BEIJING, investor.id – Presiden Prabowo Subianto inginkan Indonesia belajar pengentasan kemiskinan dari China. Ia menyampaikan bagaimana Negara Tirai Bambu modernisasi masyarakatnya hingga dapat mengentaskan kemiskinan dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) China Li Qiang di Balai Besar Rakyat, Beijing, Sabtu (9/11/2024).

"Kami ingin belajar dari pengalaman China, bagaimana kita telah berkembang sangat pesat dalam 30 tahun terakhir, khususnya dalam pengentasan (rakyat dari) kemiskinan," ucap Presiden Prabowo pada pertemuan yang menjadi salah satu agenda kunjungan kenegaraannya di China, Sabtu.

Selain melakukan pertemuan bilateral dengan PM Li, Presiden Prabowo juga bertemu dengan Presiden Xi Jinping dan Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional China (NPC) Zhao Leji.

"Di Indonesia, kami akan meningkatkan upaya memberantas kemiskinan, dan saya pikir kami ingin belajar lebih banyak dari pengalaman China," tuturnya.

Selain itu, Presiden Prabowo juga ingin meningkatkan kerja sama di bidang pendidikan.

"Kemudian di bidang pendidikan, saya kira kita juga ingin bekerja sama dengan China dalam masalah pendidikan. Kami ingin mengirim lebih banyak mahasiswa kami untuk belajar di lembaga pendidikan tinggi di China dan kami juga ingin lembaga pendidikan tinggi China dapat hadir di Indonesia," tambah Prabowo.

Menurut Presiden, saat ini sejumlah kampus di Indonesia telah membuka sektor unggulan untuk dapat bekerja sama dengan kampus asing termasuk dari China.

"Dan saya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda dalam sektor pendidikan kami," kata dia.

Sementara itu, PM Li mengatakan pertemuan Presiden China Xi Jinping dan Presiden Prabowo dapat membentuk cetak biru pengembangan hubungan China-Indonesia.

"China bersedia bekerja sama dengan Indonesia untuk melaksanakan kesepakatan penting yang dicapai oleh kedua kepala negara, meneruskan persahabatan tradisional, memperdalam hubungan politik, dan memperluas kerja sama praktis," tutur Li.

Cetak biru tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan yang kuat bagi kedua negara untuk bekerja sama menemukan dan mengambil jalan yang baik menuju modernisasi, serta mempromosikan kontribusi bagi kawasan dan dunia terhadap pembangunan dan kemakmuran bersama.

"Kekuatan China dan Indonesia termasuk besar, saya bersedia bertukar pandangan secara mendalam dengan Bapak Presiden mengenai isu-isu yang menjadi perhatian kita bersama," lanjut Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri pada kunjungan kali ini.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Perkasa Roeslani, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono turut dalam rombongan tersebut.

Turut pula Wakil Menteri (Wamen) Pertahanan Donny Ermawan, Wamen Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali, bersama Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, berikut Duta Besar (Dube) Indonesia untuk China dan Mongolia Djauhari Oratmangun.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko, menerima audiensi pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) pada Jumat (8/11/2024).

"Begitu mereka mengetahui pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini mendirikan secara khusus Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, mereka kemudian berpikir bahwa mereka punya harapan badan ini bisa menjadi mitra dari teman-teman Kepala Desa untuk bisa menyalurkan aspirasi bagaimana mengentaskan kemiskinan di desa," kata Budiman dalam keterangannya.

Budiman mengungkapkan beberapa persoalan yang disampaikan oleh APDESI kepadanya, yakni terkaitpendataan orang miskin yang seringkali tidak melibatkan Kepala Desa atau Pemerintah Desa.

"Itu juga menyebabkan terjadinya ketidaktepatan di dalam pemberian bantuan. Dan itu keluhan yang sudah lama kami dengar tentang ini, seringkali Kepala Desa didemo oleh warganya karena data kemiskinan yang ada di Kementerian tidak tepat, sehingga yang dibagikan juga tidak tepat sesaran," kata Budiman.

