JAKARTA - Spanyol kembali menyerukan kepada blok Uni Eropa (UE) untuk menghentikan perdagangan bebas dengan Israel . Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez mengatakan, UE harus mempertimbangkan untuk menangguhkan perjanjian perdagangan bebas dengan Israel mengingat dugaan pelanggaran hak asasi manusia oleh negara Yahudi itu.

Selain itu Ia juga menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menghentikan penjualan senjata ke Israel. Sebelumnya Spanyol dan Irlandia secara resmi mendesak Komisi Eropa untuk meninjau Perjanjian Asosiasi Uni Eropa-Israel pada bulan Februari, di tengah konflik di Gaza.

Serta munculnya kekhawatiran yang meluas tentang kemungkinan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional oleh Israel. Sejauh ini Brussels belum menanggapi seperti dilansir RT.

"Komisi Eropa harus menanggapi terkait permintaan resmi yang dibuat oleh dua negara Eropa untuk menangguhkan perjanjian asosiasi dengan Israel jika ditemukan adanya hak asasi manusia yang dilanggar," kata Sanchez pada sebuah acara.

Selain itu pemimpin Spanyol mengutuk tuntutan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu agar Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (UNIFIL) mundur dari zona pertempuran. "Tidak akan ada penarikan UNIFIL," ungkap Sanchez menekankan, sembari mengkritik serangan Israel terhadap pasukan penjaga perdamaian.

Misi penjaga perdamaian PBB di Lebanon, yang saat ini dipimpin oleh Letnan Jenderal Spanyol Aroldo Lazaro Saenz, melaporkan setidaknya ada empat serangan Israel terhadap pasukannya pekan lalu, ketika negara Yahudi memperluas operasi daratnya.

Spanyol telah mengerahkan lebih dari 600 pasukan penjaga perdamaian ke Lebanon. Setelah serangan itu, Sanchez meminta masyarakat internasional untuk berhenti mengekspor senjata ke pemerintah Israel.

JAKARTA - Serangan brutal Israel yang masih berlangsung hingga kini di Gaza telah menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya di daerah kantong Palestina tersebut. Hal itu ditegaskan laporan terbaru yang dikeluarkan oleh Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD).

Dalam laporan tersebut, badan perdagangan PBB itu menghitung bahwa produk domestik bruto (PDB) Gaza anjlok hingga 81% pada kuartal terakhir tahun 2023, yang menyebabkan kontraksi sebesar 22% sepanjang tahun. UNCTAD menyebut, ekonomi Gaza "hancur" setelah menyusut pada pertengahan 2024 menjadi kurang dari seperenam dari levelnya pada tahun 2022.

Publikasi tersebut menyoroti bahwa antara 80% hingga 96% aset pertanian Gaza telah hancur akibat kerusakan yang meluas. "Hal ini telah melumpuhkan kapasitas produksi pangan di kawasan tersebut dan memperburuk tingkat kerawanan pangan yang sudah tinggi," ungkap laporan tersebut, seperti dilansir Russia Today, Jumat (13/9/2024).

Kerusakan tersebut juga telah menghantam sektor swasta dengan keras, penggerak utama ekonomi Gaza. Menurut laporan tersebut, 82% bisnis di wilayah kantong Palestina itu telah rusak atau hancur.

Dua pertiga pekerjaan di Gaza, yang jumlahnya sekitar 201.000, telah hilang pada Januari 2024, ungkap UNCTAD, yang mencatat bahwa hilangnya pekerjaan besar-besaran telah "semakin memperburuk krisis ekonomi dan kemanusiaan yang sudah kritis di Jalur Gaza."

Laporan tersebut menunjukkan bahwa sebelum serangan Hamas pada 7 Oktober terhadap Israel, 80% penduduk Gaza bergantung pada bantuan internasional. "Saat ini, kemiskinan memengaruhi hampir seluruh penduduk Gaza dan meningkat pesat di Tepi Barat," kata UNCTAD. Badan itu juga menyerukan disegerakannya intervensi internasional untuk menstabilkan ekonomi dan mendukung upaya perdamaian.

Israel menyatakan perang terhadap Hamas setelah kelompok Palestina yang bermarkas di Gaza itu melancarkan serangan pada Oktober 2023 yang disalahkan atas kematian 1.200 warga Israel. Sejak itu, menurut Kementerian Kesehatan daerah kantong itu, lebih dari 41.000 warga Palestina telah tewas dan 95.000 lainnya terluka dalam serangan Israel.

