Rapat-rapat koordinasi perdana dihelat para Menteri Koordinator (Menko) di sela pembekalan dan retreat Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi salah satunya.

Momen rapat koordinasi perdana itu dibagikan AHY lewat media sosial Instagram, @agusyudhyono. Rapat dilakukan pada Sabtu 26 Oktober 2024 kemarin.

Dalam unggahannya itu, AHY memberikan arahan agar pembangunan infrastruktur dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Khususnya untuk menumbuhkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi bagis masyarakat.

"Infrastruktur yang kita bangun harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, membantu mengejar pertumbuhan, mendorong pemerataan ekonomi," tulis AHY dalam keterangan unggahannya, dikutip Minggu (27/10/2024).

Dia juga mengungkapkan pembangunan infrastruktur harus bisa dilakukan sebagai upaya memberantas kemiskinan.

"Serta memberantas kemiskinan sesuai dengan semangat Asta Cita. Lets do our best," tukas AHY.

Dalam foto yang diunggah AHY di akun Instagram resmi @agusyudhyono nampak semua menteri di bawah koordinasinya hadir, mulai dari Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandi, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman. Para wakil menteri juga terlihat hadir.

Semua yang hadir kompak mengenakan seragam safari berwarna khaki yang disebut-sebut terinspirasi dari baju khas yang sering dipakai proklamator Bung Karno.

Budiman Sudjatmiko yang baru saja dilantik sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan berjanji akan menyelamatkan berbagai pihak dari ancaman kemiskinan. Salah satunya kelas menengah Indonesia yang belakangan ini sedang disorot rawan terjun ke jurang kemiskinan.

Dia mengatakan instansinya bukan cuma diminta untuk menaikkan kelas masyarakat yang sudah miskin, namun juga harus menjaga masyarakat yang rentan miskin tidak terjun ke jurang kemiskinan.

Eks aktivis 1998 itu pun mengungkapkan beberapa contoh kelompok masyarakat yang rentan jatuh miskin. Misalnya saja, para korban PHK ataupun korban bencana.

"Orang yang terancam miskin harus diselamatkan. Siapa yang terancam miskin? Ya mungkin pekerja-pekerja pabrik yang melakukan mekanisasi, digitalisasi, robotisasi ter-PHK. Atau mereka menjadi korban bencana alam, atau ya akibat-akibat mekanisasi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bangkrut, segala macam," beber Budiman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

Dari situ, Budiman mengungkapkan kelas menengah juga menjadi salah satu kelompok yang rentan terjun ke jurang kemiskinan. Mantan anggota DPR itu menekankan masalah ini akan menjadi perhatian utama Badan Pengentasan Kemiskinan.

"Atau juga kelas menengah yang barangkali juga mengalami persoalan-persoalan karena disrupsi teknologi, yang berdampak sosial, itu juga menjadi perhatian dari Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan," tegas Budiman.

"Selain yang memang hidup dalam garis kemiskinan selama ini, tapi mereka yang terancam miskin juga harus diselamatkan," katanya.

Presiden Prabowo Subianto, kata Budiman, menitipkan kepadanya agar kemiskinan bisa ditekan dengan pesat di Indonesia selama 5 tahun ke depan.

"Seluruh persoalan kemiskinan itu harus bisa ditekan habis sampai 5 tahun ke depan, dan itu menjadi tanggung jawab badan yang kami pimpin, seperti itu," pungkas Budiman.

Simak Video: Budiman Jelaskan Tugas Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan

[Gambas:Video 20detik]

Budiman Sudjatmiko buka-bukaan soal nasib proyek Bukit Algoritma yang pernah dibesutnya di tengah penunjukkannya sebagai Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan. Budiman sebelumnya menjadi salah satu insiator pembangunan Bukit Algoritma di Cikidang, Sukabumi, Jawa Barat yang digadang-gadang bakal jadi sillicon valley-nya Indonesia.

Di tahun 2021 proyek itu sempat melakukan groundbreaking, Budiman kala itu menjadi Ketua Pelaksana Kiniku Bintang Raya KSO selaku pemilik proyek.

Kini setelah resmi dilantik sebagai Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan, Budiman bilang proyek itu akan tetap berjalan meskipun tak ada dirinya. Dia bilang proyek tersebut digarap perusahaan swasta, dirinya juga selama ini tidak setiap saat mengurus proyek tersebut.

