Tak jarang ada kasus penipuan yang menyedot dana dari rekening hingga jutaan. Kabar baiknya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menghadirkan fitur baru di Super Apps BRImo yang bisa menjaga keamanan dan kenyamanan nasabah.

Kali ini, BRI hadir dengan fitur untuk mengatur transaksi limit di BRImo yang bisa membantu nasabah mengatur keuangan mereka, sekaligus menjaga dana yang ada di rekening.

Direktur Retail Funding and Distribution BRI Andrijanto menjelaskan penerapan limit ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi, seperti mencegah penipuan digital dan menghindari kesalahan saat mentransfer jumlah besar.

"Dengan fitur ini, nasabah dapat mengatur sendiri limit transaksi sesuai kebutuhan, tentunya tetap mengikuti ketentuan yang berlaku di BRI," ujar Andrijanto dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/11/2024).

Andrijanto menambahkan bahwa ke depannya BRI akan terus mengembangkan fitur dan layanan agar nasabah dapat mengatur keuangan dengan lebih baik.

"Ke depan, BRI akan terus mengembangkan fitur dan layanan yang lebih baik demi pengelolaan keuangan nasabah yang lebih baik," pungkasnya

Sebagai informasi, fitur pengaturan limit kartu debit di BRImo dapat memberikan kemudahan bagi nasabah BRI untuk melakukan pembatasan transaksi kartu debit, seperti pembatasan transaksi tarik tunai, transfer dana, pembayaran dan pembelian.

Cara untuk mengaktifkan fitur ini juga cukup mudah. Anda hanya perlu mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Buka aplikasi BRImo,

2. Masukkan username dan password akun Anda,

3. Pada menu utama, pilih Akun, lalu klik Pengelolaan Kartu dan pilih opsi Pilih Kartu,

4. Klik menu Atur Limit Debit,

5. Pilih jenis transaksi yang ingin Anda atur limitnya,

6. Masukkan jumlah limit yang diinginkan, lalu klik Ok Atur Limit,

7. Masukkan PIN BRI Anda, dan fitur limit baru pun sudah aktif.

Ada berbagai Limit transaksi yang ditawarkan oleh BRI berdasarkan jenis kartu yang dimiliki oleh nasabah. Berikut adalah rincian limit transfer melalui BRImo berdasarkan jenis kartu:

Kartu BritAma Classic dan Gold

• Transfer sesama BRI: Maksimal Rp250.000.000
• Transfer antar bank: Maksimal Rp250.000.000

Kartu BritAma Prioritas & Private

• Transfer sesama BRI: Unlimited (sesuai saldo)
• Transfer antar bank: Rp250.000.000

Nasabah BRI kini tidak perlu khawatir tentang pengelolaan keuangan, karena semuanya menjadi lebih mudah dengan hadirnya Super Apps BRImo dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Melalui aplikasi ini, nasabah dapat menikmati berbagai kemudahan, termasuk fitur baru untuk mengatur limit transaksi yang akan membantu dalam mengelola keuangan.

Fitur pengaturan limit kartu debit di BRImo dapat memberikan kemudahan bagi nasabah BRI untuk melakukan pembatasan transaksi kartu debit, seperti pembatasan transaksi tarik tunai, transfer dana, pembayaran dan pembelian.

Direktur Retail Funding and Distribution BRI Andrijanto menuturkan penerapan limit ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi, seperti mencegah penipuan digital dan menghindari kesalahan saat mentransfer jumlah besar.

"Dengan fitur ini, nasabah dapat mengatur sendiri limit transaksi sesuai kebutuhan, tentunya tetap mengikuti ketentuan yang berlaku di BRI," ujar Andrijanto dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/11/2024).

Untuk mengaktifkan dan menggunakan fitur limit transaksi kartu debit di BRImo pun sangat mudah. Anda hanya perlu mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Buka aplikasi BRImo,
2. Masukkan username dan password akun Anda,
3. Pada menu utama, pilih Akun, lalu klik Pengelolaan Kartu dan pilih opsi Pilih Kartu,
4. Klik menu Atur Limit Debit,
5. Pilih jenis transaksi yang ingin Anda atur limitnya,
6. Masukkan jumlah limit yang diinginkan, lalu klik Ok Atur Limit,
7. Masukkan PIN BRI Anda, dan fitur limit baru pun sudah aktif.

