Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap terdapat 14 perusahaan dana pensiun serta delapan perusahaan asuransi dan reasuransi yang masuk dalam pengawasan khusus sampai dengan 28 Oktober 2024.

Jumlah perusahaan dana pensiun yang berada dalam pengawasan khusus oleh OJK tidak berubah dari Januari 2024, tetap sebanyak 14 perusahaan.

Namun, jumlah perusahaan asuransi dan reasuransi yang berada dalam pengawasan khusus mengalami peningkatan sejak awal tahun. Pada Januari 2024, ada tujuh perusahaan asuransi dan reasuransi yang masuk pengawasan khusus, tetapi kini jumlahnya bertambah.

“OJK melakukan pengawasan khusus terhadap 14 dana pensiun, dan delapan perusahaan asuransi dan reasuransi dalam rangka penegakan dan perlindungan konsumen di sektor PPDP,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB Oktober 2024, pada Jumat (1/10/2024).

Selain itu, sampai dengan 28 Oktober 2024, OJK juga telah mengenakan sanksi administratif kepada lembaga jasa keuangan di sektor PPDP sebanyak 43 sanksi. Regulator juga terus melakukan pengawasan supervisory action sesuai ketentuan bagi asuransi untuk memiliki tenaga aktuaris.

“Di mana masih terdapat 29 perusahaan yang masih belum memiliki aktuaris atau mengajukan calon untuk melakukan penilaian dan kepatutan,” kata Ogi.

Dari sisi kinerja, OJK mencatat aset industri asuransi mencapai senilai Rp1.142 triliun per September 2024. Angka tersebut naik sebesar 2,46% apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yakni Rp1.115 triliun.

Dari sisi asuransi komersial, total aset mencapai Rp922,48 triliun triliun atau naik 3,81% secara tahunan (year on year/yoy).

Adapun kinerja asuransi komersial berupa akumulasi pendapatan premi mencapai Rp245,42 triliun, atau naik 5,77% yoy, yang terdiri dari premi asuransi jiwa yang tumbuh sebesar 2,73% yoy menjadi Rp135,64 triliun dan premi asuransi umum dan reasuransi tumbuh 9,7%% yoy menjadi Rp109,78 triliun.

Kinerja tersebut didukung oleh permodalan industri asuransi yang solid, di mana secara agregat industri asuransi jiwa dan asuransi umum melaporkan Risk Based Capital (RBC) masing-masing sebesar 458,31%% dan 329,89%. Angka tersebut masih berada di atas threshold yang ditetapkan OJK yakni sebesar 120%.

Di sisi asuransi nonkomersial yang terdiri dari aset BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta program asuransi ASN, TNI, dan POLRI terkait program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, total aset tercatat sebesar Rp220,02 triliun atau menurun sebesar 2,8% yoy.

Pada industri dana pensiun, Ogi mengungkap total aset dana pensiun per September 2024 tumbuh sebesar 10,10% yoy dengan nilai sebesar Rp1.500,06 triliun, meningkat dari posisi September 2023 sebesar Rp1.362,44 triliun.

Pada perusahaan penjaminan, nilai aset tumbuh 3,65% yoy dengan nilai mencapai Rp47,58 triliun pada September 2024, dengan posisi aset pada September 2023 Rp45,91 triliun.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan terdapat 15 Dana Pensiun yang masuk dalam pengawasan khusus per September 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyebut pengawasan khusus itu dilakukan sebagai upaya mendorong penyelesaian permasalahan di Lembaga Jasa Keuangan.

Hal tersebut juga dilakukan dalam rangka penegakan ketentuan dan perlindungan konsumen di sektor Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP).

"Dari 15 Dana Pensiun tersebut, terdapat dua Dana Pensiun dalam proses pengajuan pembubaran ke OJK," ujarnya dalam keterangan resmi RDK OJK, Selasa (1/10).

Selain itu, Ogi mengatakan OJK juga melakukan pengawasan khusus terhadap 8 perusahaan asuransi dan reasuransi per Juni 2024. Dia berharap dengan upaya tersebut, perusahaan terkait dapat memperbaiki kondisi keuangannya untuk kepentingan pemegang polis.

Sementara itu, Ogi menyampaikan sepanjang Januari 2024 hingga Juni 2024, OJK telah melakukan pengenaan sanksi administratif kepada Lembaga Jasa Keuangan di sektor PPDP sebanyak 57 sanksi.

"Adapun 57 sanksi itu, terdiri dari 49 sanksi peringatan/teguran dan 8 sanksi denda yang dapat diikuti dengan sanksi peringatan/teguran," kata Ogi.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan terdapat 15 Dana Pensiun yang masuk dalam pengawasan khusus per September 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyebut pengawasan khusus itu dilakukan sebagai upaya mendorong penyelesaian permasalahan di Lembaga Jasa Keuangan.

Hal tersebut juga dilakukan dalam rangka penegakan ketentuan dan perlindungan konsumen di sektor Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP).

