Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan siap mencium tangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan minta maaf apabila ada anak buahnya berani menyelewengkan uang negara.

Basuki mengaku selamam ini mewanti-wanti kepada para pegawai Kementerian PUPR tidak main-main dengan uang negara. Apalagi tugas Kementerian PUPR membelanjakan uang negara.

Berbeda dengan Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab mencari sumber-sumber keuangan.

"Tugas PUPR membelanjakan, nggak ada yang lain. Jadi kalau kita membelanjakan dengan semberono saya malu dengan Menteri Keuangan (Sri Mulyani) yang susah payah mengumpulkan," ujar Basuki, dalam acara Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) Kementerian PUPR, di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Basuki menegaskan, kalau sampai ada anak buahnya yang melakukan penyelewengan dan bermain-main dengan uang negara, ia akan langsung meminta maaf ke Sri Mulyani. Bahkan bila perlu, hingga mencium tangannya.

"Jadi kalau ada penyelewengan pasti yang pertama saya datangi beliau dan saya cium tangan minta maaf. Itu yang selalu saya sampaikan," ujar dia.

Kementerian PUPR dalam 10 tahun terakhir telah mengelola uang negara hingga mencapai Rp 1.000 triliun. Menurutnya, jumlah tersebut sangatlah besar, apalagi mengingat tanggung jawabnya dalam pembangunan nasional.

"Kalau saya dengan teman-teman insan PUPR, saya selalu bilang, awas jangan main-main! Tugas PU hanya membelanjakan uang negara, tugas ibu Menteri Keuangan mencari uang negara," tegasnya.

Merespons pernyataan Basuki, Sri Mulyani mengatakan bahwa Basuki merupakan sosok menteri yang baik dalam membelanjakan uang negara. Menurutnya, hal tersebut pun sulit untuk dilakukan.

"Karena memang belanja tuh susah. Belanja yang baik seperti Pak Bas," ujar Sri Mulyani.

Selain itu, Sri Mulyani juga merespons pernyataan Basuki yang berjanji akan mencium tangannya bila ada anak buah yang semberono. Katanya, Basuki tidak pernah mencium tangan Sri Mulyani.

"Pak Bas cium tangannya sendiri sih, nggak pernah cium tangan saya," canda Sri Mulyani.

Penyaluran BBM subsidi mesti tepat sasaran karena terdapat uang negara. Peran masyarakat dibutuhkan untuk mengawasi BBM ini. Masyarakat yang menemui adanya penyalahgunaan bisa melaporkannya ke BPH Migas.

"BPH Migas terus mengawal agar semua kebutuhan masyarakat terkait BBM subsidi dan kompensasi terlayani dengan baik. Untuk mewujudkan BBM subsidi dan kompensasi yang tepat sasaran, juga dibutuhkan peran aktif masyarakat. Mari kita bersama-sama memperjuangkannya dan apabila masyarakat menemui adanya penyalahgunaan, dapat melaporkan ke Helpdesk BPH Migas di 081230000136," kata Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH) Migas Wahyudi Anas dikutip dari laman BPH Migas, Kamis (15/8/2024).

Khusus untuk wilayah Kabupaten Pacitan yang sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani, nelayan, serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), selama ini tidak mengalami kesulitan mendapatkan BBM subsidi dan kompensasi. Meski demikian, BPH Migas dan Badan Usaha Penugasan terus memastikan agar pasokannya terus terjaga.

Lebih lanjut Wahyudi memaparkan upaya-upaya yang dilakukan BPH Migas dalam pengendalian dan pengawasan BBM subsidi dan kompensasi. Dari sisi pengendalian, antara lain pengaturan konsumen pengguna sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, serta penerbitan Surat Rekomendasi untuk pembelian JBT dan JBKP untuk usaha pertanian, usaha perikanan, UMKM, serta layanan umum.

"Selain itu, penyaluran BBM subsidi dan kompensasi pada sub penyalur di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau terpencil, sesuai peraturan BPH Migas Nomor 1 Tahun 2024, dan penggunaan Aplikasi XStar untuk penerbitan Surat Rekomendasi," jelasnya.

Sementara dari sisi pengawasan, dilakukan pengawasan lapangan secara rutin oleh Tim BPH Migas, pemanfaatan teknologi informasi seperti digitalisasi nozzle, kerja sama dengan Aparat Penegak hukum (APH), serta pengawasan bersama dengan pemerintah daerah.

Mengenai Surat Rekomendasi, Wahyudi menyampaikan, penerbitan Surat Rekomendasi ini dalam rangka memberikan kemudahan kepada seluruh masyarakat selaku Konsumen Pengguna BBM.

"Diharapkan dengan penerbitan Surat Rekomendasi ini mempermudah seluruh stakeholder dalam upaya meningkatkan akuntabilitas volume BBM subsidi, sekaligus memberikan kenyamanan yang maksimal kepada seluruh masyarakat pengguna BBM," terangnya.

Surat Rekomendasi ini dilarang dipindahtangankan atau diperjualbelikan ke pihak lain. Pelanggaran terhadapnya akan dikenakan sanksi, antara lain pencabutan Surat Rekomendasi, pidana atau denda sesuai ketentuan yang berlaku.