Limit transaksi yang ditawarkan oleh BRI juga beragam, tergantung jenis kartu yang dimiliki oleh nasabah. Berikut adalah rincian limit transfer melalui BRImo berdasarkan jenis kartu:

Kartu BritAma Classic dan Gold

• Transfer sesama BRI: Maksimal Rp250.000.000
• Transfer antar bank: Maksimal Rp250.000.000

Kartu BritAma Prioritas & Private

1. Transfer sesama BRI: Unlimited (sesuai saldo)
2. Transfer antar bank: Rp250.000.000

Andrijanto menjelaskan bahwa ke depannya BRI akan terus mengembangkan fitur dan layanan agar nasabah dapat mengatur keuangan dengan lebih baik.

"Ke depan, BRI akan terus mengembangkan fitur dan layanan yang lebih baik demi pengelolaan keuangan nasabah yang lebih baik," pungkasnya

Seru! BRImo Ajak Nasabah & Merchant Nonton Bareng Layangan Putus The Movie

Seru! BRImo Ajak Nasabah & Merchant Nonton Bareng Layangan Putus The Movie

Memisahkan chat pribadi dan kerja termasuk bagian dari fitur yang disediakan WhatsApp. Sudahkah detikers mencoba menerapkan fitur tersebut?

WhatsApp menambahkan fitur mengelola pesan masuk dalam bentuk daftar yang bernama Lists atau filter chat. Fitur ini menyaring pesan sesuai dengan yang diinginkan. Tujuannya membuat chat tetap rapi dan teratur sesuai dengan kategori.

Dilansir laman FAQ WhatsApp, filter chat atau penyaring pesan diluncurkan pada awal tahun 2024. Ada tiga kategori yang disediakan yakni:

1. Semua (all): Tampilan default semua pesan

2. Belum dibaca (unread): Kategori untuk melihat percakapan yang perlu ditanggapi atua belum dibaca.

3. Grup (group): Untuk semua chat grup berkumpul dalam satu kategori

Selain itu, detikers bisa menambahkan kategori baru dengan menekan tombol tambah (+). Pilihan ini digunakan untuk menyatukan chat sesuai dengan keinginan pengguna.

Cara Pisahkan Chat Pribadi dan Kerja di WhatsApp

Bagi detikers yang ingin pisahkan chat pribadi dan kerja, bisa memilih beberapa alternatif. Ada beberapa cara untuk memisahkan chat pribadi dan kerja di WhatsApp. Berikut penjelasan masing-masing cara:

1. Melalui Halaman Depan Chat

• Buka WhatsApp
• Pilih chat yang akan dijadikan daftar
• Klik titik tiga di pojok kanan
• Pilih "Tambahkan Daftar atau Add to Lists"
• Secara otomatis pesan akan masuk ke dalam kategori yang dibuat.

2. Lewat Pengaturan

• Buka pengaturan WhatsApp
• Pilih "Daftar atau Lists"
• Muncul semua kategori yang dibuat
• Klik "New Lists"
• Tulis nama kategori
• Klik "Tambahkan Orang atau Add People or groups"
• Pilih kontak yang akan masuk ke dalam kategori
• Klik centang
• Pilih "Buat Daftar atau Create List"

3. Lewat Beranda Chat

• Buka WhatsApp
• Tarik/geser ke arah bawah hingga muncul kategori di bagian paling atas chat.
• Geser kategori yang muncul di bagian chat paling atas
• Klik simbol +
• Lakukan penambahan kategori yang diinginkan
• Masukkan kontak yang sesuai kategori
• Selesaikan prosesnya

Fitur tersebut membatu detikers untuk memilah setiap pesan masuk sesuai dengan kategorinya. Pengguna harus mengupdate WhatsApp versi terbaru untuk bisa mengikuti langkah-langkah di atas.