"Dari 15 Dana Pensiun tersebut, terdapat dua Dana Pensiun dalam proses pengajuan pembubaran ke OJK," ujarnya dalam keterangan resmi RDK OJK, Selasa (1/10).

Selain itu, Ogi mengatakan OJK juga melakukan pengawasan khusus terhadap 8 perusahaan asuransi dan reasuransi per Juni 2024. Dia berharap dengan upaya tersebut, perusahaan terkait dapat memperbaiki kondisi keuangannya untuk kepentingan pemegang polis.

Sementara itu, Ogi menyampaikan sepanjang Januari 2024 hingga Juni 2024, OJK telah melakukan pengenaan sanksi administratif kepada Lembaga Jasa Keuangan di sektor PPDP sebanyak 57 sanksi.

"Adapun 57 sanksi itu, terdiri dari 49 sanksi peringatan/teguran dan 8 sanksi denda yang dapat diikuti dengan sanksi peringatan/teguran," kata Ogi.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (asuransi) memantau secara intensif delapan perusahaan asuransi yang sedang dalam pengawasan khusus.

Hal tersebut dilakukan untuk memastikan perusahaan-perusahaan tersebut dapat melakukan perbaikan finansial melalui Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) dan kembali beroperasi secara sehat.

Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Iwan Pasila, mengatakan regulator telah menetapkan tiga indikator utama yang harus dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan tersebut.

"RPK itu indikatornya kami tetapkan hanya tiga. Yang pertama adalah bagaimana mereka memenuhi RBC [risk-based capital] yang kedua bagaimana mereka memenuhi likuiditasnya, dan yang ketiga adalah bagaimana mereka memenuhi ekuitasnya," kata Iwan dalam konferensi pers Indonesia Rendezvous 2024 di Nusa Dua, Bali pada Kamis (10/10/2024).

Ketiga indikator ini dianggap sangat penting oleh OJK untuk menjaga keberlangsungan perusahaan asuransi di Indonesia. Selain itu, OJK menyederhanakan fokus pengawasan hanya pada tiga indikator utama supaya memudahkan manajemen perusahaan dalam melakukan perbaikan.

"Kami berusaha untuk simplifikasi lagging indikator yang tadi, hanya tiga itu, supaya manajemen perusahaan bisa fokus bersama dengan pemilik dalam memperbaiki kondisi perusahaan," jelas Iwan.

OJK juga meminta setiap perusahaan untuk mengajukan inisiatif perbaikan, baik berupa langkah-langkah strategis atau rencana bisnis yang bertujuan meningkatkan indikator tersebut. Iwan menambahkan bahwa meskipun setiap perusahaan mungkin memiliki inisiatif yang berbeda-beda, OJK berfokus pada hasil akhir yang terukur.

OJK berharap bahwa perusahaan-perusahaan yang sedang dalam pengawasan dapat kembali sehat tanpa harus dicabut izinnya.

"Kami berharap jangan sampai ada yang exit door-nya itu di cabut izinnya, sebaiknya mereka balik sehat," ungkap Iwan.

Dalam proses pengawasan ini, OJK memastikan tetap mengedepankan perlindungan bagi para pemegang polis. Iwan menekankan bahwa kepentingan pemegang polis tetap menjadi prioritas utama, meskipun perusahaan sedang dalam proses restrukturisasi atau perbaikan.

"Kepentingan pemegang polis itu tetap bisa kami lakukan dengan baik," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperketat pengawasan terhadap industri asuransi di Indonesia demi memastikan kesehatan keuangan perusahaan serta melindungi konsumen. Hingga akhir September 2024, OJK mencatat ada delapan perusahaan asuransi dan reasuransi yang berada dalam status pengawasan khusus.

Jumlah tersebut mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan akhir 2022, ketika ada 12 perusahaan asuransi/reasuransi yang berada dalam pengawasan khusus.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono memastikan OJK terus melakukan pengawasan intens terhadap perusahaan-perusahaan yang berada dalam kategori pengawasan khusus ini.

“Sebagaimana komitmen OJK yang secara simultan melakukan penanganan terhadap current issues dan pengembangan industri ke depan, terhadap perusahaan asuransi/reasuransi dalam status pengawasan khusus tersebut, OJK melakukan pengawasan secara intens, untuk memastikan perusahaan tersebut mampu mengatasi penyebab dikenakannya status pengawasan khusus,” kata Ogi dalam keterangannya dikutip pada Jumat (4/10/2024).

Ogi menjelaskan pengawasan khusus tersebut diterapkan karena adanya indikasi ketidakmampuan perusahaan asuransi dalam memenuhi ketentuan tentang Risk-Based Capital (RBC) dan ekuitas minimum yang ditetapkan oleh OJK.

RBC adalah ukuran penting yang menunjukkan seberapa kuat modal suatu perusahaan asuransi dalam menanggung risiko-risiko yang dihadapinya.

Lebih lanjut, Ogi menyebutkan pihaknya telah mendorong pemegang saham dan pengurus untuk melaksanakan Rencana Tindak yang telah disusun dengan disiplin sehingga progress perbaikan memberikan hasil yang diharapkan untuk memenuhi ketentuan tentang RBC dan minimum ekuitas.

