Bisnis.com, JAKARTA — Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PertaLife menyambut baik rencana program pensiun tambahan bersifat wajib. Hal ini disebut akan menaikkan aset kelolaan dari dana pensiun.

Pelaksana Tugas Pengurus Business & Quality Asurance DPLK PertaLife, Deny Kurniawan mengatakan dana pensiun yang dikelola DPLK PertaLife hingga Agustus 2024 mencapai Rp5,6 triliun dan ditargetkan menjadi Rp6,7 triliun di akhir 2024 ini.

"Apalagi kalau ada harmonisasi dana pensiun itu memberikan peluang juga ada iuran tambahan bagi dana pensiun, itu memberi satu peluang untuk menaikkan aset DPLK," kata Deny dikutip Minggu (22/9/2024).

Selain dengan strategi yang dilakukan di internal, DPLK PertaLife juga menyambut program pensiun bersifat wajib sebagai stimulus pertumbuhan aset kelolaan dana pensiun yang ditargetkan pada tahun depan mencapai Rp10—12 triliun.

"Kalau digabung potensinya, itu ada penambahan [dari] perubahan peraturan perusahan, kemudian ada tambahan PSL [Past Service Liability], itu kalau ditambah [dengan potensi program pensiun wajib] kurang lebih [targetnya] Rp10—12 triliun," kata Deny.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Asosiasi DPLK Syarif Yunus mengatakan ada potensi ratusan triliun penambahan aset dana pensiun ketika program pensiun tambahan bersifat wajib mulai berlaku.

"Kalau DPLK sendiri kalau itu dijalankan kurang lebih potensi dananya bisa antara Rp200—300 triliun," kata Direktur Eksekutif Asosiasi DPLK Syarif Yunus kepada Bisnis, dikutip Senin (16/9/2024).

Sebagaimana diketahui, program pensiun tambahan bersifat wajib ini menjadi amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Adapun peraturan pelaksanaan dari UUP2SK harus ditetapkan 2 tahun sejak UUP2SK ditetapkan, yang artinya paling lambat pada 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosias Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) menghitung ada potensi ratusan triliun penambahan aset dana pensiun ketika program pensiun tambahan bersifat wajib mulai berlaku.

Melalui progam pensiun tambahan bersifat wajib ini, pemerintah berencana mengharmonisasikan dana pensiun wajib program Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan dengan program dana pensiun sukarela.

"Kalau DPLK sendiri kalau itu dijalankan kurang lebih potensi dananya bisa antara Rp200—300 triliun," kata Direktur Eksekutif Asosiasi DPLK Syarif Yunus kepada Bisnis, dikutip pada Senin (16/9/2024).

Adapun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, utang manfaat pensiun dan manfaat lain jatuh tempo DPLK naik 8,04% (year-on-year/YoY) menjadi Rp116,50 miliar dibanding Rp107,83 miliar di Juni 2023.

Syarif menjelaskan tren kenaikan utang manfaat pensiun jatuh tempo tersebut diakibatkan oleh tren banyaknya pekerja yang masuk masa pensiun. Meskipun naik, dia menegaskan ketahanan kelolaan dana pensiun di DPLK tetap sehat. Dia memastikan karena sifatnya iuran, dana yang dibayar pekerja tidak akan hilang.

"Tapi problemnya aset kelolaan dari dana pensiun itu akan menurun kalau tidak ditopang dari kepesertaan yang baru. Kalau dia Rp1 miliar nih sekarang asetnya, terus ada orang pensiun 10 besok, totalnya itu Rp400 juta. Ya berarti si aset dia karena bayarin tahun depan Rp400 juta, dia sisanya tinggal Rp600 juta kan," kata Syarif mencontohkan.

Dengan contoh perhitungan tersebut, maka untuk menahan aset dana pensiun tetap di level Rp1 miliar maka harus mendaftarkan 20 peserta baru dengan iuran Rp1 juta untuk mengcukupi aset kelolaan yang sudah dibayarkan.

Syarif menjelaskan, dalam studi yang dilakukannya dalam tiga tahun terakhir menunjukkan peserta DPLK yang manfaat pensiunnya dibayar secara lumpsum atau dibayar dalam sekali waktu per tahun rata-rata mencapai Rp12,6 triliun atau 65%. Sementara, peserta dengan nilai manfaat lebih dari Rp500 juta yang manfaatnya dibayar berkala mencapai Rp4,5 triliun, atau 35%.

Menurutnya tren tersebut akan terus meningkat sehingga diperlukan peserta baru untuk menambah (top up) kembali aset kelolaan dana pensiun di DPLK.

"Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat siklus yang benar, itu kepesertaan yang muda-muda ini, milenial, harusnya masuk nih sekarang, supaya bisa meng-cover aset kelolaan dari dana pensiun itu sendiri," kata dia.

Pemerintah saat ini sedang menggodok peraturan terkait dana pensiun wajib untuk pekerja di Indonesia. Ini artinya, pegawai swasta nanti akan diminta untuk membayar iuran tambahan selain Jaminan Hari Tua (JHT) dari BPJS Ketenagakerjaan. Namun mengenai beban iuran tambahan masih dalam pembahasan.

Dikutip dari CNBC Indonesia, Kepala Eksekutif Pengawas PPDP Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menjelaskan nantinya aturan ini akan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan diturunkan dalam Peraturan OJK (POJK).

Penyelenggaraan bisa melalui Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

"Pekerja yang memiliki penghasilan melebihi nilai tertentu, diminta untuk tambahan iuran pensiun secara sukarela, tambahan tapi wajib," kata Ogi dalam acara HUT ADPI ke-39 di Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Menurutnya, langkah ini bertujuan untuk meningkatkan replacement ratio atau rasio pendapatan pekerja saat pensiun dibanding gaji yang diterima saat bekerja. Saat ini replacement ratio di Indonesia masih di bawah standar Organisasi Perburuhan Indonesia (ILO).

OJK sebelumnya memang menargetkan besaran perlindungan pensiun yang diterima masyarakat, yaitu sebesar 40% dari penghasilan terakhir. Saat ini, cakupan proteksinya masih sejumlah 20%.

"ini disusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) di mana itu akan ditetapkan penghasilan berapa yang akan dikenakan dapen tambahan, dan pelaksanaannya secara kompetitif, ini bisa melalui Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) atau BPJS TK, tapi ini kayaknya arahnya ke DPPK," kata dia.

Di samping itu, BPJS TK yang bersifat jaminan sosial cakupannya juga akan ditingkatkan. Diketahui, saat ini, cakupan proteksi Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun di BPJS TK sebesar 8,7% dari penghasilan terakhir.

"Ini ditingkatkan sampai 40%, jadi nanti manfaat pensiun bisa 40% dari penghasilan terakhir. Itu nanti aturannya keluar di Januari 2025, dan OJK akan kirim peraturan turunan untuk implementasinya," jelas dia.

Simak juga Video 'Tanggapan Karyawan soal Tapera: Gaji Kecil, Kebanyakan Potongan':

[Gambas:Video 20detik]