SERAM TIMUR, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) memastikan peredaran uang layak edar di Pulau Geser, Seram Timur, Seram Bagian Timur, Maluku.

BI menyiapkan uang dengan total Rp 1,64 miliar bagi warga yang menukarkan uang lusuh dan kotor mereka.

"Melalui layanan penukaran uang rusak dan uang lusuh, Bapak Ibu bisa menukarkan dengan uang yang layak edar," kata Manajer BI Maluku Desi Muriany saat acara Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2024 di Pulau Geser, Selasa (22/10/2024).

Desi mengatakan bahwa uang rupiah merupakan simbol kedaulatan negara yang perlu dijaga.

“Perlu kita jaga kondisi fisiknya, dan kita perlu pahami bagaimana mengeluarkan rupiah untuk transaksi seharian,” ujar Desi.

Salah satu warga Pulau Geser yang menukarkan uang rupiahnya adalah Saleman (55), yang beprofesi sebagai nelayan.

Uang kartal milik Saleman yang sudah lusuh dan kotor ditukarkan dengan rupiah emisi terbaru. Total yang ia tukarkan sebesar Rp 1.073.000, yang terdiri dari pecahan Rp 1.000, Rp 2.000, Rp 10.000 serta Rp 20.000.

"Ini sangat membantu, karena saya biasanya dapat uang dari hasil tangkap ikan itu sudah lusuh dan robek," kata Saleman.

Selain di Pulau Geser, BI juga menggelar Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2024 di Pulau Banda Neira, Gorom, Buru, dan Manipa.

BI bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut (AL) menggelar ERB 2024 dengan menyasar 90 pulau di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil (3T) di 18 provinsi.

ERB tahun ini telah dimulai pada Februari silam dengan menyasar lima pulau di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur, yakni Sebatik, Bunyu, Derawan, Maratua, dan Taliyasan menggunakan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dr Soeharso-990.

Pada bulan ini, ERB kembali digelar dengan menyasar pulau-pulau di Maluku dengan menggunakan KRI Teluk Lada-521.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S Budiman mengatakan bahwa tujuan digelarnya ERB untuk menjaga stabilitas ekonomi wilayah terdepan, terluar, dan terpencil (3T).

BI ingin menjamin supaya ekonomi tetap berjalan dengan kehadiran rupiah. BI juga ingin memastikan ketersediaan uang rupiah di seluruh pelosok Indonesia.

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) tumbuh lebih tinggi pada Juli 2024. Posisi M2 pada Juli 2024 tercatat sebesar Rp8.970,8 triliun atau tumbuh sebesar 7,4% (yoy), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 7,7% (yoy).

"Perkembangan tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 6,3% (yoy) dan uang kuasi sebesar 7,2% (yoy)," ujar Asisten Gubernur BI, Erwin Haryono dalam keterangan resmi, Jumat (23/8/2024).

Erwin menjelaskan, perkembangan M2 pada Juli 2024 terutama dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit dan aktiva luar negeri bersih.

"Penyaluran kredit pada Juni 2024 tumbuh sebesar 11,6% (yoy), relatif stabil dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 11,4% (yoy)," ungkap Erwin.

Kredit tersebut yang diberikan hanya dalam bentuk Pinjaman (Loans), dan tidak termasuk instrumen keuangan yang dipersamakan dengan pinjaman, seperti surat berharga (Debt Securities), tagihan akseptasi (Banker's Acceptances), dan Tagihan Repo.

Selain itu, kredit yang diberikan tidak termasuk kredit yang diberikan oleh kantor Bank Umum yang berkedudukan di Luar Negeri, dan kredit yang disalurkan kepada Pemerintah Pusat dan Bukan Penduduk. Aktiva luar negeri bersih terkontraksi sebesar 0,1% (yoy), setelah tumbuh sebesar 3,1% (yoy) pada Juni 2024.

Sementara itu, tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat tumbuh sebesar 15,8 persen (yoy), setelah tumbuh sebesar 14,1 persen (yoy) pada Juni 2024.