Budiman menjelaskan dibentuknya BP Taskin untuk membantu kementerian-kementerian agar dalam penyaluran bantuan sosial dan program-program apapun tepat sasaran.

"Kami mencoba menyerap. Benar tidaknya ini ada aspirasi dan kami dengarkan dan nanti akan kami sampaikan kepada Presiden juga tentu saja akan kita sampaikan juga kepada Menteri-Menteri yang bersangkutan agar ini ada sasaran yang tepat," kata dia.

Budiman berharap APDESI bisa menjadi jaringan untuk membantu mengatasi kemiskinan di desa."Tentu saja kemiskinan bukan cuma di desa, di kota, tentu saja ada kelompok-kelompok lain yang bisa kita ajak bekerja sama nanti," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama Ketua APDESI Surya Wijaya menyebut usulan-usulan yang disampaikan pihaknya di antaranya satu desa satu industri, satu desa satu dokter, serta pendataan di tingkat desa.

"Insya Allah nanti kita sudah sampaikan oleh Ketua Kepala Badan mudah-mudahan akan jadi sinergi akan membuat percepatan lebih ke depan dengan percepatan ini yang menjadi Ketua Badan ya," katanya.

(Febrina Ratna)

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI (BBRI) membeberkan sejumlah upaya dalam mendukung program pemerintah terkait pengentasan kemiskinan menuju visi Indonesia Emas 2045.

Berbicara di Bisnis Indonesia Forum dengan topik ‘Tingkat Kemiskinan Mengancam Indonesia Emas 2045, Bagaimana Solusinya?’, Dani Wildan selaku Head Ultra Micro Business Division BRI mengatakan bahwa pihaknya selalu terlibat dalam pengentasan kemiskinan, salah satunya melalui penguatan segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Karena kami juga bersama Himbara [Himpunan Bank Milik Negara] lain, dengan mitra pemerintah, [terlibat] dalam penyaluran bantuan sosial dan juga beberapa program lainnya,” katanya di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Dia menjelaskan, berdasarkan portofolio pembiayaan yang disalurkan BRI dengan nominal sekitar Rp1.500 triliun per September 2024, 82% di antaranya merupakan pembiayaan kepada segmen wong cilik.

Selain itu, pihaknya juga berupaya berperan aktif dalam mendorong inklusi keuangan untuk segmen yang sama. Menurut Dani, inklusi keuangan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari model bisnis yang dijalankan bank pelat merah ini.

“Bahkan kami cita-cita ingin mengkontribusikan di akhir tahun ini 72,2% inklusi keuangan dari BRI, dari cita-cita pemerintah 90%. Seperti itu,” lanjutnya.

Dia lantas menjelaskan bahwa inklusi keuangan didorong terutama pada level masyarakat yang belum layak usaha (unfeasible) maupun belum layak kredit (unbankable), meskipun juga mencakup level-level di atasnya.

Pihaknya menyadari bahwa pendampingan pemberdayaan yang diperlukan untuk masing-masing level tersebut berbeda. Literasi keuangan dasar diberikan bagi masyarakat unfeasible dan unbankable, sedangkan masyarakat feasible dan bankable ditekankan pada literasi bisnis dan digital.

Terkait pembiayaan atau kredit, Dani menyebut bahwa hal itu merupakan salah satu bagian dari pemberdayaan UMKM secara keseluruhan. Bersama entitas pembiayaan lain dalam Grup BRI, pihaknya menyalurkan kredit sesuai dengan pembagian sektor dan tujuan yang ada dalam masyarakat.

“Misalnya Bapak-Ibu sudah sangat familiar dengan kredit usaha rakyat. Di mana kami adalah mitra pemerintah dalam menyalurkan KUR atau kredit usaha rakyat ini,” tuturnya.

