Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebut pentingnya peran perguruan tinggi untuk turut menentukan keberlanjutan program penurunan stunting. Terutama melalui kajian-kajian ilmiahnya.

Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, Bonivasius Prasetya Ichtiarto menyampaikan hal tersebut dalam seminar hasil pendampingan perguruan tinggi dalam percepatan penurunan stunting tahun 2024. “Hasil kajian di empat lokus kerja sama BKKBN dengan perguruan tinggi terkait penurunan stunting tidak boleh hanya menjadi dokumen semata, karena sering terjadi setelah selesai, dokumen tidak ada ‘follow up’ (keberlanjutan), hanya menjadi praktik baik di lokus itu saja. Padahal, praktik baik bisa menjadi contoh daerah lain,” katanya.

Empat lokus tersebut yakni Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten yang dilaksanakan oleh Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Institut Pertanian Bogor; Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan timur oleh Universitas Mulawarman; dan Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah oleh Universitas Tadulako.
Bonivasius menekankan pentingnya implementasi dari hasil kajian agar dokumen-dokumen tidak hanya tertumpuk di perpustakaan belaka. "Jangan sampai hasil kajian jadi dokumen tertumpuk di perpustakaan kampus dan meja pimpinan-pimpinan saja. Perlu ada keberlanjutan atau implementasi karena itu kunci keberhasilan kajian yang sudah dilakukan,” ucapnya.

Menurut dia, peran perguruan tinggi dalam percepatan penurunan stunting dengan lima pilar sangat strategis, yang dilakukan melalui Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

Sementara itu, Ketua Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting Sudibyo Alimoeso mengemukakan, perguruan tinggi dapat turut berkontribusi dalam percepatan penurunan stunting melalui kegiatan kuliah kerja nyata (KKN).

“Perguruan tinggi selalu bicara dengan data, dapat mengatakan apa adanya, sehingga pendampingan perguruan tinggi melalui kegiatan KKN dapat lebih mudah untuk mengedukasi ibu-ibu dan remaja agar patuh karena kepatuhan menyusui eksklusif serta pemberian makanan pendamping ASI (MPASI) dengan gizi seimbang masih rendah,” tuturnya.

Ia menegaskan, perguruan tinggi juga berperan dalam menjaga keberlanjutan program penurunan stunting dengan memberikan bukti ilmiah kepada pelaksana program, memperkuat kapasitas pemerintah kabupaten/kota dan memberi pendampingan dalam pengembangan model intervensi yang efektif, sekaligus memberikan bahan-bahan pembelajaran praktik baik.

Dalam rangka mendorong implementasi dan kontribusi perguruan tinggi dalam percepatan penurunan stunting, BKKBN telah bekerja sama dengan 11 perguruan tinggi yang tergabung dalam Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK).

Baca juga: Dosen FK Undip Kembangkan Model Stimulasi Tumbuh Kembang Bayi Berat Lahir Rendah

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Bisnis.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak optimistis mampu mempercepat penurunan angka stunting.

Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian menyatakan telah terjadi penurunan signifikan dari tahun ke tahun. Mulanya, angka stunting tercatat 24,4% pada tahun 2021, turun menjadi 19,7% pada tahun 2022, dan berhasil ditekan lebih lanjut menjadi 16,7% pada tahun 2023.

"Mudah-mudahan target 14% di akhir 2024 bisa terealisasi, apalagi Kota Pontianak sempat mendapat insentif fiskal dari pemerintah pusat," ujarnya di Pontianak, Kamis (5/9/2024).

Sejalan dengan itu, Pemkot Pontianak juga menargetkan penurunan prevalensi stunting balita menjadi 14% di tahun 2024 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Ani mengungkapkan bahwa berbagai langkah strategis telah dilakukan untuk mewujudkan target ini.

"Antara lain, ditetapkannya Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2022 tentang percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Kota Pontianak, serta penyusunan rencana aksi percepatan penurunan stunting sebagai bagian dari implementasi aksi konvergensi penurunan stunting," ungkapnya.

Lebih jauh, Ani Sofian menjelaskan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) telah dibentuk mulai dari tingkat kota hingga kelurahan.

Selain itu, rembuk stunting tingkat kota dan kecamatan rutin digelar, dan tim pendamping keluarga dikerahkan ke lapangan untuk mendampingi keluarga berisiko stunting.

"Tak kalah pentingnya, program-program dengan sasaran seribu hari pertama kehidupan dengan keterlibatan pentahelix pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat seperti PKK, CSR perusahaan, media massa, dan akademisi," jelasnya.

Selain itu, Pemkot Pontianak juga menginisiasi inovasi intervensi spesifik dalam rangka penurunan stunting.

Intervensi ini mencakup pelayanan kesehatan terpadu bagi calon pengantin, pelayanan kesehatan bagi remaja putri untuk mencegah anemia sejak dini melalui pemberian tablet tambah darah, serta pendampingan ibu hamil oleh tenaga kesehatan dan kader dengan pemberian beras Fortivit.

Selanjutnya, intervensi sensitif juga menjadi bagian dari upaya percepatan penurunan stunting. Ini termasuk penanganan daerah rawan pangan dengan pemberian bahan pangan pokok bagi keluarga yang memiliki balita dengan masalah gizi, perbaikan sanitasi dan rumah tak layak huni, sambungan air bersih, serta kampung keluarga berkualitas dengan dapur sehat atasi stunting.