Cara Menambah dan Menghapus Chat dari Fitur Lists

Setiap kategori minimal terdapat satu chat yang masuk dalam daftar. Nah, detikers bisa menambahkan secara berulang atau menghapus chat dari fitur Lists.

1. Ketuk dan tahan chat yang diinginkan

2. Pilih titik tiga di sudut kanan

3. Klik "Tambah ke Daftar"

4. Pilih salah satu kategori, misalnya "Groups"

• Untuk membuat daftar baru, ketuk "Daftar Baru"
• Untuk mengubah daftar, pilih "Daftar yang Lain"
• Untuk menghapus dari daftar, klik "Daftar untuk Batal Memilih"

Cara Mengedit Fitur Lists

Selain menambah dan menghapus, detikers bisa mengedit kategori dalam fitur Lists yang sudah dibuat. Berikut ini tata caranya:

1. Buka WhatsApp

2. Geser ke bawah untuk melihat kategori

3. Ketuk dan tahan kategori

4. Pilih "Edit" lalu muncul:

• Nama Daftar untuk mengubah nama
• Tambah orang atau grup untuk menambahkan chat ke dalam kategori
• Pilih simbol kotak sampah untuk menghapus chat di dalam kategori.

Apabila mau mengurutkan daftar sesuai dengan keinginan, detikers harus mengaturnya di Pengaturan. Ini langkah-langkahnya:

1. Pilih "Pengaturan"

2. Pilih "Fitur Lists atau Daftar"

3. Klik dan tahan untuk menggeser kategori sesuai urutan yang diinginkan.

Tahapan tersebut dilakukan dengan mudah supaya detikers bisa memisahkan chat personal atau dengan urusan pekerjaan. Semoga bermanfaat.

Video: Fitur 'List' WhatsApp, Bisa Saring Kategori Pesan Lebih Spesifik

Video: Fitur 'List' WhatsApp, Bisa Saring Kategori Pesan Lebih Spesifik

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) telah melakukan berbagai persiapan fasilitas untuk mengantisipasi lonjakan menjelang hari libur panjang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, termasuk lintasan Merak-Bakauheni. Persiapan ini meliputi kenyamanan, keamanan, dan kelancaran perjalanan bagi pengguna jasa penyeberangan.

Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin mengatakan pihaknya secara rutin meningkatkan kesiapan fasilitas guna menghadapi lonjakan arus penumpang pada periode Nataru. Pihaknya berkomitmen menghadirkan pelayanan prima dengan mempersiapkan fasilitas penyeberangan yang optimal di setiap pelabuhan yang dikelola, termasuk kesiapan fasilitas terminal dan dermaga.

"Kami terus memastikan kesiapan infrastruktur pelabuhan, termasuk terminal, aksesibilitas, dan area parkir, sehingga pengguna jasa dapat menikmati layanan yang lebih nyaman dan tertata. Hal ini sejalan dengan komitmen ASDP dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat," ujar Shelvy dalam keterangannya, Jumat (8/11/2024).

Selain kesiapan fasilitas di pelabuhan, pihaknya juga memastikan seluruh sarana penunjang, seperti sistem tiket elektronik Ferizy. Dia bilang Ferizy sudah siap untuk mendukung kelancaran arus penumpang dan kendaraan. Dengan sistem ini, masyarakat dapat melakukan pembelian tiket secara online hingga 60 hari sebelum keberangkatan dan diimbau untuk melakukan pembelian minimal sehari sebelum hari keberangkatan (H-1) untuk mencegah antrean di pelabuhan.

Terkait dengan kesiapan armada di lintasan Merak-Bakauheni, Shelvy menekankan bahwa penyediaan 51 kapal yang akan melayani perjalanan lintasan tersebut merupakan kewenangan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) selaku regulator.

Dia menjelaskan ASDP dan BPTD telah berkoordinasi untuk memastikan sinergi yang baik antara pengelolaan armada kapal dan fasilitas pelabuhan, sehingga dapat meminimalisasi potensi kepadatan dan meningkatkan kenyamanan penumpang.