"Kalau soal itu kan perusahaan swasta, kebetulan nanti saya tidak akan ada di situ setiap hari, paling mengurusi yayasannya saja ya," ungkap Budiman singkat ketika ditanya soal nasib Bukit Algoritma di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

Budiman selanjutnya justru malah mengalihkan pembicaraan soal tiga hal yang membuat kemiskinan terjadi, yaitu kurang pendapatan, kurang akses, dan kurang aset. Menurutnya, proyek Bukit Algoritma ada kaitannya dengan pengentasan kemiskinan.

"Tapi bagian itu betul ada berkaitan kemiskinan yang kita maksud itu sebenarnya tiga, kurang pendapatan, kurang akses, dan kurang aset," lanjut Budiman.

Dia memaparkan kurang pendapatan bisa terjadi karena tidak kejelasan pendapatan seseorang. Kemudian kurang aset terjadi karena pendapatan tidak mampu untuk dibelikan aset. Lalu, kurang akses terjadi karena kurangnya pendapatan, baik dari kurang akses pendidikan, kesehatan, maupun yang lainnya.

Dia menekankan pengentasan kemiskinan bukan hanya sekedar memberikan solusi jangka pendek berbentuk bantuan sosial. Namun harus ditanggulangi dan dientaskan dengan memberdayakan orang-orang yang berada di garis kemiskinan.

"Jadi pengentasan kemiskinan bukan sekedar menyembuhkan symptom atau gejalanya, bukan menanggulangi, tapi mengentaskan," sebut Budiman.

Badan Pengentasan Kemiskinan baru saja dibentuk Presiden Prabowo Subianto di awal masa jabatannya. Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko mengungkapkan instansi yang dipimpinnya ini tidak hanya akan membagikan bantuan saja kepada orang miskin namun bisa membuat orang miskin bisa jadi naik level.

Menurutnya, pemberian bantuan cuma semacam orang sakit diberikan obat pereda nyeri saja, namun penyakitnya tidak disembuhkan. Lembaganya akan fokus mengentaskan kemiskinan.

"Persoalan kemiskinan tidak sesederhana sekadar membagi bantuan tunai, tapi juga mengentaskannya. Ini adalah badan pengentasan, bukan penanggulangan. Kalau menanggulangi itu seperti ngasih aspirin (obat pereda nyeri) saja, tapi Pak Prabowo minta supaya hal yang lebih fundamental," ungkap Budiman usai dilantik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

Budiman melanjutkan pihaknya akan menyusun rencana induk pengentasan kemiskinan yang ada di kementerian dan lembaga di Indonesia. Kemudian, rencana itu akan dikoordinasikan aktivitasnya di kementerian teknis macam Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan, hingga Kementerian Kesehatan.

Pihaknya juga mendapatkan tugas untuk melakukan pemutakhiran data kemiskinan. Data yang diolah Badan Pengentasan Kemiskinan nantinya akan menjadi pedoman strategis untuk mengentaskan kemiskinan.

Budiman kembali menekankan pemerintah tidak hanya akan memberikan bantuan dalam rangka mengentaskan kemiskinan, namun bakal melakukan pemberdayaan dan pembangunan inklusif bagi masyarakat agar terhindar dari kemiskinan.

Misalnya saja dalam urusan pembangunan dan pengembangan industri, pihaknya juga bakal turut andil untuk membuat investasi yang masuk dapat meningkatkan dampak sosial bagi masyarakat miskin.

"Badan ini kira-kira juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Investasi. Bagaimana investasi-investasi dibuat tidak membawa dampak sosial untuk meningkatkan orang miskin. Misalnya program pembangunan di sebuah tempat, bagaimana bisa melibatkan orang miskin," jelas Budiman.

Eks Anggota DPR itu juga menyebutkan lembaganya ingin membuat lebih banyak orang miskin yang naik level dan menjadi mantan orang miskin. Mantan orang miskin ini akan diberdayakan untuk berbagai hal sehingga bisa lepas dari garis kemiskinan.

