JAKARTA, KOMPAS.com - Per Oktober 2024, sebanyak 119 juta bidang tanah di Indonesia telah terdaftar melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Informasi tersebut sebagaimana diungkapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

"Kami ditarget 126 juta bidang tanah. Sampai bulan Oktober ini sudah tercapai 119 juta bidang tanah (terdaftar)," tegas Nusron.

Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN perlu mengejar sisa bidang tanah yang belum terdaftar sejumlah 8 juta bidang agar target tersebut dapat tercapai.

Nusron menyebutkan, Indonesia memiliki 70,4 juta hektar Hak Pengelolaan (HPL) area penggunaan lain.

"Kalau yang hutan itu, plus minus sekali lagi karena datanya beda-beda itu 125 juta bidang," lanjutnya.

Dari 70,4 juta hektar HPL area penggunaan lain tersebut, jumlah lahan yang telah terpetakan 55 juta hektar.

Dengan demikian, masih terdapat kekurangan sekitar 14,4 juta hektar tanah yang belum terpetakan sama sekali.

"Nah, ini menjadi pekerjaan lima tahun ke depan itu kita akan melakukan pemetaan dan pendaftaran di 14,4 juta hektar tanah yang targetnya kalau dilihat dari bidang itu mencapai 80 juta bidang sertifikat," tandas Nusron.

CIKARANG, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Suyus Windayana mengungkapkan fenomena anak muda lebih menyukai sertifikat tanah elektronik ketimbang analog.

Hal ini disampaikan Suyus dalam konferensi pers usai penyerahan sertifikat tanah se-Jawa Barat di Cikarang, Rabu (16/10/2024).

"Memang, ini untuk yang muda-muda lebih senang dengan sertifikat elektronik ya. Karena, pada saat dicek kita tahu datanya sama enggak dengan yang ada di database-nya," ungkap Suyus.

Sementara keunggulan lainnya dari sertifikat tanah elektronik adalah bisa diketahui siapa yang menandatangani dokumen tersebut, serta dapat dilakukan pengecekan lokasi bidang tanah.

Kementerian ATR/BPN pun saat ini telah membagikan 3.256 sertifikat tanah se-Jawa Barat di Cikarang, Rabu (16/10/2024).

Suyus merinci, 3.000 sertifikat tanah diterbitkan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sementara sisanya atau sebanyak 256 Redistribusi Tanah di Kabupaten Sukabumi.

Lebih rinci, 2.000 sertifikat tanah dibagikan untuk Kabupaten Bekasi, 250 untuk Kota Bekasi, 250 dari Kabupaten Purwarkarta, Subang, maupun Karawang melalui PTSL.

"Jadi, hari ini kita membagikan untuk 6 Kabupaten dan Kota. Kita inginnya lebih banyak lagi, karena sertifikatnya banyak yang selesai, Pak Kanwil (Kantor Wilayah) di Jawa Barat progresnya sangat bagus sekali," lanjut Suyus.

Suyus menambahkan, Kementerian ATR/BPN setelah ini akan terus membagikan sertifikat tanah, baik dari PTSL maupun Redistribusi Tanah sebagai bagian dari Reforma Agraria.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, sebanyak 118 juta bidang tanah telah terdaftar melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Artinya, sudah 98 persen lebih tanah telah terdaftar di Indonesia.

"Sudah lebih dari 118 juta bidang tanah terdaftar," ungkap AHY usai acara pembukaan pertandingan karate Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (Hantaru) 2024 di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (4/10/2024).

AHY berharap, pihaknya berharap bisa mengejar tuntas PTSL dengan target sebanyak 120 juta bidang tanah terdaftar.

PTSL yang sudah dijalankan sejak tahun 2017 ini menyumbang pertambahan nilai ekonomi masyarakat dari perputaran nilai yang dihasilkan.

Ini melalui Pajak Penghasilan (PPh), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hak Tanggungan.

Adapun upacara Peringatan Hantaru setiap tahunnya dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Lahir Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Tahun ini, peringatan HANTARU mengusung tema "Semangat HANTARU, Pembangunan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045", sejalan dengan visi besar bangsa Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan 52 Sertifikat Tanah Elektronik hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Ranggeh, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan, Kamis (26/9/2024).

Salah satu sertifikat yang diserahkan adalah milik Yayasan Sunniyah Salafiyah yang diserahkan kepada tokoh ulama Pasuruan, Habib Taufiq bin Abdul Qodir Assegaf.

"Sekarang ada kepastian hukum, tidak akan diserobot oleh siapa pun, tidak akan ada mafia tanah,” ujar AHY.

Pada momen yang bersamaan, AHY juga menyerahkan empat sertifikat tanah wakaf bagi rumah ibadah musala di desa tersebut.

“Ada satu yang sudah berdiri sejak tahun 1912, artinya sudah 112 tahun berdiri, digunakan, tapi belum pernah mendapatkan sertifikat yang sah dari negara. Oleh karena itu, disyukuri, dari itu semuanya kita harapkan jemaah bisa lebih tenang beribadah,” ungkapnya.

Habib Taufiq yang kini dipercaya memimpin organisasi pencatat dan penghimpun keluarga Habaib di Indonesia mengapresiasi sertifikasi tanah yang dilakukan Kementerian ATR/BPN.

Menurutnya, masih banyak masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum hak atas tanahnya.

