REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini mengungkapkan bahwa lebih dari 70 persen sekolah mereka di Gaza hancur atau rusak dan sebagian besar sudah menjadi tempat pengungsian yang penuh sesak, dengan ratusan ribu keluarga mengungsi, serta tidak dapat digunakan untuk pendidikan.

Lewat unggahan di X, Lazzarini menambahkan "lebih dari 600.000 anak di sana mengalami trauma berat dan tinggal di reruntuhan. Mereka kehilangan kesempatan untuk belajar dan bersekolah. Setengah dari mereka dulunya bersekolah di UNRWA. Semakin lama anak-anak tidak bersekolah, semakin tinggi risiko kehilangan generasi, yang memicu kebencian & ekstremisme".

"Di Gaza, lebih dari 70 persen sekolah kami hancur atau rusak. Mayoritas kini menjadi tempat penampungan yang penuh sesak, dengan ratusan ribu keluarga mengungsi. Sekolah-sekolah itu tidak dapat digunakan untuk belajar," katanya.

"Tanpa gencatan senjata, anak-anak kemungkinan besar dapat menjadi korban eksploitasi, termasuk menjadi pekerja anak dan perekrutan untuk kelompok bersenjata. Kita kerap melihat hal ini terjadi dalam konflik di seluruh dunia, jangan sampai kita mengulanginya di Gaza".

Lebih lanjut Lazzarini mengatakan bahwa "gencatan senjata adalah kemenangan bagi semua, sebab gencatan senjata akan memberikan waktu jeda bagi warga sipil, pembebasan para sandera serta pendistribusian kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan, termasuk belajar," katanya.

Sebelumnya diberitakan, aksi pembangkangan massal guncang Israel. Pemogokan umum nasional pertama ini merupakan pertama kali sejak serangan Hamas pada 7 Oktober dan pembantaian Zionis terhadap warga di Jaluar Gaza.

Pembangkangan dilakukan di tengah kemarahan masyarakat yang meluas terhadap cara pemerintah menangani perang di Gaza setelah ditemukannya enam jenazah sandera pada akhir pekan lalu.

Serikat buruh terbesar Israel, Histadrut, memerintahkan pemogokan umum secara nasional mulai pukul 6 pagi pada Senin yang diperkirakan akan menghentikan sebagian besar perekonomian.

Kantor-kantor pemerintah dan kotamadya akan ditutup. Begitu pula sekolah-sekolah dan banyak bisnis swasta yang berhenti beroperasi.

REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM- Intelijen penjajah Israel memberikan surat panggilan untuk diinterogasi kepada Syekh Ikrimah Sabri, Imam Masjid Al Aqsa. Surat panggilan ini dikeluarkan setelah militer Israel penjajah menggerebek rumahnya di Yerusalem pada Selasa (3/9/2024).

Dikutip dari Aljazeera, Media Palestina mengutip kantor hukum Syekh Ikrimah Sabri (85 tahun) yang mengatakan bahwa intelijen penjajah Israel menggerebek rumahnya dan memanggilnya untuk diinterogasi di pusat Al-Maskobiya di Yerusalem Timur.

Sebelumnya, pada Kamis 8 Agustus 2024 lalu, Syekh Sabri mengatakan, polisi Israel mengeluarkan keputusan untuk mengusirnya dari Masjid Al-Aqsa selama enam bulan dengan dalih mendukung terorisme, dan menjelaskan bahwa ia menolak tuduhan tersebut baik secara keseluruhan atau parsial.

Berbicara kepada Al Jazeera.net, Syekh Ikrimah mengatakan, "Sebuah keputusan dikeluarkan hari ini oleh polisi penjajah untuk mengusir saya dari Masjid Al-Aqsa selama enam bulan dengan dalih bahwa saya mendukung terorisme, yang merupakan tuduhan palsu yang saya sanggah saat diinterogasi."

Jumat lalu, Syeikh Ikrima diinterogasi selama sekitar lima setengah jam di kantor polisi penjajah di Yerusalem setelah ia memuji syuhada Ismail Hina dari atas mimbar Masjid Al Aqsha dan melaksanakan shalat ghaib untuk alharmum dan para syuhada.

Syekh Sabri menggambarkan keputusan pengusiran tersebut sebagai tidak sah dan tidak sah, dan tidak didasarkan pada bukti atau keyakinan apa pun.

Menurut Pusat Informasi Lembaga HAM Wadi Hilweh, sembilan keputusan pengusiran dikeluarkan pekan ini untuk warga Yerusalem dari Masjid Al-Aqsa untuk jangka waktu antara satu minggu hingga enam bulan.

Syekh Sabri menambahkan bahwa pengusiran tersebut merupakan keputusan administratif yang biasa dilakukan terhadap Masjid Al-Aqsa dan menjelaskan, "Kami dianiaya karena kami membela Al-Aqsa yang diberkahi, yang merupakan bagian dari keimanan kami."

Namun, dia menekankan bahwa pendiriannya tidak akan berubah, menekankan bahwa keputusan-keputusan Zionis Israel ini tidak mengurangi nilai Al-Aqsa atau melemahkan hubungannya dengan Al-Aqsa, dan dia akan terus membelanya

Syekh Ikrimah mengatakan bahwa keputusan pengusiran dari Masjid Al-Aqsha "bertentangan dengan kebebasan beribadah dan demokrasi yang diklaim oleh otoritas penjajah," dan menambahkan bahwa "keputusan-keputusan ini sudah ilegal."

Dia mencatat bahwa jumlah keputusan pengusiran meningkat dari hari ke hari dan targetnya adalah Al-Aqsa, menjelaskan bahwa tidak ada cara untuk mengajukan keberatan atas keputusan ini secara hukum karena polisi penjajah tidak menanggapi keberatan apa pun sejak awal.

