JAKARTA, KOMPAS.com - Per Oktober 2024, sebanyak 119 juta bidang tanah di Indonesia telah terdaftar melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Informasi tersebut sebagaimana diungkapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

"Kami ditarget 126 juta bidang tanah. Sampai bulan Oktober ini sudah tercapai 119 juta bidang tanah (terdaftar)," tegas Nusron.

Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN perlu mengejar sisa bidang tanah yang belum terdaftar sejumlah 8 juta bidang agar target tersebut dapat tercapai.

Nusron menyebutkan, Indonesia memiliki 70,4 juta hektar Hak Pengelolaan (HPL) area penggunaan lain.

"Kalau yang hutan itu, plus minus sekali lagi karena datanya beda-beda itu 125 juta bidang," lanjutnya.

Dari 70,4 juta hektar HPL area penggunaan lain tersebut, jumlah lahan yang telah terpetakan 55 juta hektar.

Dengan demikian, masih terdapat kekurangan sekitar 14,4 juta hektar tanah yang belum terpetakan sama sekali.

"Nah, ini menjadi pekerjaan lima tahun ke depan itu kita akan melakukan pemetaan dan pendaftaran di 14,4 juta hektar tanah yang targetnya kalau dilihat dari bidang itu mencapai 80 juta bidang sertifikat," tandas Nusron.

KOMPAS.com - Pendaftaran tanah menjadi salah satu program prioritas era Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu dengan diluncurkannya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk menggenjot peningkatan jumlah bidang tanah terdaftar dan tersertifikasi.

Berdasarkan data survei dan pemetaan di laman Kementerian ATR/BPN, jumlah bidang tanah yang ada di Indonesia diperkirakan sekitar 126 juta bidang tanah.

Khusus mengenai bidang tanah terdaftar, sepanjang periode tahun 1961-2016 (sebelum ada PTSL), jumlah bidang tanah yang terdaftar kurang lebih 60 juta bidang tanah.

Perinciannya, periode tahun 1961-1997 sekitar 20 juta bidang tanah terdaftar, dan 1997-2016 sekitar 40 juta bidang tanah terdaftar.

Kemudian perkembangan terkini, berdasarkan unggahan akun Instagram Kementerian ATR/BPN pada Sabtu (19/10/2024), jumlah bidang tanah terdaftar secara nasional mencapai 118,5 juta bidang tanah.

Jumlah itu setara 98,7 persen dari target 120 juta bidang tanah terdaftar hingga akhir tahun 2024.

Data tersebut juga telah dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Suyus Windayana saat ditemui pada Puncak Malam Keakraban HANTARU 2024 di The Tribata Hotel and Convention Center, Jakarta, Selasa (15/10/2024).

"(bidang tanah terdaftar) PTSL sampai dengan Oktober sudah 118,5 juta," ujar Suyus.

Dengan demikian, sejak tahun 2017 hingga Oktober 2024, jumlah bidang tanah terdaftar bertambah sekitar 58,5 juta bidang.

Ada pun realisasi bidang tanah terdaftar periode tahun 2017-2023 meliputi tahun 2017 sebanyak 5,1 juta bidang; tahun 2018 sebanyak 8,4 juta bidang; tahun 2019 sebanyak 10,4 juta bidang; tahun 2020 sebanyak 4,6 juta bidang; tahun 2021 sebanyak 7,1 juta bidang; tahun 2022 sebanyak 5,2 juta bidang; tahun 2023 sebanyak 9,5 juta bidang.

CIKARANG, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Suyus Windayana mengungkapkan fenomena anak muda lebih menyukai sertifikat tanah elektronik ketimbang analog.

Hal ini disampaikan Suyus dalam konferensi pers usai penyerahan sertifikat tanah se-Jawa Barat di Cikarang, Rabu (16/10/2024).

"Memang, ini untuk yang muda-muda lebih senang dengan sertifikat elektronik ya. Karena, pada saat dicek kita tahu datanya sama enggak dengan yang ada di database-nya," ungkap Suyus.

Sementara keunggulan lainnya dari sertifikat tanah elektronik adalah bisa diketahui siapa yang menandatangani dokumen tersebut, serta dapat dilakukan pengecekan lokasi bidang tanah.

Kementerian ATR/BPN pun saat ini telah membagikan 3.256 sertifikat tanah se-Jawa Barat di Cikarang, Rabu (16/10/2024).

Suyus merinci, 3.000 sertifikat tanah diterbitkan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sementara sisanya atau sebanyak 256 Redistribusi Tanah di Kabupaten Sukabumi.

