Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam lima tahun ke depan.

Tito menyebutkan, hal itu menjadi salah satu tujuan diadakannya Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (7/11/2024).

"Hal ini bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mengharmonisasikan pemerintah daerah dan Forkopimda serta instansi vertikal di daerah guna mendukung program prioritas serta arah kebijakan Bapak Presiden 5 tahun ke depan," kata Tito, Kamis.

Adapun peserta yang hadir dalam Rakornas mencapai 5.360 orang, terdiri dari 525 orang kepala atau pimpinan pegawai dan lembaga, eselon I, dan wakil kementerian dan lembaga.

Lalu, 496 orang jajaran Forum Komunikasi PimpInan Daerah tingkat provinsi yang terdiri dari 38 gubernur, KPU, Bawaslu, kepala Badan Pusat Statistik, dan kepala dinas pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam acara tersebut, pemerintah daerah menerima berbagai arahan soal program prioritas pemerintah termasuk program makan bergizi gratis.

Tito berharap, pengarahan dalam rakornas dapat mendapat pedoman bagi kepala daerah.

"Saya harapkan dari agenda ini ada arahan dari pemerintah pusat khususnya dari Bapak yang akan menjadi pedoman bagi Kepala Daerah dan jajaran Forkopimda dan pimpinan Instansi," ucap dia.

Lebih lanjut, mantan Kapolri itu mengungkapkan, dinamika yang terjadi di daerah akan sangat menentukan dinamika di pemerintah pusat.

Pasalnya, sebagian besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digelontorkan ke daerah. Tercatat, sebanyak Rp 1.200 triliun digelontorkan pemerintah pusat kepada daerah.

"Sebenarnya lebih kurang Rp 919 triliun adalah transfer keuangan dari Kementerian Keuangan dari pusat untuk daerah, dan APBD lebih kurang Rp 300 triliun, jadi Rp 1.200 triliun. Dan dinamika di daerah yang menentukan keberhasilan nasional," kata Tito.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mendagri Minta Pemerintah Daerah Dukung Program Prioritas Prabowo", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/11/07/16365311/mendagri-minta-pemerintah-daerah-dukung-program-prioritas-prabowo.

BOGOR, KOMPAS.com - Pemerintah pusat menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah daerah dalam setiap program unggulan kesehatan.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintahan Pusat dan Daerah 2024, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan program kesehatan gratis menjadi salah satu quick win prioritas yang segera dijalankan.

Akan tetapi, pelaksanaannya membutuhkan sinergi kuat dari seluruh elemen daerah hingga tingkat desa.

“Bapak-Ibu yang saya hormati, di setiap program unggulan, itu membutuhkan dukungan dari semua stakeholders, terutama sekali dukungan dari Bapak-Ibu Kepala Daerah, juga DPRD, sampai ke level tingkat desa," kata Pratikno di hadapan pejabat pemerintah daerah di Sentul International Convention Center, Bogor, Kamis (7/11/2024).

Ia menjelaskan, Kementerian Kesehatan berencana mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Meski demikian, Pratikno mengakui program ini belum bisa diterapkan secara masif maupun mencakup semua jenis penyakit.

Pemerintah pusat berharap adanya dukungan penuh dari pemerintah daerah dalam bentuk revitalisasi puskesmas sebagai lokasi pemeriksaan awal atau skrining.

Pratikno menambahkan, revitalisasi puskesmas tidak cukup jika tidak diiringi dengan anggaran yang mencukupi untuk skrining kesehatan.

Ia berharap setiap pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana khusus bagi bahan medis dan kebutuhan skrining lainnya. Menurut Pratikno, sinergi pusat dan daerah akan menjadi kunci keberhasilan dari setiap program kesehatan yang dicanangkan Presiden.

“Jadi mari kita bersama-sama, pusat dan daerah, menjalankan quick win yang sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden,” ujar Pratikno.

Pratikno juga menyoroti pembangunan rumah sakit berkualitas sebagai bagian dari rencana pemerintah meningkatkan fasilitas kesehatan nasional.

Ia menjelaskan pembangunan ini melibatkan beberapa kementerian, termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) untuk lahan dan perizinan. Pemerintah daerah diminta ikut mendukung dengan menyediakan fasilitas pendukung seperti akses jalan, sanitasi, dan infrastruktur penunjang lainnya.