"Program misalnya beras raskin, bukan lagi beras untuk orang miskin, tapi juga beras yang diproduksi oleh mantan orang miskin. Kira-kira seperti itu. Jadi mantan orang miskin diberdayakan dalam koperasi, diberdayakan dalam BUMDES, kemudian dibuatkan ekosistem kewirausahaan sosial. Jadi itu program-programnya," jelas Budiman.

"Termasuk pelatihan teknologi, upskilling, reskilling, itu juga menjadi program itu," lanjutnya.

Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki tujuh program prioritas atau quick win yang akan dijalankan saat menjabat nanti. Program tersebut menelan anggaran Rp 121 triliun.

Berikut daftar program prioritas Prabowo:

1. Pengentasan TBC

Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Wahyu Utomo mengatakan program pengentasan penyakit menular Tuberkulosis (TBC) dialokasikan Rp 8 triliun. Program itu masuk dalam anggaran di lingkup Kementerian Kesehatan tahun 2025.

"Memang itu perkembangan terkini. Pembahasan di Panja B (DPR) waktu itu ada aspirasi untuk memunculkan salah satunya quick win untuk pengentasan TBC, itu Rp 8 triliun," kata Wahyu dalam acara Media Gathering di Anyer, Banten, Rabu (25/9/2024) lalu.

2. Pemeriksaan Gratis

Anggaran Rp 3,25 triliun diberikan untuk Kementerian Kesehatan menjalankan berbagai program pemeriksaan gratis bagi 52,2 juta orang seperti tensi, gula darah, hingga foto rontgen di berbagai Puskesmas maupun rumah sakit daerah.

3. Peningkatan Kualitas RS

Kemudian Rp 1,8 triliun untuk menjalankan rumah sakit (RS) berkualitas di daerah guna meningkatkan rumah sakit dari tipe D menjadi tipe C dengan melengkapi sarana dan prasarananya.

4. Makan Bergizi Gratis

Pemerintahan Prabowo juga menyiapkan dana untuk program quick win makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp 71 triliun. Program ini menyasar ibu hamil, ibu menyusui, balita serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan.

5. Renovasi Sekolah

Kemudian program renovasi sekolah sebesar Rp 20 triliun yang akan dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Lalu program sekolah unggulan terintegrasi untuk 4 lokasi dengan anggaran Rp 2 triliun di bawah Kemendikbudristek dan Kementerian Agama.

6. Meningkatkan Lumbung Pangan

Terakhir ada program yang berkaitan dengan ketahanan pangan, di mana Prabowo telah memberi arahan untuk meningkatkan lumbung pangan nasional, daerah dan desa dengan anggaran Rp 7,5 triliun untuk Kementerian PUPR.

7. Pencetakan Sawah Baru

Selain itu, Rp 7,5 triliun untuk Kementerian Pertanian melakukan program intensifikasi 80 ribu Ha dan pencetakan sawah baru atau ekstensifikasi 150 ribu Ha.

Saksikan Live DetikPagi:

Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menjalankan tujuh program prioritas atau quick win saat menjabat nanti. Program tersebut memakan anggaran Rp 121 triliun.

Berikut daftar program prioritas Prabowo:

1. Pengentasan TBC

Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Wahyu Utomo mengatakan program pengentasan penyakit menular Tuberkulosis (TBC) dialokasikan Rp 8 triliun. Program itu masuk dalam anggaran di lingkup Kementerian Kesehatan tahun 2025.

"Memang itu perkembangan terkini. Pembahasan di Panja B (DPR) waktu itu ada aspirasi untuk memunculkan salah satunya quick win untuk pengentasan TBC, itu Rp 8 triliun," kata Wahyu dalam acara Media Gathering di Anyer, Banten, Rabu (25/9/2024) lalu.

2. Pemeriksaan Gratis

Anggaran Rp 3,25 triliun diberikan untuk Kementerian Kesehatan menjalankan berbagai program pemeriksaan gratis bagi 52,2 juta orang seperti tensi, gula darah, hingga foto rontgen di berbagai Puskesmas maupun rumah sakit daerah.

3. Peningkatan Kualitas RS

Kemudian Rp 1,8 triliun untuk menjalankan rumah sakit (RS) berkualitas di daerah guna meningkatkan rumah sakit dari tipe D menjadi tipe C dengan melengkapi sarana dan prasarananya.

