Jakarta -

Pemerintah memberikan restu kepada ormas keagamaan untuk mengelola tambang. Beberapa yang disorot belakangan ini antara lain Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Muhammadiyah.

Selain PBNU dan Muhammadiyah, pemerintah juga akan memberikan izin pengelolaan tambang kepada Pengurus Pusat Persatuan Islam (PP Persis).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah akan memberikan izin tambang kepada PP Persis. Dia mengatakan, pemberian izin itu saat ini masih dalam proses.

Dia mengatakan, dirinya telah berkomunikasi dengan PP Persis belum lama ini. "Oh kita kasih, lagi dalam proses, Persis kemarin PIC-nya sudah telepon saya," katanya di TMII Jakarta, Minggu (13/10/2024).

Namun demikian, Bahlil belum bicara lebih jauh tambang mana yang akan dikelola PP Persis.

Dikutip dari detikNews, PP Persis menerima tawaran untuk mengelola tambang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. PP Persis ingin memberikan contoh pengelolaan tambang yang baik. Ketua Umum (Ketum) PP Persis KH Jeje Zaenudin mengatakan kebijakan dari pemerintah adalah kebijakan yang positif.

"Kami berpendapat ini adalah kebijakan yang positif yang disediakan oleh pemerintah yang wajar jika mendapat sambutan positif pula," ujarnya, Selasa (30/7/2024) lalu.

Menurut Jeje, tawaran dari pemerintah adalah tantangan bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk memberdayakan pengusaha. Mereka pun harus menjadi contoh bagaimana mengelola tambang yang baik.

"Juga merupakan peluang sekaligus tantangan bagi ormas bagaimana memberdayakan SDM pengusahanya yang memiliki keahlian dan kemampuan usaha pertambangan untuk memberi contoh bagaimana mengelola sumberdaya alam secara benar sesuai regulasi," katanya.

(acd/rrd)

Jakarta: Ketua DPP Partai NasDem Ahmad Effendy Choirie atau Gus Choi menekankan soal eksistensi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Menurut dia, partai itu tak pernah ada tanpa Presiden ketiga RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, serta Nahdlatul Ulama (NU).

Hal ini disampaikan Gus Choi saat menghadiri undangan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terkait perseteruan PBNU dan PKB. "PKB tidak ada tanpa NU, PKB tidak ada tanpa Gus Dur. PKB tidak akan pernah ada tanpa NU dan Gus Dur," kata Gus Choi di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu, 7 Agustus 2024.

Menurut Gus Choi, partai politik (parpol) yang mendapat dukungan PBNU akan menjadi besar. Eks politikus PKB itu mencontohkan Partai Kebangkitan Umat (PKU) dan Partai Nahdhatul Ulama (PNU) yang berbasis NU, tetapi tak didukung PBNU.
"Kalau ada partai dari kalangan NU yang enggak disupport PBNU, apa bisa besar dan ada? Saya yakin tidak. Faktanya ada partai di luar PKB itu jd partai gurem. Dulu ada PKU, PNU, tidak dibackup oleh PBNU, tapi didirikan orang-orang NU maka tidak bisa memenuhi syarat," ujar Gus Choi.

Menurut dia, PKB tetap terkait dan merepresentasikan warga NU. Karena Gus Dur ketika menjadi ketum PBNU mendapat desakan agar membuat partai sendiri yaitu PKB.

"Jadi kehadiran PKB yang ada sekarang tetap terkait dengan NU. Nah NU sebagai pendiri dengan tadi yang dijelaskan maka yang mendirikan PKB berarti NU berarti pbnu yang mempresentasikan warga NU," ucap Gus Choi.

(ADN)