Adapun, sejumlah tokoh turut hadir dan berbicara dalam Bisnis Indonesia Forum edisi kali ini, di antaranya Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko; Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita; serta Staf Ahli Bidang Makroekonomi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Imam Soejoedi.

Selain itu, hadir pula Deputi Sistem Nasional Dewan Ketahanan Nasional Joko Setyo Putro; Asisten Deputi Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro Ari Anindyo; Corporate Secretary PNM Dodot Patria Ary; serta Ekonom Arif Budimanta.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sujatmiko menuturkan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM menjadi salah satu jembatan untuk menuju nol kemiskinan di Indonesia, salah satunya melalui kontribusi di program makan bergizi gratis.

Bukan hanya sekadar UMKM, namun harus mulai pada pada tingkat produksi atau Industri Kecil Menengah (IKM). Namun bukan hal baru, pada pemerintahan Jokowi lalu pun IKM didorong untuk penyebaran dan pemerataan pembangunan industri di Nusantara.

Budiman menyampakan pada pemerintahan kali ini, Prabowo mengarahkan untuk bekerja secara gotong royong bahkan dalam skala IKM dan UMKM agar membentuk usaha atau jejaring kelompok yang lebih besar.

"Buatlah korporasi pertanian dengan cara gotong royong, kalau bicara small holding pertanian, ya kelindes [para IKN dan UMKM dengan vendor besar]," tuturnya dalam Bisnis Indonesia Forum, Senin (4/11/2024).

Sebagai contoh, UMKM dan IKM yang berdiri sendiri tidak akan mampu menopang program Makan Bergizi Gratis milik Prabowo.

Sementara apabila pemerintah membiarkan program tersebut diisi oleh vendor-vendor besar, bertolak belakang dengan tujuan program Prabowo-Gibran yang berkeinginan MBG menjadi stimulus permintaan bagi IKM dan UMKM.

Untuk itu, IKM perlu bekerja sama dengan IKM lainnya untuk memasok suplai dalam menjalankan program MBG.

Terlebih, apabila MBG berjalan secara penuh, akan ada Rp460 triliun anggaran yang beredar setiap tahunnya. Harapannya, anggaran ini masuk ke kantong-kantong para IKM dan UMKM sehingga menambah pendapatan dan pada akhirnya membantu mengeluarkan mereka dari garis kemiskinan.

"Saya bilang ke Kepala Badan Gizi Nasional [Dadan Hindayana] harus ada kontribusi orang miskin dalam produksi beras, kangkung, produksi telur, daging, untuk kasih makan 82 juta orang [dalam program makan bergizi gratis]," ujarnya.

Misalnya, beras yang dihasilkan harus berasal dari orang-orang miskin yang telah naik level dan kini memproduksi beras raskin. Jika tidak mendorong IKM dan UMKM, kemiskinan hanya akan terus menjadi isu yang tidak terselesaikan.

Budiman juga mendorong agar setiap kementerian/lembaga (K/L) untuk memiliki program pengentasan kemiskinan masing-masing yang ditunjukkan melalui KPI. Baik di kementerian yang mengatur soal investasi, perdagangan, industri, komunikasi dan digital, bahkan Kementerian Luar Negeri pun harus ambil bagian dalam menurunkan angka kemiskinan.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita menyampaikan memang menjadi tugas pemerintah untuk meningkatkan kontribusi IKM untuk nasional, yakni sebagai penyokong industri-industri besar yang ada.

"Ada hotel restoran, kami ingin yang pasok itu IKM. IKM jadi rantai pasok atau supply chain," tuturnya.

Pasalnya saat ini baru IKM di sektor otomotif yang memberikan dampak nyata dan menjadi rantai pasok terhadap industri otomotif. Harapannya, sejalan dengan peningkatan rantai pasok IKM terhadap industri dapat mengerek ekonomi masyarakat dan keluar dari kemiskinan.

