Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah tengah mengkaji pembentukan badan khusus pengembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaruh perhatian perihal pengembangan AI di Tanah Air.

Koordinator Staf Khusus (Stafsus) Presiden Ari Dwipayana mengatakan pemerintah berencana mendirikan badan khusus pengembangan AI. Sebab, kata Ari, ruang pengembangan teknologi ini masih besar, termasuk dalam implementasinya di Ibu Kota Negara (IKN) nanti.

“Iya [ada kemungkinan dibentuk badan khusus pengembangan AI]. Pembangunan IKN memang diberi ruang untuk munculnya smart technology dan smart city yang juga berbasis kepada lingkungan. Jadi, desain pengembangan masterplan-nya arahnya ke sana,” kata Ari, Minggu (11/8/2024).

Untuk diketahui, badan khusus pengembangan AI bukanlah hal baru di luar negeri. Amerika Serikat (AS) memiliki National Institute of Standards and Technology (NIST) yang berperan dalam mengembangkan standar dan kerangka kerja untuk AI, termasuk keamanan dan etika AI.

Sementara itu di Eropa terdapat European AI Alliance, sebuah forum multi-stakeholder yang terdiri dari para ahli, industri, dan pemerintah untuk membahas isu-isu terkait AI.

Fokus Utama Badan-Badan Khusus AI di luar negeri adalah melakukan riset dan pengembangan hingga menciptakan standarisasi AI. Ari menyebut pengembangan AI masuk ke dalam rencana besar pembangunan IKN di Kalimantan Timur.

Upaya pengembangan teknologi AI di IKN akan melibatkan banyak perguruan tinggi nasional dan internasional, salah satunya Universita Gadjah Mada (UGM).

Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Profesor Ova Emilia mengatakan UGM dalam posisi mengibarkan keunggulan AI, dengan membuat, mengusulkan, agar Institute for Future Life bisa berkontribusi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Ini program yang dirancang UGM untuk mengantisipasi masa depan,” kata Ova.

IFL mengembangkan 5 bidang studi dan advokasi utama. Antara lain, healthy longevity and biomedical, lingkungan dan biodiversitas, ekonomi biru dan hijau, tata kelola masa depan, serta masyarakat digital inklusif.

Tahun lalu, pembahasan program ini juga pernah mencakup ihwal rancangan strategi mengatasi isu perubahan iklim yang dianggap berpotensi meneror pelbagai sektor. Mulai dari pertanian dan ketahanan pangan, penyediaan air, infrastruktur pelayanan, hingga kesehatan.

Sementara khusus kecerdasan buatan, Ova mengharapkan universitas bisa berperan sebagai salah satu motor penggerak bagi upaya riset dan pengembangan (research and development/R & D) teknologi ini yang dilakukan di Tanah Air.

“Universitas diharapkan jadi salah satu motor R & D AI driven technology. Berkontribusi di banyak penelitian dan aplikasi,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Uni Eropa merilis teks final dari undang-undangkecerdasan buatan (AI). Regulasi tersebut mengatur beberapa hal termasuk risiko dan sanksi bagi pengembang seperti OpenAI, Google, Microsoft dan lain sebagainya.

Techcrunch melaporkan terhitung 1 Agustus, undang-undang baru tersebut akan mulai berlaku dan dalam waktu 24 bulan – atau pada pertengahan 2026 – ketentuan-ketentuannya secara umum akan berlaku sepenuhnya pada pengembang AI. Uni Eropa menerapkan pendekatan bertahap terkait UU AI.

Para anggota parlemen Uni Eropa mencapai kesepakatan politik mengenai buku peraturan komprehensif pertama mengenai AI pada Desember 2023.

Kerangka kerja ini memberikan kewajiban yang berbeda-beda kepada pengembang AI, bergantung pada kasus penggunaan dan risiko yang dirasakan. Sebagian besar penggunaan AI tidak akan diatur karena dianggap berisiko rendah namun sejumlah kecil potensi kasus penggunaan AI dilarang berdasarkan undang-undang.

UU AI juga membagi kasus pemanfaatan berdasarkan risiko. Untuk kasus penggunaan AI berisiko tinggi – seperti penggunaan biometrik AI, atau AI yang digunakan dalam penegakan hukum, pekerjaan, pendidikan, dan infrastruktur penting – diperbolehkan berdasarkan undang-undang.

Pengembang dengan risiko tinggi wajib menjaga kualitas data dan tidak boleh bias karena membahayakan pengguna. Sementara itu, untuk tingkat risiko ringan seperti chatbot AI, pengembang harus transparan dalam mengambil data.

Bagi pembuat model AI tujuan umum (GPAI), seperti GPT OpenAI, teknologi yang mendasari ChatGPT, terdapat juga beberapa persyaratan transparansi. GPAI yang paling kuat, yang umumnya ditetapkan berdasarkan ambang batas komputasi, juga dapat diminta untuk melakukan penilaian risiko sistemik.

Implementasi Bertahap

Uni Eropa akan memberlakukan daftar penggunaan AI yang dilarang 6 bulan setelah undang-undang tersebut berlaku – yaitu pada awal tahun 2025.

Kasus penggunaan AI yang dilarang atau yang disebut sebagai “risiko yang tidak dapat diterima”, akan segera menjadi ilegal mencakup penilaian kredit sosial gaya China; pengumpulan database pengenalan wajah dengan menggores Internet atau CCTV tanpa sasaran; penggunaan biometrik jarak jauh secara real-time oleh penegak hukum di tempat umum kecuali jika ada beberapa pengecualian yang berlaku, seperti saat pencarian orang hilang atau diculik.

Kemudian, 9 bulan setelah diberlakukan – yaitu sekitar bulan April 2025 – kode praktik akan berlaku bagi pengembang aplikasi AI dalam cakupannya.

Kantor AI UE, sebuah badan pembangunan ekosistem dan pengawasan yang dibentuk berdasarkan undang-undang, bertanggung jawab untuk menyediakan kode-kode ini.

Menurut laporan Euractiv awal bulan ini, UE sedang mencari perusahaan konsultan untuk merancang peraturan tersebut, sehingga memicu kekhawatiran dari masyarakat sipil bahwa pelaku industri AI akan dapat mempengaruhi bentuk peraturan yang akan diterapkan pada mereka.

Baru-baru ini, MLex melaporkan bahwa Kantor AI akan meluncurkan seruan untuk menyatakan minat kepada pemangku kepentingan terpilih untuk merancang kode praktik model AI tujuan umum menyusul tekanan dari Parlemen Eropa untuk menjadikan prosesnya inklusif.

Batas waktu penting lainnya jatuh pada 12 bulan setelah berlakunya – atau 1 Agustus 2025 – ketika peraturan undang-undang tentang GPAI yang harus mematuhi persyaratan transparansi akan mulai berlaku.

Sejumlah sistem AI berisiko tinggi telah diberikan batas waktu kepatuhan yang paling lama, dengan waktu 36 bulan setelah diberlakukan – hingga tahun 2027 – memungkinkan sistem tersebut memenuhi kewajibannya. Sistem berisiko tinggi lainnya harus mematuhinya lebih cepat, setelah 24 bulan.