JAKARTA, KOMPAS.com - Per Oktober 2024, sebanyak 119 juta bidang tanah di Indonesia telah terdaftar melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Informasi tersebut sebagaimana diungkapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

"Kami ditarget 126 juta bidang tanah. Sampai bulan Oktober ini sudah tercapai 119 juta bidang tanah (terdaftar)," tegas Nusron.

Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN perlu mengejar sisa bidang tanah yang belum terdaftar sejumlah 8 juta bidang agar target tersebut dapat tercapai.

Nusron menyebutkan, Indonesia memiliki 70,4 juta hektar Hak Pengelolaan (HPL) area penggunaan lain.

"Kalau yang hutan itu, plus minus sekali lagi karena datanya beda-beda itu 125 juta bidang," lanjutnya.

Dari 70,4 juta hektar HPL area penggunaan lain tersebut, jumlah lahan yang telah terpetakan 55 juta hektar.

Dengan demikian, masih terdapat kekurangan sekitar 14,4 juta hektar tanah yang belum terpetakan sama sekali.

"Nah, ini menjadi pekerjaan lima tahun ke depan itu kita akan melakukan pemetaan dan pendaftaran di 14,4 juta hektar tanah yang targetnya kalau dilihat dari bidang itu mencapai 80 juta bidang sertifikat," tandas Nusron.

KOMPAS.com - Pendaftaran tanah menjadi salah satu program prioritas era Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu dengan diluncurkannya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk menggenjot peningkatan jumlah bidang tanah terdaftar dan tersertifikasi.

Berdasarkan data survei dan pemetaan di laman Kementerian ATR/BPN, jumlah bidang tanah yang ada di Indonesia diperkirakan sekitar 126 juta bidang tanah.

Khusus mengenai bidang tanah terdaftar, sepanjang periode tahun 1961-2016 (sebelum ada PTSL), jumlah bidang tanah yang terdaftar kurang lebih 60 juta bidang tanah.

Perinciannya, periode tahun 1961-1997 sekitar 20 juta bidang tanah terdaftar, dan 1997-2016 sekitar 40 juta bidang tanah terdaftar.

Kemudian perkembangan terkini, berdasarkan unggahan akun Instagram Kementerian ATR/BPN pada Sabtu (19/10/2024), jumlah bidang tanah terdaftar secara nasional mencapai 118,5 juta bidang tanah.

Jumlah itu setara 98,7 persen dari target 120 juta bidang tanah terdaftar hingga akhir tahun 2024.

Data tersebut juga telah dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Suyus Windayana saat ditemui pada Puncak Malam Keakraban HANTARU 2024 di The Tribata Hotel and Convention Center, Jakarta, Selasa (15/10/2024).

"(bidang tanah terdaftar) PTSL sampai dengan Oktober sudah 118,5 juta," ujar Suyus.

Dengan demikian, sejak tahun 2017 hingga Oktober 2024, jumlah bidang tanah terdaftar bertambah sekitar 58,5 juta bidang.

Ada pun realisasi bidang tanah terdaftar periode tahun 2017-2023 meliputi tahun 2017 sebanyak 5,1 juta bidang; tahun 2018 sebanyak 8,4 juta bidang; tahun 2019 sebanyak 10,4 juta bidang; tahun 2020 sebanyak 4,6 juta bidang; tahun 2021 sebanyak 7,1 juta bidang; tahun 2022 sebanyak 5,2 juta bidang; tahun 2023 sebanyak 9,5 juta bidang.

KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan capaian program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) saat Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) yang dilangsungkan Selasa (24/9/2024).

Hingga September 2024, Kementerian ATR/BPN telah mendaftarkan 117,9 juta bidang tanah dengan menghasilkan penambahan nilai ekonomi sebesar Rp 6.721 triliun.

"Alhamdulillah, kita mampu melakukan akselerasi pendaftaran tanah, dari yang semula capaian berjumlah 46 juta bidang tanah terdaftar pada tahun 2017, menjadi 117,9 juta bidang tanah terdaftar hingga bulan September 2024 ini atau naik 250 persen dalam tujuh tahun terakhir," ujar AHY dikutip dari keterangan tertulis.

Program PTSL yang sudah dijalankan sejak tahun 2017 ini menyumbang pertambahan nilai ekonomi masyarakat dari perputaran nilai yang dihasilkan melalui Pajak Penghasilan (PPh), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hak Tanggungan.

"Tentunya, nilai tambah ini kita harapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi iklim usaha di Indonesia dengan tujuan bersama, yaitu untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia," imbuhnya.

Dengan terus meningkatnya jumlah tanah terdaftar, jumlah Kabupaten/Kota Lengkap di Indonesia juga terus bertambah.

Hingga saat ini, sebanyak 33 kabupaten/kota telah dinyatakan sebagai Kabupaten/Kota Lengkap. Suatu kabupaten/kota dapat dikatakan lengkap apabila seluruh bidang tanah telah terpetakan dan lengkap secara spasial.

"Dengan status itu, pemerintah daerah dapat memanfaatkan peta Kabupaten/Kota Lengkap tersebut, untuk menjadi dasar atau baseline dalam merencanakan pembangunan daerah serta pembentukan kebijakan ke depannya," terangnya.

Untuk itu, ia berharap, agar pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dapat terus mendukung Kementerian ATR/BPN dalam pelaksanaan pendaftaran tanah.

"Tidak hanya melalui PTSL, tetapi juga mencakup sertipikasi aset Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah untuk terwujudnya pemerintahan yang bersih dan baik, Good and Clean Governance," pungkas Menteri ATR/Kepala BPN.

Upacara Peringatan HANTARU setiap tahunnya dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Lahir Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Tahun ini, peringatan HANTARU mengusung tema "Semangat HANTARU, Pembangunan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045", sejalan dengan visi besar bangsa Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah bidang tanah di Indonesia berpotensi bertambah sehingga totalnya bisa lebih dari 126 juta bidang.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, hal ini dikarenakan masyarakat kerap memecah sertifikat tanahnya sebagai warisan.

"Nah biasanya akan terus berkembang karena misalnya seseorang ingin tanahnya itu dibagi buat anak-anaknya, dipecahlah gitu, sehingga sertifikat yang satu bidang, katakanlah 400 meter persegi dibagi menjadi dua, kemudian punya anak lagi dan dipecah lagi, itu biasa terjadi," kata AHY saat ditemui di Kantor Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Sementara saat ini, jumlah yang terdata yakni sebanyak 126 juta bidang.

Kementerian ATR/BPN menargetkan, sebanyak 120 juta bidang bisa terdaftar pada tahun 2024, dan 6 juta sisanya terdaftar pada tahun 2025.

"Yang jelas per hari ini sudah lebih dari 115 juta bidang tanah yang kita daftarkan, sedangkan proses sertifikasinya juga terus mengikuti," lanjut AHY.

Demi mencapai target tersebut, Kementerian ATR/BPN sudah mendapatkan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp 620 miliar.

Jumlah tersebut sejatinya lebih sedikit dari anggaran tambahan yang diajukan yakni sebesar Rp 675 miliar.

"Ibu Menteri Keuangan dan juga jajarannya menilai apa yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN ini memang penting dan juga harus mendapatkan dukungan agar bisa mencapai target-targetnya," tuntas AHY.