Jakarta -

Pemerintah memberikan restu kepada ormas keagamaan untuk mengelola tambang. Beberapa yang disorot belakangan ini antara lain Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Muhammadiyah.

Selain PBNU dan Muhammadiyah, pemerintah juga akan memberikan izin pengelolaan tambang kepada Pengurus Pusat Persatuan Islam (PP Persis).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah akan memberikan izin tambang kepada PP Persis. Dia mengatakan, pemberian izin itu saat ini masih dalam proses.

Dia mengatakan, dirinya telah berkomunikasi dengan PP Persis belum lama ini. "Oh kita kasih, lagi dalam proses, Persis kemarin PIC-nya sudah telepon saya," katanya di TMII Jakarta, Minggu (13/10/2024).

Namun demikian, Bahlil belum bicara lebih jauh tambang mana yang akan dikelola PP Persis.

Dikutip dari detikNews, PP Persis menerima tawaran untuk mengelola tambang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. PP Persis ingin memberikan contoh pengelolaan tambang yang baik. Ketua Umum (Ketum) PP Persis KH Jeje Zaenudin mengatakan kebijakan dari pemerintah adalah kebijakan yang positif.

"Kami berpendapat ini adalah kebijakan yang positif yang disediakan oleh pemerintah yang wajar jika mendapat sambutan positif pula," ujarnya, Selasa (30/7/2024) lalu.

Menurut Jeje, tawaran dari pemerintah adalah tantangan bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk memberdayakan pengusaha. Mereka pun harus menjadi contoh bagaimana mengelola tambang yang baik.

"Juga merupakan peluang sekaligus tantangan bagi ormas bagaimana memberdayakan SDM pengusahanya yang memiliki keahlian dan kemampuan usaha pertambangan untuk memberi contoh bagaimana mengelola sumberdaya alam secara benar sesuai regulasi," katanya.

(acd/rrd)

Bisnis.com, JAKARTA - Langkah sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam menerima penawaran konsesi tambang dari pemerintah menuai kritik.Beberapa menyebut mudarat atau kerugiannya lebih besar dari manfaatnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, sejauh ini baru Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang secara terbuka menerima tawaran pengelolaan Wilayah izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) itu.

YOGYAKARTA, investor.id – Organisasi Islam Muhammadiyah akhirnya menerima tawaran untuk turut mengelola usaha pertambangan dari pemerintah. Hal ini disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti.

"Intinya kami siap untuk mengelola tambang itu apabila diberikan amanah sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomer 25 tahun 2024," kata Abdul Mu'ti, Minggu (28/7/24).

Dikatakan Abul Mu’ti, hingga saat ini Muhammadiyah belum mengetahui lokasi dan luasan tambang yang akan dikelola. Sedangkan untuk pengelolaan tambang nanti, Muhammadiyah akan bermitra dengan tim yang sudah berpengalaman.

“Muhammadiyah tidak bekerja sendiri tapi akan bermitra dengan lembaga-lembaga atau perusahaan yang memiliki pengalaman dengan pengelolaan tambang," lanjut Abdul Mu'ti.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, pertimbangan Muhammadiyah menerima tawaran pengelolaan tambang didasarkan pada pertimbangan pokok mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi orang banyak lewat usaha tambang yang diberikan hak hukumnya oleh negara.

"Kita menyadari bahwa usaha tambang maupun usaha lain selalu ada problem lingkungan, problem sosial dan problem lainnya yang niscaya harus kita kaji sampai pada kesimpulan bahwa usaha tambang itu adalah usaha yang punya peluang untuk dikembangkan bagi kesejahteraan orang banyak dan seminimal mungkin mencegah kerusakan lingkungan," ujar Haedar.

Haedar menegaskan apabila pengelolaan tambang itu pada akhirnya lebih banyak menghasilkan keburukan untuk lingkungan sosial dan lingkungan hidup maka Muhammadiyah dengan bertanggung jawab akan mengembalikan IUP tersebut.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan organisasi masyarakat (ormas) Islam telah sepakat dengan membuat tujuh poin pernyataan bersama untuk kemerdekaan Palestina.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan membacakan tujuh poin pernyataan bersama tersebut dalam dialog Palestina dengan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Abdul Kadir Jailani.

Adapun tujuh poin pernyataan bersama MUI dan ormas-ormas Islam untuk kemerdekaan Palestina, di antaranya:

1. MUI menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Menlu RI dan Menhan RI yang telah dengan sungguh-sungguh membela dan memperjuangkan perdamaian rakyat dan bangsa Palestina untuk meraih kemerdekaan mereka dan menciptakan perdamaian di Palestina, sesuai dengan konstitusi RI UUD 1945.

2. MUI bersama ormas-ormas Islam sangat berharap pemerintah ke depan untuk tetap bersungguh-sungguh berkomitmen, yakni dengan tidak memberikan celah sedikit pun membuka hubungan diplomatik dengan Israel, hingga kemerdekaan Palestina terwujud dan Israel menghargai kedaulatan rakyat dan bangsa Palestina, dan terus melakukan langkah-langkah yang lebih strategis, serta berkonsolidasi dan beraliansi dengan negara dan bangsa lain demi kemerdekaan Palestina.

3. MUI meminta dengan sangat kepada pemerintah untuk meyakinkan dan melindungi bangsa Indonesia dari semua produk Israel dan produk lain yang berafiliasi dengan Israel. Untuk itu, kami menyerukan kepada Pemerintah RI dan seluruh rakyat Indonesia agar melakukan boikot kepada Israel di segala bidang, termasuk produk Israel dan perusahaan yang terafiliasi mendukung agresi Israel dan genosida kepada rakyat Palestina.