Syekh Ikrimah mengatakan bahwa pengusiran dari tempat ibadah adalah fenomena aneh yang tidak ada di negara-negara di dunia, dan tidak ada negara yang mengusir orang dan jamaah dari tempat ibadah mereka, kecuali otoritas penjajah.

BACA JUGA:7 Layanan Publik di Israel yang Mengalami Pemogokan Massal, Negara Zionis Itu Oleng?

Syekh Ikrimah memperingatkan agar tidak melanggar kesucian Masjid Al-Aqsa pada hari-hari besar dan acara-acara Yahudi yang akan datang, terutama yang disebut sebagai Hari Kehancuran Temple Mount, menambahkan, "Ritual-ritual mereka sangat banyak dan mereka mengeksploitasinya untuk menyerang Masjid Al-Aqsa, dan serangan-serangan tersebut ditolak mentah-mentah."

Hari ini, Selasa (13/9/2024) adalah hari peringatan "Hancurnya Kuil", di tengah seruan kelompok-kelompok pemukim untuk menyerbu Masjid Al-Aqsa.

Sebelumnya..

Sebelumnya, Polisi Israel telah mengeluarkan larangan selama enam bulan terhadap Imam Masjid Al-Aqsa Syekh Ikrimah Sabri untuk memasuki Kompleks al-Aqsa.

Hal ini diumumkan tak lama setelah sekelompok ekstremis Yahudi melakukan latihan penyembelihan sapi merah sebagai persiapan penghancuran situs tersuci ketiga umat Islam tersebut.

Syekh Ikrimah Sabri terus menerus menegaskan bahwa Israel bertujuan untuk mencegah kritik terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para penjajah di Masjid Al-Aqsa, dan menuduh media Israel dan kelompok-kelompok ekstremis menghasutnya “dengan kejam dan sengaja”.

BACA JUGA: Protes Keras RS Medistra Soal Jilbab, Siapa Dr Diani? Kakeknya Tokoh Utama Muhammadiyah

Polisi Israel telah menangkap Syekh Sabri beberapa kali selama beberapa tahun terakhir. Syekh Ikrimah Sabri naik ke mimbar Masjid Al-Aqsa untuk pertama kalinya untuk menyampaikan khutbah pada 1973, dan selama 51 tahun berturut-turut dia terus memenuhi peran ini, tetapi khutbah dan kata-katanya tidak menarik bagi penjajah Israel, yang mulai mengejarnya pada tahun 2000 dengan meletusnya Intifada Kedua.

Sejak saat itu, dia menjadi sasaran pemanggilan, penangkapan dan interogasi, selain hukuman pengusiran dari Masjid Al-Aqsa dan larangan bepergian, serta ancaman untuk menghancurkan rumahnya di lingkungan Sawana dekat Masjid Al-Aqsa.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, bersumpah pada tanggal 26 Agustus untuk membangun sebuah sinagoge di dalam tempat suci Al-Aqsa, situs suci umat Islam yang dikenal dengan nama Al-Haram Al-Sharif.

Konteks komentarnya adalah “kebencian yang nyata dan mendalam” di antara warga Israel yang diakibatkan oleh upaya Netanyahu dan mitra koalisi pemerintah ekstremisnya untuk melemahkan kekuatan peradilan.

Namun, pertarungan di Mahkamah Agung hanyalah puncak gunung es. Fakta bahwa Israel membutuhkan lima pemilihan umum dalam empat tahun untuk membentuk pemerintahan yang stabil pada Desember 2022 merupakan indikasi konflik politik Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Pemerintah baru mungkin “stabil” dalam hal keseimbangan parlemen, tetapi hal itu mengacaukan negara itu di semua lini, yang mengarah pada protes massal, yang melibatkan kelas militer yang kuat, tetapi semakin terpinggirkan.

Serangan 7 Oktober terjadi pada saat kerentanan sosial dan politik, yang bisa dibilang belum pernah terjadi sebelumnya sejak berdirinya Israel di atas reruntuhan Palestina yang bersejarah pada Mei 1948.

Perang, dan terutama kegagalan untuk mencapai tujuan-tujuannya, memperdalam konflik yang sudah ada. Hal ini menimbulkan peringatan dari para politisi dan militer bahwa negara ini akan runtuh.

Peringatan yang paling jelas datang dari Yitzhak Brik, seorang mantan komandan militer Israel. Ia menulis di Haaretz pada 22 Agustus bahwa “negara ini ... sedang berlari kencang menuju tepi jurang,” dan bahwa negara ini “akan runtuh dalam waktu tidak lebih dari setahun.”

Meskipun Brik, antara lain, menyalahkan kekalahan Netanyahu dalam perang di Gaza, kelas politik anti-Netanyahu percaya bahwa krisis ini terutama terletak pada pemerintah itu sendiri. Solusinya, menurut komentar terbaru yang dibuat oleh Herzog, adalah

Kahanisme merujuk pada Partai Kach dari Rabbi Meir Kahane. Meskipun sekarang dilarang, Kach telah muncul kembali dalam berbagai bentuk, termasuk dalam partai Otzma Yehudit milik Ben-Gvir. Sebagai murid Kahane, Ben-Gvir bertekad untuk mencapai visi sang rabi ekstremis: pembersihan etnis secara menyeluruh terhadap rakyat Palestina.

Ben-Gvir dan rekan-rekannya sepenuhnya menyadari kesempatan bersejarah yang kini tersedia bagi mereka untuk menyulut perang agama yang sangat mereka idam-idamkan. Mereka juga tahu bahwa jika perang di Gaza berakhir tanpa memajukan rencana utama mereka untuk menjajah wilayah-wilayah lain yang diduduki, maka kesempatan itu mungkin tidak akan pernah muncul lagi.