Lebih rinci, 2.000 sertifikat tanah dibagikan untuk Kabupaten Bekasi, 250 untuk Kota Bekasi, 250 dari Kabupaten Purwarkarta, Subang, maupun Karawang melalui PTSL.

"Jadi, hari ini kita membagikan untuk 6 Kabupaten dan Kota. Kita inginnya lebih banyak lagi, karena sertifikatnya banyak yang selesai, Pak Kanwil (Kantor Wilayah) di Jawa Barat progresnya sangat bagus sekali," lanjut Suyus.

Suyus menambahkan, Kementerian ATR/BPN setelah ini akan terus membagikan sertifikat tanah, baik dari PTSL maupun Redistribusi Tanah sebagai bagian dari Reforma Agraria.

Bisnis.com, SURABAYA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) akan mengejar 120 juta bidang tanah target Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) hingga akhir 2024. Pihaknya pun optimistis bisa merealisasikan angka itu.

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa hingga saat ini tercatat sudah lebih dari 118 juta bidang tanah yang terdaftar atau teregistrasi.

“Iya, insya Allah [120 juta bidang tanah tercapai hingga akhir tahun]. Kita saat ini sudah lebih dari 118 juta bidang tanah sehingga optimistis kita bisa menuntaskan hingga 120 juta bidang tanah Desember nanti,” kata AHY saat ditemui di Gedung Negara Grahadi Jawa Timur, Surabaya, Selasa (8/10/2024).

Dalam hal kendala, Agus menyampaikan bahwa umumnya, Kementerian ATR/BPN bisa menangani angka 120 juta bidang tanah target program PTSL. Salah satunya dengan kucuran anggaran tambahan dari Kementerian Keuangan.

“Sudah mendapatkan dukungan anggaran tambahan dari Kementerian Keuangan, ini kita syukuri, untuk bisa mendukung penuntasan target PTSL selanjutnya,” ungkapnya.

Bahkan, Menteri AHY juga mengungkap bahwa sejak 2017–2024, gelaran masif sertifikasi untuk rakyat berupa program PTSL telah memberikan nilai tambah ekonomi Indonesia mencapai Rp6.600 triliun.

“Selama 7 tahun itu paling tidak ada lebih dari Rp6.600 triliun yang bisa dihadirkan kontribusi kita untuk negara, untuk rakyat kita. Baik dari PPN, PNBP, BPHTB, tetapi yang dominasi 96% dari angka itu sekitar Rp6.600 triliun berasal dari hak tanggungan,” ungkapnya.

Di sisi lain, Kementerian ATR/BPN juga telah meluncurkan implementasi layanan sertifikat tanah dlektronik se-Jawa Timur. Ini artinya, saat ini Jawa Timur menjadi provinsi yang utuh menyelenggarakan layanan pertanahan secara elektronik.

Dengan demikian, 39 Kantor Pertanahan yang ada di Provinsi Jawa Timur akan menerbitkan seluruh produk sertifikat dalam bentuk sertifikat tanah elektronik yang lebih menjamin keamanan data, serta kemudahan dalam mengakses sertifikat.

Nantinya, kata AHY, para pemilik tanah bisa dengan mudah melihat dan mengunduh sertifikat tanah elektronik melalui aplikasi Sentuh Tanahku.

“Sertifikat tanah elektronik tetap bisa dicetak dalam bentuk fisik dengan cara datang ke Kantor Pertanahan setempat atau melalui fasilitas Mobil Keliling Layanan Elektronik,” jelasnya.

Sejauh ini, sebanyak 465 Kantor Pertanahan telah mengimplementasikan dari total 486 Kantor Pertanahan di Indonesia. Angka itu setara dengan 95,6% Kantor Pertanahan yang telah mengimplementasikan layanan sertifikat tanah elektronik.

Lebih lanjut, Menteri AHY juga memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat Jawa Timur. Dalam hal ini, Agus menyerahkan 23 sertifikat tanah elektronik.

Adapun, sertifikat yang diserahkan berasal dari program PTSL, sertifikat aset Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), sertifikat tanah wakaf, serta Redistribusi Tanah yang dilaksanakan di Jawa Timur.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, sebanyak 118 juta bidang tanah telah terdaftar melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Artinya, sudah 98 persen lebih tanah telah terdaftar di Indonesia.

"Sudah lebih dari 118 juta bidang tanah terdaftar," ungkap AHY usai acara pembukaan pertandingan karate Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (Hantaru) 2024 di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (4/10/2024).

AHY berharap, pihaknya berharap bisa mengejar tuntas PTSL dengan target sebanyak 120 juta bidang tanah terdaftar.

