Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah untuk mendalami keluhan pelaku usaha terkait keberadaan online travel agent (OTA) asing di Indonesia. Sebab, pajak OTA asing kerap dibebankan ke pelaku usaha.

"Dari sisi bisnis, ini tentu tidak adil. Semestinya, tanggung jawab untuk membayar pajak didistribusikan secara adil pada semua pelaku usaha. Termasuk dalam hal ini OTA asing," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

Ia pun mencontohkan, ada banyak kejadian di mana pajak pertambahan nilai dan pajak komisi dibebankan kepada hotel. Sementara, pihak OTA asing tidak membayar apapun. Menurutnya, pihak hotel merasa dirugikan dan perlu mendapat perhatian.

"OTA asing ini kan tidak memiliki Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Akibatnya, mereka tidak mengikuti aturan yang ada. Selain merugikan pihak pelaku usaha, negara juga dirugikan karena tidak mendapatkan penghasilan pajak dari mereka," jelasnya.

Oleh karena itu, pemerintah harus untuk segera memperhatikan OTA asing yang berusaha di Indonesia. Menurutnya, perlu dipastikan agar tidak ada yang dirugikan atas keberadaan mereka. Apalagi, di tengah perkembangan bisnis digital saat ini, OTA asing ini sangat mendapatkan tempat.

"Harus dicarikan solusi. Mungkin perlu dibuat regulasi. Tahap awal, perlu melibatkan para ahli," ungkapnya.

Sebelumnya, pengusaha di sektor pariwisata tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengeluhkan bisnisnya belum pulih usai pandemi COVID-19. Belum selesai masalah itu, pengusaha dihadapkan pada masalah baru yakni terkait online travel agent (OTA) asing.

Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran menerangkan, OTA asing tidak memiliki izin badan usaha tetap. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Dia menerangkan, karena tidak memiliki badan usaha tetap dan NPWP, akhirnya pajak yang seharusnya ditanggung mereka, dibebankan ke hotel. Menurutnya, hal itu tidak adil.

"Nah itu yang akhirnya menjadi sasaran yang membayar kewajiban pajak ke negara. Ini kan nggak fair," katanya kepada detikcom.

Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 telah resmi dilantik pada 21 Oktober 2024. Sejumlah menteri pun menyampaikan prioritas mereka, termasuk Menteri Pariwisata Widiyanti Putri yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi yang inklusif.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran pun mengatakan bahwa tantangan pariwisata tidak hanya dari sisi SDM, bahkan lebih besar. Terutama terkait regulasi dan birokrasi yang sering menghambat para pelaku usaha.

"Regulasi harus jadi fokus program 100 hari pemerintahan baru, dan Kemenpar harus lebih dari sekadar promosi. Industri harus sehat dulu untuk bisa menarik wisatawan dan membangun destinasi," jelas Maulana dalam keterangannya Selasa (22/10/2024).

Salah satu permasalahan yang ia soroti adalah keberadaan Online Travel Agents (OTA) asing yang tidak memiliki Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, sehingga tidak membayar pajak dan merugikan industri lokal.

"OTA asing ini tidak memiliki NPWP, jadi industri lokal yang akhirnya harus menanggung pajak sebesar 20 persen. Ini beban besar," seru dia.

Dia menjelaskan bahwa OTA asing tidak membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% seperti yang diwajibkan pada penyedia jasa di Indonesia. Padahal dalam aturan akomodasi perjalanan, komisi yang diterima OTA asing bisa mencapai 18%. Mereka pun tak dikenakan pajak komisi 1,1%.

Hal ini, kata dia akibat OTA asing tidak memiliki BUT, yang akhirnya membuat mereka tidak membayar pajak tersebut dan membebankan kepada hotel. Selain itu, OTA asing juga kerap melanggar perjanjian kontrak dengan hotel.

Belum lagi soal OTA asing yang menggunakan strategi 'bakar uang' dengan memberikan diskon besar untuk menarik pelanggan. Meskipun ini tampak menguntungkan bagi wisatawan, pada kenyataannya skema ini merusak pendapatan hotel dan penyedia jasa wisata lokal.

Aplikator asing tersebut memaksakan harga sangat rendah di aplikasinya, sehingga hotel terpaksa mengikutinya. Menurutnya, dalam jangka panjang strategi ini akan berdampak pada keberlanjutan usaha lokal di sektor pariwisata.

"Apalagi mereka juga menerapkan parity rate yang memaksa hotel tidak bisa menjual dengan harga lebih rendah dari yang mereka tetapkan. Kami tidak punya pilihan karena mereka menguasai pasar digital," tutur dia.

Di sisi lain, mahalnya harga tiket pesawat juga menjadi hambatan bagi mobilitas wisatawan domestik. Menurut Maulana, pemerintah perlu segera mengevaluasi harga tiket pesawat untuk meningkatkan pergerakan wisatawan dalam negeri.

"Mahalnya harga tiket pesawat sangat mengganggu. Pemerintah perlu mengevaluasi masalah ini, karena mobilitas wisatawan adalah kunci keberhasilan program pariwisata dalam negeri," jelasnya.

Sementara itu, Sekjen Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita), Budijanto Ardiansjah, pun ikut menekankan pentingnya pemerintah baru untuk mencapai target kunjungan 17 juta wisatawan mancanegara pada 2024.

Salah satu yang perlu dilakukan adalah merumuskan kembali kebijakan bebas visa kunjungan singkat (BVKS), mengingat dari 145 negara, hanya 19 negara yang termasuk dalam kebijakan tersebut. Hal ini didorong guna menciptakan iklim usaha pariwisata jadi penopang ekonomi nasional.