Hamas menyatakan pada hari Rabu (11/9) bahwa mereka siap untuk gencatan senjata dengan Israel di Gaza berdasarkan proposal AS sebelumnya tanpa persyaratan baru dari pihak mana pun. Rencana "komprehensif" yang diajukan oleh Presiden AS Joe Biden pada bulan Juni menyediakan gencatan senjata tiga fase dengan imbalan pembebasan sandera Israel.

REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM – Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Israel Itamar Ben-Gvir kembali melakukan provokasi dengan memasuki halaman Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki. Sejumlah negara mengecam tindakan itu serta tindakan parlemen Israel menolak pendirian negara Palestina.

Kantor berita WAFA melansir, Ben-Gvir, didampingi sejumlah besar petugas polisi Israel, berkeliling halaman timur Al-Aqsa, yang merupakan situs tersuci ketiga dalam Islam. Menteri juga memasuki masjid pada 21 Mei tahun lalu dan menyatakan bahwa Israel “berkuasa” atas lokasi tersebut.

“Saya senang bisa mendaki Temple Mount, tempat terpenting bagi umat Israel,” kata Ben-Gvir selama kunjungannya pada 2023 ke Al-Aqsa, yang juga dikenal sebagai Temple Mount oleh orang Yahudi.

Berdasarkan pengaturan status quo, non-Muslim boleh mengunjungi situs di Kota Tua Yerusalem, namun tidak diperbolehkan untuk beribadah. Namun, pengunjung Yahudi semakin menentang larangan tersebut, sesuatu yang dianggap sebagai provokasi oleh warga Palestina, karena khawatir Israel bermaksud mengambil alih situs tersebut.

Qatar telah mengecam “dalam istilah yang paling keras” atas “penyerbuan Masjid Al Aqsa dan persetujuan Knesset terhadap rancangan undang-undang yang menolak pembentukan negara Palestina” yang dilakukan oleh Menteri Keamanan Nasional Israel. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Qatar memperingatkan konsekuensi dari “kebijakan eskalasi” Israel di wilayah pendudukan Palestina, yang mencakup perluasan “siklus kekerasan regional dan melemahnya upaya untuk mencapai solusi dua negara” terhadap konflik.

Mereka juga mengatakan bahwa upaya berulang kali untuk mengubah “status quo agama dan sejarah Masjid al Aqsa bukan hanya serangan terhadap warga Palestina, tetapi juga terhadap dua miliar Muslim di seluruh dunia”.

Kementerian Luar Negeri Prancis juga mengecam resolusi parlemen Israel yang menolak pembentukan negara Palestina dengan alasan bahwa hal itu akan menimbulkan “bahaya eksistensial” bagi negara tersebut. “Kami menyatakan kekecewaan kami atas diadopsinya sebuah resolusi oleh Knesset kemarin yang menolak prospek pembentukan negara Palestina, bertentangan dengan resolusi yang diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB,” kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan, menggunakan istilah Ibrani untuk parlemen Israel.

Mereka juga mengutuk kunjungan provokatif Menteri Keamanan Itamar Ben-Gvir ke kompleks Masjid Al-Aqsa. “Tindakan tidak bertanggung jawab ini mengancam akan semakin mengganggu stabilitas kawasan,” katanya. Kementerian tersebut menegaskan kembali “kebutuhan mendesak” untuk berupaya mencapai solusi dua negara dan pembentukan negara Palestina “yang hidup berdampingan dalam perdamaian dan keamanan”.

Kementerian Luar Negeri Turki dalam pernyataannya mengutuk “provokasi” yang dilakukan Menteri Keamanan Itamar Ben-Gvir di kompleks Masjid Al-Aqsa. “Israel harus menghentikan tindakan seperti itu, yang akan semakin meningkatkan ketegangan di kawasan,” katanya.

Mereka menambahkan bahwa resolusi parlemen Israel yang menolak hak atas negara Palestina adalah “batal demi hukum” dan hanya menunjukkan ketidakpedulian Israel terhadap hukum dan perjanjian internasional. “Pembentukan Negara Palestina yang merdeka, berdaulat, dan berkesinambungan secara geografis berdasarkan perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, merupakan persyaratan hukum internasional.”

Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Israel Itamar Ben-Gvir saat ini merupakan salah satu menteri kabinet Benjamin Netanyahu yang paling lantang menyuarakan penjajahan Palestina. Ia sejak muda merupaka seorang radikal sayap kanan.

Aljazirah melaporkan, ia seorang pemukim di Kiryat Arba – salah satu pemukiman paling radikal di Tepi Barat yang diduduki, yang semuanya ilegal menurut hukum internasional.