Kolaborasi dengan BPTD juga memungkinkan pengaturan operasional armada yang lebih fleksibel, terutama saat terjadi lonjakan penumpang yang signifikan pada hari-hari puncak, yang diperkirakan akan terjadi pada 20-21 dan 24 Desember 2024 untuk arus mudik, serta pada 29-30 Desember 2024 dan 1 Januari 2025 untuk arus balik.

"BPTD bertanggung jawab penuh dalam mengatur penjadwalan dan operasional armada di lintasan Merak-Bakauheni, termasuk jumlah kapal yang akan beroperasi sesuai dengan kebutuhan. Sebagai operator, ASDP fokus memastikan kesiapan fasilitas serta memberikan pelayanan terbaik di terminal pelabuhan," jelas Shelvy.

Sementara itu, Plt Direktur Utama ASDP Djunia Satriawan mengatakan selain dari aplikasi Ferizy, pemesanan tiket juga bisa melalui website.

"Pemesanan sudah bisa dilakukan 60 hari sebelum keberangkatan. Pengguna jasa diharapkan telah memiliki tiket jauh hari sebelum jadwal keberangkatan," kata Djunia.

Dia menjelaskan pihaknya telah memperluas sales point dan metode pembayaran agar memudahkan pengguna jasa dalam pembelian tiket bisa dilakukan melalui virtual account berbagai bank, gerai minimarket, e-wallet, dan yang terbaru sudah dapat dipesan melalui OTA tiket.com.

Adapun persiapan lain yang telah dilakukan, yakni melakukan integrasi pelabuhan Merak dengan pelabuhan Indah Kiat yang terletak persis di sebelah dermaga 7 reguler. Dengan integrasi tersebut, Djunia menyebut daya tampung kendaraan bertambah sekitar 500 kendaraan kecil.

"ASDP juga telah memastikan kesiapan AOCC (ASDP Operation Control Center) yang merupakan ruang monitor koordinasi khusus didedikasikan bagi stakeholder agar dapat mempercepat pengambilan keputusan dengan cepat dan akurat. Kemudian, selama periode nataru mendatang ASDP akan lakukan uji coba self-check in guna mempersingkat waktu masuk ke kapal," terang Djuna.

Direktur Utama PET, Bayu Prostiyono, mengatakan hingga saat ini tingkat serapan TKDN perusahaan total sudah mencapai 33,06%. Angka ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan pemerintah melalui PP Nomor 29 Tahun 2018 dan diratifikasi oleh Pertamina Grup.

"Kami sebagai bagian dari grup telah menerapkan aturan TKDN tersebut. Serapan TKDN di PET mencapai 33,06% untuk tahun 2023, telah memenuhi target TKDN sebesar 30% yang ditetapkan oleh pemerintah," kata Bayu dalam keterangan resminya, Jumat (8/11/2024).

Menurutnya tingkat penyerapan TKDN ini akan terus memenuhi standar yang sudah ditetapkan pemerintah dan Pertamina Grup di atas 30%. Sebab perusahaan sudah menerapkan aturan minimum TKDN dalam pengoperasian terminal energi mereka, seperti yang dilakukan dalam proyek Terminal LPG (TLPG) Tuban di Jawa Timur.

"Pembangunan TLPG Tuban merupakan bentuk komitmen PET dalam mendukung perkembangan industri lokal. Dalam prosesnya, TLPG Tuban mensyaratkan TKDN sebesar 33,23%, lebih tinggi dari yang ditetapkan Pemerintah dan Pertamina Grup, dan realisasinya saat ini telah melebihi dari angka yang dipersyaratkan dalam kontrak," terangnya.

Guna memastikan standar serapan TKDN berjalan sesuai dengan peraturan, PET selalu melakukan analisis nilai TKDN secara menyeluruh pada setiap proyek. Bayu menyebut pengukuran ini dilakukan oleh lembaga independen terpercaya sehingga hasil pengukuran objektif dan akurat.