Kesibukan Ben-Gvir yang berhaluan kanan-jauh untuk memenuhi agenda keagamaan Zionis bertentangan dengan bentuk tradisional penjajahan Israel, yang didasarkan pada “genosida bertahap” terhadap warga Palestina dan pembersihan etnis secara perlahan terhadap masyarakat Palestina dari Yerusalem Timur dan Tepi Barat.

BACA JUGA:Protes Keras RS Medistra Soal Jilbab, Siapa Dr Diani? Kakeknya Tokoh Utama Muhammadiyah

Militer Israel percaya bahwa pemukiman ilegal sangat penting, tetapi mereka menganggap koloni-koloni ini dalam bahasa strategis sebagai penyangga “keamanan” bagi Israel.

Pemenang dan pecundang dari perang ideologi dan politik Israel kemungkinan besar akan muncul setelah berakhirnya perang Gaza, yang hasilnya akan menentukan faktor-faktor lain, termasuk masa depan negara Israel, sesuai dengan perkiraan Jenderal Yitzhak Brik sendiri.

Sumber: midleeastmonitor

REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL -- Kecaman mengalir dari seluruh dunia Arab dan Islam menyusul seruan Menteri Keamanan Nasional Israel sayap kanan Itamar Ben-Gvir untuk membangun sinagoge di dalam kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki.

Ben-Gvir mengklaim pada Senin bahwa orang Yahudi memiliki hak berdoa di Masjid Al-Aqsa, dengan mengatakan ia akan membangun sinagoge di lokasi yang menjadi titik api tersebut.

Ini adalah pertama kalinya menteri Israel berbicara secara terbuka tentang pembangunan sinagoge di dalam kompleks masjid. Namun, ia telah berulang kali menyerukan dalam beberapa bulan terakhir untuk mengizinkan orang Yahudi berdoa di lokasi tersebut.

Kementerian Luar Negeri Saudi mengatakan pada Selasa bahwa mereka dengan tegas menolak seruan Ben-Gvir dan provokasi berkelanjutan terhadap sentimen umat Islam di seluruh dunia.

Mereka menekankan perlunya menghormati status historis dan hukum Masjid Al-Aqsa dan memperbarui seruannya kepada masyarakat internasional untuk memikul tanggung jawabnya dan mengakhiri bencana kemanusiaan Palestina.

Ia juga menyerukan pengaktifan mekanisme serius untuk meminta pertanggungjawaban pejabat Israel atas pelanggaran berulang mereka terhadap hukum dan norma internasional.

Palestina mengecam seruan Ben-Gvir sebagai upaya untuk menyeret seluruh wilayah ke dalam perang agama.

Blok pan-Islam tersebut menganggap Israel sepenuhnya bertanggung jawab atas konsekuensi dari pelanggaran berkelanjutan dan serangan sistematis yang memprovokasi sentimen umat Islam di seluruh dunia.

Masjid Al-Aqsa dianggap sebagai situs tersuci ketiga dalam Islam. Orang-orang Yahudi menyebut daerah itu sebagai Temple Mount, yang diyakini sebagai lokasi dua kuil Yahudi kuno.

Israel menduduki Yerusalem Timur, tempat Al-Aqsa berada, selama Perang Arab-Israel tahun 1967. Pada 1980, Israel mencaplok seluruh kota, sebuah tindakan yang tidak pernah diakui oleh masyarakat internasional.

Israel telah menghadapi kecaman internasional atas serangan brutalnya di Jalur Gaza yang telah menewaskan lebih dari 40.400 orang sejak serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober, meskipun ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera.

REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Seruan kepala otoritas keamanan Israel Itamar Ben-Gvir untuk membangun sinagoge di kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem dinilai akan menimbulkan ancaman terhadap stabilitas regional dan global, kata Kementerian Luar Negeri Turki.

"Pernyataan Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, mengenai pembangunan sinagoge di Masjid Al-Aqsa adalah contoh baru dan sangat berbahaya dari upaya Israel untuk mengubah status dan identitas Yerusalem serta tempat suci di Yerusalem," kata Kemenlu Turki melalui sebuah pernyataan pada Selasa (27/8/2024).

Kemenlu Turki menambahkan bahwa serangan yang terus dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina semakin mengancam stabilitas regional dan global setiap harinya.

Ankara meminta komunitas internasional dapat mengambil tindakan untuk bisa menghentikan operasi Israel di Jalur Gaza dan melindungi rakyat Palestina.

Kompleks Masjid Al Aqsa di Bukit Bait Suci, yang juga dikenal umat Islam sebagai Haram al-Sharif, adalah situs tersuci ketiga dalam Islam.

Meski warga Yahudi kini diperbolehkan mengunjungi situs tersebut, tetapi mereka dilarang beribadah di sana karena berpotensi menimbulkan ketegangan antara umat Yahudi dan kaum Muslim.

Seorang menteri sayap kanan Israel telah memicu kemarahan dengan mengatakan bahwa ia akan membangun sebuah sinagog Yahudi di kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur. Pernyataan Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir itu memperkuat narasi bahwa situs suci umat Islam dan simbol nasional Palestina itu sedang terancam.

Ben-Gvir telah berulang kali mengabaikan larangan lama pemerintah Israel terhadap umat Yahudi untuk beribadah di tempat tersebut. Ia mengatakan kepada Radio Angkatan Darat Israel bahwa jika memungkinkan, ia akan membangun sebuah sinagog di kompleks Al-Aqsa, yang dikenal oleh umat Yahudi sebagai Temple Mount.

Kompleks Al-Aqsa adalah situs tersuci ketiga dalam Islam dan simbol identitas Palestina. Tempat ini juga dianggap oleh orang Yahudi sebagai lokasi Bait Suci Pertama dan Kedua - yang terakhir dihancurkan oleh Romawi pada tahun 70 Masehi.

