Sumber: Kompas TV | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi angkat bicara terkait isu kenaikan tarif Kereta Rel Listrik (KRL). Pria 67 tahun ini berdalih semua yang dilakukan untuk kebaikan masyarakat.

Wacana pengenaan subsidi untuk KRL berbasis NIK pada 2025 ramai menjadi perbincangan publik. Sebelumnya, Kemenhub berencana menaikan tarif tiket KRL sebesar Rp 1.000 - Rp 2.000 walau sudah membuat kajian.

Hingga kini pemerintah belum memutuskan opsi mana yang dipilih.

Secara singkat Menhub Budi Karya Sumadi menyatakan semua yang dilakukan demi memberikan kenyamanan untuk masyarakat.

"Kalau KRL itu bukan domain saya saja. Jadi kalau saya punya prinsip satu penumpang masyarakat harus diberikan yang terbaik," terangnya dikutip dari laporan jurnalis KompasTV, Minggu (22/9/2024).

Sebelumnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan sejatinya masih belum ada keputusan terkait kenaikan harga tiket kereta rel listrik (KRL).

"Sampai sekarang belum juga ya, karena belum ada keputusan apakah itu naik atau tidaknya. Tunggu saja, kita tunggu kabinet (pemerintahan) baru, baru kita seperti apa arahnya ya. Kalau tebak-tebakan tidak keren juga," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Mohamad Risal Wasal dalam keterangannya di Jakarta beberapa waktu lalu.

Begitu pula terkait dengan soal wacana tarif tiket KRL berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), Risal menyampaikan hal tersebut belum ada.

"Masih belum ada, pokoknya kita tidak tebak-tebakan dulu. Saya menunggu arahan dulu yang terbaru nantinya," ujarnya.

Artikel ini sudah tayang di Kompas.tv berjudul: Menhub Budi Karya Sumadi Buka Suara Tarif KRL Bakal Naik: Masyarakat Harus Diberikan yang Terbaik

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan alasan di balik rencana pengubahan skema pemberian subsidi tiket KRL Jabodetabek menjadi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Sebagai informasi, selama ini, seluruh tiket KRL Jabodetabek disubsidi pemerintah dalam bentuk public service obligation (PSO), sehingga pemberian subsidi dilakukan secara merata kepada seluruh penumpang KRL.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal menyatakan, dengan penerapan tiket KRL berbasis NIK, pemerintah ingin subsidi PSO disalurkan lebih tepat sasaran.

"Rencana ini merupakan bagian dari upaya DJKA dalam melakukan penyesuaian tarif KRL Jabodetabek dengan subsidi yang lebih tepat sasaran," ujarnya dalam keterangan tertulis, sepertik dikutip Jumat (30/8/2024).

Untuk itu, Kemenhub masih akan mengkaji rencana ini dengan matang dan membahasnya dengan pihak terkait agar skema tarif ini betul-betul tepat sasaran.

"DJKA juga akan membuka diskusi publik dengan akademisi dan perwakilan masyarakat untuk memastikan skema tarif yang akan diberlakukan tidak memberatkan pengguna jasa layanan KRL Jabodetabek," ucapnya.

Terpisah, Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menyebut bahwa rencana tersebut sudah pernah mencuat sejak 2023 namun sampai saat ini belum direalisasikan. Rencana ini kembali didorong pemerintah dengan memasukkannya pada Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan APBN Tahun Anggaran 2025.

"Di 2025 memang ada banyak penurunan alokasi APBN. Salah satunya kan pasti konsekuensinya ada juga subsidi atau keperintisan yang itu harus disesuaikan. Makanya ini sebenarnya selaras dengan rencana untuk tarif KRL berbasis NIK itu supaya tepat sasaran karena memang keterbatasan dananya," jelas Adita saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.

Keputusan Akhir Masih Menunggu Hasil Kajian Pemerintah

Meski demikian, Adita menyebut rencana ini belum tentu diterapkan pada 2025 karena masih menunggu hasil kajian pemerintah.

"Kita lihat dulu lah situasinya. Karena kan bisa aja dinamika situasinya ya. Kita juga lihat juga nanti seperti apa respons dari stakeholders," ucapnya.

Bahkan, kata Adita, pemerintah masih belum menentukan sumber data NIK yang akan digunakan untuk menyalurkan subsidi PSO KRL Jabodetabek, apakah akan menggunakan data dari Kementerian Sosial (Kemensos) atau yang lain.

Oleh karenanya, rencana penerapan tiket KRL Jabodetabek berbasis NIK masih akan melalui proses yang panjang sebelum diimplementasikan.

"Biasanya kalau ketentuan baru kan pasti yang wajib ya harus ada konsultasi publik. Tapi yang utama pasti studi dulu.

Kita kaji, kita bahas lintas sektoral sama operator. Kemudian setelah fix di internal, kita konsultasi publik," tuturnya.