Bisnis.com, JAKARTA - Panitia Khusus atau Pansus Hak Angket Haji 2024 DPR RI memastikan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan kuota haji tambahan oleh Kementerian Agama (Kemenag) tetap berlanjut.

Hal tersebut disampaikan Anggota Pansus Hak Angket Haji 2024 Wisnu Wijaya untuk merespons hasil Survei Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (SKJHI).

“Penyelidikan pansus tetap berjalan, bahkan hampir tiba pada kesimpulan,” kata Wisnu dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin (23/9/2024).

Kendati begitu, Wisnu menghormati hasil survei tersebut. Pasalnya, hasil survei dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam pengambilan kebijakan untuk perbaikan penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang.

Hasil survei ini, kata Wisnu, juga menunjukkan bahwa pemerintah melalui BPS menaruh perhatian terhadap usaha perbaikan layanan haji ke depan, tidak hanya DPR.

Ke depannya, Wisnu mengharapkan agar Tim Pengawas DPR dapat dilibatkan sebagai responden dalam survei yang dilakukan oleh BPS.

“Akan sangat baik bila Timwas DPR juga dapat dilibatkan sebagai responden dalam survei yang dilakukan oleh BPS tersebut,” ujarnya.

Untuk diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data Hasil Survei Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (SKJHI). Hasil survei menunjukkan indeks kepuasan jemaah haji Indonesia (IKJHI) tahun 2024 mengalami peningkatan.

IKJHI tahun 2024 mencapai 88,20 atau naik 2,37 poin dari tahun lalu yang mencapai 85,83. Nilai ini menunjukkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji 2024 sangat memuaskan. Kendati meningkat, indeks tersebut masih lebih rendah dibanding IKJHI 2022 yang tercatat mencapai 90,45.

“Secara umum, jemaah haji Indonesia telah menerima semua pelayanan yang diberikan oleh pemerintah secara sangat memuaskan,” tulis BPS dalam laporannya, dikutip Senin (23/9/2024).

Sebanyak 14.400 jemaah haji dilibatkan dalam survei ini, yang terbagi dalam 7 titik pengamatan yakni Bandara Madinah Kedatangan, Bandara Jeddah Kedatangan, Madinah Gelombang 1, Makkah Pra Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina), Armuzna, Makkah Pasca Armuzna, dan Madinah Gelombang 2.

Tingkat kepuasan jemaah haji Indonesia tertinggi dicapai oleh daerah kerja/satuan operasi Bandara, dengan nilai indeks sebesar 90,83. Kenaikan nilai IKJHI terbesar dibandingkan 2023 adalah operasi Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina), naik sebesar 5,23 poin.

Sementara itu, jenis layanan dengan nilai IKJHI tertinggi adalah layanan transportasi bus shalawat dengan nilai indeks mencapai 91,61 poin.

Bisnis.com, JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 DPR RI mengungkap sejumlah temuan usai melakukan penyelidikan terhadap sejumlah penyelenggara ibadah haji 1445H/2024M.

Anggota Pansus Hak Angket Haji 2024, Wisnu Wijaya, menyampaikan, setidaknya terdapat tujuh temuan yang berhasil diperoleh Pansus Hak Angket Haji 2024.

Pertama, proposal pembagian rata kuota haji tambahan berasal dari Kementerian Agama (Kemenag) bukan dari otoritas Arab Saudi.

Kedua, sebanyak 3.500 jemaah haji khusus berangkat dengan masa tunggu nol tahun. Ketiga, adanya dugaan manipulasi data di Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) yang membuat jadwal keberangkatan jemaah tidak sesuai dengan ketentuan.

“Ada yang dimajukan lebih awal dan ada yang diundur sehingga memunculkan kecurigaan adanya transaksi di luar prosedur resmi,” ujar Wisnu dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/9/2024).

Temuan berikutnya yaitu adanya tekanan pada sejumlah saksi dari unsur jemaah hingga pejabat sepanjang penyelidikan. Kelima, pelaporan data keberangkatan haji khusus melalui sistem Siskohat dan Siskopatuh tidak berjalan real-time, sehingga data keberangkatan sering kali terlambat atau tidak lengkap.

Bahkan kata Wisnu, setelah operasional haji selesai beberapa Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) belum melaporkan jumlah jemaah yang berangkat, menyebabkan ketidakpastian jumlah jemaah yang berangkat.

Keenam, yaitu tidak ada regulasi yang jelas terkait pelunasan. Dengan demikian, hanya jemaah yang memiliki akses informasi dan sumber daya dari PIHK tertentu yang lebih diuntungkan dibanding jemaah lain dalam hal percepatan keberangkatan.

Temuan ketujuh, yakni pengawasan Kemenag yang dinilai tidak memadai terhadap PIHK lantaran kerap gagal melaporkan keberangkatan jemaah tepat waktu dan tidak ada sanksi yang tegas untuk ketidakpatuhan ini.

Wisnu mengatakan, investigasi yang dilakukan Pansus Haji bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi penyelenggaraan haji dengan kualitas pelayanan yang lebih adil, transparan, dan akuntabel di masa mendatang.

Adapun, rekomendasi dalam bentuk laporan yang telah disetujui oleh Rapat Paripurna akan diteruskan ke Presiden lewat Pimpinan DPR.

Seiring dengan adanya temuan-temuan tersebut, Pansus Haji memperingatkan Sekjen Kemenag untuk memprioritaskan panggilan rapat dari DPR RI agar ke depannya tak ada lagi pejabat Kemenag yang mangkir dengan dalih penugasan instansi.

“Kami menyampaikan pesan peringatan kepada Sekjen Kemenag agar memprioritaskan panggilan pansus angket haji DPR,” tegasnya.

Ancam Panggil Paksa Menag

Sebelumnya, Pansus Hak Angket Haji 2024 mengancam akan meminta kepolisian untuk memanggil paksa Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas ke DPR RI setelah tiga kali mangkir panggilan.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR Marwan Jafar mengatakan pihaknya akan segera mengirimkan surat panggilan ketiga minggu ini. Mestinya, pada Senin (9/9/2024), Menag Yaqut diundang untuk menghadiri rapat bersama Pansus Haji. Namun, sang Menag mangkir lagi.

