Bisnis.com, JAKARTA - Implementasi biometrik diyakini dapat menekan kasus penyalahgunaan data pribadi. Sistem ini lebih ketat dibandingkan dengan mendaftar lewat SMS.

Direktur Eksekutif ICT sekaligus pengamat ekonomi digital Heru Sutadi mengatakan implementasi biometrik sebagai metode pendaftaran akan membuat data pribadi masyarakat makin aman.

Diketahui beberapa waktu lalu, kepolisian menangkap dua orang berinisial PMR dan L pelaku dalam kasus dugaan pencurian dan penyalahgunaan data identitas pribadi tanpa izin untuk kejar target penjualan kartu sim.

Pelaku memasukan data masyarakat yang telah bocor dari berbagai sumber ke dalam kartu sim yang dibeli. Total ada 4.000 kartu sim yang rencananya akan diisi oleh oknum menggunakan aplikasi.

“Itu pasti (memberantas). Sebab biometrik kan tujuannya memberantas perilaku penggunaan data pribadi palsu atau data pribadi milik orang lain,” kata Heru kepada Bisnis, (14/10/2024).

Heru menuturkan, penerapan biometrik ini bakal berpengaruh terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjual kartu prabayar atau konter pulsa.

Namun, Heru mengatakan, tak semua UMKM penjual pulsa rumahan akan terdampak dalam kebijakan baru ini. Sebab, konter pulsa yang bakal gulung tikar adalah konter yang menyalahgunakan identitas pribadi.

“Kalau (konter pulsa) mati yang selama ini mereka memfasilitasi registrasi prabayar palsu. Kalau yang jujur-jujur saja sih tidak masalah,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengungkapkan penerapan biometrik hanya dapat dilakukan oleh gerai resmi operator seluler. Penjual kartu SIM di kalangan UMKM kecil kemungkinan untuk mengakomodir sistem ini.

Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan bahwa penerapan biometrik ini bakal merubah tata niaga penjualan kartu sim.

Selama ini, mayoritas kartu SIM masih dipasarkan melalui konter pulsa baik dengan skala besar, menengah dan kecil. Penjualan kartu sim melalui kanal digital, dan gerai operator seluler belum terlalu signifikan.

Implementasi biometrik, menurut Wayan, bakal merombak tata niaga kartu sim di Tanah Air.

“Otomatis tidak bisa (konter gabisa registrasi kartu). Ini tata niaganya pasti berubah,“ kata Wayan saat ditemui di Kemenkominfo, Senin (14/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Indosat Tbk. (ISAT) mengecam keras tindakan ilegal mitra perusahaan yang menyalahgunakan data pribadi untuk mencapai target penjualan kartu SIM.

Perlu diketahui, Kepolisian Kota Bogor telah menangkap dua karyawan perusahaan mitra yang diduga melakukan pencurian dan penyalahgunaan data identitas pribadi warga untuk mencapai target penjualan kartu SIM.

President Director and CEO Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha mengatakan bahwa perusahaan berkomitmen dalam memperhatikan keamanan data pribadi pelanggan.

“Kami sangat memperhatikan keamanan data para pelanggan kami, kami bekerja sama dengan pihak yang terbaik untuk menggunakan teknologi untuk menjaga serta meningkatkan sumber daya manusia,” kata Vikram di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Kamis (12/9/2024).

Di samping itu, Vikram menyampaikan bahwa keberadaan teknologi tidak akan efektif jika tidak didorong dengan peningkatan human capital (sumber daya manusia).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa pada pekan lalu, Kemenkominfo sudah berdiskusi dengan manajemen Indosat terkait kasus penyalahgunaan data pribadi.

Dalam diskusi itu terungkap bahwa dealer Indosat telah melakukan tindakan ilegal dengan menyalahgunakan data pribadi.

“Tentunya Indosat punya justifikasi bisnis terhadap dealernya, yang nakal dealernya. Nanti soal panggilan DPR, kami siap, yang pasti ini oknum-oknum dari dealer Indosat,” ujar Budi.

Terkait data pribadi, Budi menjelaskan bahwa pemerintah telah memiliki Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang akan berlaku pada 17 Oktober 2024. Dia menekankan bahwa pemerintah sangat serius melindungi masyarakat, terutama dalam hal data pribadi warga negara.

“Tetapi yang paling penting adalah, saya juga mengimbau kepada masyarakat untuk sama-sama menjaga data pribadi, karena dengan kasus judi online dan pinjol ilegal, kan datanya kesebar, diambil [oleh pihak tidak bertanggungjawab],” jelasnya.