Tercatat per 2024, total penduduk miskin dengan indikator pendapatan perkapita Rp500.000 per bulan, sebanyak 25,42 juta jiwa dari total penduduk 281,6 juta jiwa. Total penduduk miskin terbanyak berada di perdesaan yang mencapai 13,58 juta jiwa.

Secara spasial, penduduk miskin di perkotaan terbanyak berada di Jawa Barat yang mencapai 2,92 juta jiwa. Untuk penduduk miskin di perdesaan terbanyak berada di Jawa Timur yang mencapai 1,86 juta jiwa.

JAKARTA, investor.id - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI menekankan pentingnya akselerasi pengentasan kemiskinan di Yogyakarta melalui pemanfaatan dana zakat yang lebih terarah.

Berdasarkan pemetaan di tingkat provinsi dan kab/kota di DIY, kata Saidah, total potensi zakat di DIY sebesar Rp2,6 Triliun. Sementara objek zakat dengan potensi terbesar adalah zakat penghasilan dengan proporsi terbesar penghasilan Non-ASN.

"Wilayah dengan besaran potensi zakat tertinggi di antaranya Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Secara keseluruhan, terjadi peningkatan kinerja pengumpulan dan penyaluran ZIS DSKL di DIY. Capaian ini baru mencapai 2,5 persen dari potensi zakat DIY," kata Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan MA dalam keterangan tertulisnya baru-baru ini.

Belum lama ini Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan MA. hadir dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) se-Provinsi DIY pada Rabu (23/10/2024). Turut hadir Ketua BAZNAS Provinsi DIY, Dra. Hj. Puji Astuti, M.Si dan jajaran, Para Pimpinan BAZNAS Kab/Kota se DIY.

Tren positif ini, lanjut Saidah, tentu harus beriringan dengan peningkatan pengentasan kemiskinan di daerah. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam pengentasan kemiskinan, kata Saidah, di antaranya; Pertama, mengurangi beban rumah tangga miskin melalui peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi.

"Kedua, mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Dan ketiga memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil," ujarnya.

Saidah menyebutkan, zakat merupakan instrumen strategi yang dapat membantu mengurangi kesenjangan perekonomian di masyarakat. 

“Pengelolaan zakat harus lebih efektif dan tepat sasaran, karena ini adalah solusi nyata dalam mengentaskan kemiskinan,” ujar Saidah.

Saidah menekankan pentingnya peran zakat dalam pembangunan kesejahteraan umat dan mengajak seluruh peserta Rakorda untuk meningkatkan kualitas layanan dan transparansi dalam penyaluran zakat. 

Menurutnya, zakat bukan sekedar kewajiban agama, melainkan juga memiliki fungsi sosial yang strategis dalam mengentaskan kemiskinan.

“Zakat bukan hanya ibadah, tetapi juga solusi dalam mengatasi kemiskinan ekonomi di masyarakat. Upaya ini, untuk menjadikan zakat sebagai instrumen penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan tercipta dengan adanya perencanaan, data, pendampingan dan evaluasi program," ujarnya. 

Untuk itu, kata Saidah, di era teknologi seperti sekarang, BAZNAS harus mampu memanfaatkan platform digital untuk mempermudah masyarakat dalam menunaikan zakat. 

“Kami mendorong BAZNAS di seluruh daerah untuk mengembangkan sistem digital yang transparan, agar masyarakat merasa lebih percaya dan mudah dalam menyalurkan zakatnya,” tambahnya.

Dengan adanya Rakorda ini, Saidah berharap sinergi antara BAZNAS RI, BAZNAS daerah, pemerintah, dan masyarakat dapat terus berkembang, sehingga upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi DIY dalam hal ini dapat tercapai secara optimal.

"Pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan," pungkasnya.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan melakukan upaya percepatan pengentasan kemiskinan melalui program-program di pemerintahannya ke depan, salah satunya melalui program Makan Bergizi Gratis.