"Kita juga sudah memiliki sistem manajemen data stunting digital bersifat mobile dan dapat diakses oleh berbagai perangkat, yakni Pontianak Zero Stunting (PAZTI)," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, anggaran belanja yang dialokasikan untuk pemerintahan selanjutnya adalah Rp 3.613,1 triliun tahun depan.

Adapun rinciannya, belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 919,9 triliun.

Jika dibedah lagi per sektor, anggaran untuk sektor pendidikan memiliki nilai paling dominan, yakni Rp 722,6 triliun. Presiden Joko Widodo bilang, nilai tersebut akan dialokasikan untuk berbagai program strategis di sektor pendidikan.

"Dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan, serta perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset," ungkap Jokowi pidato RUU APBN di Gedung Parlemen DPR RI, Jumat (16/8/2024).

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 504,7 triliun.

Anggaran ini akan difokuskan untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, serta mengakselerasi pengentasan kemiskinan yang dilakukan dengan tepat sasaran, efektif, dan efisien.

Di sektor kesehatan, pemerintah dalam RAPBN 2025 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 197,8 triliun atau 5,5 persen dari belanja negara. Anggaran tersebut akan difokuskan pada peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan kesehatan.

"Percepatan penurunan stunting dan penyakit menular seperti TBC, serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis," lanjut Jokowi.

Dalam hal ketahanan pangan, rencana anggaran yang dialkokasikan adalah Rp 124,4 triliun yang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, memperbaiki rantai distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J Rachbini menyoroti program Presiden terpilih Prabowo Subianto mengenai makan bergizi gratis, kaitannya dengan dampak bagi anak-anak sebagai generasi emas 2045 mendatang. Menurutnya, program tersebut mestinya bisa menekan angka prevalensi stunting secara lebih agresif.

Hal itu disampaikan Didik dalam agenda agenda Economic Gathering 'The Urgency of Investing in Children during Prabowo Presidency' yang digelar INDEF di kawasan Jakarta Pusat, Senin (29/7/2024).

Didik menerangkan ada sebanyak 80 juta penduduk anak-anak di Indonesia, kesemuanya menjadi bagian dari angkatan kerja pada 2045 mendatang. Sehingga menurutnya, perhatian pada kalangan tersebut merupakan investasi SDM bagi Indonesia yang jauh lebih penting dibandingkan investasi-investasi jenis lain.

Kemudian, dia merelasikan hal itu dengan update data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang menunjukkan angka stunting di Indonesia. Data menunjukkan memang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir angka prevalensi stunting menurun signifikan, yakni pada 2019 sebesar 27,6 persen sedangkan pada 2023 menjadi 21,5 persen.

Kendati secara kasat mata menurun, sebenarnya penurunan pada 2023 hanya 0,1 persen. Sehingga dibutuhkan langkah insentif dan masif dalam menurunkan angka prevalensi stunting.

"Ini senada dengan kebijakan Prabowo yaitu pemberian berbagai asupan bergizi bagi ibu hamil dan balita serta makan bergizi gratis. Dengan adanya program-program tersebut ada optimisme penurunan angka prevalensi stunting yang lebih cepat dan mencetak generasi emas yang lebih baik di masa yang akan datang," kata Didik dalam agenda diskusi INDEF.

Lebih lanjut, Didik mengatakan, apalagi isu terbaru adanya lonjakan kasus gagal ginjak pada anak yang bersumber dari asupan makanan tidak sehat dan rendah gizi. "Ini jadi perhatian utama Presiden terpilih untuk memastikan anak tumbuh lebih baik," ujarnya.

Dia melanjutkan, untuk bisa mencapai Indonesia Emas 2045 yang inklusif, maka semestinya tidak ada anak tertinggal. "Sinergi pemerintah dengan berbagai pihak dibutuhkan untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Dengan investasi melalui bauran kebijakan dan kolaborasi visi Indonesia Emas 2045 dapat dicapai melalui presiden yang baru," tutupnya.

Hasan menyebut kegiatan riset yang saat ini tengah dilakukan untuk program makan bergizi gratis tidak melibatkan instrumen pemerintah. Hal itu dikarenakan pada tahun ini belum ada mata anggaran yang tersedia untuk program tersebut.

Kata Hasanm anggaran untuk program tersebut baru masuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (RAPBN) untuk tahun 2025. "Pak Prabowo belum dilantik jadi ketika melaksanakan riset juga tentu tidak bisa menggunakan instrumen-instrumen pemerintah," ujarnya.

Dia mengatakan bahwa Tim Sinkronisasi pun bekerja untuk menyelaraskan rancangan anggaran untuk pemerintahan mendatang. Sehingga riset dan uji coba dalam program tersebut pun dilakukan secara mandiri.

Dia menyebut bahwa saat uji coba program itu sudah dilakukan terhadap siswa SD, SMP, SMA, hingga ibu hamil. Nantinya, kata dia, riset tersebut akan direplikasi untuk seluruh wilayah di Indonesia.