Ben-Gvir pernah dihukum karena menghasut rasisme, menghancurkan properti, memiliki materi propaganda organisasi “teror”. Ia juga mendukung organisasi teror kelompok Kach terlarang milik Meir Kahane, yang ia ikuti ketika ia berusia 16 tahun.

Pada 1995, ia terekam mengancam Perdana Menteri Yitzhak Rabin selepas aksi unjuk rasa menolak Perjanjian Oslo. Sebulan setelah ancaman itu, Yitzhak Rabin meninggal ditembak seorang ekstremis sayap kanan Israrel.

Sejak menjabat sebagai menteri pada 2022, ia berulang kali melakukan penerobosan dan provokasi dengan merangsek Masjid al-Aqsa. Tindakannya memicu aksi serupa dari kelompok sayap kanan. Kerap kali, dalam jumlah puluhan sampai ratusan, mereka merangsek ke Masjid al-Aqsa ditemani aparat keamanan Israel.

Aksi-aksi itu dinilai sebagai upaya penguasaan Kompleks Masjid al-Aqsa yang akan berujung pada penghancuran bangunan-bangunan bersejarah Muslim di lokasi itu seperti Kubah Batu yang menandai lokasi miraj Rasulullah SAW. Aksi-aksi provokasi di Masjid al-Aqsa itu juga jadi salah satu alasan para pejuang Palestina di Gaza melancarkan operasi Topan al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 lalu.

Belakangan, Ben-Gvir getol menolak gencatan senjata, bahkan setelah genosida Israel di Gaza menewaskan lebih dari 38 ribu jiwa. Ia mengancam akan membubarkan kabinet dan menjatuhkan pemerintahan Netanyahu bila kesepakatan gencatan senjata tercapai.

REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM – Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Israel Itamar Ben-Gvir kembali melakukan provokasi dengan memasuki halaman Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki. Sejumlah negara mengecam tindakan itu serta tindakan parlemen Israel menolak pendirian negara Palestina.

Kantor berita WAFA melansir, Ben-Gvir, didampingi sejumlah besar petugas polisi Israel, berkeliling halaman timur Al-Aqsa, yang merupakan situs tersuci ketiga dalam Islam. Menteri juga memasuki masjid pada 21 Mei tahun lalu dan menyatakan bahwa Israel “berkuasa” atas lokasi tersebut.

“Saya senang bisa mendaki Temple Mount, tempat terpenting bagi umat Israel,” kata Ben-Gvir selama kunjungannya pada 2023 ke Al-Aqsa, yang juga dikenal sebagai Temple Mount oleh orang Yahudi.

Berdasarkan pengaturan status quo, non-Muslim boleh mengunjungi situs di Kota Tua Yerusalem, namun tidak diperbolehkan untuk beribadah. Namun, pengunjung Yahudi semakin menentang larangan tersebut, sesuatu yang dianggap sebagai provokasi oleh warga Palestina, karena khawatir Israel bermaksud mengambil alih situs tersebut.

Qatar telah mengecam “dalam istilah yang paling keras” atas “penyerbuan Masjid Al Aqsa dan persetujuan Knesset terhadap rancangan undang-undang yang menolak pembentukan negara Palestina” yang dilakukan oleh Menteri Keamanan Nasional Israel. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Qatar memperingatkan konsekuensi dari “kebijakan eskalasi” Israel di wilayah pendudukan Palestina, yang mencakup perluasan “siklus kekerasan regional dan melemahnya upaya untuk mencapai solusi dua negara” terhadap konflik.

Mereka juga mengatakan bahwa upaya berulang kali untuk mengubah “status quo agama dan sejarah Masjid al Aqsa bukan hanya serangan terhadap warga Palestina, tetapi juga terhadap dua miliar Muslim di seluruh dunia”.

Kementerian Luar Negeri Prancis juga mengecam resolusi parlemen Israel yang menolak pembentukan negara Palestina dengan alasan bahwa hal itu akan menimbulkan “bahaya eksistensial” bagi negara tersebut. “Kami menyatakan kekecewaan kami atas diadopsinya sebuah resolusi oleh Knesset kemarin yang menolak prospek pembentukan negara Palestina, bertentangan dengan resolusi yang diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB,” kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan, menggunakan istilah Ibrani untuk parlemen Israel.

Mereka juga mengutuk kunjungan provokatif Menteri Keamanan Itamar Ben-Gvir ke kompleks Masjid Al-Aqsa. “Tindakan tidak bertanggung jawab ini mengancam akan semakin mengganggu stabilitas kawasan,” katanya. Kementerian tersebut menegaskan kembali “kebutuhan mendesak” untuk berupaya mencapai solusi dua negara dan pembentukan negara Palestina “yang hidup berdampingan dalam perdamaian dan keamanan”.