“Jangan sampai pusat membuat rumah sakit, Pemda tidak membantu jalan, sanitasi, dan lain-lain,” ucap Pratikno.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur kesehatan harus menjadi kerja sama antara pusat dan daerah agar kualitas hidup masyarakat meningkat signifikan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyebut bahwa pemerintah pusat siap membantu pemerintah daerah dalam upaya menjaga stabilitas politik dan keamanan sehingga pembangunan nasional bisa berjalan, serta target pertumbuhan ekonomi 7-8 persen bisa tercapai.

Hal itu disampaikan Budi Gunawan kepada seluruh kepala daerah yang hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Apalagi, menurut Budi Gunawan, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) beserta kementerian dan badan terkait lainnya telah membentuk tujuh desk untuk mempercepat eksekusi program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

“Kami semua siap mendukung bapak dan ibu sekalian di daerah guna memperkuat upaya-upaya kita semua di dalam menjaga stabilitas poltik dan keamanan untuk mendukung pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi,” kata Budi Gunawan, Kamis.

Menurut dia, leading sector dari tujuh desk yang dibentuk pemerintah tidak akan ragu dalam menjalankan tugasnya sebagaimana arahan Presiden Prabowo.

Oleh karena itu, Budi Gunawan meminta para kepala daerah berhati-hati dalam bekerja terutama terkait pengelolaan dan penggunaan anggaran.

“Sehingga tolong kepada kepala daerah agar lebih cermat lagi, lebih berhati-hati, lebih transparan dan lebih akuntabel serta efisien dalam pengelolaan dan penggunaan anggarannya,” ujarnya.

Berikut 7 desk yang dibentuk pemerintah guna mempercepat pelaksanaan program prioritas:

1. Desk pilkada, leading sector Menko Polkam dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
2. Desk penyelundupan, leading sector Menko Polkam dan Mendagri
3. Desk penanganan judi online, leading sector Kapolri
4. Desk pemberantasan narkoba, leading sector Kapolri
5. Desk koordinasi peningkatan penerimaan devisa negara, leading sector Jaksa Agung
6. Desk pencegahan tindak pidana korupsi dan perbaikan tata kelola, leading sector Jaksa Agung
7. Desk keamanan siber dan perlindungan data, leading sector Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dalam kesempatan itu, Budi Gunawan juga menyampaikan lima pesan penting kepada seluruh kepala daerah demi terwujudnya stabilitas politik dan keamanan di daerah masing-masing.

Salah satunya adalah berhati-hati dalam membuat kebijakan, terutama peraturan daerah (perda) agar tidak menimbulkan gejolak.

Sebab, Budi Gunawan kembali menekankan bahwa stabilitas politik dan keamanan adalah kunci dari pembangunan nasional dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Stabilitas politik dan keamanan adalah prasyarat mutlak sebagai pondasi untuk pembangunan nasional di semua peradaban,” kata Budi Gunawan.

Berikut lima pesan Budi Gunawan kepada para kepala daerah:

1. Terus menjalin dan meningkatkan sinergi yang baik antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif di daerahnya
2. Meningkatkan sinergi dan koordinasi antar forkominda
3. Berhati-hati dalam membuat kebijakan termasuk pembuatan perda-perda yang berpotensi menimbulkan gejolak. Contohnya di dalam penentuan Upah Minimum Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang melibatkan tripartid, dalam hal ini adalah pengusaha, buruh dan pemerintah
4. Menjamin penyediaan layanan publik yang adil, merata dan tidak diskriminatif
5. Melaporkan dengan data yang benar sehingga setiap kebijakan yang diambil tepat sasaran dan berdampak positif.

Presiden Prabowo Subianto melantik Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu dan anggotanya. Mari mengatakan, tugasnya di DEN utamanya akan memberikan masukan dan rekomendasi mengenai isu-isu strategis dan program prioritas dari Prabowo.

Mari mengatakan, secara garis beras untuk jangka pendek, tugasnya menjaga pertumbuhan ekonomi nasional karena saat ini banyak ketidakpastian yang juga akan berpengaruh terhadap ekonomi.