“Jika saya bisa melakukan apa pun yang saya inginkan, saya akan menancapkan bendera Israel di situs tersebut,” kata Ben-Gvir dalam wawancara tersebut, seperti dikutip Al Jazeera, Selasa (27/8).

Ditanya beberapa kali oleh seorang jurnalis apakah ia akan membangun sinagog di situs tersebut jika ia berkenan, Ben-Gvir akhirnya menjawab: “Ya.”

Di bawah status quo yang berlangsung selama puluhan tahun yang dipertahankan oleh pihak berwenang Israel, orang-orang Yahudi dan non-Muslim lainnya diizinkan untuk mengunjungi kompleks di Yerusalem Timur yang diduduki pada jam-jam tertentu. Namun, mereka tidak diizinkan untuk beribadah di sana atau menunjukkan simbol-simbol keagamaan.

Ben-Gvir juga dikritik oleh beberapa orang Yahudi Ortodoks, yang menganggap situs ini terlalu suci untuk dimasuki oleh orang Yahudi. Menurut para rabi terkemuka, orang Yahudi dilarang memasuki bagian mana pun dari Al-Aqsa karena kesuciannya.

Dalam beberapa tahun terakhir, larangan di kompleks tersebut semakin dilanggar oleh kelompok nasionalis religius garis keras seperti Ben-Gvir. Tindakan mereka terkadang memicu konfrontasi dengan warga Palestina.

Kampanye untuk membangun “Kuil Ketiga” di Al-Aqsa semakin berkembang di Israel meski sebelumnya dianggap sebagai gerakan pinggiran. Banyak orang Palestina melihat kesamaan dengan apa yang terjadi di Hebron, tempat Masjid Ibrahimi, yang juga dikenal sebagai Gua Para Leluhur.

Sejak menjabat pada Desember 2022, Ben-Gvir sebagai menteri keamanan nasional Israel telah mengunjungi situs suci tersebut setidaknya enam kali. Hal ini menuai kecaman keras dari berbagai pihak.

Kompleks Masjid Al-Aqsa dikelola oleh Yordania, namun akses ke situs itu sendiri dikendalikan oleh pasukan keamanan Israel.

Ben-Gvir mengatakan kepada Radio Angkatan Darat Israel bahwa orang Yahudi harus diizinkan untuk berdoa di kompleks tersebut. “Orang Arab dapat berdoa di mana pun mereka inginkan, jadi orang Yahudi seharusnya dapat berdoa di mana pun mereka inginkan,” katanya. Ia mengklaim bahwa kebijakan saat ini mengizinkan orang Yahudi untuk berdoa di tempat tersebut.

Beberapa politisi Yahudi ultra-Ortodoks sebelumnya telah mengecam upaya Ben-Gvir untuk mendorong doa Yahudi di Al-Aqsa. Salah satunya, Menteri Dalam Negeri Moshe Arbel. Arbel menyebut komentar Ben-Gvir tentang masalah ini sebagai penistaan, dan menambahkan bahwa larangan doa Yahudi di Temple Mount adalah sikap semua orang besar Israel selama beberapa generasi.

Pernyataan yang Berbahaya

Yordania membalas pernyataan terbaru Ben-Gvir. “Al-Aqsa dan tempat-tempat suci adalah tempat ibadah yang murni bagi umat Islam,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yordania, Sufian Qudah, dalam sebuah pernyataan resmi seperti dikutip Al Jazeera.

“Yordania akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menghentikan serangan terhadap tempat-tempat suci” dan sedang mempersiapkan berkas-berkas hukum yang diperlukan untuk mengambil tindakan di pengadilan internasional terhadap serangan terhadap tempat-tempat suci," kata Qudah.

Beberapa pejabat Israel juga mengutuk Ben-Gvir. Sementara itu, sebuah pernyataan dari kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan tidak ada perubahan pada kebijakan saat ini.

“Menantang status quo di Temple Mount adalah tindakan yang berbahaya, tidak perlu, dan tidak bertanggung jawab,” kata Menteri Pertahanan Yoav Gallant di X. Menurutnya tindakan Ben-Gvir membahayakan keamanan nasional Israel.

Pemimpin oposisi Israel Yair Lapid mengatakan di X bahwa komentar Ben-Gvir yang berulang-ulang menunjukkan bahwa Netanyahu telah kehilangan kendali atas pemerintahannya.

Juru bicara kepresidenan Palestina Nabil Abu Rudeineh memperingatkan bahwa Al-Aqsa dan tempat-tempat suci adalah garis merah yang tidak akan kami izinkan untuk disentuh sama sekali.

Hamas, yang terlibat perang sengit dengan Israel di Jalur Gaza, mengatakan bahwa komentar menteri tersebut berbahaya. Hamas menyerukan kepada negara-negara Arab dan Islam untuk bertanggung jawab melindungi tempat-tempat suci.

Media Mesir, Ahram Online, melaporkan Kementerian Luar Negeri Mesir meminta Israel untuk mematuhi kewajibannya sebagai negara pendudukan dan menghentikan pernyataan-pernyataan provokatif yang bertujuan untuk meningkatkan ketegangan.

“Pernyataan-pernyataan ini menghalangi upaya-upaya untuk mencapai gencatan senjata dan gencatan senjata di Jalur Gaza dan menimbulkan ancaman serius terhadap masa depan penyelesaian akhir masalah Palestina, yang didasarkan pada solusi dua negara dan pendirian sebuah negara Palestina yang merdeka di sepanjang perbatasan 4 Juni 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya,” kata Kementerian Luar Negeri Mesir

Komentar itu muncul kurang dari dua minggu setelah Ben-Gvir memicu kemarahan - termasuk dari para rabi Israel yang berpengaruh - dengan mengunjungi kompleks tersebut bersama ratusan pendukungnya. Bahkan, banyak di antara pendukung Ben-Gvir berdoa secara terbuka untuk menentang aturan status quo di Al Aqsa.