Dalam hal ini, Bayu mengatakan para calon vendor diharuskan mengisi formulir yang mencakup perhitungan TKDN beserta surat pernyataan komitmen untuk memenuhi nilai minimum TKDN yang telah ditentukan. Saat proyek berjalan pun, realisasi nilai TKDN juga selalu dipantau secara berkala dan diaudit oleh pihak independen.

"Komitmen kami terhadap TKDN ini, kami percaya akan terus memperkuat posisi terminal PET sebagai bagian dari rantai distribusi energi nasional. Terminal punya peran penting sebagai pintu distribusi energi sebelum disalurkan kepada masyarakat," terangnya.

Sebagai bagian dari objek vital nasional, Bayu memastikan pengelolaan aset atau asset integrity management juga jadi fokus utama PET untuk memastikan seluruh infrastruktur dan operasional perusahaan mematuhi standar keamanan dan kualitas tertinggi. Hal ini dipercaya akan mendukung ketahanan energi nasional, dengan infrastruktur strategis yang mumpuni.

"PET memiliki komitmen utama untuk terus mendukung ketersediaan energi bagi masyarakat Indonesia. Kehadiran infrastruktur strategis PET ditambah dengan penyerapan tenaga kerja dan optimalisasi TKDN dalam pembangunannya diharapkan dapat berdampak positif terhadap ekonomi lokal dan nasional," jelasnya.

Di luar itu, ia juga mengatakan proyek tersebut turut melibatkan warga lokal untuk beragam pekerjaan guna memberi dampak positif bagi perekonomian dan penciptaan lapangan kerja di Tuban. Sekitar 1.000 warga lokal tercatat menjadi bagian dari pembangunan TLPG Tuban.

"Kami juga memberikan kesempatan dan keterbukaan kepada pengusaha domestik sebagai calon mitra kerja sama atau vendor untuk terlibat dalam project-project PET, tentunya dengan memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan," tutup Bayu. (fdl/fdl)

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengkritik aturan ketenagakerjaan di Indonesia yang kerap berubah-ubah. Apindo mencatat terjadi perubahan sebanyak empat kali dalam waktu 10 tahun terakhir.

Menurut Bob banyaknya perubahan yang terjadi akan berdampak negatif terhadap iklim usaha dalam negeri. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah 21 aturan ketenagakerjaan dalam Undang Undang Nomor 6/2023 tentang Cipta Kerja lewat Putusan No.168/PUU-XXI/2023.

"Nah catatan kami perubahan ini kalau terjadi adalah perubahan yang keempat kalinya dalam waktu 10 tahun. Jadi bisa dibayangkan dalam 10 tahun kita ada 4 kali perubahan peraturan yang tentunya ini membuat wajah kita ini ya kurang baik lah," ujar Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam dalam konferensi pers di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (7/11/2024).

Menurutnya, di dunia usaha dan investasi akan menjadi sulit jika peraturan terus mengalami perubahan. Apalagi industri padat karya harus membuat kontrak-kontrak jangka panjang 3 tahun, 4 tahun.

"Investasi juga kalau menghadapi perubahan undang-undang yang tiap 2 tahun, ya Anda bisa bayangkan investasi apa yang akan masuk. Pasti investasi yang CKD. Ya kalau ada perubahan dalam jangka seminggu itu bisa tutup pabriknya dan pindah ke tempat lain," ujar Bob.

Bob juga mengaku kecewa dengan keluarnya putusan MK soal undang-undang Cipta Kerja. Pasalnya perusahaan di bawah Apindo tidak hanya perusahaan besar, dan 90% di antaranya menghadapi banyak tantangan sejak Pandemi 2024.

Ia turut menyoroti turunnya serapan tenaga kerja dibanding investasi yang masuk ke Indonesia. Dari investasi Rp 1 triliun tenaga kerja yang terserap kini hanya 1.000 orang.

"Karena dalam 10 tahun terakhir daya serap lapangan kerja terhadap investasi turun terus. Kalau dulu setiap Rp 1 triliun itu bisa menyerap 4.000, 4.500, sekarang Rp 1 triliun hanya menyerap 1.000. Jadi tinggal seperempat," tutupnya.