“Masyarakat ini banyak yang belum mampu atau tidak tahu strukturalnya, sehingga mereka perlu dibantu. Bagus pemerintah mengadakan itu (PTSL) sangat membantu bagi masyarakat. Kasihan mereka ingin punya sertifikat, dengan adanya program ini mungkin bisa membantu,” tutur Habib Taufiq.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di akhir masa jabatan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan sejumlah capaian program kerja. Salah satunya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Hingga September 2024, Kementerian ATR/BPN telah mendaftarkan 117,9 juta bidang tanah dengan menghasilkan penambahan nilai ekonomi sebesar Rp 6.721 triliun.

"Alhamdulillah, kita mampu melakukan akselerasi pendaftaran tanah, dari yang semula capaian berjumlah 46 juta bidang tanah terdaftar pada tahun 2017, menjadi 117,9 juta bidang tanah terdaftar hingga bulan September 2024 ini atau naik 250% dalam tujuh tahun terakhir," ujar AHY pada upacara peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (Hantaru), Selasa (24/9).

Diketahui, program PTSL yang sudah dijalankan dari tahun 2017 ini menyumbang pertambahan nilai ekonomi masyarakat dari perputaran nilai yang dihasilkan melalui Pajak Penghasilan (PPh), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hak Tanggungan.

"Tentunya, nilai tambah ini kita harapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi iklim usaha di Indonesia dengan tujuan bersama, yaitu untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia," terang AHY.

Dengan terus meningkatnya jumlah tanah terdaftar, artinya jumlah Kabupaten/Kota Lengkap juga terus meningkat. Hingga saat ini, sebanyak 33 kabupaten/kota telah dinyatakan sebagai kabupaten/kota lengkap.

Suatu kabupaten/kota dapat dikatakan lengkap apabila seluruh bidang tanah telah terpetakan dan lengkap secara spasial, no gap, no overlap.

"Dengan status itu, pemerintah daerah dapat memanfaatkan peta kabupaten/kota lengkap tersebut, untuk menjadi dasar atau baseline dalam merencanakan pembangunan daerah serta pembentukan kebijakan ke depannya," ucap AHY.

AHY berharap pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dapat terus mendukung Kementerian ATR/BPN dalam pelaksanaan pendaftaran tanah.

Tidak hanya melalui PTSL, tetapi juga mencakup sertipikasi aset barang milik negara/barang milik daerah untuk terwujudnya pemerintahan yang bersih dan baik, good and clean governance.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dijadwalkan akan kembali datang ke Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, pada 11 September 2024-13 September 2024.

Bukan tanpa sebab, kedatangan AHY ke Malang untuk meresmikan kota tersebut menjadi Lengkap.

Kabar tersebut disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni dilansir dari laman Kementerian ATR/BPN, Kamis (5/9/2024).

"Untuk Kota Malang, kabar baik Mas AHY sekitar tanggal 11 atau 13 September ini akan datang untuk meresmikan Kota Malang sebagai Kota lengkap," jelas Raja Juli.

Arti dari Kota Lengkap itu adalah semua tanah sudah dipetakan tidak ada lagi gap (jarak) atau overlap (tumpang tindih).

Raja Juli mengatakan, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sejatinya program Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat pendaftaran tanah di Indonesia.

Untuk itu, setiap daerah menggencarkan PTSL, termasuk Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Malang yang berhasil mendaftarkan seluruh bidang tanahnya.

Manfaat PTSL pun dirasakan, Hartining (67) warga Kelurahan Polehan, Kota Malang yang secara nyata terbantu dan memudahkannya memiliki sertifikat atas tanah yang dia beli pada tahun 1995.

Dia bercerita, mulanya tahu informasi soal program PTSL dari keluarga. Tertarik dengan kemudahan dan biaya yang murah, Hartining tak banyak pikir dan yakin untuk mendaftarkan tanahnya.

Setelah tiga bulan, dia pun akhirnya berhasil mendapatkan sertifikat tanahnya yang diserahkan Raja Juli.

“Saya itu beli tanah dari tahun 1995, itu tidak saya sertipikatkan karena mahal zaman dulu. Terus adik saya beri tahu saya suruh ikut ini (PTSL), katanya murah dan gampang. Akhirnya saya ikut dan ternyata beneran gampang. Nantinya sertigikat ini saya simpan, saya masukkan lemari. Ke mana-mana kuncinya saya bawa, soalnya hasil kerja keras saya sendiri,” tutur dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 731.578 bidang tanah di Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah (Jateng) telah didaftarkan.

Melansir laman resmi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), angka ini berarti telah tecapai 89,7 persen dari target.

Menurut Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dijalankan telah menghasilkan pertambahan nilai tambah ekonomi atau Economic Value Added sejumlah Rp 1,58 triliun.

Ini bersumber dari Hak Tanggungan (HT), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Mudah-mudahan semakin bergulir, semakin baik untuk negara, untuk pemerintah, dan juga kembali lagi untuk rakyat,” tutur AHY.

Adapun AHY menitipkan pesan kepada 100 penerima sertifikat tanah elektronik di Desa Wonorejo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah (Jateng).

"Saya menitip pesan, mari kita jaga bersama sertifikat ini. Saya tahu ada yang sudah tinggal dari tahun 1980-an, 1990-an, sudah puluhan tahun tapi tidak punya sertifikat, itu berbahaya bisa diserobot orang. Jangan sampai diserobot ya Pak, Bu," tegas AHY.

Dengan memiliki sertifikat tanah, maka para penerima sudah memiliki aset yang harus dijaga sebaik mungkin.

"Jangan sembarangan pinjamkan sertifikat ke orang yang tidak berwenang,” tegas AHY.