"Kita menghadapi banyak ketidakpastian eksternal, maupun kita harus mempertahankan pertumbuhan di dalam negeri. Itu yang jangka pendek," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Sementara untuk jangka menengah, pihaknya bertugas untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Berbagai sektor juga akan menjadi perhatian terutama pada program prioritas Prabowo.

"Seperti manufaktur, pertanian, sesuai dengan program prioritas Presiden, mengenai swasembada pangan, swasembada energi dan juga bagaimana mengefektifkan anggaran yang merupakan prioritas bapak Presiden," jelasnya.

Mari mengatakan, masa jabatan dari DEN ini selama Prabowo menjabat yakni 2024-2029. Pihaknya telah menyiapkan beberapa hal untuk dilaporkan Prabowo.

"Siang ini kita harapkan bisa melaporkan ke bapak Presiden dan mendapatkan arahan dari bapak presiden sekiranya dari tugas kita," pungkasnya.

Beberapa program prioritas di sektor perindustrian telah disampaikan, yang akan dibentuk gugus tugas atau task force untuk pembahasan secara detil

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan program prioritas yang bakal dijalankan pihaknya guna mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 8 persen, sesuai dengan Astacita Presiden Prabowo.

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Senin, mengatakan program itu antara lain pemindahan akses pelabuhan impor (entry point) ke Indonesia Timur, inisiasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri, serta kredit revitalisasi industri padat karya.

Menperin Agus mengatakan usulan program prioritas yang dinamai sebagai program Quick Wins tersebut sudah diusulkan pihaknya dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) yang diselenggarakan di Jakarta, Minggu (3/11).

"Kami bersama kementerian lain di bawah koordinasi Menko Perekonomian telah melakukan rapat terbatas. Beberapa program prioritas di sektor perindustrian telah disampaikan, yang akan dibentuk gugus tugas atau task force untuk pembahasan secara detil,” katanya.

Ia menjelaskan, untuk pemindahan jalur masuk pelabuhan produk impor menyasar beberapa komoditas, seperti elektronik, tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, alas kaki, kosmetik, keramik, katup dan obat tradisional.

“Pemilihan komoditas tadi bukan tanpa alasan, mengingat sektor-sektor industri tersebut rawan terhadap serbuan barang impor murah atau ilegal. Ini kami jadikan fokus kebijakan pemerintahan Kabinet Merah Putih untuk menetapkan pelabuhan impor di Sorong, Bitung dan Kupang,” kata dia.

Sementara RPP Gas Bumi, dikatakan Menperin, bakal menjadi pemacu (game changer) dalam mendongkrak kinerja industri manufaktur yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Itu karena, melalui beleid ini tidak hanya tujuh subsektor industri yang mendapatkan subsidi gas dari program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebesar 6 dolar AS per million british thermal unit (MMBTU).

“Kemenperin pada dasarnya pembina seluruh sektor manufaktur, jadi no one left behind," ujar dia.

Selanjutnya, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek, pemerintah juga melakukan terobosan baru bagi sektor industri dalam bentuk kredit revitalisasi industri padat karya, sehingga bisa memacu produktivitas.

“Kredit ini bertujuan mendorong pembiayaan perbankan bagi sektor usaha padat karya yang mendukung penciptaan lapangan kerja,” ujar dia.

Lebih lanjut, dalam rapat tersebut, Menperin turut memaparkan beberapa quick wins di sektor industri lainnya, antara lain pengembangan standardisasi industri, industri hijau, dan jasa industri.

Program prioritas penyiapan SDM industri serta upaya pengembangan seluruh sektor industri yang menjadi binaan Kemenperin, yaitu industri agro, industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika (ILMATE), industri kimia, farmasi, dan tekstil (IKFT), serta industri kecil dan menengah (IKM).

Kemenperin juga menjalankan program prioritas ketahanan industri, perwilayahan industri, dan akses industri internasional (KPAII).

