Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) melihat pangsa pasar atau market share pengguna Starlink berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Adapun, berdasarkan Perpres No. 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal 2020-2024, ada 62 kabupaten yang masuk kategori daerah 3T.

Sekretaris Umum APJII Zulfadly Syam mengatakan jika melihat teknologi yang ada, Starlink sangat cocok digunakan pada daerah yang berlabel 3T.

“Harusnya memang masuknya ke daerah rural atau pedesaan, area itu pasarnya Starlink bukan ke daerah-daerah kota,” kata Zulfadly saat ditemui di kawasan Kemang, Selasa (8/11/2024).

Untuk wilayah daerah 3T sendiri, Zulfadly menuturkan bahwa pihaknya melihat daerah 3T di Timur Indonesia bakal menjadi pasar bagi starlink.

Sebab, dirinya menyebut daerah 3T di Timur Indonesia memang membutuhkan tambahan koneksi telekomunikasi, salah satunya bisa didapatkan lewat Starlink.

“Jadi kita lihat memang daerah-daerah itu perlu ditambahkan koneksi-koneksi yang lebih bagus. Ya mungkin salah satunya dengan Starlink,” ujarnya.

Sekadar informasi, izin operasi Starlink di Indonesia tersebut telah diumumkan sejak Juni 2022 lalu. Kala itu, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan, izin kepada Starlink diberikan secara tertutup, yakni hanya untuk pelanggan korporat.

Starlink merupakan bagian dari SpaceX, perusahaan transportasi luar angkasa swasta Amerika Serikat yang didirikan oleh Elon Musk.

Menurut laporan Ookla, Starlink mampu menawarkan kecepatan unduh lebih dari 100 megabyte per second (Mbps) di 15 negara.

Di Amerika Serikat, Starlink menawarkan kecepatan unduh rata-rata 105 Mbps dan kecepatan unggah rata-rata 12 Mbps. Kecepatan tersebut lima hingga enam kali lebih baik daripada rata-rata pesaingnya yakni satelit Viasat dan HughesNet.

Jaringan internet satelit Starlink milik Elon Musk telah mengantongi lebih dari 4 juta pelanggan di dunia. Layanan internet Starlink telah membelah langit di 100 negara.

Mengutip laman resmi Starlink, Jumat (27/9/2024), Starlink digunakan oleh banyak orang, bisnis, dan organisasi di lebih dari 100 negara, wilayah, dan pasar lainnya di dunia, yang mencakup semua 7 benua dan lautan.

Mengutip TechCrunch, Starlink mulai menyediakan layanan beta produknya pada Oktober 2020 dan mencapai 1 juta pelanggan pada Desember 2022.

Jumlah pelanggan layanan internet berbasis satelit orbit bumi rendah atau low earth orbit (LEO) itu kembali merangkak menjadi 2 juta pengguna pada September 2023, dan menjadi 3 juta pelanggan pada Mei.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan sebanyak 700 dari 1.170 (sekitar 60%) anggota APJII saat ini berbisnis internet di Pulau Jawa. Padatnya pemain di Pulau Jawa berdampak pada persaingan yang kurang sehat dan penurunan kualitas.

Ketua Umum APJII Muhammad Arif menilai, dengan pengurusan izin menjadi ISP yang terlalu mudah membuat tumpukan pengusaha internet di wilayah tertentu, terutama di area komersial.

Dia mengusulkan agar pemerintah melakukan moratorium perizinan penyelenggara internet atau Internet Service Provider (ISP) di wilayah Jakarta, tepatnya di Pulau Jawa.

“Akhirnya karena terlalu mudah, entry barrier ke bisnis industri nya terlalu rendah. Jadi semua orang bisa mengurus izin ISP,” kata Arif saat ditemui di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, dikutip pada Minggu (6/10/2024).

Alhasil, lanjut dia, jumlah ISP menjadi banyak, namun dengan kualitas yang tidak terlalu kokoh lantaran terjadinya penumpukan pemain internet.

Menurut catatan APJII sebanyak 700 dari 1.170 anggota mereka saat ini berbisnis di Pulau Jawa. Artinya sekitar 70% pengusaha internet dalam negeri, menumpuk di Pulau Jawa.

“Saya berpikir memang perlu adanya pembatasan ke depan, moratorium, terutama dari sisi penyelenggara telekomunikasi ISP, di Jawa saja udah 700 lebih [ISP],” ujarnya.

Untuk itu, APJII juga mendorong adanya regulasi yang mampu menjaga keberlangsungan dari industri ISP, yakni melalui moratorium perizinan.

“Moratorium ini terutama mungkin di Pulau Jawa dulu ya, jadi jangan sampai ada izin baru lagi Pulau Jawa, karena udah terlalu ramai,” ungkapnya.