4. Makan Bergizi Gratis

Pemerintahan Prabowo juga menyiapkan dana untuk program quick win makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp 71 triliun. Program ini menyasar ibu hamil, ibu menyusui, balita serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan.

5. Renovasi Sekolah

Kemudian program renovasi sekolah sebesar Rp 20 triliun yang akan dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Lalu program sekolah unggulan terintegrasi untuk 4 lokasi dengan anggaran Rp 2 triliun di bawah Kemendikbudristek dan Kementerian Agama.

6. Meningkatkan Lumbung Pangan

Terakhir ada program yang berkaitan dengan ketahanan pangan, di mana Prabowo telah memberi arahan untuk meningkatkan lumbung pangan nasional, daerah dan desa dengan anggaran Rp 7,5 triliun untuk Kementerian PUPR.

7. Pencetakan Sawah Baru

Selain itu, Rp 7,5 triliun untuk Kementerian Pertanian melakukan program intensifikasi 80 ribu Ha dan pencetakan sawah baru atau ekstensifikasi 150 ribu Ha.

Simak Video: Jokowi Minta RAPBN 2025 Akomodir Semua Program Prabowo-Gibran

[Gambas:Video 20detik]

Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Hari Ganie mengaku diminta memberi masukan kepada tim pemerintahan mendatang Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terkait program 3 juta rumah. Pihaknya telah bertemu beberapa kali dengan Tim Satgas Perumahan yang dipimpin Hasyim Djojohadikusumo.

"Kami kebetulan diminta memberikan masukan kepada tim pemerintahan mendatang Prabowo-Gibran, memang mereka kan salah satu prioritas programnya adalah program 3 juta rumah, ini kami sangat-sangat optimis, sangat-sangat bergairah untuk menghadapi program ini," kata Hari Ganie dalam sebuah diskusi di Hotel Mulia Jakarta, Jumat (27/9/2024).

Setelah beberapa kali bertemu dan diskusi, Hari Ganie mengatakan yang dimaksud program 3 juta rumah Prabowo-Gibran bukan semuanya dibangun baru. Pasalnya kapasitas pengembang hanya bisa membangun sekitar 300-400 ribu unit rumah/tahun.

Hari Ganie menyebut program 3 juta rumah Prabowo-Gibran akan menyasar 1 juta rumah di pedesaan, 1 juta rumah di pesisir dan 1 juta rumah di perkotaan. Itu pun yang di pedesaan dan pesisir 70% konsepnya hanya bedah rumah, mengingat tingginya rumah tidak layak huni.

"Setelah kita bertemu, berdiskusi beberapa kali dengan tim Satgas Perumahan yang dipimpin oleh Pak Hasyim langsung, yang dimaksud 3 juta rumah ini adalah sebenarnya 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir, serta 1 juta rumah yang di perkotaan," bebernya.

Untuk di perkotaan, Hari Ganie menyebut tingginya kebutuhan perumahan yang belum terpenuhi (housing backlog). Ia menyarankan agar pembangunan 1 juta rumah di perkotaan itu difokuskan di 10 kota metropolitan seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Palembang, Denpasar, Makassar, Banjarmasin, dan Manado.

"Fokus kita tetap untuk pembangunan di perkotaan yang 1 juta rumah. Kami memberikan masukan kepada Tim Transisi Prabowo-Gibran bahwa fokuslah hanya kepada 10 kota metropolitan saja karena kalau pembangunan pedesaan tadi jiwanya adalah pengentasan kemiskinan. Tapi kalau yang 1 juta di perkotaan spiritnya adalah untuk meningkatkan produktivitas, untuk memberikan kontribusi terhadap PDB," jelasnya.

Hari Ganie membeberkan 1 juta rumah yang dibangun di perkotaan akan berbentuk rumah tapak sebanyak 500 ribu unit dan hunian vertikal (rusun) sebanyak 500 ribu unit. Rusunnya pun dibagi dua, ada rusun yang bisa dibeli dan dimiliki, atau rusun yang bisa disewa.

"Tentunya untuk yang rusun ini atau apartemen katakanlah, itu sebetulnya hanya layak untuk di kota-kota paling 3 kota metropolitan yaitu Jakarta, Surabaya dan Bandung. Itu dari pasar yang kita lihat, yang lainnya belum siap secara culture, secara daya beli untuk apartemen atau rusun itu," ujar dia.