Jakarta: Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengecam keras pernyataan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir yang berencana membangun sinagoga Yahudi di kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur. Rencana tersebut telah memicu reaksi keras dari banyak pihak, termasuk Indonesia yang selama ini menyuarakan pentingnya menjaga status quo di kompleks tersebut.

“Indonesia mengecam keras pernyataan Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, yang ingin dirikan sinagoge di Kompleks Masjid Al Aqsa,” kata Kementerian Luar Negeri RI di akun media sosial X, Selasa, 27 Agustus 2024.

“Kesucian dan status quo Masjid Al Aqsa harus dihormati dan dipertahankan, sesuai perjanjian internasional yang telah disepakati,” tegas Kemenlu RI.

Ben-Gvir, yang telah berulang kali mengabaikan larangan lama pemerintah Israel terhadap orang Yahudi untuk berdoa di situs tersebut mengatakan kepada Radio Angkatan Darat, jika memungkinkan, ia akan membangun sinagoge di kompleks Al-Aqsa, yang dikenal oleh orang Yahudi sebagai Temple Mount.

Kompleks Al-Aqsa adalah situs tersuci ketiga bagi umat Islam dan simbol identitas Palestina. Orang Yahudi juga menganggap tempat ini sebagai situs Bait Suci Pertama dan Kedua, yang terakhir dihancurkan oleh bangsa Romawi pada tahun 70 M.

"Jika saya dapat melakukan apa pun yang saya inginkan, saya akan memasang bendera Israel di situs tersebut," kata Ben-Gvir dalam wawancara tersebut, dilansir dari Al Jazeera.

Bahkan, pernyataan Ben-Gvir dikecam oleh para Yahudi Ortodoks, yang menganggap situs tersebut terlalu suci untuk dimasuki orang Yahudi. Menurut para rabi terkemuka, orang Yahudi dilarang memasuki bagian mana pun dari Al-Aqsa karena kesuciannya.

Berdasarkan status quo selama puluhan tahun yang dipertahankan otoritas Israel, orang Yahudi dan non-Muslim lainnya diizinkan mengunjungi kompleks Al-Aqsa di Yerusalem Timur selama jam-jam tertentu, tetapi tidak diizinkan untuk berdoa di sana atau memperlihatkan simbol-simbol keagamaan.

Baca juga: Mau Bangun Sinagoga di Masjid Al Aqsa, Menteri Israel Dikecam Keras

(WIL)

Bisnis.com, JAKARTA - Rencana Israel semakin gila dengan mewacanakan pembangunan Sinagoge di Kawasan Masjid Al-Aqsa.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gvir. Ia pun mendapat banyak kecaman karena rencananya ini.

Pembangunan ini pun mendapat kecaman keras dari PBB, serta menyatakan bahwa pernyataan pejabat Zionis itu sangat kontraproduktif.

"Pernyataan semacam ini sangat kontraproduktif. Mereka berisiko memperburuk situasi yang sudah sangat tegang,” kata juru bicara PBB Stephane Dujarric kepada wartawan dalam konferensi pers, Senin (26/8), dikutip dari Anadolu.

Dujarric mengatakan bahwa status tempat-tempat suci di Yerusalem ada status quo yang disepakati oleh pihak terkait dan harus dihormati oleh semua pihak.

Dirinya pun mendesak agar perjanjian tersebut dipatuhi, baik dalam tindakan maupun pernyataan publik, untuk menghindari meningkatnya ketegangan lebih lanjut.

Tak menanggapi kecaman itu, Menteri Ben-Gvir justru mengklaim bahwa orang Yahudi memiliki hak untuk berdoa di Masjid Al-Aqsa dan mengatakan bahwa dia akan membangun sinagoge di titik konflik tersebut.

"Jika saya dapat melakukan apa pun yang saya inginkan, saya akan memasang bendera Israel di situs tersebut," kata Ben Gvir dikutip dari AFP.

Ia pun dengan semangat mengatakan "iya" apabila diberi kebebasan untuk membangun sinagoge.

Diketahui, Sinagoge merupakan tempat ibadah orang Yahudi yang berada di kompleks masjid Al Aqsa di Yerusalem.

Adapun Masjid Al-Aqsa dianggap sebagai situs paling suci ketiga dalam Islam. Orang Yahudi kemudian menyebut daerah itu sebagai Bukit Bait Suci (Temple Mount) karena percaya bahwa tempat itu adalah lokasi dari dua kuil Yahudi kuno.

Untuk status quo yang dipertahankan oleh otoritas Israel, orang Yahudi dan non-Muslim lainnya diizinkan untuk mengunjungi kompleks tersebut di Yerusalem timur. Namun mereka tidak diizinkan untuk berdoa atau memperlihatkan simbol-simbol keagamaan.

Yerusalem: Menteri Keamanan Nasional Israel yang berhaluan sayap kanan, Itamar Ben-Gvir, memicu kemarahan karena akan membangun sinagoga Yahudi di kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki jika ia bisa. Pernyataannya memperkuat narasi bahwa situs suci umat Islam dan simbol nasional Palestina tersebut terancam.

Ben-Gvir, yang telah berulang kali mengabaikan larangan lama pemerintah Israel terhadap orang Yahudi untuk berdoa di situs tersebut mengatakan kepada Radio Angkatan Darat, jika memungkinkan, ia akan membangun sinagoge di kompleks Al-Aqsa, yang dikenal oleh orang Yahudi sebagai Temple Mount.

Kompleks Al-Aqsa adalah situs tersuci ketiga bagi umat Islam dan simbol identitas Palestina. Orang Yahudi juga menganggap tempat ini sebagai situs Bait Suci Pertama dan Kedua, yang terakhir dihancurkan oleh bangsa Romawi pada tahun 70 M.
"Jika saya dapat melakukan apa pun yang saya inginkan, saya akan memasang bendera Israel di situs tersebut," kata Ben-Gvir dalam wawancara tersebut, dilansir dari Al Jazeera, Selasa, 27 Agustus 2024.