Budi kembali mengingatkan akan pentingnya menjaga data pribadi. Di samping itu, menurut Budi, literasi terkait data pribadi perlu ditingkatkan agar masyarakat teredukasi.

“Masyarakat perlu edukasi, jangan kasih sembarangan data pribadi ke pihak-pihak atau orang-orang yang tidak jelas,” tandasnya.

Jakarta: Sejumlah artikel di Kanal Nasional Medcom.id banyak dikunjungi pada Kamis, 11 Juli 2024. Bahkan, beberapa di antaranya berstatus terpopuler.

Artikel pertama yang banyak dikunjungi yaitu soal audit investigasi 2B PLN. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan hasil pemeriksaan Manajer Audit Investigasi 2B PT PLN (Persero) Dwinanto Wibowo hari ini, 11 Juli 2024. Dia dimintai keterangan terkait dugaan rasuah pengerjaan retrofit sistem sootblowing PLTU Bukit Asam PT PLN (Persero) unit induk pembangkitan Sumatra bagian selatan.

“Materi (pemeriksaan terkait) penyitaan uang Rp6 miliar,” ujar juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 11 Juli 2024.

Tessa enggan menjelaskan asal muasal uang itu. Tapi, KPK sebelumnya menyebutkan adanya pengembalian uang dengan total yang sama dari Manajer Enjiniring pada PT PLN (Persero) UIK SBS Budi Widi Asmoro terkait kasus ini.

KPK Periksa Manajer Audit Investigasi 2B PLN, Ini yang Diulik

Artikel lainnya yang banyak diakses yaitu data pelamar kerja dipakai untuk pinjaman online (pinjol). Departemen Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Hudiyanto, mengatakan pihaknya akan memastikan apakah perusahaan-perusahaan pinjaman online yang terlibat telah memenuhi kebijakannya sebagai pelaku jasa keuangan atau tidak.

"Kami sudah menerima lima pengaduan dan kami sudah memanggil tiga di antara pelaku usaha yang dilaporkan untuk dimintai keterangan,” kata Hudiyanto dalam tayangan Metro TV, Kamis, 11 Juli 2024.
Hudiyanto menjelaskan dalam sektor jasa keuangan jika ada aduan terjadi dulu disebut internal describe resolution. OJK akan memberikan kesempatan kepada pihak yang dilaporkan untuk memberikan penjelasan terkait dengan masalah yang terjadi.

“Bagaimana itu terjadi, apa penjelasan yang mereka sampaikan kepada kami, kok bisa ini ada penipuan seperti ini terjadi, bagaimana mereka melakukan KYC, apakah tidak sesuai dengan ketentuan kami,” ucap Hudiyanto.

Data Pelamar Kerja Dipakai Pinjaman Online, Ini yang Dilakukan OJK

Pemberitaan pengawasan internal Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga banyak diakses. Pemberhentian tidak hormat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari, lantaran kasus asusila dinilai Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati, sebagai bentuk kurangnya pengawasan internal KPU. Pernyataannya ini bukan tanpa sebab, karena sebelum-sebelumnya KPU juga sering melakukan pelanggaran.

“Pak Hasyim yang diberhentikan oleh DKPP itu kan puncaknya, tapi sebelum-sebelumnya kalau dikaitkan dengan pelanggaran etika KPU itu sudah berulang kali mendapatkan sanksi etik oleh DKPP dengan berbagai macam kasus,” kata Khoirunnisa dalam tayangan Metro TV, Kamis, 11 Juni 2024.

Melihat berbagai persoalan yang terjadi, Khoirunnisa menilai memang ada masalah terkait profesionalisme, etika, dan integritas yang harus segera dibenahi. Khoirunnisa berharap jangan sampai publik menilai penyelenggara pemilu saat ini tidak layak.

“Kita sudah mau Pilkada, memang secara teknis yang menyelenggarakan adala KPU Daerah, tapi KPU ini membuat kebijakannya, penanggung jawab akhir semua ada di KPU,” tutur Khoirunnisa.

Perludem: Pengawasan Internal KPU Masih Kurang Sebabkan Terjadi Pelanggaran

(ABK)

Bisnis.com, JAKARTA--DPR menyarankan pihak industri keuangan melakukan evaluasi menyeluruh tata kelola sistem keuangan digital sesuai aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad mengatakan bahwa beberapa kasus terkait penyalahgunaan identitas pribadi untuk membuat rekening bank dan mengajukan pinjaman online tanpa sepengetahuan para pemilik identitas yang sah harus menjadi bahan evaluasi pihak perbankan.