Pemerintah berencana menghapus utang UMKM di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, hingga kelautan. Penghapusan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Kelautan serta UMKM lainnya.

Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan aturan ini menjadi bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pelaku UMKM di Indonesia.

"Kalau tadi ditanyakan, banknya di mana, yang notabene adalah nasabah bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau bank Himbara," kata Maman dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Agar tidak terjadi simpang siur, kata dia, maka penghapusan kredit hanya untuk pelaku UMKM di sektor tertentu yang terkena beberapa permasalahan, seperti bencana alam dan COVID-19.

"Sehingga tidak semua pelaku UMKM kita dihapuskan utang-utangnya. Hanya yang memang sudah betul-betul tidak bisa tertolong," ucapnya.

Selanjutnya, bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor tersebut sudah tidak memiliki kemampuan bayar, dan jatuh tempo, sudah terlebih dahulu di proses penghapusan bukunya di bank Himbara.

"Jadi ini, memang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi, dan itu rentangnya kurang lebih sekitar 10 tahunan. Saya sampaikan, tidak semua pelaku UMKM," katanya.

Artinya bagi pelaku UMKM lain yang memang memiliki dan dinilai oleh bank Himbara masih memiliki kekuatan untuk terus jalan, tidak menjadi kriteria yang mendapat penghapusan utang.

"Saya sampaikan ini, supaya kita ada kesamaan persepsi jangan sampai diterjemahkan lebar kemana-mana," kata Maman.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan penghapusan piutang macet bagi UMKM di Istana Merdeka pada Selasa (5/11). Prabowo menekankan kebijakan ini lahir dari aspirasi masyarakat, khususnya petani dan nelayan yang kerap menghadapi tantangan berat dalam mempertahankan keberlanjutan usaha mereka.

"Setelah mendengar saran dari berbagai pihak, terutama kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia, saya mengeluarkan PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM," kata Prabowo.

Kebijakan ini meliputi penghapusan utang bagi UMKM di tiga bidang yaitu pertanian, perkebunan, peternakan; perikanan dan kelautan, serta industri mode/busana dan kuliner. Sejumlah sektor ini dinilai menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional.

"Kami berharap dengan kebijakan ini, para produsen pangan seperti petani dan nelayan dapat melanjutkan usaha mereka dengan lebih berdaya guna bagi bangsa dan negara," katanya.

Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan aturan pembentukan satuan tugas (Satgas) penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan POJK Nomor 14 Tahun 2024 ini diterbitkan sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Perempuan yang akrab disapa Kiki ini berharap dapat memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat.

"Sehingga ekosistem keuangan semakin aman dan terpercaya, termasuk melindungi segenap pelaku usaha sektor keuangan yang legal atau berizin untuk bertumbuh, berdaya, dan berkembang demi kemajuan Indonesia," kata Kiki dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

Lebih lanjut, POJK pembentukan satgas ini juga ditujukan untuk meningkatkan koordinasi antara otoritas, kementerian, dan/atau lembaga terkait dalam upaya pencegahan dan penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan.

Sampai dengan POJK ini diundangkan, Kiki menyebut jumlah anggota Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin berjumlah 16 anggota, terdiri dari dua otoritas, 10 kementerian, dan empat lembaga. Dia pun mengapresiasi berbagai masukan dalam penyusunan POJK, khususnya dari otoritas, kementerian, dan lembaga yang menjadi anggota Satgas PASTI.

"Sinergi dan kolaborasi yang apik dan berkesinambungan inilah yang memungkinkan POJK ini diundangkan sebelum tenggat waktu yang ditetapkan dalam UU P2SK," jelas Kiki.

