkan oleh mafia tanah.

"Tidak boleh ada masyarakat yang diperlakukan tidak adil. Misalnya ada tanah-tanah yang diserobot oleh mafia tanah. Ini semua harus kita tertibkan dan kita harus bertindak dengan tegas," ujar AHY.

Dengan kepastian hukum hak atas tanah itulah, AHY berharap dapat menghadirkan investasi di Indonesia.

"Investasi hadir kalau ada kepastian hukum hak atas tanahnya. Jadi dengan demikian tentu elemen tata ruang dan tanah ini juga berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan transformasi ekonomi," tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Masih banyak masyarakat tak mengetahui perbedaan antara sertifikat tanah dan buku tanah.

Pasalnya, masyarakat kemungkinan menganggap sertifikat ataupun buku tanah adalah dokumen yang sama.

Meski saling berkaitan, keduanya memiliki perbedaan dari segi bentuk hingga pihak yang menyimpannya.

Perbedaan sertifikat tanah dengan buku tanah setidaknya telah tertera dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pada Pasal 1 tertulis, buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya.

Sementara, sertifikat tanah ialah surat tanda bukti hak untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan, yang masing-masing telah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

Dalam Pasal 32 juga disebutkan, sertifikat menjadi surat tanda bukti kepemilikan kuat yang memuat data fisik dan yuridis sesuai dengan buku tanah serta surat ukur.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, bentuk dari sertifikat tanah dengan buku tanah sudah jelas berbeda, meskipun keduanya saling berkaitan.

Selain itu, perbedaan antara sertifikat tanah dan buku tanah juga terlihat dari sisi pihak yang berhak menyimpannya.

Pada Pasal 31 disebutkan, sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak. Juga, hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah atau pihak lain yang dikuasakan olehnya.

Di sisi lain, buku tanah disimpan di Kantor Pertanahan bersama dengan dokumen-dokumen hasil pendaftaran tanah lainnya.

Sebagaimana tertulis di dalam Pasal 35, peta pendaftaran tanah, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, daftar nama, serta dokumen lainnya, yang menjadi alat pembuktian ketika pendaftaran harus tetap berada di Kantor Pertanahan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh menteri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah tanah terdaftar di Indonesia sudah mencapai 115 juta bidang per Juli 2024.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat ditemui di Kantor Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta, Kamis (25/7/2024).

"Yang jelas per hari ini sudah lebih dari 115 juta bidang tanah yang kita daftarkan, sedangkan proses sertifikasinya juga terus mengikuti," ujar AHY.

Sementara saat ini, jumlah yang terdata yakni sebanyak 126 juta bidang.

Kementerian ATR/BPN menargetkan, sebanyak 120 juta bidang bisa terdaftar pada tahun 2024, dan 6 juta sisanya terdaftar pada tahun 2025.

Demi mencapai target tersebut, Kementerian ATR/BPN sudah mendapatkan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp 620 miliar.

Jumlah tersebut sejatinya lebih sedikit dari anggaran tambahan yang diajukan yakni sebesar Rp 675 miliar.

"Ibu Menteri Keuangan dan juga jajarannya menilai apa yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN ini memang penting dan juga harus mendapatkan dukungan agar bisa mencapai target-targetnya," lanjut AHY.

Namun demikian, jumlah bidang tanah tersebut berpotensi bertambah sehingga totalnya bisa lebih dari 126 juta bidang. Hal ini dikarenakan masyarakat kerap memecah sertifikat tanahnya sebagai warisan.

"Nah biasanya akan terus berkembang karena misalnya seseorang ingin tanahnya itu dibagi buat anak-anaknya, dipecahlah gitu, sehingga sertifikat yang satu bidang, katakanlah 400 meter persegi dibagi menjadi dua, kemudian punya anak lagi dan dipecah lagi, itu biasa terjadi," jelas AHY.

JAKARTA, KOMPAS.com - Capaian pendaftaran tanah di seluruh Indonesia melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sudah menuju 115 juta bidang.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat ditemui usai menghadiri Penyampaian Hasil Pemeriksaan BPK Atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Seminar Nasional di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2024).

"Hari ini sudah 114 koma sekian juta menuju 115 juta bidang tanah yang akan terdaftar," kata AHY.

Sementara hingga akhir tahun 2024 ditargetkan sebanyak 120 juta bidang tanah di seluruh Indonesia sudah terdaftar.

Kemudian target tersebut meningkat menjadi 126 juta bidang tanah terdaftar pada akhir tahun 2025.

"Kami ingin masyarakat bukan hanya lebih tenang hidupnya karena punya sertifikat, sehingga tidak mudah digusur diserobot tanahnya dengan siapapun, termasuk mafia tanah," lanjutnya.

AHY turut mempromosikan sertifikat tanah sebagai aset yang bisa diagunkan untuk modal usaha.

Berkat program PTSL yang diluncurkan pada tahun 2017, penambahan nilai ekonomi Indonesia adalah sekitar Rp 6.600 triliun.

"Jadi ini yang saya harapkan bisa terus bergulir sehingga dengan demikian akan sangat membantu negara dan masyarakat," tuntas AHY.