"Mangkir lagi ketiga kalinya, sesuai dengan UU MD3 ya harus dipanggil ketiga kali dan kalau perlu kita menggunakan polisi secara paksa," kata Marwan dalam konferensi pers di Komisi IV, Selasa (10/9/2024).

Sementara itu, Menag Yaqut Cholil Qoumas menepis kabar bahwa dirinya mangkir panggilan rapat Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 DPR RI.

“Saya belum pernah mendapatkan surat panggilan itu. Bisa dicek di kesekretariatan kesekjenan DPR kan bisa dicek ya,” kata Yaqut di Kompleks Parlemen, Rabu (11/9/2024).

Yaqut pun mempertanyakan dasar informasi tersebut lantaran dia mengaku belum pernah mendapat surat panggilan rapat Pansus Hak Angket Haji 2024.

“Makanya saya pengen tahu juga. Apakah benar saya sudah pernah dipanggil dua kali? Karena kok saya belum menerima [surat panggilan] sampai saya datang ke sini nih saya belum pernah menerima nih surat. Apakah surat itu tidak sampai ke saya, salah alamat atau bagaimana saya tidak tahu,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 kembali menunjukkan bukti Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tidak kooperatif lantaran sudah 2 kali tak memenuhi panggilan untuk rapat di DPR RI.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR Marwan Jafar mengatakan pihaknya menduga Menag Yaqut berbohong pada panggilan kedua ini. Sebab, Yaqut disebut izin tidak hadir lantaran ada agenda Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) di Samarindah, Kalimantan Timur.

"Jadi alasannya MTQ, tetapi pada kenyataannya ternyata kita menemukan surat yang ada di dalam Kementerian Agama bahwa pada hari ini dia sedang melakukan rapat koordinasi jam 3 sore ini kantor Kemenag," kata Marwan dalam konferensi pers di Komisi IV, Selasa (10/9/2024).

Menurut dia, temuan tersebut merupakan bukti 'kucing-kucingan' Yaqut dengan Pansus Haji 2024. Dia menunjukkan bukti surat undangan rapat kordinasi jam 3 sore ini di Kantor Kemenag yang dikirimkan Sekretaris Jenderal Kemenag untuk Menteri nya.

Sebelumnya, Pansus Haji sempat sidak ke Siskohat lantaran pihak Kemenag terus mangkir dengan alasan pergi ke Arab Saudi. Namun, saat disidak terlihat 2 pejabat Kemenag yang ada di kantor tersebut.

"Jadi surat itu sudah kita luncurkan beberapa hari yang lalu untuk mengundang, ternyata ada konfirmasi tidak bisa hadir, tadi sudah saya sampaikan karena alasan MTQ tetapi ternyata ada rapat koordinasi di dalam Kemenag. Ini sungguh ada semacam kebohongan atau pembangkangan terhadap undangan dari Pansus," tuturnya.

Marwan menerangkan bahwa pembahasan pansus kali ini yang mengundang Menag Yaqut untuk membahas komprehensif carut marut penyelenggaraan haji 2024.

"Tentunya tidak satu per satu soal pelayanan dan penyelenggaraan haji yang amburadul, tenda yang kemana mana itu ditempati banyak orang, pembagian kuota yg 50 : 50 untuk haji reguler yang penambahan 20.000 itu. jadi haji khusus itu juga ada kecurangan, haji reguler pun juga ada kecurangan, jadi dua-duanya ada kecurangan," terangnya.

Lebih lanjut, Marwan akan kembali menyurati Menag Yaqut untuk hadir dalam rapat Pansus minggu ini dan memberikan keterangan. Dia menilai Yaqut hanya membuang-buang waktu hingga masa kerja DPR saat ini selesai.

"Mangkir lagi ketiga kalinya, sesuai dengan UU MD3 ya harus dipanggil ketiga kali dan kalau perlu kita menggunakan polisi secara paksa. Ketiga kalinya nanti masih, mungkin minggu ini harus maraton kita undang, karena waktunya sudah semakin mepet, kan tinggal 3 minggu lagi," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR mencecar Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama (Kemenag) Jaja Jaelani terkait 3.503 jemaah haji khusus tahun 2024 yang langsung berangkat atau tanpa waktu tunggu. Padahal, seharusnya berangkat pada 2031.

Anggota Pansus Haji dari Fraksi Golkar John Kenedy Azis mempertanyakan apa pertimbangan 3.503 calon jemaah haji tersebut bisa langsung berangkat padahal ada daftar antrean yang mencapai 167.000 orang.

“Tadi disampaikan oleh verifikator yang berkaitan dengan haji khusus. Bahwa ada 3.503 haji khusus di tahun 2024, kalau kita lihat berdasarkan siskohat (Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu) berangkatnya di 2031, apa pertimbangan sodara diberangkatkan lebih awal dari 2031?” tanya John kepada Jaja dalam rapat pansus haji di kompleks MPR/DPR RI, Senin (9/9/2024).

Dikutip dari YouTube TVR Parlemen, Jaja pun menjawab bahwa calon jemaah haji tersebut memang seharusnya berangkat pada tahun 2030-an.

Namun, dia mengungkapkan, masih tersisa sekitar 4.000 kuota haji khusus sehingga dimintakan kepada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) untuk mengisi kuota tersebut.

“Di dalam pengisian kuota, saya sampaikan kepada PIHK kuota tambahan setelah diisi dari kuota 10.000. Yang nomor urut itu kan sebanyak 9.400 jadi masih ada 4.000,” kata Jaja.

Menurut Jaja, PIHK menginformasikan bahwa banyak calon jemaah dalam antrean yang tidak siap.

“Kami sudah sampaikan ke PIHK silakan diisi nomor berikutnya tapi nampaknya tidak semua jemaah yang nomor berikut itu tidak mengisi Pak. Enggak ada yang siap mereka bilang. Dari tidak kesiapan itu, mereka ikuti nomor antrean di PIHK,” ujarnya.

Mendengar penjelasan Jaja, John kembali mempertanyakan keputusannya mengikuti PIHK dibandingkan mengikuti nomor antrean yang tercantum dalam Siskohat.

“Kalau misalnya koteks seperti itu buat apa siskohat karena dikesampingkan. Ada orang yang sudah antre sampai tujuh tahun, tapi di sisi lain Anda tidak berikan jatah itu pada mereka, apa alasan sodara jatah itu tdak diberikan pada orang yang sudah lama antre berdasarkan nomor urutnya?” ujar John.