Adapun substansi pengaturan dalam POJK Nomor 14 Tahun 2024, antara lain:

a. Ketentuan umum yang memuat definisi atas Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan, Entitas, Entitas Ilegal, dan Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan;
b. Fungsi, Tugas, dan Wewenang yang mengatur mengenai fungsi, tugas, dan wewenang Satuan Tugas untuk menyelenggarakan dan melaksanakan pencegahan dan penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan;
c. Kelembagaan Satuan Tugas yang mengatur mengenai pembentukan, anggota Satuan Tugas, struktur organisasi termasuk satuan tugas yang berkedudukan di daerah, dan pelaksanaan tugas pencegahan dan penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan dilaksanakan anggota Satuan Tugas sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Hubungan kelembagaan yang mencakup pengaturan mengenai rapat Satuan Tugas, pertukaran data dan/atau informasi antaranggota Satuan Tugas, dan kerja sama Satuan Tugas dengan pihak lain;
e. Pelaksanaan pencegahan dan penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan; dan
f. Pelaporan, pemantauan, dan pendanaan.
Pengaturan dalam POJK Nomor 14 Tahun 2024 menitikberatkan pada landasan hukum untuk penguatan koordinasi dan kolaborasi antaranggota Satuan Tugas dalam melakukan pencegahan dan penanganan atas kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan yang pelaksanaannya memperhatikan kewenangan masing-masing anggota Satuan Tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri Keuangan (Menkeu) resmi menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 79 Tahun 2024 tentang Perlakuan Perpajakan dalam Kerja Sama Operasi (KSO). Aturan tersebut mengatur pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, serta pajak penghasilan terhadap KSO.

Aturan perpajakan baru itu resmi berlaku pada 18 Oktober 2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dwi Astuti menerangkan penyusunan PMK ini dilatarbelakangi belum adanya pengaturan mengenai perlakuan perpajakan bagi bentuk pengaturan bersama berupa Kerja Sama Operasi (KSO) dalam satu ketentuan peraturan yang komprehensif.

Menurutnya, selama ini aturan perpajakan mengenai KSO tersebar di berbagai aturan, seperti antaranya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerapan Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per -PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

"PMK ini terbit sebagai upaya memberikan kepastian hukum, kemudahan administrasi, dan kesederhanaan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Penghasilan terhadap Kerja Sama Operasi," kata Dwi dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

Dia pun mengimbau agar pengusaha yang termasuk anggota KSO wajib mendaftarkan diri untuk harus memperoleh NPWP sebagai Wajib Pajak Badan dalam hal perjanjian kerja sama KSO atau pelaksanaan kerja samanya. Adapun tiga kriterianya, seperti:

1. KSO melakukan penyerahan barang dan/ atau jasa;
2. KSO menerima atau memperoleh penghasilan; dan/atau
3. KSO mengeluarkan biaya atau membayarkan penghasilan kepada pihak lain, atas nama KSO.

Selain itu, KSO juga wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam hal telah melebihi batasan Pengusaha kecil; dan/atau satu atau lebih anggota telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Apabila perjanjian kerja sama KSO atau pelaksanaan kerja samanya tidak memenuhi kriteria tersebut di atas, KSO tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan juga tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Kewajiban perpajakan atas KSO tersebut dilaksanakan oleh masing masing Anggota KSO.

"Kami siap membantu memberikan pemahaman atas ketentuan dalam PMK 79/2024 tersebut," tambah Dwi.

Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) Lasarus mendorong revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Salah satu poin yang menjadi fokus adalah pengaturan terhadap angkutan online atau ojek online (ojol).

Menurut Lasarus, jumlah ojol saat ini tercatat sekitar 2 juta orang. Sayangnya tidak ada undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban ojol, melainkan hanya melalui Peraturan Menteri.

"Terus ini tidak diikat dengan UU sampai hari ini, hanya dari Peraturan Menteri. Kami sudah digeruduk sama teman-teman mitra operator. Rakyat sekarang yang terlibat angkutan online, data kami sudah 2 juta orang, mungkin 2 juta kepala keluarga, dan ini tidak diatur dengan UU hak dan kewajiban," katanya dalam Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Lasarus menyebut komisi V sebenarnya sudah berusaha merevisi UU Lalu Lintas namun gagal. Ia lalu mempertanyakan hal apa yang didapatkan negara dari keberadaan angkutan online.