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepala daerah segera merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ini juga termasuk dengan dana pemda yang mengendap di bank.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam pengarahan kepada kepala daerah seluruh Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Menurutnya, peredaran dana pemda ini penting dalam menjaga daya beli masyarakat.

"Uang beredar di kabupaten/kota bapak ibu semuanya rendah, kalau peredaran rendah kan daya beli nggak kuat. Segera dikeluarkan!," kata Jokowi, dalam sambutannya, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Selain itu menurut Jokowi realisasi belanja APBD masih minim. Hingga pertengahan tahun ini, tercatat realisasi baru sekitar 31% untuk kabupaten/kota dan 41% untuk provinsi.

"Provinsi lebih baik 41% tapi masih kecil. Tolong dicek lagi, 41% kecil, dicek, didorong lagi agar uang beredar di tengah masyarakat," ujarnya.

Jokowi juga menyinggung realisasi pendapatan di kabupaten/kota yang baru berada di posisi 38% dan provinsi di angka 40%. Atas hal ini, ia meminta pemda agar melakukan pengecekan harian.

"Ini dicek harian, perintahnya harian, karena ini nyangkut daya beli rakyat kita. Semakin cepat keluar realisasi semakin baik," tuturnya.

Di sisi lain, ia turut mengapresiasi kinerja pemda dalam membantu mengendalikan inflasi. Tercatat inflasi tahunan Indonesia per bulan Juli 2024 mencapai 2,13%, turun dari bulan sebelumnya 2,51%. Menurutnya, kondisi ini merupakan suatu prestasi yang baik.

"Setiap Senin berjalan dengan baik dipimpin Pak Mendagri (Tito Karnavian). Saya terima kasih kepada gubernur, walikota, dan lain-lain, inflasi kita sangat baik kalau dibadingkan negara lain. Terakhir di angka 2,13%, sebelumnya 2,51%. Sangat bagus sekali," pungkasnya.

Sebagai tambahan informasi, dalam catatan detikcom Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kerap memaparkan data dana pemerintah daerah (Pemda) mengendap di bank. Hal ini berdasarkan jumlah saldo Pemda Nasional.

Angkanya terus mengalami kenaikan dari bulan ke bulan. Pada April 2024, total dana pemda yang mengendap di bank mencapai Rp 192,76 triliun. Naik dari Maret sebesar Rp 180,96 triliun, Februari Rp 173,84 triliun. Bahkan di bulan Januari 2024 jumlahnya hanya sebesar Rp 150,08 triliun dana pemda yang mengendap.

(shc/hns)

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) tumbuh lebih tinggi pada Juni 2024. Posisi M2 pada Juni 2024 tercatat sebesar Rp9.026,2 triliun atau tumbuh sebesar 7,8% (yoy), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 7,6% (yoy).

"Perkembangan tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 7,0% (yoy) dan uang kuasi sebesar 7,7% (yoy)," ujar Asisten Gubernur BI, Erwin Haryono dalam keterangan resmi, Senin (22/7/2024).

Erwin menjelaskan, perkembangan M2 pada Juni 2024 terutama dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit dan aktiva luar negeri bersih. "Penyaluran kredit pada Juni 2024 tumbuh sebesar 11,5% (yoy), relatif stabil dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 11,4% (yoy)," ungkap Erwin.

Kredit tersebut yang diberikan hanya dalam bentuk Pinjaman (Loans), dan tidak termasuk instrumen keuangan yang dipersamakan dengan pinjaman, seperti surat berharga (Debt Securities), tagihan akseptasi (Banker's Acceptances), dan Tagihan Repo.

Selain itu kredit yang diberikan tidak termasuk kredit yang diberikan oleh kantor Bank Umum yang berkedudukan di Luar Negeri, dan kredit yang disalurkan kepada Pemerintah Pusat dan Bukan Penduduk.

Aktiva luar negeri bersih tumbuh sebesar 3,1% (yoy), lebih baik dibandingkan pertumbuhan Mei 2024 sebesar 0,6% (yoy). Sementara itu tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat tumbuh sebesar 14,0% (yoy), setelah tumbuh sebesar 22,7% (yoy) pada Mei 2024.