Ketika ditanya beberapa kali oleh seorang jurnalis apakah ia akan membangun sinagoge di situs tersebut jika itu terserah padanya, Ben-Gvir akhirnya menjawab: "Ya."

Berdasarkan status quo yang telah berlaku selama puluhan tahun yang dipertahankan oleh otoritas Israel, orang Yahudi dan non-Muslim lainnya diizinkan untuk mengunjungi kompleks tersebut di Yerusalem Timur yang diduduki selama jam-jam tertentu, tetapi mereka tidak diizinkan untuk berdoa di sana atau memperlihatkan simbol-simbol keagamaan.

Ben-Gvir juga dikritik oleh beberapa orang Yahudi Ortodoks, yang menganggap situs tersebut terlalu suci untuk dimasuki orang Yahudi. Menurut para rabi terkemuka, orang Yahudi dilarang memasuki bagian mana pun dari Al-Aqsa karena kesuciannya.

Dalam beberapa tahun terakhir, pembatasan di kompleks tersebut semakin dilanggar oleh kaum nasionalis garis keras seperti Ben-Gvir, yang terkadang memicu konfrontasi dengan warga Palestina.

Kampanye untuk membangun "Kuil Ketiga" di Al-Aqsa yang pernah dianggap sebagai gerakan pinggiran, kini berkembang di Israel. Banyak warga Palestina melihat adanya kesamaan dengan apa yang terjadi di Hebron, tempat Masjid Ibrahimi, yang juga dikenal sebagai Gua Leluhur, dipisahkan.

Sejak menjabat pada Desember 2022, Ben-Gvir, sebagai menteri keamanan nasional telah mengunjungi situs suci tersebut setidaknya enam kali, yang menuai kecaman keras.

Kompleks Masjid Al-Aqsa dikelola oleh Yordania, tetapi akses ke situs itu sendiri dikontrol oleh pasukan keamanan Israel. Ben-Gvir mengatakan, orang Yahudi seharusnya diizinkan untuk berdoa di kompleks itu.

"Orang Arab dapat berdoa di mana pun mereka mau, jadi orang Yahudi seharusnya dapat berdoa di mana pun mereka mau," ujarnya.

Iamengklaim bahwa kebijakan saat ini mengizinkan orang Yahudi untuk berdoa di situs ini.

Beberapa politisi Yahudi ultra-Ortodoks sebelumnya telah mengecam upaya Ben-Gvir untuk mendorong orang Yahudi berdoa di Al-Aqsa.

Salah satunya, Menteri Dalam Negeri Moshe Arbel, sebelumnya menyebut komentar Ben-Gvir tentang subjek itu sebagai "penistaan agama". Arbel menambahkan, "larangan orang Yahudi berdoa di Temple Mount adalah posisi semua orang besar Israel selama beberapa generasi".

Makin Berbahaya

Yordania membalas pernyataan terbaru Ben-Gvir.

"Al-Aqsa dan tempat-tempat suci itu adalah tempat ibadah yang murni bagi umat Islam," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yordania Sufian Qudah dalam sebuah pernyataan.

“Yordania akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menghentikan serangan terhadap tempat-tempat suci dan kami sedang mempersiapkan berkas hukum yang diperlukan untuk mengambil tindakan di pengadilan internasional terhadap serangan terhadap tempat-tempat suci,” kata Qudah.

Beberapa pejabat Israel juga mengecam Ben-Gvir, sementara pernyataan dari kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan “tidak ada perubahan” pada kebijakan saat ini.

“Menentang status quo di Temple Mount adalah tindakan yang berbahaya, tidak perlu, dan tidak bertanggung jawab,” kata Menteri Pertahanan Yoav Gallant di X.

“Tindakan Ben-Gvir membahayakan keamanan nasional Negara Israel,” sambung Gallant.

Pemimpin oposisi Israel Yair Lapid mengatakan di X bahwa komentar berulang Ben-Gvir menunjukkan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kehilangan kendali atas pemerintahannya.

Juru bicara kepresidenan Palestina, Nabil Abu Rudeineh memperingatkan bahwa “Al-Aqsa dan tempat-tempat suci adalah garis merah yang tidak akan kami biarkan disentuh sama sekali”.

Hamas, yang terlibat perang sengit dengan Israel di Jalur Gaza, mengatakan komentar menteri itu "berbahaya" dan meminta negara-negara Arab dan Islam "untuk bertanggung jawab melindungi tempat-tempat suci".

Kementerian Luar Negeri Mesir meminta Israel untuk mematuhi kewajibannya sebagai kekuatan pendudukan dan menghentikan pernyataan provokatif yang bertujuan untuk meningkatkan ketegangan.

"Pernyataan-pernyataan ini menghalangi upaya untuk mencapai gencatan senjata dan gencatan senjata di Jalur Gaza dan menimbulkan ancaman serius bagi masa depan penyelesaian akhir masalah Palestina, yang didasarkan pada solusi dua negara dan pembentukan negara Palestina merdeka di sepanjang perbatasan 4 Juni 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya," kata pernyataan itu.

Komentar itu muncul kurang dari dua minggu setelah Ben-Gvir memicu kemarahan, termasuk dari para rabi Israel yang berpengaruh, dengan mengunjungi kompleks itu bersama ratusan pendukung, banyak di antaranya tampak berdoa secara terbuka yang menentang aturan status quo.

Baca juga: Bikin Ulah Lagi, Menteri Keamanan Nasional Israel Serbu Masjid Al-Aqsa

(FJR)

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Menteri Keamanan Nasional Israel yang berhaluan kanan ekstrem, Itamar Ben Gvir, mengatakan bahwa jika bisa, maka ia akan membangun sinagog di kompleks Masjid Al-Asqa di Yerusalem Timur yang diduduki.