Jaja lantas mengatakan kembali bahwa pihaknya sudah membuka kesempatan seluas-luasnya bahkan mengumumkan perihal tambahan kuota haji khusus. Tetapi, berdasarkan laporan PIHK calon jemaah dalam antrean tidak siap.

Merasa tak puas dengan jawaban Jaja, John menantang untuk memberikan bukti bahwa telah melakukan pengumuman hingga bukti telah melakukan verifikasi terhadap data yang diberikan PIHK.

“Mana buktinya? Kenapa sodara terima saja, kan masih ada yang tujuh tahun lalu yang nomor sekian-sekian itu. Apa bukti, apa pernah sodara tolak (usulan PIHK)?” cecar John.

Jaja menjawab bahwa pihaknya sudah melakukan verifikasi dan pernah menolak usulan PIHK.

“Tentunya kita meverifikasi dari usulan (PIHK). Terus yang kedua kita tanyakan juga pada PIHK, 'nomor berikutnya mana in’i. Itu tdak ada yang siap berangkat kata PIHK,” kata John.

Sementara itu, dikutip dari laman resmi Kemenag, Juru Bicara Kemenag Anna Hasbie menjelaskan bahwa pengisian kuota haji khusus dibagi dua 16.305 kuota pokok dan 9.222 kuota tambahan.

Tahapan pengisian 16.305 kuota pokok jemaah haji khusus 1445 H/2024 M dibuka untuk tahap I pada 12–15 Desember 2023. Tahap ini diperuntukkan bagi jemaah dengan tiga kriteria.

Pertama, jemaah haji yang sudah melunasi pada tahun lalu tetapi tertunda keberangkatannya yang jumlahnya 2.322 orang. Kedua, jemaah haji yang memang secara urutan nomor porsi masuk alokasi kuota berhak melunasi tahun ini yang jumlahnya mencapai 13.806. Ketiga, jemaah yang masuk prioritas lanjut usia atau lansia yang jumlahnya ada 177 orang.

“Jadi pada pelunasan tahap pertama, jelas Kemenag memberikan porsi kepada jemaah yang sudah melunasi tahun lalu dan jemaah yang memang secara urutan sesuai nomor porsi. Jadi mereka diberi kesempatan pertama untuk melunasi, bersamaan juga dengan prioritas lansia,” kata Anna.

“Jika tahap ini sudah melunasi semua, maka tidak perlu lagi pelunasan tahap berikutnya. Namun faktanya, setelah diberi kesempatan, yang melunasi hanya 12.487 orang. Masih ada 3.818 kuota yang belum terisi,” ujarnya.

Karena masih ada kuota yang belum terisi, dibuka pelunasan tahap II, dari 27 Desember 2023–2 Januari 2024.

Tahap ini diperuntukkan bagi jemaah dengan kriteria: a) Jemaah haji gagal sistem tahap 1; b) Pendamping Jemaah haji Lanjut Usia; c) Penggabungan mahram/keluarga; d) Penyandang disabilitas dan pendamping; e) Nomor porsi urut berikutnya. Hasilnya, ada 2.635 yang melunasi. Sehingga masih tersisa 1.183 kuota.

“Kita buka pemenuhan Sisa Kuota Tahap II, pada 10–12 Januari 2024. Kriterianya adalah jemaah haji dengan nomor porsi urut berikutnya berbasis PIHK serta kesiapan jemaah dan PIHK. Tercatat 1.005 melunasi dan tersisa 178 kuota,” kata Anna.

“Jadi, sampai akhir pelunasan, masih terdapat 178 kuota pokok untuk jemaah haji khusus. Tidak ada T Nol atau jemaah baru mendaftar langsung melunasi,” ujarnya lagi.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) buka suara mengenai 3.503 jemaah haji khusus yang berangkat tanpa antre pada 2024. Kementerian memastikan pengisian kuota haji 1445H/2024 M telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Merujuk data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), sebanyak 3.503 orang mendaftar dan berangkat pada 2024. Juru Bicara Kemenag Anna Hasbie menyebut, istilah yang digunakan adalah nol tahun.

“Kita transparan. Kita serahkan data 3.503 jemaah nol tahun ke Pansus Angket Haji,” kata Anna dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/9/2024).

Anna menyampaikan, sebanyak 3.503 jemaah itu telah melakukan pelunasan pada tahap pengisian sisa kuota, tepatnya pada rentang 19 Februari sampai Juni 2024.

Hal ini sekaligus membantah pernyataan Anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 DPR RI Marwan Dasopang yang menyebut bahwa para jemaah tersebut telah melakukan pelunasan sejak Januari 2024.

“Pernyataan Marwan Dasopang bahwa jemaah nol tahun sudah melunasi sejak Januari itu jelas tidak benar, bahkan cenderung fitnah karena tidak sesuai data. Sebab, kami punya data tahapan setiap pelunasan jemaah haji khusus,” tegasnya.

Anna menuturkan, pengisian kuota haji khusus sendiri dibagi dua, di mana 16.305 kuota pokok dan 9.222 kuota tambahan. Secara terperinci, pengisian 16.305 kuota pokok jemaah haji khusus 1445 H/2024 M dibuka untuk tahap I pada 12-15 Desember 2023.

Tahap ini, kata Anna, diperuntukkan bagi jemaah dengan tiga kriteria. Pertama, jemaah haji yang sudah melunasi pada tahun lalu tetapi tertunda keberangkatannya. Ini jumlahnya 2.322 orang.

Kedua, jemaah haji yang memang secara urutan nomor porsi masuk alokasi kuota berhak melunasi tahun ini. Jumlahnya mencapai 13.806 orang. Ketiga, jemaah yang masuk prioritas lanjut usia atau lansia. Jumlahnya ada 177 orang.

Jika tahap ini semua telah melakukan pelunasan, maka calon jemaah tidak perlu melakukan pelunasan di tahap berikutnya. Kendati begitu, Anna mengungkap bahwa hanya 12.487 orang yang melakukan pelunasan pada tahap I.

“Masih ada 3.818 kuota yang belum terisi,” ungkapnya.