“Kebijakan Pak Prabowo dengan dibentuknya Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan ini dalam rangka untuk anti-poverty mainstreaming atau poverty alleviation mainstreaming, pengarusutamaan pengentasan kemiskinan dari setiap program-program pemerintah,” kata Budiman saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Dia menerangkan, salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan, akan dilakukan juga di program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, program tersebut merupakan salah satu program yang berpihak pada masyarakat miskin dan kelas menengah rentan miskin, baik itu dari aspek supply maupun demand.

Ia mengatakan, program makan bergizi gratis sudah menyediakan aspek demand, berupa permintaan makanan yang besar mencapai 82 juta orang.

“Sehingga ekosistem yang terbentuk nutup, gitu, ibarat lingkaran, ekosistem lingkaran, itu nutup. Karena setidaknya akan ada 82 juta orang yang harus dikasih makan tiap hari,” kata Budiman.

Selain aspek demand, program tersebut dinilai dapat dimanfaatkan dari aspek supply. Suplai makan bergizi diharapkannya dapat dilakukan oleh para pelaku usaha masyarakat kelas menengah dan miskin.

“Kita ingin misalnya program supply makan bergizi gratis untuk 82 juta anak dan ibu-ibu. Maka berasnya, sayurannya, telurnya, itu terutama bukan karena di-supply oleh vendor-vendor yang besar, tapi juga terutama di-supply oleh orang-orang yang baru jatuh miskin,” kata Budiman.

Ia pun menargetkan, setidaknya setengah produksi dari program maman bergizi gratis dapat disuplai oleh masyarakat miskin dan masyarakat menengah rentan miskin.

“Minimal harus 50% orang miskin jadi supplier. Tapi tentu saja kita sediakan akses, kita sediakan aset. Saya akan berbicara juga kepada PNM agar berikan KUR, agar orang miskin bisa bikin kandang untuk suplai daging ayam dan telur. Sehingga kemudian BGN bisa terima pasokan itu,” pungkas Budiman.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Subianto melahirkan beberapa lembaga negara baru. Salah satunya adalah Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

Menurut Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko instansi yang dipimpinnya ini tidak hanya akan membagikan bantuan saja kepada orang miskin, namun ditugaskan Prabowo untuk bisa membuat orang miskin naik level.

"Persoalan kemiskinan tidak sesederhana sekadar membagi bantuan tunai, tapi juga mengentaskannya. Ini adalah badan pengentasan, bukan penanggulangan. Kalau menanggulangi itu seperti ngasih aspirin (obat pereda nyeri) saja, tapi Pak Prabowo minta supaya hal yang lebih fundamental," ungkap Budiman usai dilantik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

Budiman melanjutkan pihaknya akan menyusun rencana induk pengentasan kemiskinan yang ada di kementerian dan lembaga di Indonesia.

Kemudian, rencana itu akan dikoordinasikan aktivitasnya di kementerian teknis macam Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan, hingga Kementerian Kesehatan.

Pihaknya juga mendapatkan tugas untuk melakukan pemutakhiran data kemiskinan. Data yang diolah Badan Pengentasan Kemiskinan nantinya akan menjadi pedoman strategis untuk mengentaskan kemiskinan.

Budiman kembali menekankan pemerintah tidak hanya akan memberikan bantuan dalam rangka mengentaskan kemiskinan, namun bakal melakukan pemberdayaan dan pembangunan inklusif bagi masyarakat agar terhindar dari kemiskinan.

Misalnya saja dalam urusan pembangunan dan pengembangan industri, pihaknya juga bakal turut andil untuk membuat investasi yang masuk dapat meningkatkan dampak sosial bagi masyarakat miskin.

"Badan ini kira-kira juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Investasi. Bagaimana investasi-investasi dibuat tidak membawa dampak sosial untuk meningkatkan orang miskin. Misalnya program pembangunan di sebuah tempat, bagaimana bisa melibatkan orang miskin," jelas Budiman.