Hal itu disampaikan meski berdasarkan perjanjian internasional yang telah lama berlaku, orang Yahudi tidak diizinkan untuk berdoa di lokasi tersebut.

"Jika saya dapat melakukan apa yang saya inginkan, sebuah sinagoge juga akan didirikan di Temple Mount," kata Ben Gvir kepada Radio Angkatan Darat Israel pada Senin pagi.

Seperti diketahui orang Yahudi menyebut situs Al-Aqsa sebagai Temple Mount."Jika saya mengatakan bahwa umat Islam tidak diizinkan untuk berdoa, Anda akan membunuh saya."

Ben Gvir mengatakan bahwa ia tidak akan mencegah seorang Muslim membawa sajadah ke Tembok Barat, sebuah situs penting Yahudi di Kota Tua Yerusalem.

Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Senin bahwa tidak ada perubahan dalam status quo di Al-Aqsa.

Masjid Al-Aqsa adalah situs Islam di mana kunjungan, doa, dan ritual non-Muslim dilarang. Demikian menurut perjanjian internasional yang telah berlangsung selama beberapa dekade.

Namun faktanya, kelompok-kelompok Israel, dalam koordinasi dengan pihak berwenang, telah lama melanggar pengaturan yang rumit dan memfasilitasi Yahudi 'menggerebek' dan melakukan doa serta ritual keagamaan.

Ben Gvir, dan beberapa politisi sayap kanan lainnya dan anggota pemerintah Israel, telah sering bergabung dalam penggerebekan di Al-Aqsa.

Warga Palestina khawatir bahwa serangan Israel ini meletakkan dasar bagi pembagian masjid antara Muslim dan Yahudi, mirip dengan bagaimana Masjid Ibrahimi di Hebron dibagi pada tahun 1990-an.

'Provokatif dan tidak bertanggung jawab'

Komentar Ben Gvir dikritik secara luas oleh sejumlah menteri dan politisi Israel.

Menteri Pertahanan Yoav Gallant mengatakan, menentang status quo di Temple Mount adalah tindakan yang berbahaya, tidak perlu, dan tidak bertanggung jawab. "Tindakan Ben Gvir membahayakan keamanan nasional negara Israel dan status internasionalnya."

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Moshe Arbel mengatakan, pernyataan tidak bertanggung jawab Ben Gvir membahayakan aliansi strategis Israel dengan negara-negara Muslim, yang menurutnya merupakan bagian dari koalisi "dalam perang melawan poros kejahatan Iran". Arbel adalah anggota partai Shas, sebuah faksi ultra-Ortodoks dalam pemerintahan koalisi yang menolak desakan untuk kehadiran Yahudi yang lebih besar di Al-Aqsa.

Banyak komunitas ultra-Ortodoks meyakini daerah itu suci, dan mengikuti larangan rabi untuk mengunjungi situs tersebut.

Umat Yahudi menyebut situs itu sebagai Temple Mount, tempat dua kuil Yahudi kuno diyakini pernah berdiri.

Kuil pertama diyakini dibangun oleh Raja Solomon dan dihancurkan oleh orang Babilonia, sedangkan kuil kedua dihancurkan oleh orang Romawi.

Di sisi barat daya tembok kuno masjid terdapat Tembok Barat, yang diyakini umat Yahudi sebagai satu-satunya sisa kuil kedua yang masih ada setelah dihancurkan oleh orang Romawi.

Pemimpin oposisi Yair Lapid mengatakan bahwa banyak pihak melihat kelemahan Netanyahu dalam menghadapi Ben Gvir.

"Ia tidak mampu mengendalikan pemerintah, bahkan ketika ini merupakan upaya yang jelas untuk merusak keamanan nasional kita. Tidak ada kebijakan, tidak ada strategi, dan pada kenyataannya, tidak ada pemerintah," tambah Lapid.

Benny Gantz, yang keluar dari kabinet perang Israel dua bulan lalu, menulis di X bahwa tidak ada perubahan "dalam status quo bersejarah The Temple Mount".

"Terlepas dari retorika yang provokatif dan tidak bertanggung jawab dari beberapa pihak, Israel berkomitmen untuk melestarikan status bersejarah ini dan tidak berniat mengubahnya. Kebebasan beribadah akan selalu dijamin di tempat suci tersebut."

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penasihat Presiden Palestina untuk Urusan Luar Negeri Riyad Al-Maliki mengatakan pembunuhan yang hingga kini masih terjadi di wilayah Palestina mencerminkan kegagalan komunitas internasional untuk menghentikan perang sekaligus mengungkapkan standar ganda mereka.

"Benar-benar sebuah refleksi dari kegagalan komunitas internasional untuk menghentikan perang," kata Al-Maliki dalam diskusi bertema Palestine's Never-Ending Struggle for Statehood, Human Rights, and Justice di Jakarta, Selasa.

Al Maliki juga menyatakan, selain gagal menghentikan perang, terungkap pula standar ganda komunitas internasional dalam hal bagaimana mereka menangani berbagai konflik di dunia.

"Palestina diperlakukan sangat berbeda dengan Israel. Israel bertindak di luar batas hukum. Israel kebal terhadap segala jenis sanksi dan akuntabilitas," katanya dalam diskusi dengan fokus isu Palestina itu.

Diskusi yang merupakan hasil kerja sama Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dan Kedutaan Besar Palestina itu berlangsung di Sekretariat FPCI di Jakarta.

Acara yang diselenggarakan secara hybrid itu dihadiri sejumlah duta besar asing di Jakarta di antaranya Dubes Palestina Zuhair Al-Shun, Dubes Iran Mohammad Boroujerdi, Duta Besar Sudan Yassir Mohamed Ali, Duta Besar Maroko Ouadia Benabdellah dan Ketua Presidium MER-C Sarbini Abdul Murad.