Pihaknya kemudian membuka pelunasan tahap II dari 27 Desember 2023-2 Januari 2024 lantaran masih ada kuota yang belum terisi. Tahap ini diperuntukkan bagi jemaah haji gagal sistem tahap, pendamping jemaah haji lanjut usia, penggabungan mahram/keluarga, penyandang disabilitas dan pendamping, serta nomor porsi urut berikutnya. Hasilnya, ada 2.635 yang melunasi sehingga masih tersisa 1.183 kuota.

Kemudian, pemerintah kembali membuka pemenuhan sisa kuota tahap II pada 10-12 Januari 2024 dengan kriteria jemaah haji dengan nomor porsi urut berikutnya berbasis Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) serta kesiapan jemaah dan PIHK. Pada tahap ini, tercatat sebanyak 1.005 melunasi dan tersisa 178 kuota.

“Jadi, sampai akhir pelunasan, masih terdapat 178 kuota pokok untuk jemaah haji khusus. Tidak ada T Nol atau jemaah baru mendaftar langsung melunasi,” tuturnya.

Pada tahap berikutnya, terdapat 9.222 kuota tambahan bagi jemaah haji khusus. Jika ditambahkan dengan 178 sisa kuota pokok, jumlahnya menjadi 9.400 kuota.

Pengisian kuota tambahan jemaah haji khusus 1445 H/2024 M tahap I dibuka pada 30 Januari-5 Februari 2024. Tahap ini diperuntukkan bagi jemaah haji dengan nomor urut pendaftaran secara nasional.

Namun faktanya, hanya sebanyak 4.204 jemaah yang melunasi sehingga masih ada sisa kuota 5.196. Lantaran masih ada sisa kuota, pemerintah kembali membuka tahap pengisian sisa kuota.

Tahap ini dibuka dalam beberapa kali perpanjangan, mulai dari 19-21 Februari 2024, 23-26 Februari 2024, hingga 29 Februari-1 Maret 2024. Tahap ini diperuntukkan bagi jemaah haji yang terdaftar di Siskohat berdasarkan kesiapan jemaah haji dan PIHK.

Hingga 1 Maret 2024, terdapat 25.522 jemaah haji khusus yang melakukan pelunasan sehingga hanya tersisa 5 kuota. Namun, ada sejumlah jemaah yang menunda keberangkatan padahal sudah melunasi hingga dibuka kembali tahapan pengisian sisa kuota sampai 12 Juni 2024.

“Untuk optimalisasi, terdapat 3.503 jemaah T Nol yang melunasi pada tahap pengisian sisa kuota dari 19 Februari-12 Juni 2024. Tapi itu tentu berbasis pada persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam regulasi,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 DPR RI menemukan ada perbedaan penjelasan soal pembagian kuota haji 2024 oleh Kementerian Agama (Kemenag).

Wakil Ketua Pansus Hak Angket Haji 2024 Marwan Dasopang menyampaikan, Kementerian Agama (Kemenag) dalam rapat kerja bersama Komisi VIII sempat menyebut bahwa penempatan kuota ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi.

“Menteri Agama menyebut kalau penempatan kuota itu ditentukan oleh pihak Saudi pada 11 Maret 2024. Pertanyaan anggota [Komisi VIII] apakah mungkin Saudi tahu kebutuhan kita kalau tidak dijelaskan? [Kata Kemenag] Enggak ini sudah ditetapkan [Saudi],” ungkap Marwan kepada Bisnis, di Kompleks Parlemen, Selasa (27/8/2024).

Namun penjelasan tersebut ternyata bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh sejumlah pejabat Kemenag yang dihadirkan sebagai saksi dalam Pansus.

Menurut penjelasan Kantor Urusan Haji (KUH) di Arab Saudi, Marwan mengungkap bahwa Kementerian Haji Arab Saudi melalui draft awal Memorandum of Understanding (MoU) menetapkan kuota haji Indonesia sebanyak 241.000 jemaah tanpa adanya pembagian kuota haji reguler dan haji khusus.

“Terakhir penjelasan KUH itu awalnya masuk kuota itu gelondongan 241.000 diolah di Menteri Agama, disampaikan ke pihak Saudi, barulah di situ muncul pembagian. Maka mereka memang mendesain [pembagian kuota] itu,” jelas Marwan.

Sebagai informasi, dalam rapat kerja komisi VIII dengan Menteri Agama pada 18 Maret 2024, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief menuturkan bahwa kuota haji Indonesia ditetapkan sebanyak 241.000 jemaah tanpa adanya pembagian kuota haji reguler dan haji khusus, pada saat pemerintah Indonesia dan Kementerian Haji Arab Saudi menandatangani MoU pada Januari 2024.

“Pada MoU yang ditandatangani Pak Menteri dan dihadiri oleh Ketua Komisi itu jumlah petugas masih 2.200 dan kuota jemaah 241.000 tanpa pembagian,” jelas Hilman dalam raker, dikutip Selasa (27/8/2024).

Lalu Hilman menyebut ada perubahan kuota saat Kemenag kembali ke Indonesia dan pembagian kuota dilakukan di dalam e-Hajj oleh Kerajaan Arab Saudi yakni 27.000 untuk haji khusus dan 213.000 untuk haji reguler.

“Dari situ pada 11 itu ada perubahan kuota dan 16 baru kemudian ada kuota pembagian yang dilakukan di dalam e-hajj oleh Kerajaan Saudi,” tutur Hilman.

Lebih lanjut dia menyampaikan, terkait perubahan tersebut, Kemenag melakukan penyesuaian terhadap dua regulasi yakni regulasi Arab Saudi dan Indonesia.

“Kami mencoba melakukan penyesuaian termasuk mendiskusikan nilai manfaat untuk penyelenggaraan haji tahun ini karena memang dalam e-hajj dimunculkan seperti itu,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Kantor Urusan Haji (KUH) di Arab Saudi Nasrullah Jasam ungkap alur pembagian kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah untuk kuota haji reguler dan haji khusus.

Nasrullah menuturkan, sebelum Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Haji Arab Saudi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU), pemerintah Arab Saudi terlebih dulu mengirim draft MoU ke Kemenag melalui KUH.

Dalam draft tersebut, Nasrullah mengungkapkan bahwa jumlah kuota yang diberikan Kementerian Haji Arab Saudi sebanyak 241.000 jemaah tanpa adanya pembagian, baik untuk kuota haji reguler maupun haji khusus. Total 241.000 jemaah tersebut, sudah termasuk kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah.