"Maka dari itu, kami menyambut baik rencana pemerintah untuk memisahkan Kementerian Pariwisata dari Kementerian Ekonomi Kreatif, karena ini akan mempercepat kinerja sektor pariwisata ke depan," ucapnya.

IDXChannel - Hyatt Fair 2024 kembali digelar di Grand Hyatt Jakarta, Rabu (25/9/2024). Acara ini menjadi wadah berbagi informasi mengenai perkembangan sektor perhotelan di Tanah Air.

Director of Marketing Communication Grand Hyatt Jakarta, Chris Andre, mengatakan Hyatt Fair merupakan acara tahunan yang diselenggarakan dengan melibatkan para pengusaha hotel dari berbagai daerah di Indonesia dan beberapa negara dari kawasan ASEAN.

"Hyatt Fair adalah acara tahunan, di mana kita berkumpul untuk Indonesia dan teman teman di sekitar Indonesia, baik di Singapura, Thailand, kita memberikan informasi kepada teman-teman, bahwa apa saja yang terbaru dari Hyatt Indonesia," ujarnya di Grand Hyatt Jakarta, Rabu (25/9/2024).

Andre menjelaskan dalam pertemuan tersebut juga terjalin hangat diskusi soal rencana pembukaan hotel-hotel baru maupun renovasi-renovasi hotel di Indonesia yang saat ini tengah atau sudah selesai dikerjakan.

"Kita mengundang teman-teman beberapa akun perusahaan lain yang sudah menjadi partner kita," kata dia.

Adapun beberapa tamu yang menjadi peserta pada ajang Hyatt Fair 2024 ini berasal dari Bali, Yogyakarta, Solo, Makassar, Singapura, Malaysia, hingga Thailand.

Andre menilai penyelenggaraan Hyatt Fair 2024 ini lebih spesial dibandingkan penyelenggaraan event sebelumnya. Sebab, ada banyak informasi baru terkait perkembangan sektor perhotelan di Indonesia.

"Tahun ini sangat spesial buat kami, karena banyak hal-hal baru yang mau kita share dengan teman teman yang datang, misalnya kita ada hotel Hyatt Place Makassar yang buka tahun lalu," kata Andre.

Adapun terkait perkembangan hotel di wilayah Jakarta, Andre membocorkan bahwa akan ada tambahan hotel baru yang siap beroperasi, yaitu Keraton at The Plaza Part of Collection by Hyatt.

"Acara ini lebih untuk memberikan informasi juga berdiskusi lebih lanjut seperti apa kebutuhan hotel kedepannya," kata Andre.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Mayoritas perbankan ragu memberikan pembiayaan kepada investor untuk membangun bisnis hotel di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada saat ini. Sekalipun aktivitas pemerintahan sudah mulai dilakukan di kawasan tersebut.

Ketua Umum BPP PHRI Hariyadi BS Sukamdani menyampaikan, perbankan belum berani memberikan pendanaan kepada investor, sekalipun lebih dari 50 persen atas porsi ekuitas proyek hotel ditanggung investor dan sisanya disuntik dari pinjaman perbankan.

“Jadi misalnya hari ini ada seorang investor mau ke sana itu mayoritas ya hampir semua bank belum mau membiayai gitu lho, walaupun porsinya pihak si investor, equity-nya bisa lebih besar, bisa lebih dari 50 persen modalnya, itu belum tentu bank-nya juga mau,” ujar Hariyadi saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Senin (12/8/2024).

PHRI sebagai organisasi yang menghimpun pengusaha hotel di Indonesia ini membutuhkan pinjaman dari perbankan untuk mendanai proyek mereka. Faktor tersebut menjadi pertimbangan utama perlu atau tidak anggota PHRI selaku investor lokal di sektor perhotelan masuk ke IKN dalam jangka pendek.

“Ini tentu menjadi faktor pertimbangan karena mayoritas, kalau pemain di investor ya tentu dia melibatkan perbankan untuk membiayai sebagian dari kebutuhan proyek cost,” kata dia.

Hariyadi menyebut, baik perbankan dan anggota PHRI masih melihat perkembangan pembangunan di IKN ke depannya. Terutama, soal jumlah orang yang menempati kawasan itu hingga persentase angka pengunjungnya.

“Dan juga pada saat ini yang jadi kendala juga bagi investor hotel untuk masuk ke IKN adalah belum adanya dukungan dari perbankan, jadi perbankan juga yang setelah kami cek semuanya itu mereka juga mengatakan bahwa mereka melihat perkembangan IKN dulu,” ujar dia.

“Sebetulnya itu lazim aja ya, soalnya dia (bank) menghitung statistik kan, nanti yang berkunjung ke sana berapa, dari situ bisa dihitung okupansinya, kalau angkanya itu belum masih membuat pihak perbankan ragu ya dia gak mau, dianggap berisiko,” kata Hariyadi.

Hariyadi mencatat, ketertarikan timbul jika ada prospek investasi yang menjanjikan. Artinya, investasi di sektor perhotelan harus didasarkan pada permintaan pasar atau banyaknya jumlah orang yang memesan kamar hotel.

“Anggota PHRI tentu akan mengikuti perkembangan dari kunjungan yang ada di sana, jadi selama kunjungan itu nantinya meningkat tentu pastinya ada kebutuhan kamar hotel, pada saat itulah kami akan melakukan eksekusi pelaksanaan investasi di sana,” ujar dia.

(Dhera Arizona)