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Kementerian Perindustrian telah menyusun program quick wins guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami bersama kementerian lain di bawah koordinasi Menko Perekonomian telah melakukan rapat terbatas. Beberapa program prioritas di sektor perindustrian telah disampaikan, yang akan dibentuk gugus tugas atau task force untuk pembahasan secara detail," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Agus menyebutkan, program prioritas yang akan dilaksanakan adalah pemindahan pelabuhan impor atau entry point untuk beberapa komoditas tertentu ke Indonesia Timur demi melindungi industri manufaktur dalam negeri.

Hal ini sesuai dengan usulan Agus untuk memindahkan pintu masuk barang impor dalam rangka mengamankan pasar domestik bagi produk dalam negeri sekaligus meningkatkan kapasitas logistik di Indonesia. Beberapa komoditas yang jadi prioritas program pemindahan itu antara lain elektronik, tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, alas kaki, kosmetik, keramik, katup, dan obat tradisional.

"Pemilihan komoditas tadi bukan tanpa alasan, mengingat sektor-sektor industri tersebut rawan terhadap serbuan barang impor murah atau ilegal. Ini kami jadikan fokus kebijakan pemerintahan Kabinet Merah Putih untuk menetapkan pelabuhan impor di Sorong, Bitung, dan Kupang," imbuhnya.

Di sisi lain, Agus menambahkan, pihaknya juga menginisiasi kebijakan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri. Regulasi ini diharapkan dapat segera disahkan karena dinilai sangat menopang kebutuhan gas untuk pembangunan industri manufaktur.

"Di RPP Gas Bumi juga akan mengatur gas untuk kebutuhan energi, termasuk listrik. Jadi, kami bertekad dan konsisten untuk menyampaikan pentingnya keberlanjutan program harga gas bumi tertentu (HGBT)," ungkapnya.

Menurut Agus, RPP tersebut akan menjadi game changer dalam mendongkrak kinerja industri manufaktur yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Bahkan, melalui beleid ini juga tidak hanya tujuh subsektor industri yang mendapatkan HGBT sebagaimana saat ini diterapkan untuk industri pupuk, petrokimia, baja, keramik, kaca, oleokimia, dan sarung tangan karet.

"Kemenperin pada dasarnya pembina seluruh sektor manufaktur, jadi no one left behind," tegasnya.

Selanjutnya, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek, pemerintah juga melakukan terobosan baru bagi sektor industri dalam bentuk Kredit Revitalisasi Industri Padat Karya.

"Kredit ini bertujuan mendorong pembiayaan perbankan bagi sektor usaha padat karya yang mendukung penciptaan lapangan kerja," jelas Agus.

Selain itu, kredit juga diberikan untuk meningkatkan produktivitas melalui pembaruan mesin produksi dan penerapan teknologi.

Untuk diketahui, dalam rakortas tersebut, Agus memaparkan beberapa quick wins di sektor industri, antara lain pengembangan standardisasi industri, industri hijau, dan jasa industri. Selain itu, program prioritas penyiapan SDM industri serta upaya pengembangan seluruh sektor industri yang menjadi binaan Kemenperin, yaitu industri agro, industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika (ILMATE) industri kimia, farmasi, dan tekstil (IKFT), serta industri kecil dan menengah (IKM). Kemenperin juga menjalankan program prioritas ketahanan industri, perwilayahan industri, dan akses industri internasional (KPAII).

Video: Syarat dari Pemerintah Agar Apple Bisa Jual iPhone 16 di RI

Video: Syarat dari Pemerintah Agar Apple Bisa Jual iPhone 16 di RI

Hal-hal tersebut telah kami antisipasi dan komunikasikan kepada tim pemerintah. OJK siap bekerja sama dan mendukung program-program prioritas tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyatakan siap menyusun skema pembiayaan untuk mendukung program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami siap mendukung dan bekerja sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait, antara lain dengan berbagai simulasi skema-skema pembiayaan untuk program kredit prioritas pemerintah,” kata Mahendra dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Bulan Oktober 2024, di Jakarta, Jumat.

Program tersebut mencakup ekonomi hijau, transisi energi, penguatan aktivitas di bursa karbon, serta prioritas perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kemudian, kredit untuk mendorong ketahanan pangan (food security), Makan Bergizi Gratis (MBG), serta peningkatan kualitas dan cakupan program hilirisasi.