“Seingat saya tidak ada [pembagian 50% untuk haji khusus dan 50% untuk haji reguler]. Yang diberikan tadi masih bulat 241.000, seingat saya seperti itu,” kata Nasrullah dalam rapat dengar pendapat dengan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 DPR RI, di Kompleks Parlemen, Selasa (27/8/2024).

Draft tersebut kemudian diberikan KUH ke Kemenag, dalam hal ini Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Selanjutnya, pihak Kemenag akan memberikan sejumlah penyesuaian dan masukan, termasuk pembagian kuota haji reguler dan haji khusus.

Setelah melakukan sejumlah penyesuaian, draft tersebut kemudian dikembalikan ke Kementerian Haji Arab Saudi untuk ditinjau kembali. Nasrullah menuturkan, pihak Kementerian Haji Arab Saudi telah menerima usulan dari Kemenag, sebelum akhirnya disepakati melalui penandatanganan MoU pada 8 Januari 2024 oleh kedua Menteri.

“Prinsipnya Kementerian Haji menyetujui saja asal demi kepentingan jemaah,” ujar Nasrullah.

Dalam MoU yang telah ditandatangani oleh kedua Menteri, Nasrullah mengungkapkan bahwa total kuota jemaah haji pada musim haji 1445H/2024M, sebesar 241.000 jemaah, setelah ada persetujuan dari raja terhadap permohonan penambahan kuota haji Indonesia sebesar 20.000 dengan ketentuan pembagian sebagai berikut:

a.jumlah jemaah haji yang datang melalui KUH, haji reguler 213.320 jemaah haji

b. jumlah jemaah haji yang datang dari perusahaan pariwisata dan di bawah pengawasan langsung kantor urusan haji 27.680 jemaah

Jawaban Nasrullah sekaligus membenarkan pertanyaan sejumlah anggota Pansus bahwa tidak ada pembahasan mengenai pembagian kuota tambahan untuk haji reguler dan haji khusus dalam draft yang diberikan Kementerian Haji Arab Saudi ke Kemenag.

“...sehingga Kementerian Agama memberikan pembagian 50:50 dan di acc oleh pemerintah Arab Saudi, betul?” tanya Anggota Pansus Hak Angket Haji 2024 Wisnu Wijaya dalam rapat.

Adapun pembagian jumlah kuota haji yang diajukan oleh Kemenag ke Kementerian Haji Arab Saudi tidak sesuai dengan kesepakatan dengan DPR RI di mana tambahan kuota seharusnya lebih banyak dialokasikan untuk haji reguler dengan formula 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus.

Kemenag secara sepihak tanpa izin dari DPR membagi rata kuota tambahan 20.000 jemaah untuk haji reguler dan haji khusus dan dinilai merugikan jemaah haji reguler yang telah lama menunggu untuk berangkat ke Tanah Suci.

Berdasarkan perubahan alokasi tersebut, Kemenag dinilai melanggar Undang-undang No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Atas dasar inilah, DPR membentuk Pansus untuk mengevaluasi temuan-temuan tersebut guna meningkatkan kualitas pelayanan haji di masa mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat Pelayanan Ibadah Haji dan Umrah Ade Marfuddin mengusulkan agar pemerintah membentuk Badan Haji di luar Kementerian Agama (Kemenag) lantaran penyelenggaraan ibadah haji selalu menyisakan masalah setiap tahunnya.

Ade Marfuddin menyampaikan, kehadiran Badan Haji sangat diperlukan karena akan bersifat independen serta berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sama halnya seperti Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

“Kami mengusulkan agar dibentuk bukan hanya sekedar bagian dari Kemenag tapi sudah menjadi Badan sendiri sehingga bisa punya otoritas sendiri dan menata dengan baik [penyelenggaraan haji],” kata Ade Marfuddin dalam Dialektika Demokrasi ‘Menanti Rekomendasi Pansus Angket Haji DPR’, dikutip Jumat (23/8/2024).

Lebih lanjut dia menyebut, BPKH nantinya dapat dilebur ke dalam Badan Haji. Dengan begitu, pengelolaan dan tata laksana berada dalam satu Badan, dalam hal ini Badan Haji.

Mengingat masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir sebentar lagi, Ade mengharapkan agar Presiden Terpilih Prabowo Subianto dapat menata ulang tata kelola penyelenggaraan haji dengan membentuk Badan Haji.

“Kan sekarang pemerintah Prabowo yang akan menata ini, jadi tidak salah jika presiden baru bisa membentuk Badan Haji,” ujarnya.

Pembagian kuota antara haji reguler dan haji khusus pada 2024 menjadi perhatian Anggota DPR RI. Bagaimana tidak, sejumlah anggota menilai bahwa Kemenag telah melanggar kesepakatan pembagian kuota yang telah dibuat bersama Komisi VIII dalam Rapat Kerja (Raker).

Adapun Indonesia pada musim haji 2024 mendapat alokasi kuota haji sebanyak 241.000 orang. Jumlah itu terdiri dari kuota jemaah haji 2024 sebanyak 221.000 orang beserta kuota tambahan sebanyak 20.000 orang.

Dengan total alokasi tersebut, DPR menilai bahwa kuota untuk haji reguler seharusnya mencapai 221.720 orang dan haji khusus sebanyak 19.280 orang. Pasalnya, Undang-Undang No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, mengatur bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8% dari kuota haji Indonesia.

Sementara itu, Kemenag membagi kuota haji sebesar 221.000 jemaah menjadi 203.320 (92% dari total) untuk haji reguler dan 17.680 (8%) bagi haji khusus. Untuk kuota tambahan, Kemenag membagi sebesar 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Dengan pembagian tersebut, maka total kuota haji untuk haji khusus mencapai 27.680 orang.

Imbas dari masalah ini, DPR kemudian membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Pengawasan Haji 2024 dalam Rapat Paripurna, Selasa (9/7/2024). Nusron Wahid dari Fraksi Partai Golkar dipilih menjadi Ketua Pansus dan telah disepakati melalui pemilihan secara musyawarah mufakat.

Adapun tiga ruang lingkup utama yang menjadi fokus pansus yakni kuota dan keuangan haji, manajemen operasional haji, dan pembenahan sistem keuangan haji.