PTSL yang sudah dijalankan sejak tahun 2017 ini menyumbang pertambahan nilai ekonomi masyarakat dari perputaran nilai yang dihasilkan.

Ini melalui Pajak Penghasilan (PPh), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hak Tanggungan.

Adapun upacara Peringatan Hantaru setiap tahunnya dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Lahir Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Tahun ini, peringatan HANTARU mengusung tema "Semangat HANTARU, Pembangunan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045", sejalan dengan visi besar bangsa Indonesia.

KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan 30 Sertifikat Tanah Elektronik hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, yang berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pada Kamis (26/9/2024).

Desa Ngadisari merupakan wilayah tanah adat, namun dalam proses penyertifikatan tetap harus mendapatkan rekomendasi dari kepada desa setempat.

"Dengan sertifikat yang kami serahkan, artinya tanah Bapak atau Ibu telah sah secara hukum, tidak perlu lagi khawatir tanahnya diserobot oleh siapa pun," ujar AHY dikutip dari keterangan tertulis.

Ia berharap dengan sertifikat tanah yang kini dimiliki masyarakat, Kementerian ATR/BPN bisa ikut mengembangkan UMKM yang mendukung pariwisata lokal.

"Kecamatan ini juga semakin baik dari sisi pariwisata, ekonomi kreatifnya karena pasti penyediaan penginapan-penginapan, kemudian saya lihat tadi banyak ada 800 unit Jeep, 400 ekor kuda, dan lain sebagainya. Ini merupakan UMKM yang perlu kita kembangkan," terangnya.

Selain pariwisata, masyarakat juga dapat mengembangkan perkebunannya di wilayah tersebut. Seperti salah satu warga, Sri Wilis (41) yang menggantungkan hidupnya dengan berkebun.

"Kalau di sini ditanami palawija itu bermacam-macam. Dulu ada program seperti ini, harus diajukan sendiri kan pakai biaya, tetapi program ini gratis. Terima kasih karena sudah ada program PTSL, jadi tanah yang di sini sudah bersertifikat," tukasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan 52 Sertifikat Tanah Elektronik hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Ranggeh, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan, Kamis (26/9/2024).

Salah satu sertifikat yang diserahkan adalah milik Yayasan Sunniyah Salafiyah yang diserahkan kepada tokoh ulama Pasuruan, Habib Taufiq bin Abdul Qodir Assegaf.

"Sekarang ada kepastian hukum, tidak akan diserobot oleh siapa pun, tidak akan ada mafia tanah,” ujar AHY.

Pada momen yang bersamaan, AHY juga menyerahkan empat sertifikat tanah wakaf bagi rumah ibadah musala di desa tersebut.

“Ada satu yang sudah berdiri sejak tahun 1912, artinya sudah 112 tahun berdiri, digunakan, tapi belum pernah mendapatkan sertifikat yang sah dari negara. Oleh karena itu, disyukuri, dari itu semuanya kita harapkan jemaah bisa lebih tenang beribadah,” ungkapnya.

Habib Taufiq yang kini dipercaya memimpin organisasi pencatat dan penghimpun keluarga Habaib di Indonesia mengapresiasi sertifikasi tanah yang dilakukan Kementerian ATR/BPN.

Menurutnya, masih banyak masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum hak atas tanahnya.

“Masyarakat ini banyak yang belum mampu atau tidak tahu strukturalnya, sehingga mereka perlu dibantu. Bagus pemerintah mengadakan itu (PTSL) sangat membantu bagi masyarakat. Kasihan mereka ingin punya sertifikat, dengan adanya program ini mungkin bisa membantu,” tutur Habib Taufiq.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mencatat realisasi program strategis nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) hingga September 2024 mencapai 117,9 juta.

AHY menjelaskan, pendaftaran 117,9 juta bidang tanah itu berhasil menghasilkan penambahan nilai ekonomi sebesar Rp6.721 triliun.

“Kita mampu melakukan akselerasi pendaftaran tanah, dari yang semula capaian berjumlah 46 juta bidang tanah terdaftar pada tahun 2017, menjadi 117,9 juta bidang tanah terdaftar hingga bulan September 2024 ini atau naik 250% dalam tujuh tahun terakhir," kata AHY dalam keterangan resmi, Selasa (24/9/2024).

Untuk diketahui, program PTSL ini juga menyumbang pertambahan nilai ekonomi masyarakat dari perputaran nilai yang dihasilkan melalui Pajak Penghasilan (PPh), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hak Tanggungan.

AHY optimis, pertambahan nilai tersebut dapat memberikan kontribusi positif bagi iklim usaha di Indonesia.