Eks Anggota DPR itu juga menyebutkan lembaganya ingin membuat lebih banyak orang miskin yang naik level dan menjadi mantan orang miskin. Mantan orang miskin ini akan diberdayakan untuk berbagai hal sehingga bisa lepas dari garis kemiskinan.

"Program misalnya beras raskin, bukan lagi beras untuk orang miskin, tapi juga beras yang diproduksi oleh mantan orang miskin. Kira-kira seperti itu. Jadi mantan orang miskin diberdayakan dalam koperasi, diberdayakan dalam BUMDES, kemudian dibuatkan ekosistem kewirausahaan sosial. Jadi itu program-programnya," jelas Budiman.

"Termasuk pelatihan teknologi, upskilling, reskilling, itu juga menjadi program itu," lanjutnya.

Selamatkan Kelas Menengah

Budiman juga berjanji akan menyelamatkan berbagai pihak dari ancaman kemiskinan. Salah satunya kelas menengah Indonesia yang belakangan ini sedang disorot rawan terjun ke jurang kemiskinan. Dia mengatakan instansinya juga diminta menjaga masyarakat yang rentan miskin tidak terjun ke jurang kemiskinan.

Eks aktivis 1998 itu pun mengungkapkan beberapa contoh kelompok masyarakat yang rentan jatuh miskin. Misalnya saja, para korban PHK ataupun korban bencana.

"Orang yang terancam miskin harus diselamatkan. Siapa yang terancam miskin? Ya mungkin pekerja-pekerja pabrik yang melakukan mekanisasi, digitalisasi, robotisasi ter-PHK. Atau mereka menjadi korban bencana alam, atau ya akibat-akibat mekanisasi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bangkrut, segala macam," beber Budiman.

Dari situ, Budiman mengungkapkan kelas menengah juga menjadi salah satu kelompok yang rentan terjun ke jurang kemiskinan. Mantan anggota DPR itu menekankan masalah ini akan menjadi perhatian utama Badan Pengentasan Kemiskinan.

"Atau juga kelas menengah yang barangkali juga mengalami persoalan-persoalan karena disrupsi teknologi, yang berdampak sosial, itu juga menjadi perhatian dari Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan," tegas Budiman.

"Selain yang memang hidup dalam garis kemiskinan selama ini, tapi mereka yang terancam miskin juga harus diselamatkan," katanya.

Presiden Prabowo Subianto, kata Budiman, menitipkan kepadanya agar kemiskinan bisa ditekan dengan pesat di Indonesia selama 5 tahun ke depan.

"Seluruh persoalan kemiskinan itu harus bisa ditekan habis sampai 5 tahun ke depan, dan itu menjadi tanggung jawab badan yang kami pimpin, seperti itu," pungkas Budiman.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik pimpinan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (22/10/2024) hari ini.

Salah satu nama yang dilantik ialah Iwan Sumule, sebagai Wakil II Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, sebagaimana diatur Keputusan Presiden Nomor 145 P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

Lantas, siapa sebenarnya Iwan Sumule?

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh Kompas.com, Iwan merupakan Kader dari Partai Gerindra. Dia menjabat sebagai Ketua Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan DPP Partai Gerindra.

Iwan juga sempat maju di Pemilihan Legislatif DPR RI 2024 - 2029 daerah pemilihan DKI Jakarta II, namun gagal mendapatkan kursi di Senayan.

Iwan yang menempuh pendidikan sarjana di Universitas Kristen Indonesia pada 1991 - 1997 tercatat aktif sebagai seorang aktivis.

Ia sempat menjabat sebagai Ketua Indonesia Law Enforcement Watch pada 2003, kemudian juga menjadi Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi pada 2018.