Bisnis.com, JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berencana memanggil travel-travel haji dan jemaah haji khusus usai adanya laporan mengenai penyelewengan penggunaan kuota haji khusus di 2024.

Anggota Pansus Haji Luluk Nur Hamidah menyampaikan, pemanggilan ini dilakukan agar Pansus dapat melakukan pendalaman penggunaan kuota haji khusus terhadap penyelenggara perjalanan haji, termasuk jemaah haji khusus.

“Jadi beberapa pihak travel kita panggil dan juga beberapa jemaah yang berangkat yang menggunakan akses kuota haji khusus,” kata Luluk saat ditemui di Ruang Rapat Banggar, DPR RI, Kamis (22/8/2024).

Menurut laporan yang diterimanya, terdapat beberapa calon jemaah yang membayar dengan nominal tertentu ke travel haji agar bisa berangkat lebih cepat alias tidak sesuai antrian. Padahal, calon jemaah ini baru mendaftar tahun lalu.

Luluk menyebut, kasus ini tidak hanya terjadi pada jemaah haji khusus tapi juga jemaah reguler. Dia mengungkap, terdapat beberapa jemaah haji reguler yang baru mendaftar sekitar lima tahun tetapi sudah bisa berangkat haji tahun ini dan mengambil porsi kuota tambahan.

Menurutnya, tindakan tersebut telah menyalahi aturan yang telah disepakati, di mana baik haji reguler maupun khusus harus berangkat sesuai dengan antriannya.

Oleh karena itu, pihaknya turut berencana memanggil jemaah haji reguler untuk melakukan verfiikasi terhadap laporan-laporan yang masuk ke lembaganya.

“Kira-kira bener nggak yang tadi karena adanya sejumlah uang yang mereka bayarkan sehingga membuat mereka bisa berangkat dan mengambil porsi yang kuota tambahan itu,” tuturnya.

Untuk diketahui, kuota haji Indonesia 2024 telah disepakati sebanyak 241.000 jemaah. Jumlah itu terdiri dari 221.000 jemaah kuota resmi 2024 dan 20.000 jemaah untuk kuota tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi.

Dengan alokasi tersebut, DPR menilai bahwa kuota untuk haji reguler seharusnya mencapai 221.720 jemaah dan 19.280 jemaah untuk kuota haji khusus. Mengingat, kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8% dari kuota haji Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No.8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Namun, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengubah komposisi pembagian kuota haji menjadi 213.320 untuk jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menag pada 13 Maret 2024.

Hal tersebut lantas menjadi pembahasan dalam rapat Pansus pada Rabu (21/8/2024). Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief yang hadir sebagai saksi dalam rapat tersebut lantas dihujani dengan berbagai pertanyaan, mulai dari pembagian kuota haji khusus 2024 hingga dasar hukum pengalihan kuota.

Sejumlah Anggota Pansus Haji sempat mempertanyakan siapa yang memiliki ide untuk mengubah kuota haji dan cara menentukan travel yang memberangkatkan jemaah haji khusus.

“Bagaimana cara menentukan travel yang memberangkatkan jemaah haji khusus? Bagaimana menentukan jumlah jemaah yang diutus per travel?”

“Apakah bapak mengenal adanya kuota percepatan? Mekansimenya gimana?”

Anggota Pansus Haji John Kenedy Azis juga menanyakan apakah benar ada jemaah haji yang berangkat tidak berdasarkan Sistem Informasi dan Komputerasi Haji Terpadu (Siskohat).

“Apakah betul ada pemberangkatan jemaah haji itu reguler/khusus tidak berdasarkan Siskohat padahal kuota haji khusus sudah antri 7 tahun, landasan hukumnya? Darimana kok bisa tiba-tiba berangkat?” tanya dia, Rabu (22/8/2024).

KOMPAS.com – Asosiasi Majelis Utama Travel Indonesia Arahan Haji dan Umrah (Mutiara Haji) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) di Hotel Gren Alia Jakarta, mulai Jumat (2/8/2024) hingga Sabtu (3/8/2024).

Kegiatan itu digelar untuk memperkuat sinergi antaranggota asosiasi demi kemaslahatan jemaah haji dan umrah.

Acara tersebut dibuka secara langsung oleh Ketua Umum Asosiasi Mutiara Haji Ustaz Khalid Zeed Abdullah Basalamah.

Selain puluhan anggota asosiasi, kegiatan itu juga dihadiri oleh Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama (Kemenag) Jaja Jaelani serta Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Muhammad Neil El Himam.

Ustaz Khalid mengatakan bahwa agenda inti gelaran tersebut adalah pemilihan pengurus inti Asosiasi Mutiara Haji.

"Alhamdulillah, setelah tiga tahun (masa kepengurusan pertama) berjalan, banyak kegiatan (dilakukan) walaupun belum maksimal. Intinya, kami hadir untuk memudahkan perjalanan haji dan umrah masyarakat Indonesia," ujar Ustaz Khalid dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (13/8/2024).

10 Program Mutiara Haji

Pada kesempatan itu, Ustaz Khalid juga memaparkan 10 Program Mutiara Haji. Program ini diharapkan dapat membantu para anggota asosiasi dalam membimbing ataupun memberi arahan bagi para jemaah haji dan umrah sesuai syariat Islam.

Pertama, anggota yang tergabung ke dalam Asosiasi Mutiara Haji bebas dari iuran keanggotan. Ia menjelaskan, Asosiasi Mutiara Haji didirikan dengan semangat kerja sama demi meningkatkan kualitas pelayanan perjalanan haji dan umrah bagi jemaah di Tanah Air.

"Asosiasi kami mungkin berbeda dengan asosiasi-asosiasi lain, walaupun asosiasi lain sudah jauh lebih besar dari kami. Kami tidak memungut iuran karena tujuan asosiasi ini untuk bekerja sama,” ucap Ustaz Khalid.

Kedua, Asosiasi Mutiara Haji menerapkan Standardisasi Pelayanan dan Fasilitas dengan membuat umrah-umrah konsorsium yang meliputi pelayanan di bandara, transportasi, hotel, serta fasilitas saat city tour ke Madinah, lokasi Perang Uhud, serta Kota Mekah. Standardisasi ini ditetapkan agar ibadah para jemaah lebih berkualitas.