Kementerian Luar Negeri Turki dalam pernyataannya mengutuk “provokasi” yang dilakukan Menteri Keamanan Itamar Ben-Gvir di kompleks Masjid Al-Aqsa. “Israel harus menghentikan tindakan seperti itu, yang akan semakin meningkatkan ketegangan di kawasan,” katanya.

Mereka menambahkan bahwa resolusi parlemen Israel yang menolak hak atas negara Palestina adalah “batal demi hukum” dan hanya menunjukkan ketidakpedulian Israel terhadap hukum dan perjanjian internasional. “Pembentukan Negara Palestina yang merdeka, berdaulat, dan berkesinambungan secara geografis berdasarkan perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, merupakan persyaratan hukum internasional.”

Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Israel Itamar Ben-Gvir saat ini merupakan salah satu menteri kabinet Benjamin Netanyahu yang paling lantang menyuarakan penjajahan Palestina. Ia sejak muda merupaka seorang radikal sayap kanan.

Aljazirah melaporkan, ia seorang pemukim di Kiryat Arba – salah satu pemukiman paling radikal di Tepi Barat yang diduduki, yang semuanya ilegal menurut hukum internasional.

Ben-Gvir pernah dihukum karena menghasut rasisme, menghancurkan properti, memiliki materi propaganda organisasi “teror”. Ia juga mendukung organisasi teror kelompok Kach terlarang milik Meir Kahane, yang ia ikuti ketika ia berusia 16 tahun.

Pada 1995, ia terekam mengancam Perdana Menteri Yitzhak Rabin selepas aksi unjuk rasa menolak Perjanjian Oslo. Sebulan setelah ancaman itu, Yitzhak Rabin meninggal ditembak seorang ekstremis sayap kanan Israrel.

Sejak menjabat sebagai menteri pada 2022, ia berulang kali melakukan penerobosan dan provokasi dengan merangsek Masjid al-Aqsa. Tindakannya memicu aksi serupa dari kelompok sayap kanan. Kerap kali, dalam jumlah puluhan sampai ratusan, mereka merangsek ke Masjid al-Aqsa ditemani aparat keamanan Israel.

Aksi-aksi itu dinilai sebagai upaya penguasaan Kompleks Masjid al-Aqsa yang akan berujung pada penghancuran bangunan-bangunan bersejarah Muslim di lokasi itu seperti Kubah Batu yang menandai lokasi miraj Rasulullah SAW. Aksi-aksi provokasi di Masjid al-Aqsa itu juga jadi salah satu alasan para pejuang Palestina di Gaza melancarkan operasi Topan al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 lalu.

Belakangan, Ben-Gvir getol menolak gencatan senjata, bahkan setelah genosida Israel di Gaza menewaskan lebih dari 38 ribu jiwa. Ia mengancam akan membubarkan kabinet dan menjatuhkan pemerintahan Netanyahu bila kesepakatan gencatan senjata tercapai.

REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM – Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Israel Itamar Ben-Gvir kembali melakukan provokasi dengan memasuki halaman Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki. Sejumlah negara mengecam tindakan itu serta tindakan parlemen Israel menolak pendirian negara Palestina.

Kantor berita WAFA melansir, Ben-Gvir, didampingi sejumlah besar petugas polisi Israel, berkeliling halaman timur Al-Aqsa, yang merupakan situs tersuci ketiga dalam Islam. Menteri juga memasuki masjid pada 21 Mei tahun lalu dan menyatakan bahwa Israel “berkuasa” atas lokasi tersebut.

“Saya senang bisa mendaki Temple Mount, tempat terpenting bagi umat Israel,” kata Ben-Gvir selama kunjungannya pada 2023 ke Al-Aqsa, yang juga dikenal sebagai Temple Mount oleh orang Yahudi.

Berdasarkan pengaturan status quo, non-Muslim boleh mengunjungi situs di Kota Tua Yerusalem, namun tidak diperbolehkan untuk beribadah. Namun, pengunjung Yahudi semakin menentang larangan tersebut, sesuatu yang dianggap sebagai provokasi oleh warga Palestina, karena khawatir Israel bermaksud mengambil alih situs tersebut.

