REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mundur dari pengusutan dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang dilaporkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi mengatakan, kasus dugaan korupsi triliunan Rupiah (Rp) tersebut diambilalih penyidikannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Terkait penyidikan kasus LPEI yang laporannya diserahkan oleh Menteri Keuangan (Sri Mulyani), karena kasusnya ada irisannya dengan yang sudah dilakukan oleh KPK, maka penyidikannya kita serahkan ke KPK,” begitu kata Kuntadi saat konfrensi pers di Kejakgung, Jakarta, pada Selasa (6/8/2024).

Kuntadi mengatakan, penyidikan oleh KPK memang sudah dilakukan terlebih awal dari pelaporan yang dilakukan Menkeu Sri Mulyani ke Kejakgung. Mengacu perundangan, penyidikan perkara korupsi yang sudah lebih dahulu dalam penanganan di KPK tak bisa dilakukan oleh tim penyidik lainnya dari kejaksaan.

Pun penyidikan perkara korupsi yang sudah dilakukan KPK, menghalangi proses hukum serupa bagi penyidik lembaga lainnya. “Jadi kita serahkan ke KPK, karena KPK yang penyidikannya terlebih dahulu,” begitu ujar Kuntadi.

Menkeu Sri Mulyani, pada Senin (18/3/2024) lalu melaporkan langsung kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin perihal dugaan korupsi pada LPEI. Pelaporan tersebut terkait dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp 2,5 triliun dalam penyimpangan pemberian fasilitas kredit untuk empat perusahaan ekspor. Jaksa Agung menerangkan, laporan Menkeu tersebut, merupakan aduan tahap pertama dari usaha penegakan hukum atas potensi kerugian negara yang terjadi di LPEI. “Ini baru tahap pertama. Karena nanti akan ada tahap keduanya,” kata Jaksa Agung.

Pelaporan tahap pertama, kata Burhanuddin empat debitur yang terindikasi melakukan penyimpangan atas pembiayaan ekspor dari LPEI. Di antaranya adalah PT RII senilai Rp 1,8 triliun, PT SMR senilai Rp 216 miliar, PT SRI sebesar Rp 144 miliar, dan PT PRS sekitar Rp 305 miliar. “Jumlah keseluruhannya sebesar (Rp) 2,505 triliun. Ini yang (pelaporan) tahap pertama,” ujar Burhanuddin.

Selain empat debitur tersebut, kata Burhanuddin, saat ini tim terpadu juga masih melakukan tahap pengkajian terhadap enam debitur lainnya yang nilai dugaan penyimpangannya mencapai Rp 3 triliun.

Namun setelah Menkeu Sri Mulyani melaporkan dugaan korupsi LPEI ke Kejakgung, KPK pada Selasa (19/4/2024) mengumumkan kasus serupa ke level penyidikan. Meskipun saat itu belum menetapkan tersangka, akan tetapi dalam konfrensi pers resmi, KPK meminta Kejakgung menyetop pengusutan korupsi di LPEI. KPK mengacu ke aturan perundang-undangan yang mengharuskan Kejakgung menghentikan semua tahapan proses hukum atas perkara tindak pidana korupsi yang sedang dalam penyidikan di KPK.

Pada akhir Juli 2024, KPK baru mengumumkan tujuh tersangka dalam penyidikan korupsi LPEI. Pada Selasa (6/8/2024) KPK melakukan serangkaian penggeledahan dan penyitaan dalam penyidikan lanjutan kasus di LPEI tersebut. KPK menyita uang tunai Rp 4,6 miliar, dan 13 batang logam mulia, serta ratusan perhiasan berbagai jenis, juga enam unit kendaraan mobil.

JAKARTA, investor.id – Kasus dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

“Untuk diketahui bahwa per tanggal 26 Juli 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan tujuh orang tersangka yang terdiri dari penyelenggara negara dan swasta terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, Rabu (31/7/2024).

Disampaikan Tessa, proses penyidikan dalam kasus tersebut masih terus dilakukan KPK. Lembaga antikorupsi itu terus menggali keterangan saksi maupun menyita berbagai barang bukti.

Untuk kasus ini juga, KPK telah menerbitkan surat larangan bepergian ke luar negeri terhadap tujuh orang. Mereka dicegah ke luar negeri demi kelancaran proses penyidikan, sehingga para pihak tersebut dapat tetap berada di Indonesia ketika keterangannya dibutuhkan KPK.

“Pada tanggal 29 Juli 2024 KPK telah mengeluarkan surat keputusan Nomor 981 Tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap tujuh orang warga negara Indonesia. Larangan bepergian ke luar negeri tersebut berlaku selama enam bulan ke depan,” ungkap Tessa.

Sebelumnya, KPK mengaku sudah mengantongi peran dari pihak-pihak yang diduga punya kaitan dengan kasus dugaan korupsi di LPEI. Lembaga antikorupsi itu telah mengantongi informasi tersebut berdasarkan hasil penyidikan yang dijalankan.

“Dari proses penyidikan itu sudah tergambarkan peran masing-masing pihak,” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di gedung KPK, Jakarta, Rabu (20/3/2024).

Di lain sisi, Alex memastikan KPK akan menjalin koordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait penanganan perkara kasus ini. Hal itu mengingat, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati baru-baru ini sempat melaporkan dugaan korupsi di LPEI ke Kejagung.

“Koordinasi dengan Kejaksaan Agung pasti kami lakukan karena LPEI itu memberikan menyalurkan kredit ke perusahaan-perusahaan banyak, enggak hanya satu perusahaan,” tutur Alex.

Alex menambah, cakupan dari penyidikan KPK dalam kasus ini adalah terkait dugaan korupsi penyaluran kredit. Dia menambahkan, bisa saja KPK dan Kejagung saling berbagi mengenai penyaluran kredit ke perusahaan mana saja yang akan didalami oleh masing-masing pihak.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News