Ketiga, Asosiasi Mutiara Haji juga memfasilitasi Sertifikasi Profesi untuk meningkatkan keahlian dan kompetensi para profesional di bidang tersebut. Program ini memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada tenaga kerja di sektor haji dan umrah serta memastikan mereka memiliki kualifikasi yang memadai.

"Kami akan memfasilitasi sertifikasi tour guide dan tour leader yang juga merupakan salah satu program pemerintah,” tambah Ustaz Khalid.

Keempat, Asosiasi Mutiara Haji menyediakan bantuan dalam pemenuhan legalitas perusahaan. Program ini membantu anggota dalam memenuhi persyaratan hukum yang diperlukan untuk operasional yang sah dan teratur.

“Jadi, anggota yang masih (berstatus sebagai) Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dapat mengajukan izin sebagai Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus (PUHK) atau upgrade ke legalitas yang lebih baik,” jelas Ustaz Khalid.

Kelima, program Koperasi Mutiara Haji yang bertujuan memperkuat kerja sama antara anggota. Koperasi ini memungkinkan anggota untuk berbagi sumber daya, informasi, serta dukungan dalam operasional dan pengembangan bisnis.

"Alhamdulillah, koperasi yang selama ini berjalan dapat membuat konsorsium tersebut. Insyaallah, ke depan kami akan mendirikan perusahaan terbatas (PT) khusus untuk menjalankan konsorsium-konsorsium tersebut," jelasnya.

Koperasi tersebut akan menyediakan sejumlah perlengkapan haji dan umrah, mulai dari koper hingga ihram. Perlengkapan yang menyematkan merek masing-masing anggota itu akan dijual dengan harga terjangkau.

Keenam, program konsultasi guna membantu anggota dalam menyusun paket haji dan umrah yang sesuai dengan kebutuhan jemaah. Program ini mencakup perencanaan dan pengembangan paket menarik serta strategi untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi jamaah secara efektif.

“Kami akan memberikan konsultasi mengenai pembuatan paket, mulai dari paket standar, premium, hingga platinum,” ucap Ustaz Khalid.

Ketujuh, program pelatihan dan pengembangan teknologi informasi (TI) guna memperkuat keterampilan teknis anggota asosiasi. Dengan pelatihan ini, anggota diharapkan dapat memanfaatkan sistem dan aplikasi digital untuk meningkatkan operasional perusahaan.

Kedelapan, kegiatan taklim rutin yang dilakukan untuk memperdalam pengetahuan agama dan meningkatkan kualitas ibadah. Program ini melibatkan seluruh anggota asosiasi untuk membahas berbagai topik, seperti haji, umrah, dan ajaran Islam.

“Insyaallah, taklim (akan digelar secara) rutin minimal sebulan sekali. Seluruh anggota akan memberikan warna berbeda sehingga akan menambah ilmu agama,” terang Ustaz Khalid.

Kesembilan, asosiasi akan menerapkan sistem transparansi dalam profit sharing sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan. Program ini memastikan informasi mengenai pembagian keuntungan disampaikan secara jelas sehingga mengurangi potensi konflik dan meningkatkan integritas dalam bisnis.

“Konsorsium, harga pokok penjualan (HPP), dan keuntungan akan kami sampaikan seluruh anggota. Dengan begitu, anggota bisa mendapatkan informasi mengenai harga khusus (paket haji atau umrah) sehingga mereka bisa menghitung margin yang pas,” ucap Ustaz Khalid.

Kesepuluh, Asosiasi Mutiara Haji juga menawarkan program Muslim Tour, yakni pengalaman perjalanan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Perjalanan ini memastikan semua aspek perjalanan mematuhi standar halal sehingga memberikan kenyamanan serta kepastian bagi jemaah selama perjalanan haji dan umrah.

Informasi lengkap mengenai Mutiara Haji, bisa Anda temukan pada laman berikut.

KOMPAS.com – Asosiasi Majelis Utama Travel Indonesia Arahan Haji dan Umrah (Mutiara Haji) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) di Hotel Gren Alia Jakarta, mulai Jumat (2/8/2024) hingga Sabtu (3/8/2024).

Kegiatan itu digelar untuk memperkuat sinergi antaranggota asosiasi demi kemaslahatan jemaah haji dan umrah.

Acara tersebut dibuka secara langsung oleh Ketua Umum Asosiasi Mutiara Haji Ustaz Khalid Zeed Abdullah Basalamah.

Selain puluhan anggota asosiasi, kegiatan itu juga dihadiri oleh Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama (Kemenag) Jaja Jaelani serta Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Muhammad Neil El Himam.

Ustaz Khalid mengatakan bahwa agenda inti gelaran tersebut adalah pemilihan pengurus inti Asosiasi Mutiara Haji.

"Alhamdulillah, setelah tiga tahun (masa kepengurusan pertama) berjalan, banyak kegiatan (dilakukan) walaupun belum maksimal. Intinya, kami hadir untuk memudahkan perjalanan haji dan umrah masyarakat Indonesia," ujar Ustaz Khalid dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (13/8/2024).

10 Program Mutiara Haji

Pada kesempatan itu, Ustaz Khalid juga memaparkan 10 Program Mutiara Haji. Program ini diharapkan dapat membantu para anggota asosiasi dalam membimbing ataupun memberi arahan bagi para jemaah haji dan umrah sesuai syariat Islam.

Pertama, anggota yang tergabung ke dalam Asosiasi Mutiara Haji bebas dari iuran keanggotan. Ia menjelaskan, Asosiasi Mutiara Haji didirikan dengan semangat kerja sama demi meningkatkan kualitas pelayanan perjalanan haji dan umrah bagi jemaah di Tanah Air.

"Asosiasi kami mungkin berbeda dengan asosiasi-asosiasi lain, walaupun asosiasi lain sudah jauh lebih besar dari kami. Kami tidak memungut iuran karena tujuan asosiasi ini untuk bekerja sama,” ucap Ustaz Khalid.

Kedua, Asosiasi Mutiara Haji menerapkan Standardisasi Pelayanan dan Fasilitas dengan membuat umrah-umrah konsorsium yang meliputi pelayanan di bandara, transportasi, hotel, serta fasilitas saat city tour ke Madinah, lokasi Perang Uhud, serta Kota Mekah. Standardisasi ini ditetapkan agar ibadah para jemaah lebih berkualitas.