"Ini angkutan online bisnisnya jalan, terus kita nggak memungut apa-apa dari mereka. Jalannya rusak siapa yang perbaiki, pake pajak yang dibayar oleh rakyat. Jalannya hancur dipakai bisnis mereka, orang jatuh siapa yang tanggung jawab?" ujar Lasarus.

Oleh karena itu Lasarus berharap Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan jajaran Kementerian Perhubungan turut mendorong revisi UU Nomor 2 Tahun 2009.

"Saya berharap ini UU kemarin sudah kita dorong, revisi UU 22 tahun 2009 ini kita dorong kembali. Naskah akademik selesai, pakar sudah dipanggil, ahli sudah diajak bicara, ini berharap ini bisa jalan dan dengan cepat bisa kita selesaikan," tutupnya.

Saksikan juga video: Menhub Sebut Kereta Api Masih Jadi Favorit Masyarakat

[Gambas:Video 20detik]

Honda resmi meluncurkan skuter matik (skutik) Honda ADV350. Motor ini hadir dengan gaya ala motor petualang.

Honda ADV350 meluncur di pameran otomotif roda dua di EICMA, Milan, Italia. Motor ini mengadopsi desain ala Honda X-ADV dengan sudut yang kokoh dan warna blok yang mempromosikan tampilan off-road.

Gaya petualang memamerkan bagian depan ADV350 yang unik. Garpu terbalik (upside-down) berdiameter 37 mm dan shock breaker belakang dengan tabung telah direvisi untuk menghadirkan performa bantingan suspensi yang premium.

25YM Honda ADV350 Foto: Dok. Honda

Roda depan berukuran 15 inci dan belakang 14 inci. Velg yang ringan dibalut ban tubeless dengan ukuran 120/70-15 di depan dan 140/70-14 di belakang. Ban berpola ala motor dual purpose memungkinkan ADV350 memiliki cengkeraman yang cukup baik di semua kondisi. Untuk pengereman, ada rem cakram tunggal 256mm di depan dipadukan cakram belakang 240mm.

25YM Honda ADV350 Foto: Dok. Honda

Kepraktisan tidak dilupakan, ada ruang untuk dua helm full-face di bawah jok (sekarang dengan lampu internal), soket USB di glovebox dan kenyamanan pengoperasian Smart Key. Windshield bisa diatur ketinggiannya dengan empat tahap penyesuaian. Layar TFT lima inci yang baru mengintegrasikan konektivitas smartphone Honda RoadSync dengan sakelar kontrol empat arah yang intuitif.

25YM Honda ADV350 Foto: Dok. Honda

Honda ADV350 ditenagai mesin SOHC empat katup Smart Power+ (eSP+) 330cc yang disempurnakan. Mesin itu diklaim menghasilkan performa yang kuat sekaligus ramah lingkungan.

Daya puncaknya mencapai 21,5 kW @ 7.500 rpm diimbangi dengan torsi 31,5 Nm @ 5.250 rpm. Diameter dan langkah ditetapkan pada 77 mm x 70,8 mm, dengan rasio kompresi 10,5:1.

Rocker arm tipe rol dan bak mesin tertutup memberikan keandalan jangka panjang bersama dengan kinerja yang kuat. Untuk meningkatkan pendinginan piston, ada oil jet seperti yang digunakan pada CRF450R, untuk menyemprotkan oli langsung ke bagian belakang piston, memajukan waktu pengapian dan meningkatkan kinerja pembakaran. Kapasitas olinya adalah 1,8 liter.

25YM Honda ADV350 Foto: Dok. Honda

Pengaturan ECU telah diperbarui, bersama dengan struktur internal knalpot (serta penutup luar pelindungnya) baru, katalisator yang ditingkatkan, dan sensor O2 ditambahkan untuk memastikan motor lebih ramah lingkungan. Konsumsi bahan bakarnya diklaim mencapai 28,6 km/liter (mode WMTC). Dengan kapasitas tangki bahan bakar 11,7 L, motor ini bisa menjangkau jarak hingga lebih dari 330 km.

Keamanan disediakan dalam bentuk Honda Selectable Torque Control (HSTC) dan Emergency Stop Signals.