Pada kesempatan itu, Al Maliki menjelaskan selama Israel merasa kebal terhadap hukum dan selama Israel memahami bahwa tidak ada harga yang harus dibayar atas kriminalitas dan kekejaman yang telah mereka lakukan terhadap rakyat Palestina, maka Israel beranggapan mengapa perang melawan Palestina harus dihentikan.

Al Maliki menambahkan bahwa perdana menteri Israel Benjamin Netanyahu percaya perang Israel terhadap rakyat Palestina merupakan perang eksistensial bagi Israel.

Lihat halaman berikutnya >>>

Netanyahu menilai apa yang terjadi pada 7 Oktober 2023 telah mengungkap tingkat sistem keamanan nasional Israel.

"Tak hanya mengungkap titik kelemahan, namun juga memperlihatkan kegagalan sistem keamanan nasional Israel," katanya.

Menurut Al Maliki, Netanyahu memahami alasan sistem keamanan nasional Israel gagal yakni karena ada orang-orang Palestina yang tinggal di tanah yang disebut Palestina.

"Dan satu-satunya cara bagi Israel untuk mengamankan sistem keamanan nasional mereka adalah dengan menghilangkan keberadaan Palestina dari tanah Palestina," katanya.

Hingga saat ini pasukan Israel masih menggempur wilayah pendudukan Palestina. Mereka menghancurkan sekolah, gereja serta infrastruktur penting lainnya serta membunuh rakyat Palestina, yang sebagian besar korbannya adalah kaum perempuan dan anak-anak yang tak berdosa.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahasiswa Universitas Sriwijaya (Unsri) menggelorakan semangat persatuan antarbangsa melalui pembentangan bendera nasional RI-Palestina dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Tebing Alam Lematang, Lahat, Sumatera Selatan, beberapa hari lalu.

Tim pembentangan bendera Nasional itu beranggotakan Muhammad Fauzi, Masagus Farizi Hidayat, Zahfarina Wulan Agustin, Kautsar Ahmad Diozan, Lazuardi Bimahdi, Rizki Nia Rahmawati, Widya Halawa, dan Fabila Al-Akbar yang merupakan atlet panjat tebing tergabung dalam Organisasi Mahasiswa Pencinta Alam Gemapala Wigwam Fakultas Hukum Unsri.

"Pembentangan bendera merah putih bersanding dengan bendera nasional Palestina ini adalah bentuk penghormatan kami, pemuda, kepada perjuangan para pahlawan nasional kita dan perjuangan seluruh warga Palestina sedang berjuang melawan kejahatan genosida hingga hari ini," kata Ketua Umum Gemapala Wigwam Fakultas Hukum Unsri Erico Carter saat dihubungi dari Jakarta.

Semangat perjuangan untuk persatuan antarbangsa itu mereka representasikan melalui rangkaian proses ekspedisi pembentangan bendera yang berlangsung tidak sederhana melintasi hutan perbukitan.

Erico menjelaskan, jauh sebelum melakukan ekspedisi, tim atlet harus menempuh pelatihan fisik dan teknik pemanjatan tebing dalam waktu cukup panjang, dan menguras tenaga di bawah pendampingan para mentor dan dukungan Dekanat Fakultas Hukum Unsri.

Dengan bermodalkan fisik yang prima dan dukungan moril itulah, kata dia, rekan-rekannya mampu memanggul beban tas yang berisi peralatan seperti tali berukuran 400 meter dan ragam alat pemanjatan yang berbobot 50 kilogram hingga berhasil membentangkan bendera nasional.

Bendera Merah Putih - Palestina yang berukuran 6 x 4 meter itu masing-masing dibentangkan menggunakan teknik pemanjatan tebing alam di puncak tebing berketinggian 130 meter.

Adapun lokasi pembentangan berada di Tebing Lematang, Desa Tanjung Sirih, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat atau berjarak sekitar 152 kilometer dari Kota Palembang, Ibu Kota Sumatera Selatan itu.

Lihat halaman berikutnya >>>

"Tim berada di lokasi sejak tanggal 15 Agustus yang lalu, mereka menempuh perjalanan memasuki hutan dan melintasi aliran sungai Lematang yang berarus deras. Alhamdulillah semua sehat, tantangan berhasil dilewati dan bendera bisa terbentang hari ini sesuai target," kata Mahasiswa Fakultas Hukum Unsri ini.

Pada kegiatan ini turut melibatkan personel Komando Rayon Militer 405-07 Pulau Pinang, Kepolisian Sektor Pulau Pinang, Camat, dan puluhan pemuda Desa Tanjung Sirih Lahat dan sekitarnya untuk bersama-sama melakukan upacara penghormatan bendera Merah Putih dan berdoa untuk para pejuang Tanah Air. Termasuk, kata dia, mereka juga melakukan sosialisasi tentang bahaya melakukan pembakaran di sekitar areal hutan selama musim kering dan pembersihan bantaran sungai.

Erico berharap kegiatan ekspedisi pemanjatan tebing dan pembentangan bendera ini bisa memberi motivasi kepada para pemuda, utamanya bagi kalangan mahasiswa se-Indonesia untuk mengembangkan diri melalui kegiatan-kegiatan yang positif, dan menanamkan nasionalisme di tengah derasnya arus informasi dan gaya hidup lintas budaya bangsa.

Selain itu, pihaknya juga menilai kegiatan ini sebagai bentuk eksistensi organisasi mahasiswa pencinta alam Indonesia (Mapala) yang tetap konsisten memelihara nilai-nilai sosial, nilai kebangsaan, lingkungan hidup dan terus belajar mengaplikasikan ilmunya untuk misi pemeliharaan hutan, sungai, tebing, laut agar tetap lestari.