Ketiga, Asosiasi Mutiara Haji juga memfasilitasi Sertifikasi Profesi untuk meningkatkan keahlian dan kompetensi para profesional di bidang tersebut. Program ini memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada tenaga kerja di sektor haji dan umrah serta memastikan mereka memiliki kualifikasi yang memadai.

"Kami akan memfasilitasi sertifikasi tour guide dan tour leader yang juga merupakan salah satu program pemerintah,” tambah Ustaz Khalid.

Keempat, Asosiasi Mutiara Haji menyediakan bantuan dalam pemenuhan legalitas perusahaan. Program ini membantu anggota dalam memenuhi persyaratan hukum yang diperlukan untuk operasional yang sah dan teratur.

“Jadi, anggota yang masih (berstatus sebagai) Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dapat mengajukan izin sebagai Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus (PUHK) atau upgrade ke legalitas yang lebih baik,” jelas Ustaz Khalid.

Kelima, program Koperasi Mutiara Haji yang bertujuan memperkuat kerja sama antara anggota. Koperasi ini memungkinkan anggota untuk berbagi sumber daya, informasi, serta dukungan dalam operasional dan pengembangan bisnis.

"Alhamdulillah, koperasi yang selama ini berjalan dapat membuat konsorsium tersebut. Insyaallah, ke depan kami akan mendirikan perusahaan terbatas (PT) khusus untuk menjalankan konsorsium-konsorsium tersebut," jelasnya.

Koperasi tersebut akan menyediakan sejumlah perlengkapan haji dan umrah, mulai dari koper hingga ihram. Perlengkapan yang menyematkan merek masing-masing anggota itu akan dijual dengan harga terjangkau.

Keenam, program konsultasi guna membantu anggota dalam menyusun paket haji dan umrah yang sesuai dengan kebutuhan jemaah. Program ini mencakup perencanaan dan pengembangan paket menarik serta strategi untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi jamaah secara efektif.

“Kami akan memberikan konsultasi mengenai pembuatan paket, mulai dari paket standar, premium, hingga platinum,” ucap Ustaz Khalid.

Ketujuh, program pelatihan dan pengembangan teknologi informasi (TI) guna memperkuat keterampilan teknis anggota asosiasi. Dengan pelatihan ini, anggota diharapkan dapat memanfaatkan sistem dan aplikasi digital untuk meningkatkan operasional perusahaan.

Kedelapan, kegiatan taklim rutin yang dilakukan untuk memperdalam pengetahuan agama dan meningkatkan kualitas ibadah. Program ini melibatkan seluruh anggota asosiasi untuk membahas berbagai topik, seperti haji, umrah, dan ajaran Islam.

“Insyaallah, taklim (akan digelar secara) rutin minimal sebulan sekali. Seluruh anggota akan memberikan warna berbeda sehingga akan menambah ilmu agama,” terang Ustaz Khalid.

Kesembilan, asosiasi akan menerapkan sistem transparansi dalam profit sharing sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan. Program ini memastikan informasi mengenai pembagian keuntungan disampaikan secara jelas sehingga mengurangi potensi konflik dan meningkatkan integritas dalam bisnis.

“Konsorsium, harga pokok penjualan (HPP), dan keuntungan akan kami sampaikan seluruh anggota. Dengan begitu, anggota bisa mendapatkan informasi mengenai harga khusus (paket haji atau umrah) sehingga mereka bisa menghitung margin yang pas,” ucap Ustaz Khalid.

Kesepuluh, Asosiasi Mutiara Haji juga menawarkan program Muslim Tour, yakni pengalaman perjalanan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Perjalanan ini memastikan semua aspek perjalanan mematuhi standar halal sehingga memberikan kenyamanan serta kepastian bagi jemaah selama perjalanan haji dan umrah.

Informasi lengkap mengenai Mutiara Haji, bisa Anda temukan pada laman berikut.

JAKARTA, Investor.id – Astra Credit Companies (ACC) memperkuat bisnis pembiayaan haji melalui produk haji reguler dan haji khusus. Kini, pengajuan pembiayaan dua produk ini bisa lebih mudah dan cepat melalui laman resmi perseroan alias secara online.

ACC memberikan kemudahan dengan menghadirkan pembiayaan haji reguler untuk masyarakat dengan solusi pembiayaan haji yang ringan, jangka waktu pembiayaan yang fleksibel serta pendampingan pengurusan haji. ACC juga memberikan promo down payment (DP) 0% dengan angsuran yang ringan mulai Rp 500 ribuan rupiah. Masyarakat dapat menikmati manfaat pendaftaran haji jauh lebih awal, tepat pada saat program pembiayaan dimulai sehingga tidak perlu menunggu tabungan haji terkumpul.

Selain pembiayaan haji reguler, ACC memiliki pembiayaan haji khusus bagi masyarakat yang ingin segera melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci karena memiliki masa tunggu haji yang lebih cepat, sekitar 6-7 tahun sejak pendaftaran, dibandingkan haji reguler 15-47 tahun. Produk ini menawarkan perencanaan pembiayaan haji yang nyaman, uang muka ringan, angsuran ringan, dan dengan tenor yang dapat disesuaikan dengan kemampuan hingga lima tahun.

Unit Usaha Syariah ACC Head Wisnu Wardhana mengatakan, saat ini, masyarakat dapat mengakses pembiayaan haji reguler dan haji khusus secara online melalui Acc One. “Sesuai dengan misi To Promote Credit for A Better Living, ACC memberikan kemudahan untuk pengajuan pembiayaan haji reguler dan haji khusus secara online melalui Acc One di laman resmi kami,” kata dia, Senin (12/8/2024).

Dia menuturkan, untuk mendapatkan pembiayaan haji reguler dan haji khusus melalui ACC One, masyarakat tinggal mampir ke laman resmi dan memilih menu layanan syariah. Selanjutnya, tinggal mengikuti petunjuk yang tertera.

Selanjutnya, dia menerangkan, tim ACC akan menghubungi pemohon dalam 1x24 jam untuk melengkapi dokumen pengajuan pembiayaan. Setelah dokumen lengkap tim ACC akan melakukan survei dan analisis pembiayaan.

“Setelah pengajuan disetujui, akan dilakukan tanda tangan perjanjian pembiayaan dan program haji reguler atau haji khusus langsung diproses,” tambah Wisnu.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News