Ogi menegaskan langkah-langkah yang diambil oleh OJK ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki kondisi keuangan perusahaan asuransi yang bermasalah, tetapi juga memastikan stabilitas industri secara keseluruhan.

Dengan menjaga perusahaan asuransi tetap berada dalam kondisi sehat, OJK ingin memastikan bahwa kepentingan konsumen tetap terlindungi.

“OJK terus memonitor pelaksanaan Rencana Tindak dan akan mengambil langkah terukur sesuai ketentuan yang berlaku untuk memastikan adanya perlindungan konsumen, memastikan tumbuhnya kondusifitas industri, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi/reasuransi,” tandas Ogi.

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Hingga akhir September 2024,Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan pengawasan khusus terhadap delapan perusahaan asuransi dan reasuransi.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK,Ogi Prastomiyono mengatakan jumlah pengawasan khusus ini menurun dibandingkan pada akhir tahun 2022 sebanyak 12 perusahaan asuransi dan reasuransi.

Langkah tersebut dilakukan sebagaimana komitmen OJK yang secara simultan melakukan penanganan terhadapcurrent issuesdan pengembangan industri ke depan, terhadap perusahaan asuransi dan reasuransi dalam status pengawasan khusus tersebut.

"OJK melakukan pengawasan secara intens, untuk memastikan perusahaan tersebut mampu mengatasi penyebab dikenakannya status pengawasan khusus," kata Ogi dalam jawaban tertulis, Jumat (4/10).

Selain itu, Ogi bilang, OJK juga telah mendorong pemegang saham dan pengurus untuk melaksanakan Rencana Tindak yang telah disusun dengan disiplin sehingga progress perbaikan memberikan hasil yang diharapkan untuk memenuhi ketentuan tentang Risk Based Capital (RBC) dan minimum ekuitas.

Sementara itu, OJK terus memonitor pelaksanaan Rencana Tindak dan akan mengambil langkah terukur sesuai ketentuan yang berlaku untuk memastikan adanya perlindungan konsumen, memastikan tumbuhnya kondusifitas industri, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi dan reasuransi.

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan sampai dengan 20 September 2024, Bidang Pengawasan OJK untuk asuransi dan dana pensiun telah menjatuhkan 57 sanksi administratif kepada lembaga jasa keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, dari 57 sanksi tersebut terdiri dari 49 sanksi peringatan atau teguran dan delapan sanksi denda yang dapat diikuti dengan sanksi peringatan atau teguran.

Selain itu, pada tanggal yang sama, OJK juga melakukan berbagai upaya untuk mendorong penyelesaian permasalahan pada Lembaga Jasa Keuangan melalui pengawasan khusus terhadap delapan perusahaan asuransi dan reasuransi, dengan harapan perusahaan dapat memperbaiki kondisi keuangannya untuk kepentingan pemegang polis.

"Hal ini dilakukan sejalan dengan upaya pengembangan sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP)," kata Ogi saat paparan RDK OJK, Selasa (1/10).

Selanjutnya, dia menyebutkan bahwa terdapat 15 Dana Pensiun yang masuk dalam pengawasan khusus, di mana dua Dana Pensiun di antaranya dalam proses pengajuan pembubaran ke OJK.

Sampai dengan Agustus 2024, OJK melaporkan aset industri asuransi mencapai Rp 1.132,49 triliun. Angka tersebut naik 1,32%, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yakni Rp 1.117,75 triliun.

IDXChannel - Anggota Komisi VII DPR RI Ratna Juwita Sari meminta kepada Pertamina agar memberikan pengawasan khusus terhadap keberadaan sumur-sumur tua.

Hal itu diungkapkannya lantaran ditemukan aktivitas illegal drilling atau pengeboran ilegal yang dilakukan masyarakat setempat. Sebagai bentuk akibat dari aktivitas tersebut, tidak sedikit menimbulkan korban jiwa.

"Saya minta agar Pertamina dapat menindaklanjuti keberadaan sumur-sumur tua yang sebenarnya milik Pertamina, khususnya ada di dapil saya kabupaten Tuban. Di samping terobosan dan inovasi, diharapkan Pertamina bisa juga memberikan pengawasan khusus terhadap keberadaan sumur-sumur tua ini supaya illegal drilling itu tidak terus menerus terjadi di masyarakat," kata Ratna dikutip dari laman resmi DPR RI, Jumat (5/7/2024).

Ratna mengatakan, apabila Pertamina tidak mampu mengelola keberadaan sumur-sumur tua tersebut, maka perlu adanya regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM atau SKK Migas, untuk nantinya dapat dilelang menjadi Badan Usaha Milik Desa atau Koperasi Desa.

Dia meyakini dengan pengelolaan serta SOP yang baik nantinya bisa menghasilkan produksi yang dapat meningkatkan lifting minyak dalam negeri.

"Dibanding dibiarkan liar dan menimbulkan masalah-masalah baru di masyarakat disamping pula masalah lingkungan yang akan merugikan banyak pihak," kata dia.

(NIA)