Jakarta: Jepang dan Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama di bidang konservasi. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengusulkan agar rencana kerja sama dilakukan di model ekowisata Jawa Barat.

“Secara prinsip, kedua negara memiliki komitmen untuk mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, pengelolaan limbah, dan upaya konservasi untuk mendukung kelestarian lingkungan. Isu-isu kritis tersebut telah dibahas dalam dialog kedua negara pada April 2024 lalu di Jepang, yang menyoroti dedikasi kita bersama,” kata Siti Nurbaya melalui keterangan tertulis, Kamis, 22 Agustus 2024.

Terkait perubahan iklim, Siti menyampaikan perlu mendorong kerja bersama dan kolaborasi dalam mengatasi perubahan iklim. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai target Kontribusi Nasional (NDC). Untuk Indonesia sudah ada pijakan dasarnya dengan Peraturan Presiden No 98 Tahun 2021.
Dikatakan Siti, saat ini Indonesia sedang mempercepat dan mengadaptasi mekanisme kredit Joint Crediting Mechanism (JCM) dan Sertifikat Pengurangan Emisi GRK Indonesia (SPEI) secara paralel sesuai dengan Peraturan Presiden No 98 Tahun 2021.

“Untuk itu, telah ada tim kerja KLHK yang memfasilitasi percepatan kerjasama Indonesia-Jepang terkait iklim dan karbon. Tim kerja akan fokus pada penyiapan Sistem Registri Nasional (SRN), sistem MRV, sistem SPEI, dan calon pilot project di sektor kehutanan dan persampahan,” kata Siti.

Pengelolaan limbah

Kemudian terkait pengelolaan limbah, Siti menyoroti kolaborasi Indonesia - Jepang dalam pengelolaan merkuri, yang dilaksanakan melalui kerja sama JICA, dimana para ahli akan tiba di Indonesia tahun ini. Demikian pula dibahas tentang perkembangan kelola sampah di Legok Nangka, Jawa Barat. Selain itu, juga dibahas tentang kerja sama dalam pengelolaan limbah elektronik.

“Kami mengharapkan kolaborasi yang signifikan dalam pengelolaan limbah padat, termasuk upaya untuk mempromosikan kota yang ramah lingkungan, serta pengelolaan limbah berbahaya," katanya.

Dalam hal kelola gambut, dijelaskan Siti, bahwa sebagai bagian dari Memorandum of Cooperation (MoC) akan diawali dengan studi kelayakan mengenai restorasi dan pengelolaan lahan gambut di Kalimantan Tengah.

Dalam hal kerja sama mangrove Indonesia - Jepang, telah dirintis sejak awal 1990-an dengan percontohan di Bali, yang kemudian dilanjutkan di Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai Bali, menjadi pusat untuk pengembangan mangrove dalam berbagai kerja sama internasional.

Perkuat pengendalian iklim

Pada kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup Jepang Yagi Tetsuta menyampaikan harapannya untuk memperkuat kerja sama pengendalian iklim dan lingkungan Indonesia - Jepang.

Dengan adanya Tim KLHK untuk percepatan kerja sama RI-Jepang, Siti mendorong agar segera ditindaklanjuti dengan kerja-kerja teknis bersama pada awal September mendatang. Hal itu didukung oleh Menteri Tetsuta.

“Baik Indonesia maupun Jepang, sama-sama menghadapi banyak tantangan lingkungan, dan memiliki pengalaman berbeda dalam penanganannya. Oleh karena itu, sangat bermanfaat untuk bertukar pengalaman, dan melakukan kegiatan bersama di lapangan,” kata Yagi Tetsuta.

(UWA)