Menurutnya, pengusaha internet di Pulau Jawa mesti diatur. Pasalnya, jika tidak diatur, maka industri internet akan menjadi tak terkontrol yang berimbas pada persaingan harga internet antar pemain.

“Kalau nggak diatur, ini akan kacau banget ke depannya. Persaingan harga udah semakin tidak bisa dikontrol, akhirnya merugikan semuanya,” jelasnya.

Di samping itu, persaingan harga juga akan merugikan masyarakat. Menurut Arif, meski harga layanan internet yang ditawarkan murah, namun tidak ada kualitas.

Arif menyebut bahwa pemerintah harus mengatur ulang penyebaran ISP melalui moratorium. Bahkan, dia juga menyarankan agar syarat menjadi ISP perlu lebih ditingkatkan agar bisnis sustain.

“Karena ujung-ujungnya kalau semakin hancur, harga akan semakin hancur, para pengusaha juga akhirnya menjerit, beban kewajiban dari pemerintah terus berjalan, dan market juga hancur, akhirnya kualitas buat masyarakat juga hancur,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi mengatakan bahwa jika APJII susah mengajukan permintaan resmi kepada pemerintah, maka moratorium perizinan ISP bisa dilakukan.

Adapun skenarionya, kata Heru, jika pemain internet sudah lebih banyak dibandingkan kebutuhan di suatu wilayah, maka mereka bisa berpindah ke wilayah lain yang belum terjangkau internet. Namun, Heru menjelaskan, mesti ada permintaan dari asosiasi.

“Kalau misalnya dari APJII merasa sudah padat dan memang perlu dimoratorium, dimoratorium harusnya. Karena kan moratorium sebenarnya juga untuk menyehatkan para pemain,” terangnya.

Sebab, lanjut dia, jika pemain internet terlalu menumpuk di suatu wilayah maka akan gulung tikar di tengah jalan, lantaran tidak bisa bersaing dengan pemain lain.

“Jadi peran pemerintah itu tidak hanya mengeluarkan izin, tetapi juga membina,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Palapa Ring Barat mengeluhkan banyaknya kapal-kapal yang parkir liar di laut Indonesia. Jangkar kapal sebagai alat untuk menghentikan kapal kerap menyangkut di kabel laut yang ada di bawah sehingga memutus akses internet terputus.

Direktur Utama Palapa Ring Barat Syarif Lumintarjo mengatakan tata kelola laut Indonesia belum rapih. Dia menemukan banyak kapal laut yang parkir tidak sesuai dengan jalurnya.

Kondisi ini menjadi ancaman bagi infrastruktur sistem komunikasi kabel laut (SKKL) karena rawan tersangkut dan putus.

“Jalur [laut] tersebut kami kan sudah minta izin untuk menggelar kabel internet. Tetapi kenapa ada kapal yang parkir? parkir liar itu tidak hanya ada di darat juga di laut,” kata Syarif dalam acara Bisnis Indonesia Forum bertajuk Pemerataan Internet di Daerah 3T pada Masa Pemerintahan Presiden Jokowi di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Rabu (2/10/2024).

Pemilik kapal sengaja memarkir kendaraannya di luar dari jalur karena ingin menghindari ongkos saat memarkir kapal di tempat yang telah ditentukan.

“Kapal laut adalah tantangan terbesar saat pembangunan dan operasional,” kata Syarif.

Sekadar informasi, Palapa Ring Barat merupakan satu dari tiga paket SKKL Palapa Ring. Palapa Ring Barat menghubungkan 5 kota layanan, di daerah yang tidak terlayani oleh perusahaan telekomunikasi. Pada awal penggelarannya, pemerintah menggelontorkan dana Rp1,2 triliun untuk menggelar kabel tulang punggung sepanjang 2.124 kilometer.

Syarif menjelaskan kota-kota tersebut tidak dilayani karena dianggap tidak layak secara komersial. Palapa Ring juga hadir menghubungkan kota layanan dengan kota penghubung (interkoneksi) atau kota-kota yang ramai.

“Jadi desain Palapa Ring memang melengkapi yang eksisting. Tetapi memang uniknya ini merupakan proyek Bakti, yang tidak langsung ke end user, sehingga setelah kami meresmikan internet suka ditanyakan kenapa lambat masuk ke pasar,” kata Syarif.

Pada 2016, pemerintah mempercayakan PT Mora Telematika Indonesia Tbk. (Moratelindo) untuk menjalankan proyek strategis nasional dengan menunjuk Moratelindo sebagai pemenang tender Palapa Ring Barat.

Fokus proyek ini adalah untuk membangun ekonomi melalui terciptanya ekosistem digital di daerah non-commercial di Indonesia, Sebab meski trafik internet domestik tumbuh pesat, namun sebaran pengguna internet di Indonesia tak merata.