Bisnis.com, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) menerapkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk mendata anak-anak yang menjadi penerima makan bergizi gratis.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan data anak tersebut nantinya digunakan untuk menentukan titik pembangunan satuan pelayanan untuk makan bergizi gratis.

Adapun, pembangunan satuan pelayanan makan bergizi gratis nantinya akan berkaca dengan total anak yang berada di wilayah tersebut. Wilayah yang dibangun satuan pelayanan harus memiliki minimal 3.000 anak sekolah di dalamnya.

“Ya tentu, karena satuan pelayanan kan basisnya 3.000 anak, 3.000 anak ini kita sudah gunakan aplikasi AI, untuk menentukan titik-titiknya, kami sudah tahu semua,” kata Dadan saat ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Kamis (31/10/2024).

Meski sudah menggunakan AI untuk mendata anak sekolah, Dadan menuturkan pihaknya belum menerapkan hak tersebut untuk mengetahui jumlah ibu hamil, ibu menyesui, dan balita.

Sebab, pendataan 3 kategori tersebut kata Dadan harus dilakukan secara mandiri dan belum bisa menggunakan AI. Pendataan tersebut bakal dilakukan setelah pusat pelayanan makan bergizi gratis selesai dibangun.

“Jadi, kami tidak membuka pendaftaran, tapi yang kami akan mendatangi masyarakat untuj mencek berapa banyak ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan mulai menjalankan program andalannya ‘Makan Bergizi Gratis’ mulai awal Januari 2025.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menekankan bahwa meskipun mulai berjalan pada tahun mendatang, tetapi hingga saat ini pemerintah masih menggodok skema yang tepat.

Hal ini disampaikannya usai melaksanakan Retreat Kabinet Merah Putih bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

“Ya Insyallah, Insyallah doakan Januari sudah bisa jalan tetapi karena keterbatasan fiskal belum bisa semuanya, jadi kita akan konsentrasi dulu ke daerah-daerah yang sangat membutuhkan,” ujarnya kepada wartawan.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan teknologi, IBM Indonesia memperkirakan adopsi penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence(AI) di Indonesia akan jauh lebih pesat pada 2025.

Presiden Direktur IBM Indonesia, Roy Kosasih, mengatakan bahwa AI sudah menjadi satu kebutuhan dan sudah bukan lagi euforia ataupun hype. Bahkan, survei yang dilakukan di jajaran petinggi alias bos di Indonesia menginginkan agar pekerja atau karyawan harus menggunakan AI.

Menurut Roy, AI membuat pekerja selangkah lebih maju dibandingkan dengan karyawan yang tidak menggunakan AI. Bukan hanya soal pekerja, Roy menyampaikan bahwa perusahaan juga harus mengadopsi kecerdasan buatan.

Dengan AI, lanjut Roy, suatu perusahaan bisa menjadi lebih efisien dan produktif yang pada akhirnya bisa meningkatkan sisi produksi dan menekan ongkos biaya produksi. Dengan begitu, lapangan pekerjaan akan terbuka.

“Kalau saya melihat sekarang [AI] sudah berkembang dengan sangat pesat, tahun depan akan jauh lebih pesat lagi,” kata Roy saat ditemui seusai Media Briefing bertajuk ‘IBM Impact for Adult Learners, Academia, and Women in Workforce’ di Jakarta, Senin (26/8/2024).

Lebih lanjut, Roy menekankan bahwa semua lapisan masyarakat harus bersiap diri untuk mendukung dan mengadopsi penggunaan AI.

“Semua orang harus bersiap untuk bisa menjadi talenta yang dibutuhkan dan yang mumpuni dalam penggunaan dan penerapan AI dengan lebih lanjut lagi,” lanjutnya.

Pasalnya, Roy menjelaskan bahwa Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital di bidang teknologi dan membuka keran lapangan pekerjaan di Tanah Air.

“Ketika perusahaan atau operasi perusahaan itu menjadi semakin besar, akan tercipta lapangan kerja, lapangan kerja baru pada saat company ini akan menjadi besar,” ujarnya.

Penggunaan AI juga membuat waktu menjadi lebih efisien sehingga pekerja bisa melakukan pekerjaan lain, sehingga menjadi lebih produktif. Dia pun menekankan bahwa AI tidak akan menggantikan, melainkan akan bisa mengembangkan pekerjaan lain.

“Kata kuncinya adalah dengan menggunakan AI, satu perusahaan itu akan menjadi berkembang, menjadi sangat luar biasa,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pandangan dunia usaha ihwal penggunaan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari tak lepas dari pro dan kontra antara pemberi kerja dan karyawan.

Menurut survei The Upwork Research Institute berjudul From Burnout to Balance: AI-Enhanced Work Models, sebanyak 96% dari 1.250 responden eksekutif yang dijajaki berpendapat AI berhasil meningkatkan produktivitas perusahaan.

Namun, pendapat para bos tersebut bertolak belakang dengan sentimen para pekerja terhadap teknologi tersebut. Adapun, 77% dari 1.250 karyawan mengatakan AI justru meredam produktivitas seiring dengan terus ditambahnya pekerjaan mereka.

Dari survei ini, didapatkan sejumlah dorongan dari atasan kepada karyawan untuk meningkatkan output pekerjaan dengan bantuan AI. Meliputi, 37% atasan mendesak karyawan meningkatkan output pekerjaan, 35% memperluas wawasan keahlian, dan 30% mengerjakan order multitasking.

Kemudian, 27% mendorong karyawan untuk kembali bekerja di kantor, 26% meminta agar bekerja lebih efisien, serta 20% mendorong untuk melakukan pekerjaan dengan durasi lebih lama.

“Akibatnya, 1 dari 3 pekerja mengaku akan keluar dari pekerjaan mereka dalam 6 bulan ke depan karena alasan burnout ataupun kebanyakan tugas,” tulis survei itu dikutip dari The Register, Senin (29/7/2024).

Selain itu, sekitar 47% pekerja yang menggunakan alat AI mengatakan mereka tidak tahu bagaimana korelasi antara teknologi tersebut dengan peningkatan produktivitas yang diharapkan.

Dalam prakteknya, 39% responden mengatakan mereka menghabiskan lebih banyak waktu untuk meninjau konten hasil AI, 23% menginvestasikan jam kerja untuk mempelajari cara penggunaannya, dan 21% diminta agar melakukan lebih banyak pekerjaan.

Direktur Pelaksana The Upwork Research Institute Kelly Monahan menyebut penggunaan AI di dunia usaha di keempat negara itu gagal mencapai ekspektasi.

“Meskipun AI dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan secara bersamaan, hasil ini memerlukan perubahan mendasar dalam cara kita mengatur bakat dan pekerjaan,” ucapnya.