Dengan terus meningkatnya jumlah tanah terdaftar, artinya jumlah Kabupaten/Kota Lengkap juga terus meningkat. Hingga saat ini, sebanyak 33 kabupaten/kota telah dinyatakan sebagai Kabupaten/Kota Lengkap.

"Dengan status itu, pemerintah daerah dapat memanfaatkan peta Kabupaten/Kota Lengkap tersebut, untuk menjadi dasar atau baseline dalam merencanakan pembangunan daerah serta pembentukan kebijakan ke depannya," ujar AHY.

Oleh karena itu, AHY berharap pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota ke depan dapat terus mendukung Kementerian ATR/BPN dalam pelaksanaan pendaftaran tanah bukan hanya melalui PTSL, tetapi juga mencakup sertifikasi aset Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah untuk terwujudnya pemerintahan yang bersih dan baik, Good and Clean Governance.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di akhir masa jabatan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan sejumlah capaian program kerja. Salah satunya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Hingga September 2024, Kementerian ATR/BPN telah mendaftarkan 117,9 juta bidang tanah dengan menghasilkan penambahan nilai ekonomi sebesar Rp 6.721 triliun.

"Alhamdulillah, kita mampu melakukan akselerasi pendaftaran tanah, dari yang semula capaian berjumlah 46 juta bidang tanah terdaftar pada tahun 2017, menjadi 117,9 juta bidang tanah terdaftar hingga bulan September 2024 ini atau naik 250% dalam tujuh tahun terakhir," ujar AHY pada upacara peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (Hantaru), Selasa (24/9).

Diketahui, program PTSL yang sudah dijalankan dari tahun 2017 ini menyumbang pertambahan nilai ekonomi masyarakat dari perputaran nilai yang dihasilkan melalui Pajak Penghasilan (PPh), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hak Tanggungan.

"Tentunya, nilai tambah ini kita harapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi iklim usaha di Indonesia dengan tujuan bersama, yaitu untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia," terang AHY.

Dengan terus meningkatnya jumlah tanah terdaftar, artinya jumlah Kabupaten/Kota Lengkap juga terus meningkat. Hingga saat ini, sebanyak 33 kabupaten/kota telah dinyatakan sebagai kabupaten/kota lengkap.

Suatu kabupaten/kota dapat dikatakan lengkap apabila seluruh bidang tanah telah terpetakan dan lengkap secara spasial, no gap, no overlap.

"Dengan status itu, pemerintah daerah dapat memanfaatkan peta kabupaten/kota lengkap tersebut, untuk menjadi dasar atau baseline dalam merencanakan pembangunan daerah serta pembentukan kebijakan ke depannya," ucap AHY.

AHY berharap pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dapat terus mendukung Kementerian ATR/BPN dalam pelaksanaan pendaftaran tanah.

Tidak hanya melalui PTSL, tetapi juga mencakup sertipikasi aset barang milik negara/barang milik daerah untuk terwujudnya pemerintahan yang bersih dan baik, good and clean governance.

KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan capaian program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) saat Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) yang dilangsungkan Selasa (24/9/2024).

Hingga September 2024, Kementerian ATR/BPN telah mendaftarkan 117,9 juta bidang tanah dengan menghasilkan penambahan nilai ekonomi sebesar Rp 6.721 triliun.

"Alhamdulillah, kita mampu melakukan akselerasi pendaftaran tanah, dari yang semula capaian berjumlah 46 juta bidang tanah terdaftar pada tahun 2017, menjadi 117,9 juta bidang tanah terdaftar hingga bulan September 2024 ini atau naik 250 persen dalam tujuh tahun terakhir," ujar AHY dikutip dari keterangan tertulis.

Program PTSL yang sudah dijalankan sejak tahun 2017 ini menyumbang pertambahan nilai ekonomi masyarakat dari perputaran nilai yang dihasilkan melalui Pajak Penghasilan (PPh), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hak Tanggungan.

"Tentunya, nilai tambah ini kita harapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi iklim usaha di Indonesia dengan tujuan bersama, yaitu untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia," imbuhnya.

Dengan terus meningkatnya jumlah tanah terdaftar, jumlah Kabupaten/Kota Lengkap di Indonesia juga terus bertambah.

Hingga saat ini, sebanyak 33 kabupaten/kota telah dinyatakan sebagai Kabupaten/Kota Lengkap. Suatu kabupaten/kota dapat dikatakan lengkap apabila seluruh bidang tanah telah terpetakan dan lengkap secara spasial.

