Bisnis.com, JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berencana memanggil travel-travel haji dan jemaah haji khusus usai adanya laporan mengenai penyelewengan penggunaan kuota haji khusus di 2024.

Anggota Pansus Haji Luluk Nur Hamidah menyampaikan, pemanggilan ini dilakukan agar Pansus dapat melakukan pendalaman penggunaan kuota haji khusus terhadap penyelenggara perjalanan haji, termasuk jemaah haji khusus.

“Jadi beberapa pihak travel kita panggil dan juga beberapa jemaah yang berangkat yang menggunakan akses kuota haji khusus,” kata Luluk saat ditemui di Ruang Rapat Banggar, DPR RI, Kamis (22/8/2024).

Menurut laporan yang diterimanya, terdapat beberapa calon jemaah yang membayar dengan nominal tertentu ke travel haji agar bisa berangkat lebih cepat alias tidak sesuai antrian. Padahal, calon jemaah ini baru mendaftar tahun lalu.

Luluk menyebut, kasus ini tidak hanya terjadi pada jemaah haji khusus tapi juga jemaah reguler. Dia mengungkap, terdapat beberapa jemaah haji reguler yang baru mendaftar sekitar lima tahun tetapi sudah bisa berangkat haji tahun ini dan mengambil porsi kuota tambahan.

Menurutnya, tindakan tersebut telah menyalahi aturan yang telah disepakati, di mana baik haji reguler maupun khusus harus berangkat sesuai dengan antriannya.

Oleh karena itu, pihaknya turut berencana memanggil jemaah haji reguler untuk melakukan verfiikasi terhadap laporan-laporan yang masuk ke lembaganya.

“Kira-kira bener nggak yang tadi karena adanya sejumlah uang yang mereka bayarkan sehingga membuat mereka bisa berangkat dan mengambil porsi yang kuota tambahan itu,” tuturnya.

Untuk diketahui, kuota haji Indonesia 2024 telah disepakati sebanyak 241.000 jemaah. Jumlah itu terdiri dari 221.000 jemaah kuota resmi 2024 dan 20.000 jemaah untuk kuota tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi.

Dengan alokasi tersebut, DPR menilai bahwa kuota untuk haji reguler seharusnya mencapai 221.720 jemaah dan 19.280 jemaah untuk kuota haji khusus. Mengingat, kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8% dari kuota haji Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No.8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Namun, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengubah komposisi pembagian kuota haji menjadi 213.320 untuk jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menag pada 13 Maret 2024.

Hal tersebut lantas menjadi pembahasan dalam rapat Pansus pada Rabu (21/8/2024). Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief yang hadir sebagai saksi dalam rapat tersebut lantas dihujani dengan berbagai pertanyaan, mulai dari pembagian kuota haji khusus 2024 hingga dasar hukum pengalihan kuota.

Sejumlah Anggota Pansus Haji sempat mempertanyakan siapa yang memiliki ide untuk mengubah kuota haji dan cara menentukan travel yang memberangkatkan jemaah haji khusus.

“Bagaimana cara menentukan travel yang memberangkatkan jemaah haji khusus? Bagaimana menentukan jumlah jemaah yang diutus per travel?”

“Apakah bapak mengenal adanya kuota percepatan? Mekansimenya gimana?”

Anggota Pansus Haji John Kenedy Azis juga menanyakan apakah benar ada jemaah haji yang berangkat tidak berdasarkan Sistem Informasi dan Komputerasi Haji Terpadu (Siskohat).

“Apakah betul ada pemberangkatan jemaah haji itu reguler/khusus tidak berdasarkan Siskohat padahal kuota haji khusus sudah antri 7 tahun, landasan hukumnya? Darimana kok bisa tiba-tiba berangkat?” tanya dia, Rabu (22/8/2024).

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menggelar penyelidikan dugaan penyelewengan kuota haji. Asalkan, bukti yang didapat atas dugaan tersebut tercukupi.

"Iya, kalau memang laporan itu sudah lengkap, sangat berpeluang untuk diinginkan dan lanjut ke tahap selanjutnya yaitu penyelidikan," kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 2 Agustus 2024.

Ada lebih dari satu laporan dugaan penyelewengan kuota haji ini. Semua aduan yang masuk kini masih dianalisis KPK.
"Prosesnya sebagaimana yang sudah pernah beberapa kali saya sampaikan tentunya akan ditelaah, akan dicek kelengkapan administrasi, kelengkapan dokumennya, apabila lengkap tentunya bisa diteruskan ke tingkat yang lebih lanjut dalam hal ini adalah penyelidikan," ucap Tessa.

KPK memastikan tidak ada aduan yang diabaikan. Namun, tingkat kerahasian laporan harus sangat dijaga oleh Lembaga Antirasuah.

Baca juga: Menag Yaqut Dilaporkan, KPK Pastikan Semua Aduan Ditindaklanjuti

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dan Wakil Menteri Agama (Wamenag) Saiful Rahmat Daisuki menjadi pihak yang dilaporkan ke KPK. Kedua pejabat itu dinilai bisa bertanggung jawab atas dugaan penyelewengan kuota haji yang sampai mendapatkan perhatian DPR tersebut.

Sebelumnya, KPK merespons rencana panitia khusus (pansus) DPR untuk mengusut penyelewengan kuota haji. Lembaga Antirasuah siap untuk mendampingi pedalaman kejadian tersebut.

“KPK menyambut positif pansus yang dibuat, tentunya apabila nanti ada permintaan dari DPR untuk pendampingan KPK, kita akan lihat dalam kapasitas apa KPK bisa mendampingi kegiatan tersebut,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 12 Juli 2024.

Tessa belum bisa memerinci langkah yang akan diambil pihaknya atas permintaan tersebut. Tapi, kata dia, KPK siap membuka kasus jika terindikasi korupsi.

“Mungkin apabila ditemukan ada indikasi korupsi di situ, baru nanti, baik itu pencegahan maupun penindakan bisa turun. Tapi tentunya sejauh ini kita belum ada tindakan apa pun. Tapi pada prinsipnya KPK menyambut positif,” ucap Tessa.

(END)