Qatar telah mengecam “dalam istilah yang paling keras” atas “penyerbuan Masjid Al Aqsa dan persetujuan Knesset terhadap rancangan undang-undang yang menolak pembentukan negara Palestina” yang dilakukan oleh Menteri Keamanan Nasional Israel. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Qatar memperingatkan konsekuensi dari “kebijakan eskalasi” Israel di wilayah pendudukan Palestina, yang mencakup perluasan “siklus kekerasan regional dan melemahnya upaya untuk mencapai solusi dua negara” terhadap konflik.

Mereka juga mengatakan bahwa upaya berulang kali untuk mengubah “status quo agama dan sejarah Masjid al Aqsa bukan hanya serangan terhadap warga Palestina, tetapi juga terhadap dua miliar Muslim di seluruh dunia”.

Kementerian Luar Negeri Prancis juga mengecam resolusi parlemen Israel yang menolak pembentukan negara Palestina dengan alasan bahwa hal itu akan menimbulkan “bahaya eksistensial” bagi negara tersebut. “Kami menyatakan kekecewaan kami atas diadopsinya sebuah resolusi oleh Knesset kemarin yang menolak prospek pembentukan negara Palestina, bertentangan dengan resolusi yang diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB,” kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan, menggunakan istilah Ibrani untuk parlemen Israel.

Mereka juga mengutuk kunjungan provokatif Menteri Keamanan Itamar Ben-Gvir ke kompleks Masjid Al-Aqsa. “Tindakan tidak bertanggung jawab ini mengancam akan semakin mengganggu stabilitas kawasan,” katanya. Kementerian tersebut menegaskan kembali “kebutuhan mendesak” untuk berupaya mencapai solusi dua negara dan pembentukan negara Palestina “yang hidup berdampingan dalam perdamaian dan keamanan”.

Kementerian Luar Negeri Turki dalam pernyataannya mengutuk “provokasi” yang dilakukan Menteri Keamanan Itamar Ben-Gvir di kompleks Masjid Al-Aqsa. “Israel harus menghentikan tindakan seperti itu, yang akan semakin meningkatkan ketegangan di kawasan,” katanya.

Mereka menambahkan bahwa resolusi parlemen Israel yang menolak hak atas negara Palestina adalah “batal demi hukum” dan hanya menunjukkan ketidakpedulian Israel terhadap hukum dan perjanjian internasional. “Pembentukan Negara Palestina yang merdeka, berdaulat, dan berkesinambungan secara geografis berdasarkan perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, merupakan persyaratan hukum internasional.”

Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Israel Itamar Ben-Gvir saat ini merupakan salah satu menteri kabinet Benjamin Netanyahu yang paling lantang menyuarakan penjajahan Palestina. Ia sejak muda merupaka seorang radikal sayap kanan.

Aljazirah melaporkan, ia seorang pemukim di Kiryat Arba – salah satu pemukiman paling radikal di Tepi Barat yang diduduki, yang semuanya ilegal menurut hukum internasional.

Ben-Gvir pernah dihukum karena menghasut rasisme, menghancurkan properti, memiliki materi propaganda organisasi “teror”. Ia juga mendukung organisasi teror kelompok Kach terlarang milik Meir Kahane, yang ia ikuti ketika ia berusia 16 tahun.

Pada 1995, ia terekam mengancam Perdana Menteri Yitzhak Rabin selepas aksi unjuk rasa menolak Perjanjian Oslo. Sebulan setelah ancaman itu, Yitzhak Rabin meninggal ditembak seorang ekstremis sayap kanan Israrel.

Sejak menjabat sebagai menteri pada 2022, ia berulang kali melakukan penerobosan dan provokasi dengan merangsek Masjid al-Aqsa. Tindakannya memicu aksi serupa dari kelompok sayap kanan. Kerap kali, dalam jumlah puluhan sampai ratusan, mereka merangsek ke Masjid al-Aqsa ditemani aparat keamanan Israel.

Aksi-aksi itu dinilai sebagai upaya penguasaan Kompleks Masjid al-Aqsa yang akan berujung pada penghancuran bangunan-bangunan bersejarah Muslim di lokasi itu seperti Kubah Batu yang menandai lokasi miraj Rasulullah SAW. Aksi-aksi provokasi di Masjid al-Aqsa itu juga jadi salah satu alasan para pejuang Palestina di Gaza melancarkan operasi Topan al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 lalu.

Belakangan, Ben-Gvir getol menolak gencatan senjata, bahkan setelah genosida Israel di Gaza menewaskan lebih dari 38 ribu jiwa. Ia mengancam akan membubarkan kabinet dan menjatuhkan pemerintahan Netanyahu bila kesepakatan gencatan senjata tercapai.