Politisi Partai Gerindra tersebut mengatakan sesuai amanat UU ITE No. 1 Tahun 2024, transaksi keuangan digital wajib diamankan dengan Tanda Tangan Elektronik yang tersertifikasi.

Selain itu, menurutnya, kementerian dan lembaga juga harus memiliki Data Center dan Disaster Recovery Center yang ada di dalam amanat UU ITE.

"Selama DRC belum ada, maka akan ada terus korban-korban lainnya," tuturnya di Jakarta, dikutip Kamis (11/7/2024).

Dia juga meminta pihak OJK turun gunung dan tidak hanya menerima laporan terkait penyalahgunaan data, tetapi melakukan pengawasan bahkan menindaklanjuti laporan masyarakat.

"Jadi, mulai dari dia (OJK) yang memberi izin, dia juga yang mengawasi, dia yang menyelidiki dan dia yang menindak atau memvonis," katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan bahwa pihaknya akan mendalami semua laporan masyarakat terkait penyalahgunaan identitas pribadi pelamar kerja untuk pinjol yang sempat viral.

Dia memastikan OJK akan memberikan sanksi tegas apabila ada kelalaian dari pihak bank maupun fintech.

"Kami akan lihat lebih lanjut pendalaman mengenai hal itu, karena tentu kalau hal itu benar dan demikian berarti itu tidak tepat dengan perilaku suatu perusahaan di sektor jasa keuangan," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com- Karyawan toko ponsel di Pusat Grosir Cililitan (PGC), Jakarta Timur, yang menyalahgunakan data pribadi puluhan pelamar kerja untuk pinjaman online (pinjol) disebut memiliki hubungan dekat dengan para korban.

Beberapa korban merupakan teman sekolah, tetangga, hingga saudara dari pelaku.

Kuasa hukum para korban, Muhammad Tasrif Tuasamu, mengungkapkan, kedekatan tersebut membuat korban memercayai pelaku.

"(Para korban) ini percaya-percaya saja karena ada yang teman sekolah, tetangga, pelanggan toko, dan bahkan ada saudaranya sendiri," kata Tasrif saat dihubungi Kompas.com, Senin (8/7/2024).

Selain membantu menawarkan pekerjaan, kata Tasrif, pelaku juga menggunakan modus pemberian hadiah untuk mencuri data pribadi para korban.

"Ya, jadi modusnya ini ada bermacam-macam. Ada modus diming-imingi hadiah semacam doorprize. Kemudian ada juga yang dijanjikan pekerjaan bagian administrasi di konter PGC lah ya," ujar Tasrif.

Namun, bukannya mendapatkan hadiah atau pekerjaan, menurut Tasrif, para korban justru mendapatkan tagihan dari sejumlah aplikasi pinjaman online.

"Janji-janji (pelaku) itu tidak ada yang terlaksana sampai detik ini," jelas dia.

Diberitakan sebelumnya, karyawan toko ponsel di PGC, Kramatjati, Jakarta Timur, menyalahgunakan data pribadi 26 pelamar kerja untuk pinjaman online.

Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicolas Ary Lilipaly mengatakan, karyawan tersebut berpura-pura membantu orang lain yang ingin bekerja di toko ponsel di PGC. Pelaku pun meminta data para korban sebagai syarat melamar kerja.

"Kami sampaikan bahwa si terlapor, dalam hal ini R, melakukan modus operandi berupa dia berlagak seperti penyalur tenaga kerja di konter handphone," kata Nicolas Ary Lilipaly saat jumpa pers di Mapolres Metro Jakarta Timur, Senin.

Data pribadi yang diminta meliputi foto KTP dan swafoto si pelamar. Data itu kemudian disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman online.

"Demikian dia mencari mangsa dengan catatan korban atau mangsa ini dapat memberikan identitas aslinya berupa KTP dan membuat foto swafoto (selfie) dirinya dari setiap korban itu sendiri," sambung dia.

Menurut Nicolas, dengan modusnya tersebut, pelaku mendapat korban lebih kurang 26 orang dengan jumlah kerugian lebih dari Rp 1 miliar.

"Kerugiannya ada sampai Rp 1 miliar lebih," ujarnya.