“Hal-hal tersebut telah kami antisipasi dan komunikasikan kepada tim pemerintah. OJK siap bekerja sama dan mendukung program-program prioritas tersebut,” ujar dia.

Sementara terkait pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), OJK telah meminta perbankan dan pelaku industri untuk menyusun strategi peningkatan kualitas dan kuantitas penyaluran kredit UMKM.

Hal itu dilakukan dengan memperluas jangkauan sumber dana, pemanfaatan teknologi informasi, serta langkah strategis lain untuk mendukung kebijakan pemerintah, agar peningkatan kualitas UMKM dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, tata kelola, dan manajemen risiko.

OJK menyatakan akan terus meningkatkan kredit serta pembiayaan dengan memperkuat infrastruktur pendukung ekosistem pembiayaan, seperti pengembangan sistem pelaporan kredit (credit reporting system) yang cakupannya diperluas melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Kini, tidak hanya perbankan dan perusahaan pembiayaan, tetapi juga industri fintech untuk P2P lending, asuransi, dan penjaminan yang terlibat.

OJK pun turut mendorong pemanfaatan innovative credit scoring (ICS) untuk kelayakan kredit dan pembiayaan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Pemerintahan Prabowo Subianto bertekad meringankan beban pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), petani dan nelayan yang mengalami kredit macet lewat kebijakan pemutihan utang. Saat ini regulasi terkait rencana kebijakan tersebut sedang disiapkan.

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop), Ferry Juliantono mengatakan wacana kebijakan pemutihan utang bagi petani dan nelayan akan berdampak positif karena beban keuangan di masa lalu dapat dihapuskan sehingga mereka dapat kembali produktif di masa depan. Terlebih petani dan nelayan menjadi pihak yang memiliki andil besar terhadap perekonomian rakyat, terutama di saat krisis moneter di tahun 1997-1998.

"Sejarah membuktikan bahwa petani kita mampu bertahan dari dampak krisis ekonomi di tahun 1997-1998 terutama di pedesaan pada saat itu. Kekuatan mereka bisa menjadi benteng dari efek krisis moneter," kata Ferry dalam keterangan resmi, Kamis (31/10/2024).

Ferry menjelaskan bahwa penerima manfaat dari program hapus utang ini nantinya tidak diberikan ke semua petani, nelayan dan UMKM. Mereka yang akan menerima adalah yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

Setelah mendapatkan pengampunan utang, nantinya para petani, nelayan dan UMKM bisa mengakses pembiayaan lagi untuk mendukung usahanya. Guna mencegah terjadinya kredit macet, pemerintah berencana untuk memberikan pembiayaan atau kredit ini melalui koperasi agar masing-masing anggota dapat saling mengawasi.

"Ke depan memang pembiayaan harus diberikan melalui kelompok yaitu koperasi, jadi tidak bisa langsung diberikan ke individu-individu langsung. Kami dalam waktu dekat akan mengusulkan ke presiden agar ada pengaturan terkait ini," jelas Ferry.

Selain itu, Kementerian Koperasi juga akan mengusulkan agar nantinya koperasi-koperasi di sektor produktif yang memproduksi pangan dapat dilibatkan dalam kesuksesan program makan bergizi yang menjadi program prioritas Prabowo. Peran koperasi dinilai perlu ditingkatkan kembali untuk menjadi salah satu penopang perekonomian nasional.

"Koperasi kami harap bisa menjadi bagian dalam pelaksanaan program swasembada pangan hingga program makan bergizi. Ini kami yakin dapat ikut serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat," tutur Ferry.

Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Sadar Subagyo menyambut baik rencana kebijakan pemerintah tersebut. Pemutihan utang bagi petani, nelayan dan UMKM dinilai menjadi langkah nyata pemerintah untuk peduli 'wong cilik'.

"Kami harapkan program ini bisa dilakukan secara cepat untuk memberikan kemudahan kredit kepada setiap kelompok yang mau mengusahakan pangan, jadi jangan mempersulit dan memberikan kredit tanpa agunan kemudian harus bisa dibayar (cicilan kredit) setelah panen," kata Sadar.

Sadar mengingatkan agar ke depan pemberian kredit terhadap petani, nelayan dan UMKM harus dilakukan secara lebih teliti dan harus diberikan melalui sebuah kelompok seperti koperasi. Hal ini dinilai perlu untuk mencegah moral hazard dari para penerima manfaat pemutihan utang di masa lalu.