Iwan nantinya akan mendampingi Budiman Sudjatmiko yang dilantik oleh Prabowo sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik pimpinan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (22/10/2024) hari ini.

Salah satu nama yang dilantik ialah Iwan Sumule, sebagai Wakil II Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, sebagaimana diatur Keputusan Presiden Nomor 145 P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

Lantas, siapa sebenarnya Iwan Sumule?

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh Kompas.com, Iwan merupakan Kader dari Partai Gerindra. Dia menjabat sebagai Ketua Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan DPP Partai Gerindra.

Iwan juga sempat maju di Pemilihan Legislatif DPR RI 2024 - 2029 daerah pemilihan DKI Jakarta II, namun gagal mendapatkan kursi di Senayan.

Iwan yang menempuh pendidikan sarjana di Universitas Kristen Indonesia pada 1991 - 1997 tercatat aktif sebagai seorang aktivis.

Ia sempat menjabat sebagai Ketua Indonesia Law Enforcement Watch pada 2003, kemudian juga menjadi Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi pada 2018.

Iwan nantinya akan mendampingi Budiman Sudjatmiko yang dilantik oleh Prabowo sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko mengusulkan orang miskin bisa dilibatkan dalam program Makan Bergizi Gratis.

Program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini disebut Budiman bisa menjadi jalan keluar dari kurangnya lapangan kerja bagi orang miskin di Indonesia.

Budiman bilang ada sekitar 82 juta orang yang perlu diberi makan lewat program Makan Bergizi Gratis, artinya ada potensi lapangan kerja besar buat orang miskin. Misalnya untuk memproduksi beras, sayuran, telur, dan lain sebagainya.

"Program Makan Bergizi Gratis berikan aspek demand yang cukup luar biasa, sehingga ekosistem terbentuk karena kan ada 82 juta orang yang mau dikasih makan setiap hari, sehingga kita ingin program supply makan bergizi gratis itu. Seharusnya, beras, sayuran, telurnya, itu ngga akan di-supply vendor besar, tapi oleh orang orang jatuh miskin," terang Budiman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

Pihaknya akan mengupayakan membuka akses bagi masyarakat miskin untuk bisa ikut memasok program prioritas tersebut. Mulai dari akses modal, aset produksi, dan pelatihan.

"Kita akan bukakan akses, kita kasih aset untuk jadi produsen beras, telur, dan lain-lain. Caranya apa? Pelatihan, buat ekosistem, operasi, sambungin ke program Makan Bergizi Gratis itu," ujar Budiman.

Urusan modalnya, Budiman akan mengkoordinasikan dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya agar Kredit Usaha Rakyat (KUR) bisa dipermudah.

"Saya akan bicara dengan perbankan, juga kepada Permodalan Nasional Madani memberikan KUR agar orang miskin bisa bikin kandang untuk kandang ayam, untuk suplai daging ayam dan telur sehingga Badan Gizi bisa menerima," beber Budiman.

Targetnya, Budiman bilang minimal 50% kebutuhan Makan Bergizi Gratis bisa dipenuhi oleh para masyarakat miskin. "Minimal 50%, orang miskin menjadi supplier," ujar Budiman.

Simak Video: Prabowo Bersyukur Makan Bergizi Gratis Sudah Diuji Coba

[Gambas:Video 20detik]

Budiman Sudjatmiko yang baru saja dilantik sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan berjanji akan menyelamatkan berbagai pihak dari ancaman kemiskinan. Salah satunya kelas menengah Indonesia yang belakangan ini sedang disorot rawan terjun ke jurang kemiskinan.

Dia mengatakan instansinya bukan cuma diminta untuk menaikkan kelas masyarakat yang sudah miskin, namun juga harus menjaga masyarakat yang rentan miskin tidak terjun ke jurang kemiskinan.

Eks aktivis 1998 itu pun mengungkapkan beberapa contoh kelompok masyarakat yang rentan jatuh miskin. Misalnya saja, para korban PHK ataupun korban bencana.