"Dengan status itu, pemerintah daerah dapat memanfaatkan peta Kabupaten/Kota Lengkap tersebut, untuk menjadi dasar atau baseline dalam merencanakan pembangunan daerah serta pembentukan kebijakan ke depannya," terangnya.

Untuk itu, ia berharap, agar pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dapat terus mendukung Kementerian ATR/BPN dalam pelaksanaan pendaftaran tanah.

"Tidak hanya melalui PTSL, tetapi juga mencakup sertipikasi aset Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah untuk terwujudnya pemerintahan yang bersih dan baik, Good and Clean Governance," pungkas Menteri ATR/Kepala BPN.

Upacara Peringatan HANTARU setiap tahunnya dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Lahir Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Tahun ini, peringatan HANTARU mengusung tema "Semangat HANTARU, Pembangunan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045", sejalan dengan visi besar bangsa Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dijadwalkan akan kembali datang ke Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, pada 11 September 2024-13 September 2024.

Bukan tanpa sebab, kedatangan AHY ke Malang untuk meresmikan kota tersebut menjadi Lengkap.

Kabar tersebut disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni dilansir dari laman Kementerian ATR/BPN, Kamis (5/9/2024).

"Untuk Kota Malang, kabar baik Mas AHY sekitar tanggal 11 atau 13 September ini akan datang untuk meresmikan Kota Malang sebagai Kota lengkap," jelas Raja Juli.

Arti dari Kota Lengkap itu adalah semua tanah sudah dipetakan tidak ada lagi gap (jarak) atau overlap (tumpang tindih).

Raja Juli mengatakan, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sejatinya program Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat pendaftaran tanah di Indonesia.

Untuk itu, setiap daerah menggencarkan PTSL, termasuk Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Malang yang berhasil mendaftarkan seluruh bidang tanahnya.

Manfaat PTSL pun dirasakan, Hartining (67) warga Kelurahan Polehan, Kota Malang yang secara nyata terbantu dan memudahkannya memiliki sertifikat atas tanah yang dia beli pada tahun 1995.

Dia bercerita, mulanya tahu informasi soal program PTSL dari keluarga. Tertarik dengan kemudahan dan biaya yang murah, Hartining tak banyak pikir dan yakin untuk mendaftarkan tanahnya.

Setelah tiga bulan, dia pun akhirnya berhasil mendapatkan sertifikat tanahnya yang diserahkan Raja Juli.

“Saya itu beli tanah dari tahun 1995, itu tidak saya sertipikatkan karena mahal zaman dulu. Terus adik saya beri tahu saya suruh ikut ini (PTSL), katanya murah dan gampang. Akhirnya saya ikut dan ternyata beneran gampang. Nantinya sertigikat ini saya simpan, saya masukkan lemari. Ke mana-mana kuncinya saya bawa, soalnya hasil kerja keras saya sendiri,” tutur dia.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaporkan, per 20 Agustus jumlah bidang tanah yang telah terdaftar lewat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mencapai sekitar 116,6 juta bidang tanah.

Pemerintah sendiri menargetkan pada tahun 2024 jumlah bidang tanah di Indonesia yang didaftarkan bisa tembus 120 juta bidang tanah. Dengan demikian, sisa 3,4 juta bidang tanah lagi untuk mencapai target. Sedangkan untuk pada akhir 2025 ditargetkan jumlahnya bisa mencapai 126 juta bidang tanah.

Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, upaya pendaftaran seluruh bidang tanah di Indonesia diharapkan dapat mendukung pemerataan pembangunan sehingga dipastikan tidak ada tanah yang telantar.

"Tanah kita sebagai aset juga harus bekerja, artinya harus berfungsi dengan baik," ujar AHY dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (28/08/2024).

Dengan didaftarkannya bidang tanah masyarakat, tidak hanya tanah tersebut dimanfaatkan secara optimal, namun dapat memberikan kepastian hukum hak atas tanah. Hal ini juga dapat mengantisipasi masyarakat dari konflik pertanahan yang salah satunya bisa disebabkan oleh mafia tanah.

"Tidak boleh ada masyarakat yang diperlakukan tidak adil. Misalnya ada tanah-tanah yang diserobot oleh mafia tanah. Ini semua harus kita tertibkan dan kita harus bertindak dengan tegas," ujar AHY.

Dengan kepastian hukum hak atas tanah itulah, AHY berharap dapat menghadirkan investasi di Indonesia.

"Investasi hadir kalau ada kepastian hukum hak atas tanahnya. Jadi dengan demikian tentu elemen tata ruang dan tanah ini juga berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan transformasi ekonomi," tutupnya.