"Kita harus sama-sama memperbaiki apa yang terjadi di masa lalu, sehingga pemberian kredit ke depan harus yang berkelompok agar ada yang saling mengawasi," ucap Sadar.

Lihat Video: 71 Nelayan yang Terjebak Ombak di Sukabumi Berhasil Dievakuasi

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, investor.id – Presiden Prabowo Subianto harus mengkawal seluruh program kerja, terutama program-program yang menjadi prioritas. Hal ini bertujuan agar program-program tersebut tidak terjadi penyelewengan dan kebocoran.

Saran tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Anas Urbaningrum, saat menyampaikan pidato politiknya di acara HUT ke-3 PKN di sekretariat Pimnas PKN, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024). 

Menurut Anas, seluruh program kerja harus dikawal sampai hal-hal detail, mulai dari penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi.

"PKN sungguh berharap presiden dan jajaran mengawal sampai detail pelaksanaan program. Sehingga semuanya terkawal dengan baik tidak ada yang menyeleweng," ujar Anas.

Anas mengatakan, Indonesia memiliki tantangan yang besar, yaitu menyejahterakan rakyat. Karena itu, dia pun meminta para menteri Kabinet Merah Putih agar bekerja serius dan fokus membantu presiden dalam mewujudkan program-program prioritas.

"Kabinet besar diharapkan kerja besar dan prestasi besar. Inilah yang akan melahirkan legacy, akan melahirkan satu tapakan yang lebih baik. Akan menjadi naik kelas lebih baik, tidak berjalan di tempat," tutur Anas. 

"Yang bagus diteruskan, yang kurang bagus didorong lebih baik. Perubahan dan keberlanjutan itu satu tarikan nafas. Keberlanjutan harus disertai perubahan," kata Anas menambahkan.

Mencermati komposisi kabinet Merah Putih, Anas mengaku optimistis bisa bekerja mewujudkan program prioritas Prabowo-Gibran, seperti swasembada pangan, swasembada energi, dan hilirisasi.

"PKN yakin bahwa tokoh-tokoh yang diangkat dan dipercaya oleh presiden dan untuk membantu presiden tujuannya bukan dipajang. PKN yakin bahwa pembantu presiden ini direkrut diangkat untuk membantu tugas-tugas presiden baru ini agar pemerintahan lebih produktif dan mengawal hidup rakyat," jelas Anas. 

Lebih lanjut, Anas berharap seluruh jajaran menteri dan wakil menteri Prabowo Subianto bekerja keras dengan solid demi memajukan rakyat Indonesia.

"PKN harap ini koalisi yang dibimbing oleh karakter perjuangan yang kuat, kabinet baru ini menggambarkan kerjasama yang kuat dan solid. Dibimbing dengan karakter perjuangan yang kuat dengan title Merah Putih. PKN bersama rakyat mendorong dan mendesakkan harapan-harapan yang baik demi masa depan bersama kita," pungkas Anas.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Sakti Wahyu Trenggono masih dipercaya oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai pimpinan tertinggi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Kabinet Merah Putih. Dirinya kembali dilantik sebagai Menteri KKP oleh Prabowo pagi ini, Senin (21/10), di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Seusai pelantikan kabinet Prabowo-Gibran, pria yang akrab disapa Trenggono tersebut mengatakan pihaknya akan terus melanjutkan program-program prioritas KKP yang sudah dirumuskan pada periode pemerintahan sebelumnya.

"Jadi rasanya sih kalau saya ya diberikan kepercayaan kembali di Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga tidak menjadi sulit. Kalau dulu waktu pertama saya dilantik itu perlu waktu untuk pembelajaran," kata Trenggono kepada wartawan di kantornya, Senin (21/10/2024).

"Kalau sekarang ibaratnya mau balapan itu sudah start engine. Sudah start engine, terus mungkin kita tinggal segera melaju untuk mencapai yang kita cita-citakan," terangnya lagi.