4. MUI bersama ormas-ormas Islam mendorong pemerintah Republik Indonesia untuk mengirimkan tentara bersama-sama dengan wakil dari negara-negara anggota OKI dan negara-negara lain yang selama ini telah memberikan dukungan untuk kemerdekaan kepada Palestina. Pengiriman tentara ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh masyarakat sipil di Palestina dari genosida Israel, mendorong Israel untuk menghentikan sepenuhnya serangan dan genosida, dan melancarkan bantuan kemanusiaan (humanitarian operation). Kami mendukung komitmen Menhan RI untuk mengirimkan pasukan guna melakukan operasi kemanusiaan di Gaza, meskipun diakui bahwa operasi kemanusiaan saja masih belum cukup untuk mewujudkan penyelesaian damai yang komprehensif.

5. Menyerukan agar Menlu RI dan Menhan RI meningkatkan sinergi dengan MUI dan Ormas Islam untuk melakukan diplomasi total guna membantu Palestina mencapai kemerdekaannya. Untuk itu MUI bersama ormas-ormas Islam senantiasa menyediakan diri untuk bermitra dengan pemerintah dalam rangka membantu rakyat dan bangsa Palestina melalui berbagai program sesuai dengan kapasitas dan perannya. Bahkan dengan resources dan kapasitas yang kami miliki, MUI dan seluruh Ormas Islam juga siap untuk membersamai TNI yang dikirim ke Palestina melaksanakan misi humanitarian operation di Palestina.

6. Sebagai bentuk empati atas nilai-nilai kemanusiaan, kami mengajak semua masyarakat untuk memboikot Israel agar tidak ikut serta dalam Olimpiade ke-33 Paris tahun 2024.

7. Mengajak semua ormas dan masyarakat untuk bersikap hati-hati terhadap berbagai upaya yang dilakukan oleh siapa pun, kelompok apapun yang melalui berbagai cara dan program yang melemahkan perjuangan melawan Israel dan membela Palestina.

Seperti diketahui, dialog Palestina mengenai "Kebijakan dan Peran Indonesia dalam Upaya Perdamaian Palestina" digelar oleh Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional (HLNKI) MUI di Aula Buya Hamka, Kantor MUI, Jakarta Pusat, pada Kamis (18/7/2024).

Turut hadir sebagai pembicara dalam dialog tersebut antara lain, Sekjen MUI Amirsyah Tambunan, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim, dan Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kemlu RI Abdul Kadir Jailani.

JAKARTA - Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjalin kerja sama tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Jasa dan Layanan Perbankan . Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani Regional CEO BRI Regional Office Yogyakarta Jhon Sarjono dan Regional Chief Audit Endah Nurhayati dengan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Agung Danarto dan Syamsul Anwar di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta pada Rabu 17 Juli 2024.

Laman resmi PP Muhammadiyah melaporkan, hadir dalam acara ini ketua majelis dan lembaga Muhammadiyah tingkat pusat, jajaran rektor PTMA, dan tamu undangan lainnya.

Regional CEO BRI Regional Office Yogyakarta Jhon Sarjono mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Muhammadiyah atas terbukanya kerjasama ini. ?Apresiasi dan terimakasih kepada Muhammadiyah yang telah terbuka meninginisiasi kerjasama ini. Besar harapan kami dapat melakukan yang terbaik,? ucap Jhon Sarjono.

Jhon mengungkapkan bahwa BRI merupakan salah satu bank terbesar dengan jaringan terluas di Indonesia. BRI saat ini memiliki ribuan unit kerja dan puluhan ribu mitra kerja. Dengan luasnya jaringan ini, Jhon menilai bahwa BRI telah berkolaborasi dengan masyarakat hingga pedesaan.

Kerjasamanya dengan Muhammadiyah akan semakin memberikan daya manfaat bagi masyarakat. Jhon mengatakan bahwa Muhammadiyah merupakan gerakan Islam yang besar dan terorganisir dengan baik. Ia berharap BRI mampu membantu Muhammadiyah dalam pengelolaan keuangaannya.

?Muhammadiyah salah satu ormas yang sangat besar. Pengelolaan organisasinya sangat baik. Bagi BRI, kami akan berusaha melayani Muhammadiyah sebaik mungkin dan mendukung ekosistem keuangan Muhammadiyah,? ucap Jhon.

Salah satu fitur yang BRI andalkan dalam kerjasama ini ialah platform Qlola. Inovasi dari BRI ini menghadirkan solusi menyeluruh yang nanti dapat digunakan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) untuk memantau keuangan secara berkala. Jhon berharap kerjasama ini dapat menjadi awal yang baik.

Sementara itu, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Agung Danarto mengungkapkan Muhammadiyah dan BRI memiliki jaringan cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. ?Di Muhammadiyah, AUM juga banyak, PTMA (Perguruan Tinggi Muhammadiyah ?Aisyiyah) ada sejumlah 172, belum rumah sakit dan lain-lain,? terang Agung.

Agung mengungkapkan bahwa Nota Kesepahaman ini akan semakin meneguhkan kerjasama antara Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan BRI yang selama ini sudah dijalankan dengan baik. Dengan adanya kerjasama ini, ia berharap Muhammadiyah dan BRI dapat lebih optimal dalam memajukan bangsa dan negara.