Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) selaku Bank BUMN merespons terkait keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berlaku bagi lembaga jasa keuangan baik bank dan non-bank, BUMN.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar menyatakan, kebijakan hapus tagih piutang UMKM, khususnya pada sektor-sektor ketahanan pangan khususnya petani dan nelayan dapat mendukung program prioritas pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Langkah ini juga baik bagi keberlanjutan usaha UMKM, sehingga berpotensi meningkatkan permintaan kredit ke depan," ungkap Royke kepada Kontan.co.id, Minggu (10/11).

Namun demikian, dalam memberikan kredit baru, Royke menyebut pihaknya senantiasa selalu berpegang pada prinsip kehati-hatian.

Di sisi lain, kebijakan ini juga tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan BNI, sebab sebelumnya sudah melalui proses hapus buku.

"Rasio pengembalian (recovery rate) dari sektor-sektor tersebut juga tidak signifikan terhadap fee income BNI," ungkap Royke.

Sebagai bank BUMN, BNI terus mendukung langkah-langkah pemerintah dalam mengoptimalkan sektor UMKM lebih berdaya guna. Sebab, mayoritas penyerapan tenaga kerja Indonesia berkaitan dengan UMKM dan segmen ini mempunyai kontribusi signifikan terhadap ekonomi domestik.

BNI mencatatkan kredit bermasalah di sektor pertanian per September 2024 memiliki nilai pokok senilai Rp 1,59 triliun. Angka tersebut naik dari posisi akhir tahun 2023 yang senilai Rp 852,95 miliar.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto telah resmi mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait hapus utang macet UMKM. Dalam PP No 47 Tahun 2024, beberapa kriteria pun sudah ditentukan.

Dalam salinan PP yang diterima KONTAN (9/11), beleid tersebut menjelaskan kredit UMKM yang bisa dihapus tagih tak hanya sebatas untuk kredit yang berasal dari program pemerintah ataupun akibat bencana. Namun, bisa untuk semua kredit yang berasal dari Lembaga Jasa Keuangan, baik bank maupun non bank, BUMN.

Adapun, LJK bisa melakukan hapus tagih untuk nilai pokok piutang macet paling banyak sebesar Rp 500 juta per debitur atau nasabah. Serta telah dihapusbukukan minimal lima tahun pada saat PP ini berlaku.

Syarat lainnya, penghapus tagihan bisa dilakukan untuk yang bukan kredit atau pembiayaan yang dijamin dengan asuransi atau penjaminan kredit atau pembiayaan.

Tak sampai disitu, penghapus tagihan juga mensyaratkan jika kredit tidak terdapat agunan kredit. Bisa juga dilakukan jika agunan kredit dalam kondisi tidak memungkinkan untuk dijual atau agunan sudah habis terjual tetapi tidak dapat melunasi kewajiban nasabah.

PP tersebut juga menegaskan bahwa kerugian dari langkah hapus tagih bukan merupakan kerugian keuangan negara sepanjang dapat dibuktikan tindakan dilakukan berdasarkan itikad baik, ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penghapusan kredit macet petani, UMKM sektor pertanian dan nelayan di perbankan BUMN belum cukup untuk menggenjot pertumbuhan kredit. Apalagi mengejar target swasembada pangan tanpa dibarengi upaya lainnya seperti perbaikan infrastruktur pertanian.

Peneliti Core Indonesia Eliza Mardian menilai, alangkah baiknya jika pemutihan kredit macet petani dan UMM sektor pertanian dibarengi dengan program lain yang dapat mendukung target swasembada pangan.

Sebab, pemutihan kredit macet saja tidak cukup untuk mencapai target tersebut. Pemerintah perlu mengatasi akar persoalan sektor pertanian kita.

Sehingga, pemutihan kredit saja tidak ckup bisa mendorong pertumbuhan kredit ke sektor pertanian, perikanan jika persoalan strukturalnya tidak dibenahi dan produk keuangan yang ditawarkan belum bisa menyesuaikan dengan karakteristik sektornya.

"Ini memang perlu diwujudkan dalam bentuk produk keuangan agar aturan penghapuasan kredit petani dan UMKM sektor pertanian ini optimal mendorong pertumbuhan kredit di sektor tersebut," kata Eliza kepada KONTAN, Selasa (5/11/2024).

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tahun 2024 tentang penghapusan utang macet UMKM tani dan nelayan di perbankan Himbara. Beleid tersebut ditandatangani pada 5 November 2024.

"Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara," ujar Prabowo di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Menurut Eliza, pertanian, peternakan dan perikanan masuk sektor berisiko tinggi kerena musiman. Kalaupun mereka mendapatkan kredit, maka tetap harus membayar cicilan bulanan, sementara dari sisi pendapatan mereka musiman tidak tiap bulan. Artinya, tidak sinkron antara supply (layanan produk keuangan) dengan demand (kebutuhan pendanaan petani, nelayan, peternak dan usaha kecil).

"Terlebih, harga hasil panen yang fluktuatif di pasar untuk produk pertanian, perikanan ini pun membuat pendapatan petani tidak pasti. Itulah yang dilihat sebagai isiko tinggi bagi perbankan," paparnya.

Eliza menjelaskan, sektor pertanian ini ibarat sakit sudah kronis di berbagai aspek, sehingga membutuhkan kebijakan yang holistik. Misalnya fiskal dialokasikan lebih bnyak untuk membangun infrastuktur mendasar krusial dan akan mempenagruhi indeks pertanaman (IP) yaitu irigasi.

Tanpa ada infrastuktur irigasi yang baik, berbagai bantuan dan subsidi ini akan percuma saja karena tanaman ini membutuhkan air. Pun benih yang dibagikan tidak akan tumbuh optimal jika irigasinya kurang baik. Tak ayal, lahan yang semestinya bisa dipakai untuk dua kali masa tanam padi, kerana berupa sawah tadah hujan dan tidak ada irigasi, maka jadnya hanya bisa ditanami satu kali saja.

"Kalau ada irigasi yang baik, indeks pertanaman ini bisa jadi dua artinya satu tahun dua kali menanam padi. Kalau setahun banyak yang dua kali menanam, ini akan meningkatkan produksi padi secara agregat. dan swasembada pangan bisa tercapai," ujar Eliza.