Dalam hal ini program prioritas KKP terbagi dalam lima fokus utama yakni melindungi laut dan sumber dayanya; penangkapan ikan terukur berbasis kuota; pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

Menurutnya keberlanjutan kelima program ini menjadi penting untuk terlaksana mengingat pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki target besar, seperti ekonomi tumbuh jadi 7-8% hingga swasembada pangan. Untuk mencapai target itu, Trenggono mengaku tidak akan segan-segan untuk memberhentikan para pejabat KKP yang dirasa tak mampu mengemban tugasnya dengan baik.

"Kalau tidak mampu saya ganti. Kalau dulu saya masih mikir, kalau sekarang nggak. Hari ini saya perintah, besok seminggu nggak bisa jalan saya minta pak Sekjen siapkan surat SK khusus ganti. Ini perintah Presiden lho, kita harus jalan, harus jalan betul," ucap Trenggono.

"Presiden ini lima tahun targetnya besar sekali, pertumbuhan harus dicapai 8%, lalu kemudian ketahanan atau ketersediaan pangan itu karus kuat. Kontribusi KKP ada rumput laut di sana, ada perikanan sebagai sumber protein, kita harus kejar, kita harus berproduksi," tegasnya lagi.

Perlu diketahui, Trenggono sudah menjabat sebagai Menteri KKP sejak akhir 2020 lalu menggantikan Edhy Prabowo tersangkut kasus korupsi ekspor benih lobster. Sebelumnya lagi, pria kelahiran Semarang, 3 November 1962 ini juga sempat menjabat sebagai wakil menteri pertahanan (wamenhan) mendampingi Prabowo di periode kedua Presiden Jokowi.

Di luar itu, Sakti Wahyu Trenggono telah mencicipi berbagai pekerjaan dan jabatan mulai dari System Analyst Federal Motor, Manager MIS Federal Motor, hingga Komisaris PT Merdeka Copper Gold Tbk.

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka hari ini resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) periode 2024-2029 di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Keduanya juga melakukan pengucapan sumpah sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Sebagai Presiden dan Wapres baru, Prabowo-Gibran telah memiliki 7 program andalan saat mulai menjabat. 7 Program tersebut menelan anggaran Rp 121 triliun.

Program-program tersebut telah disusun juga dalam anggaran 2025. Di mana pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah membantu juga dalam menyiapkan anggaran untuk program prioritas Prabowo.

Berikut 7 program prioritas Prabowo & Gibran:

1. Pengentasan TBC

Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Wahyu Utomo mengatakan program pengentasan penyakit menular Tuberkulosis (TBC) dialokasikan Rp 8 triliun. Program itu masuk dalam anggaran di lingkup Kementerian Kesehatan tahun 2025.

"Memang itu perkembangan terkini. Pembahasan di Panja B (DPR) waktu itu ada aspirasi untuk memunculkan salah satunya quick win untuk pengentasan TBC, itu Rp 8 triliun," kata Wahyu dalam acara Media Gathering di Anyer, Banten, Rabu (25/9/2024) lalu.

2. Pemeriksaan Gratis

Anggaran Rp 3,25 triliun diberikan untuk Kementerian Kesehatan menjalankan berbagai program pemeriksaan gratis bagi 52,2 juta orang seperti tensi, gula darah, hingga foto rontgen di berbagai Puskesmas maupun rumah sakit daerah.

3. Peningkatan Kualitas Rumah Sakit

Kemudian Rp 1,8 triliun untuk menjalankan rumah sakit (RS) berkualitas di daerah guna meningkatkan rumah sakit dari tipe D menjadi tipe C dengan melengkapi sarana dan prasarananya.

4. Makan Bergizi Gratis

Pemerintahan Prabowo juga menyiapkan dana untuk program quick win makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp 71 triliun. Program ini menyasar ibu hamil, ibu menyusui, balita serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan.

5. Renovasi Sekolah

Kemudian program renovasi sekolah sebesar Rp 20 triliun yang akan dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Lalu program sekolah unggulan terintegrasi untuk 4 lokasi dengan anggaran Rp 2 triliun di bawah Kemendikbudristek dan Kementerian Agama.

6. Meningkatkan Lumbung Pangan

Terakhir ada program yang berkaitan dengan ketahanan pangan, di mana Prabowo telah memberi arahan untuk meningkatkan lumbung pangan nasional, daerah dan desa dengan anggaran Rp 7,5 triliun untuk Kementerian PUPR.