"Orang yang terancam miskin harus diselamatkan. Siapa yang terancam miskin? Ya mungkin pekerja-pekerja pabrik yang melakukan mekanisasi, digitalisasi, robotisasi ter-PHK. Atau mereka menjadi korban bencana alam, atau ya akibat-akibat mekanisasi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bangkrut, segala macam," beber Budiman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

Dari situ, Budiman mengungkapkan kelas menengah juga menjadi salah satu kelompok yang rentan terjun ke jurang kemiskinan. Mantan anggota DPR itu menekankan masalah ini akan menjadi perhatian utama Badan Pengentasan Kemiskinan.

"Atau juga kelas menengah yang barangkali juga mengalami persoalan-persoalan karena disrupsi teknologi, yang berdampak sosial, itu juga menjadi perhatian dari Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan," tegas Budiman.

"Selain yang memang hidup dalam garis kemiskinan selama ini, tapi mereka yang terancam miskin juga harus diselamatkan," katanya.

Presiden Prabowo Subianto, kata Budiman, menitipkan kepadanya agar kemiskinan bisa ditekan dengan pesat di Indonesia selama 5 tahun ke depan.

"Seluruh persoalan kemiskinan itu harus bisa ditekan habis sampai 5 tahun ke depan, dan itu menjadi tanggung jawab badan yang kami pimpin, seperti itu," pungkas Budiman.

Simak Video: Budiman Jelaskan Tugas Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan

[Gambas:Video 20detik]

Budiman Sudjatmiko buka-bukaan soal nasib proyek Bukit Algoritma yang pernah dibesutnya di tengah penunjukkannya sebagai Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan. Budiman sebelumnya menjadi salah satu insiator pembangunan Bukit Algoritma di Cikidang, Sukabumi, Jawa Barat yang digadang-gadang bakal jadi sillicon valley-nya Indonesia.

Di tahun 2021 proyek itu sempat melakukan groundbreaking, Budiman kala itu menjadi Ketua Pelaksana Kiniku Bintang Raya KSO selaku pemilik proyek.

Kini setelah resmi dilantik sebagai Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan, Budiman bilang proyek itu akan tetap berjalan meskipun tak ada dirinya. Dia bilang proyek tersebut digarap perusahaan swasta, dirinya juga selama ini tidak setiap saat mengurus proyek tersebut.

"Kalau soal itu kan perusahaan swasta, kebetulan nanti saya tidak akan ada di situ setiap hari, paling mengurusi yayasannya saja ya," ungkap Budiman singkat ketika ditanya soal nasib Bukit Algoritma di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

Budiman selanjutnya justru malah mengalihkan pembicaraan soal tiga hal yang membuat kemiskinan terjadi, yaitu kurang pendapatan, kurang akses, dan kurang aset. Menurutnya, proyek Bukit Algoritma ada kaitannya dengan pengentasan kemiskinan.

"Tapi bagian itu betul ada berkaitan kemiskinan yang kita maksud itu sebenarnya tiga, kurang pendapatan, kurang akses, dan kurang aset," lanjut Budiman.

Dia memaparkan kurang pendapatan bisa terjadi karena tidak kejelasan pendapatan seseorang. Kemudian kurang aset terjadi karena pendapatan tidak mampu untuk dibelikan aset. Lalu, kurang akses terjadi karena kurangnya pendapatan, baik dari kurang akses pendidikan, kesehatan, maupun yang lainnya.

Dia menekankan pengentasan kemiskinan bukan hanya sekedar memberikan solusi jangka pendek berbentuk bantuan sosial. Namun harus ditanggulangi dan dientaskan dengan memberdayakan orang-orang yang berada di garis kemiskinan.

"Jadi pengentasan kemiskinan bukan sekedar menyembuhkan symptom atau gejalanya, bukan menanggulangi, tapi mengentaskan," sebut Budiman.