7. Pencetakan Sawah Baru

Selain itu, Rp 7,5 triliun untuk Kementerian Pertanian melakukan program intensifikasi 80 ribu Ha dan pencetakan sawah baru atau ekstensifikasi 150 ribu Ha.

Badan Penerimaan Negara

Selain 7 program andalan di atas, sebelumnya Prabowo & Gibran berencana membentuk Badan Penerimaan Negara, yang merupakan peleburan dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Ditjen Bea Cukai yang selama ini berada di bawah Kementerian Keuangan.

Tujuan dari pembentukan Badan Penerimaan Negara salah satunya untuk mengelola penerimaan negara, sekaligus mencegah terjadinya kebocoran.

Namun, menurut Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Wibowo mengatakan badan itu menurutnya akan tertunda akan direalisasikan karena Sri Mulyani Indrawati yang bakal lanjut di Kabinet Prabowo sebagai Menteri Keuangan lagi, tidak setuju .

"Yang jelas bakal tertunda entah sampai kapan. SMI (Sri Mulyani Indrawati) selama ini tidak setuju pemisahan tersebut," ungkap Dradjad ketika dihubungi detikcom, Jumat (18/10/2024).

Sebelumnya, ketika dipanggil ke rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto beberapa hari lalu, Sri Mulyani sempat memberikan pernyataan singkat soal nasib pembentukan Badan Penerimaan Negara.

"Nggak ada. Kemenkeu masih satu," Sri Mulyani, di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Simak Video: Sah! Prabowo-Gibran Jadi Presiden dan Wapres RI

[Gambas:Video 20detik]

Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki tujuh program prioritas atau quick win yang akan dijalankan saat menjabat nanti. Program tersebut menelan anggaran Rp 121 triliun.

Berikut daftar program prioritas Prabowo:

1. Pengentasan TBC

Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Wahyu Utomo mengatakan program pengentasan penyakit menular Tuberkulosis (TBC) dialokasikan Rp 8 triliun. Program itu masuk dalam anggaran di lingkup Kementerian Kesehatan tahun 2025.

"Memang itu perkembangan terkini. Pembahasan di Panja B (DPR) waktu itu ada aspirasi untuk memunculkan salah satunya quick win untuk pengentasan TBC, itu Rp 8 triliun," kata Wahyu dalam acara Media Gathering di Anyer, Banten, Rabu (25/9/2024) lalu.

2. Pemeriksaan Gratis

Anggaran Rp 3,25 triliun diberikan untuk Kementerian Kesehatan menjalankan berbagai program pemeriksaan gratis bagi 52,2 juta orang seperti tensi, gula darah, hingga foto rontgen di berbagai Puskesmas maupun rumah sakit daerah.

3. Peningkatan Kualitas RS

Kemudian Rp 1,8 triliun untuk menjalankan rumah sakit (RS) berkualitas di daerah guna meningkatkan rumah sakit dari tipe D menjadi tipe C dengan melengkapi sarana dan prasarananya.

4. Makan Bergizi Gratis

Pemerintahan Prabowo juga menyiapkan dana untuk program quick win makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp 71 triliun. Program ini menyasar ibu hamil, ibu menyusui, balita serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan.

5. Renovasi Sekolah

Kemudian program renovasi sekolah sebesar Rp 20 triliun yang akan dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Lalu program sekolah unggulan terintegrasi untuk 4 lokasi dengan anggaran Rp 2 triliun di bawah Kemendikbudristek dan Kementerian Agama.

6. Meningkatkan Lumbung Pangan

Terakhir ada program yang berkaitan dengan ketahanan pangan, di mana Prabowo telah memberi arahan untuk meningkatkan lumbung pangan nasional, daerah dan desa dengan anggaran Rp 7,5 triliun untuk Kementerian PUPR.

7. Pencetakan Sawah Baru

Selain itu, Rp 7,5 triliun untuk Kementerian Pertanian melakukan program intensifikasi 80 ribu Ha dan pencetakan sawah baru atau ekstensifikasi 150 ribu Ha.

Saksikan Live DetikPagi: